Abstrak
Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan pungutan liar (pungli) dalam proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Tarakan. Praktik pungli oleh PNS dalam pengurusan PTSL telah menjadi permasalahan serius yang merugikan masyarakat secara finansial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah, hal ini juga menghambat tujuan dari program PTSL. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan mengkaji kasus pungli yang dilakukan oleh PNS di Kota Tarakan, dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan kasus yang terjadi. Data yang didapatkan dianalisis secara sistematis kemudian dideskripsikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan praktik pungli oknum PNS menggunakan berbagai bentuk tindakan seperti menahan dokumen, penegakan hukum terhadap PNS sebagai pelaku pungli masih kurang efektif ada saja celah yang menyebabkan PNS sebagai pelaku pungli bebas dari hukuman pidana, penyelesaian kasus dengan hanya mengembalikan kerugian kepada masyarakat di rasa kurang untuk memberikan efek jera terhadap PNS sehingga di khawatirkan kasus serupa dapat terjadi kembali dikemudian hari, selain itu dalam penanganan kasus ini menghadapi berbagai kendala, seperti penyelesaian yang lebih banyak ditempuh melalui jalur administratif daripada pidana, lemahnya koordinasi antar instansi, serta kurangnya efek jera bagi pelaku. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan mekanisme penegakan hukum, peningkatan pengawasan, dan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah serta melaporkan praktik pungli. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan ilmu hukum dan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam upaya pemberantasan pungli di sektor pelayanan publik, khususnya di bidang pertanahan.