JENNY YUNUS
2026 · Thesis · Open Access
Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sah Hak Atas Tanah Dengan Adanya Sertifikat Ganda. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang sah hak atas tanah yang memiliki sertifikat ganda dan peran dan tanggung jawab Badan Pertanahan Nasonal dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dengan sertifikat ganda. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dengan sertifikat ganda berfokus pada kepastian hukum, di mana sertifikat yang pertama kali terdaftar diakui sebagai bukti sah. Sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk verifikasi dan investigasi. Pemegang hak sah tetap berhak atas tanah, sehingga penting untuk memastikan prosedur administrasi dilakukan dengan benar untuk menghindari sertifikat ganda. Badan Pertanahan Nasional, berperan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dengan sertifikat ganda melalui penyelesaian sengketa, validasi sertifikat, dan pengawasan pendaftaran tanah. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan secara administratif, mediasi atau arbitrase dapat ditempuh. Pengadilan juga berperan mengadili sengketa terkait keabsahan sertifikat. Selain itu, lembaga tersebut bertanggung jawab dalam pembaruan data pertanahan, penegakan aturan, serta pemberian sanksi administratif terhadap kelalaian yang menyebabkan terbitnya sertifikat ganda, untuk memastikan sistem pertanahan yang adil dan transparan.
MEI DESAN
2026 · Thesis · Open Access
Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis “Tanggung Jawab Hukum Kontraktor dalam Keterlambatan Penyelesaian Proyek Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum”. Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada kontraktor dalam hal terjadi pelanggaran atau wanprestasi dalam proyek pembangunan infrastruktur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh dalam kasus pelanggaran tanggung jawab kontraktor dalam proyek pekerjaan umum. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach). Berdasarkan hasil penelitian, Kontraktor yang terlambat dalam proyek infrastruktur dapat dikenai sanksi perdata, pidana, dan administratif. Dalam perdata, sanksi mencakup ganti rugi, denda, atau pemutusan kontrak. Sengketa diselesaikan melalui jalur non-litigasi (negosiasi, mediasi, konsiliasi, adjudikasi, atau arbitrase seperti BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)) yang lebih cepat dan efisien, atau litigasi melalui gugatan wanprestasi/perbuatan melawan hukum hingga kasasi di Mahkamah Agung. Untuk proyek pemerintah, penyelesaian juga dapat dilakukan lewat BAMKI (Badan Arbitrase dan Mediasi Konstruksi Indonesia). Mekanisme dipilih sesuai kontrak dan kompleksitas sengketa. Upaya preventif pengguna jasa dalam mengantisipasi keterlambatan proyek infrastruktur pekerjaan umum dilakukan dengan perencanaan matang melalui studi kelayakan, DED (Detail Engineering Design) yang jelas, jadwal dan anggaran realistis, serta pemilihan kontraktor kredibel dengan kontrak yang tegas. Selama pelaksanaan, diperlukan monitoring rutin, koordinasi intensif, dan manajemen risiko yang baik, didukung oleh kelengkapan perizinan, ketertiban administrasi, serta dokumentasi transparan. Selain itu, penerapan insentif, disinsentif, dan langkah percepatan bila ada indikasi keterlambatan menjadi kunci menjaga proyek berjalan tepat waktu.
ANGGIE MEIBY RUMONDOR
2026 · Thesis · Open Access
Penerapan rekam medis elektronik kemudian menjadi tren di Indonesia mengingat penerapan rekam medis elektronik ini merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan efisiensi biaya, daya dukung para tenaga medis dan memiliki peran penting dalam keamanan pelayanan medis terhadap pasien. Bukan itu saja, rekam medis elektronik ini juga diharapkan dapat mengurangi kesalahan klinis dan mengurangi kesalahan dalam pengarsipan. Permasalahan adalah sebagai berikut: Pengaturan hukum terhadap penggunaan data kesehatan elektronik dalam layanan kesehatan dan Perlindungan hukum terhadap Pemilik data kesehatan elektronik dalam layanan kesehatan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian hukum normatif. Pendekatan penulisan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai hal yang semestinya diperlukan sumber penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif dengan metode deduktif. Bahwa Pengaturan hukum terhadap penggunaan data kesehatan elektronik dalam layanan kesehatan adalah upaya untuk menjamin perlindungan hak atas privasi dan keamanan data pribadi pasien sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Pengaturan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan teknis di bidang kesehatan yang menekankan kewajiban kerahasiaan, keamanan, dan integritas data kesehatan. Bahwa Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data kesehatan elektronik dalam layanan kesehatan adalah bentuk jaminan negara terhadap hak privasi dan keamanan data pribadi pasien yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Perlindungan hukum ini diwujudkan melalui pengaturan normatif dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menegaskan kewajiban penyelenggara layanan kesehatan untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, serta mencegah penyalahgunaan data kesehatan.
JOSTITO
2026 · Thesis · Open Access
ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KESEJAHTERAAN GURU NON ASN DI KABUPATEN MALINAU DALAM JENJANG PENDIDIKAN DASAR JOSTITO Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan hak kesejahteraan guru bukan Aparatur Sipil Negara (Non ASN) serta mengkaji upaya Pemerintah Kabupaten Malinau dalam memberikan perlindungan tersebut pada jenjang pendidikan dasar. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya peran guru Non ASN sebagai tenaga pendidik yang berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan, namun kerap menghadapi kendala terkait jaminan kesejahteraan, baik dari sisi penghasilan, tunjangan, maupun perlindungan sosial. Rumusan masalah penelitian difokuskan pada dua hal, yaitu: (1) bagaimana pengaturan perlindungan hak kesejahteraan guru Non ASN, dan (2) bagaimana upaya perlindungan hak kesejahteraan guru Non ASN pada jenjang pendidikan dasar oleh Pemerintah Kabupaten Malinau. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), serta dilengkapi dengan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hak kesejahteraan guru Non ASN diatur dalam berbagai regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, serta kebijakan daerah yang menetapkan insentif dan tunjangan bagi guru Non ASN. Pemerintah Kabupaten Malinau telah melakukan sejumlah upaya perlindungan, antara lain pemberian honorarium berbasis alokasi anggaran daerah, program insentif, serta dukungan pelatihan dan peningkatan kompetensi. Namun, implementasi perlindungan masih menghadapi kendala keterbatasan anggaran, disparitas besaran tunjangan, dan belum optimalnya regulasi teknis di tingkat daerah. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan regulasi daerah yang lebih spesifik, peningkatan alokasi anggaran, dan perencanaan kebijakan jangka panjang guna menjamin keberlanjutan perlindungan hak kesejahteraan guru Non ASN.
SOLVIANUS
2026 · Thesis · Open Access
Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru dan Siswa di Kabupaten Malinau dan perlunya pembentukan Peraturan Daerah tentang perlindungan guru dan siswa di Kabupaten Malinau Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengaturan perlindungan hukum bagi guru dan siswa di Kabupaten Malinau didasarkan pada peraturan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Undang-Undang No 20 tahun 2023 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meskipun belum ada peraturan daerah khusus yang mengatur tentang perlindungan guru dan siswa, Pemerintah Kabupaten Malinau mendukung pendidikan melalui program wajib belajar 16 (enam belas) tahun dan pengembangan kompetensi guru. Namun, guru masih menghadapi risiko kriminalisasi saat menegakkan disiplin. Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru dan Siswa di Malinau diperlukan karena meningkatnya kekerasan dan intimidasi terhadap guru dan siswa, belum adanya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru dan Siswa, serta kebutuhan menciptakan lingkungan belajar aman dan inklusif. Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru dan Siswa ini juga memperkuat kewenangan daerah dan menindaklanjuti aspirasi pemangku kepentingan untuk perlindungan hukum yang efektif.
NICK SUTAJI KAPRIANUS
2026 · Thesis · Open Access
Penelitan ini berjudul Analisis Yuridis Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Terhadap Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Malinau. Permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah Pengaturan pelaksanaan pelaporan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP terhadap OPD di Kabupaten Malinau dan Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP terhadap OPD di Kabupaten Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach). Penulisan ini menggunakan bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan yuridis normatif untuk mengkaji teori, pendapat ahli, dan peraturan hukum yang relevan dengan permasalahan. Bahan hukum dianalisis secara kritis, logis, dan sistematis. Pelaporan tindak lanjut rekomendasi APIP terhadap OPD di Kabupaten Malinau diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengawasan Intern Pemerintah Daerah, dengan kewajiban OPD menyampaikan laporan tepat waktu kepada Inspektorat. Inspektorat melakukan verifikasi dan monitoring, didukung sistem elektronik untuk transparansi. Jika tidak dilaksanakan, diberikan arahan atau sanksi guna memastikan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP terhadap OPD di Kabupaten Malinau dilakukan melalui beberapa tahapan penerimaan rekomendasi, penyusunan rencana tindak lanjut, pelaksanaan perbaikan, pelaporan hasil, dan verifikasi oleh APIP. Proses ini bertujuan memastikan perbaikan dilakukan secara efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan tata kelola dan kinerja OPD
MAINI SUSANTI
2026 · Thesis · Open Access
ABSTRAK ASPEK HUKUM PENEGAKAN DISIPLIN GURU DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN Maini Susanti Penelitian ini membahas aspek hukum dalam penegakan disiplin guru sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Guru merupakan ujung tombak penyelenggaraan pendidikan yang tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan moral dan profesional bagi peserta didik. Oleh karena itu, disiplin guru tidak dapat dipandang sekadar sebagai persoalan administratif, melainkan juga bagian dari sistem hukum pendidikan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal terkait hukum pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan disiplin guru memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem hukum administrasi negara. Penegakan disiplin dilaksanakan melalui mekanisme administratif, etis, dan dalam kondisi tertentu, pidana. Pelanggaran disiplin tidak hanya melanggar norma moral, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum yang berimplikasi pada menurunnya kualitas pendidikan. Selain itu, masih ditemukan tantangan dalam implementasinya, seperti lemahnya pengawasan, budaya permisif, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan guru. Konsep ideal penegakan disiplin guru harus berlandaskan pada prinsip kepastian hukum, keadilan, proporsionalitas, akuntabilitas, dan pembinaan. Penegakan disiplin yang efektif harus bersifat integratif dan transformatif, menggabungkan pendekatan hukum, etika profesi, dan manajemen pendidikan. Dengan penerapan sistem disiplin yang adil dan humanistik, diharapkan terwujud guru yang profesional, berintegritas, serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional.
MARGARETH
2026 · Thesis · Open Access
This study aims to analyze the legal protection afforded to consumers engaging in digital transactions through the QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) application. Based on the research background, two primary issues are addressed: first, the form of legal protection available to consumers in digital transactions via the QRIS application; and second, the challenges and legal remedies for issues arising in such transactions. Based on the results of the research, the issue of legal protection for consumers in digital transactions through the QRIS application shows that although various regulations governing consumer protection already exist, their implementation has not yet been carried out optimally. Consumers still face risks such as transaction failures, personal data breaches, and unclear allocation of responsibility among the parties involved. Therefore, increased supervision, law enforcement, and consumer education are required so that the use of QRIS can provide more effective and fair legal protection. Legal resolution of QRIS transaction disputes for consumers can be pursued through complaints to payment system service providers, non-litigation dispute resolution through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK), reporting to Bank Indonesia or the Financial Services Authority (OJK), as well as civil lawsuits filed in court based on the Consumer Protection Law. The effectiveness of these mechanisms depends on the compliance of service providers and the level of consumers’ legal literacy.
AMALIA SUCI RAMADHANI
2026 · Thesis · Open Access
ABSTRAK AMALIA SUCI RAMADHANI 2026. Tindak Tutur Ilokusi Pada Debat Ketiga Calon Presiden Pemilu Tahun 2024 (Kajian Pragmatik). Skripsi, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Borneo Tarakan. Dosen Pembimbing Utama Dr. Erna Wahyuni, S.S., M.A. Dosen Pembimbing Anggota Dr. Asih Riyanti, M.Pd. Isu utama yang dianalisis dalam penelitian ini adalah tindak tutur ilokusi selama debat presiden ketiga pemilihan umum 2024. Tujuan utama penelitian ini adalah mendeskripsikan fungsi dan maksud di balik tindak tutur tersebut dalam konteks debat. Penelitian ini mengadopsi pendekatan pragmatis, sehingga diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif dengan karakter deskriptif. Data dikumpulkan dari rekaman video debat calon presiden ketiga dalam pemilihan umum 2024. Dipublikasikan di saluran YouTube resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik simak, teknik transkip data, dan teknik catat. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 46 data tindak tutur ilokusi. Dari hasil klasifikasi data ditemukan 4 jenis tindak tutur ilokusi yaitu ; asertif, direktif, ekspresif, komisif. Data tindak tutur asertif berjumlah 9 data, direktif 23 data, ekspresif 7 data, komisif 7 data. Dari banyak jumlah data jenis tindak tutur ilokusi di atas, Dapat diketahui bahwa jenis tindak tutur direktif yang paling dominan. Disimpulkan bahwa penggunaan tindak tutur ilokusi pada debat ketiga calon Presiden tahun 2024 sangat beragam serta memiliki peran penting dalam penyampaian gagasan, adu pendapat dan argumen serta sikap para calon Presiden. Kata Kunci: Debat, Ilokusi, Pragmatik, Presiden ABSTRAK AMALIA SUCI RAMADHANI 2026. Tindak Tutur Ilokusi Pada Debat Ketiga Calon Presiden Pemilu Tahun 2024 (Kajian Pragmatik). Skripsi, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Borneo Tarakan. Dosen Pembimbing Utama Dr. Erna Wahyuni, S.S., M.A. Dosen Pembimbing Anggota Dr. Asih Riyanti, M.Pd. Isu utama yang dianalisis dalam penelitian ini adalah tindak tutur ilokusi selama debat presiden ketiga pemilihan umum 2024. Tujuan utama penelitian ini adalah mendeskripsikan fungsi dan maksud di balik tindak tutur tersebut dalam konteks debat. Penelitian ini mengadopsi pendekatan pragmatis, sehingga diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif dengan karakter deskriptif. Data dikumpulkan dari rekaman video debat calon presiden ketiga dalam pemilihan umum 2024. Dipublikasikan di saluran YouTube resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik simak, teknik transkip data, dan teknik catat. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 46 data tindak tutur ilokusi. Dari hasil klasifikasi data ditemukan 4 jenis tindak tutur ilokusi yaitu ; asertif, direktif, ekspresif, komisif. Data tindak tutur asertif berjumlah 9 data, direktif 23 data, ekspresif 7 data, komisif 7 data. Dari banyak jumlah data jenis tindak tutur ilokusi di atas, Dapat diketahui bahwa jenis tindak tutur direktif yang paling dominan. Disimpulkan bahwa penggunaan tindak tutur ilokusi pada debat ketiga calon Presiden tahun 2024 sangat beragam serta memiliki peran penting dalam penyampaian gagasan, adu pendapat dan argumen serta sikap para calon Presiden.
NURWAHIDA
2026 · Thesis · Open Access
Nurwahida. 2026. Kritik Sosial Pada Film “Tenri Poppoji Ana Arung” (Kajian Sosiologi Sastra). Skripsi Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Borneo Tarakan. (dibimbing oleh Dr. Asih Riyanti, M.Pd. dan Dr. Erna Wahyuni, S.S.,M.A.) Tujuan dari penelitian adalah bertujuan untuk menggambarkan kritik sosial yang hadir dalam film “Tenri Pappoji Ana Arung” dari prespektif sosiologi sastra. Masalah utama yang dibahas adalah bagaimana kritik sosial diwakili dalam film 'Tenri Pappoji Ana Arung” melalui lensa sosiologi sastra . Film ini dianalisis sebagai cerminan realitas masyarakat, terutama berfokus pada konflik struktural dalam masyarakat Bugis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini menggunakan dua data yaitu data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, teknik simak dan teknik rekam catat. Teknik analisis data melibatkan pencarian, kompilasi, kategorisasi, dan sintesis data yang dikumpulkan secara sistematis untuk menarik kesimpulan . Secara khusus, ini melibatkan menafsirkan dialog dan adegan untuk memahami kritik sosial yang disampaikan. Berdasrkan hasil pembahasan dari penelitian ini menemukan bahwa kritik sosial dalam “Tenri Pappoji Ana Arung” sebagian besar dimanifestasikan melalui empat indikator yaitu, adat istiadat kritik paling dominan muncul dalam 10 poin data ini menyoroti norma bugis seperti siri (kehormatan),mappasiala ( pernikahan yang diatur), dan manggelli dara ( status pembelian), mengorbankan cinta individu untuk kehormatan keluarga tradisional. Strata sosial diidentifikasi dalam 9 poin data, mengkritik diskriminasi berdasarkan “darah biru” atau hierarki mulia versus orang awam yang menghambat pernikahan antar kasta. Kekuasaan hadir dalam 7 data, ini mencerminkan otoritas patriarki orang tua yang tidak perlu dipertanyakan lagi (petta dan puang mama), sering disertai dengan ancaman durhaka (pembangkangan) atausilariang (elopement). Standar kehidupan Ini adalah kritik yang paling jarang, dengan 2 poin data, menunjukkan pengabaian terhadap pencapaian modern seperti pendidikan dan stabilitas ekonomi demi warisan leluhur. Dengan demikian, dapat disimpulkan , film 'Tendri Pappoji Ana Arung' berfungsi sebagai cermin sosiologis, secara kritis memeriksa kekakuan adat istiadat Bugis yang mengarah pada pengorbanan emosional bagi generasi muda, sambil tetap mengakui nilai-nilai leluhur untuk mendorong refleksi sosial. Narasi secara konsisten menggambarkan konflik antara norma-norma tradisional dan kebebasan individu, di mana adat dan strata sosial saling memperkuat, menciptakan konflik antargenerasi dalam masyarakat Bugis modern .
IJAS KURNIAWAN
2026 · Thesis · Open Access
Landasan pacu (runway) merupakan fasilitas utama pada bandar udara yang harus memenuhi persyaratan teknis perkerasan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan operasi pesawat. Salah satu parameter penting dalam pengendalian mutu perkerasan lentur adalah kesesuaian kadar aspal pada lapisan Asphalt Concrete–Wearing Course (AC-WC) terhadap nilai yang direncanakan dalam Job Mix Design. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai kadar aspal hasil ekstraksi menggunakan metode sentrifugal dan metode refluks pada campuran AC-WC yang telah dihampar pada runway Bandar Udara Juwata Tarakan, membandingkan hasil kedua metode tersebut, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan kadar aspal rencana berdasarkan spesifikasi Bina Marga. Sampel penelitian diperoleh dari hasil core drill lapisan AC-WC di lokasi runway. Pada penelitian menunjukkan nilai kadar aspal hasil ekstraksi sentrifugal memiliki rata-rata 5,68% dan refluks dengan rata-rata 5,70%, secara statistik tidak memiliki perbedaan secara signifikan terhadap JMD. Namun, metode refluks memiliki variasi data yang lebih kecil sehingga, dapat dinilai metode tersebut memiliki ketelitian yang lebih baik. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam pengendalian mutu pada campuran beraspal pada perkerasan runway serta menjadi referensi dalam pemilihan metode ekstraksi aspal dilaboratorium.
RIO PUTRA PRATAMA
2026 · Thesis · Open Access
.Potensi pemanfaatan material agregat lokal dari Desa Kuala Lapang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, sebagai bahan campuran perkerasan Lapisan Aspal Beton Lapis Aus. Penelitian agregat lokal bertujuan untuk menganalisis kelayakan dan mendeksripsikan sifat-sifat fisik dari agregat lokal sesuai Spesifikasi Bina Marga Tahun 2024, serta mengevaluasi karakteristik agregat lokal dengan uji Marshall dan perhitungan volumetrik. Penelitian dilaksanakan di laboratorium melalui serangkaian pengujian, meliputi pengujian sifat fisik agregat, pembuatan benda uji, serta pengujian Marshall untuk mengetahui stabilitas, flow, dan karakteristik volumetrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan parameter agregat kasar dan filler memenuhi spesifikasi yang disyaratkan, pada agregat halus terdapat parameter yang tidak memenuhi persyaratan spesifikasi yaitu material lolos ayakan nomor 200 agregat halus yang melebihi batas maksimum. Penelitian dilaksanakan melalui pengujian Marshall dengan memperhatikan parameter flow dan Marshall serta melalui perhitungan volumetrik dengan memperhatikan parameter VMA (Void in Mineral Aggregate), VIM (Void in Mix), dan VFA (Void Filled with Asphalt). Berdasarkan hasil pengujian pada kadar aspal 5,67% dan 6,17% memenuhi keseluruhan parameter dari pengujian Marshall dan perhitungan volumetrik. Pada kadar aspal 4,67% tidak memenuhi keseluruhan parameter volumetrik, kadar aspal 5,17% hanya tidak memenuhi parameter VMA, pada kadar aspal 6,67% memenuhi keseluruhan parameter volumetrik, akan tetapi tidak memenuhi parameter stabilitas dari pengujian Marshall. Berdasarkan hasil analisis didapatkan Kadar Aspal Optimum (KAO) sebesar 5,92%. Dapat disimpulkan bahwa agregat dari Desa Kuala Lapang, Kabupaten Malinau memenuhi persyaratan untuk digunakan dalam campuran AC–WC.
JUSSIE HOLIYANTI
2026 · Thesis · Open Access
Potensi penggunaan material agregat lokal dari Desa Kuala Lapang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, sebagai campuran pada perkerasan Lapisan Tipis Aspal Beton atau Hot Rolled Sheet Base (HRS-Base), sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi kesesuaian sifat fisik agregat lokal terhadap Spesifikasi Bina Marga untuk HRS-Base serta mengevaluasi pengaruh penggunaannya terhadap karakteristik Marshall dan volumetrik campuran. Penelitian dilaksanakan di laboratorium melalui pengujian sifat fisik agregat yang dilanjutkan dengan metode Marshall untuk pembuatan benda uji dan pengujian karakteristik campuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh parameter pada agregat kasar memenuhi spesifikasi, namun pada agregat halus ditemukan ketidaksesuaian pada parameter kandungan gumpalan lempung dan butir mudah pecah yang melebihi batas maksimum. Dari pengujian Marshall dengan 5 variasi kadar aspal, diperoleh Kadar Aspal Optimum (KAO) sebesar 6,86%. Parameter stabilitas dan VFA pada semua variasi kadar aspal memenuhi spesifikasi, sedangkan parameter MQ dan VIM hanya memenuhi pada sebagian kadar 6.61% dan 7.11%. Parameter VMA pada seluruh variasi kadar aspal tidak memenuhi ketentuan minimum yang disyaratkan oleh spesifikasi umum Bina Marga. Berdasarkan hasil uji agregat dan karakteristik Marshall, dapat disimpulkan bahwa material agregat dari Desa Kuala Lapang tidak memenuhi persyaratan spesifikasi untuk penggunaan dalam campuran HRS-Base.
JESIKA ARRUAN DATU
2026 · Thesis · Open Access
Kemampuan membaca pemahaman adalah kompetensi dasar yang berhubungan dengan kefasihan dalam kemampuan siswa memahami isi bacaan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa melalui penerapan metode membaca terbimbing. Penelitian ini mengaplikasikan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri atas empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas V A SDN Utama 2 Tarakan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, tes membaca, tes membaca pemahaman, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas mengajar guru mengalami peningkatan dari 82,5% pada siklus I menjadi 95% pada siklus II dengan kategori tinggi. Aktivitas belajar siswa pada siklus I mencapai 87,2% dan pada siklus II sebesar 83,5%, yang keduanya berada pada kategori tinggi. Hasil tes membaca pemahaman pada siklus I menunjukkan kategori baik sekali sebesar 16,67%, baik 25%, dan kurang 58,33%. Pada siklus II, kategori baik sekali meningkat menjadi 25%, baik 25%%, sedang 33,33% dan kategori kurang menurun menjadi 16,67%. Dengan demikian, metode membaca terbimbing terbukti dapat meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa. Reading comprehension skills are basic competencies related to students' fluency in understanding reading content This study aims to improve students' reading comprehension through guided reading. This study applies a Classroom Action Research (CAR) type conducted in two cycles. Each cycle consists of four stages, namely planning, implementation, observation, and reflection. The research subjects were fifth-grade students of SDN Utama 2 Tarakan. Data collection techniques. included observation, reading tests, reading comprehension tests, and documentation. The results showed that the teacher's teaching activities improved from 82.5% in cycle I to 95% in cycle II, which was categorized as high. Student learning activities in cycle I reached 87.2% and in cycle II reached 83.5%, both of which were in the high category. The results of the reading comprehension test in cycle I showed that 16.67% were in the very good category, 25% were in the good category, and 58.33% were in the poor category. In cycle II, the very good category increased to 25%, good 25%, fair 33.33%, and poor decreased to 16.67%. Thus, the guided reading method has been proven to improve students' reading comprehension skills.
HELMI
2026 · Thesis · Open Access
ABSTRAK ANALISIS YURIDIS TERHADAP CALON TUNGGAL PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MALINAU DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI HELMI Fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah merupakan isu yang menimbulkan perdebatan antara aspek kepastian hukum dengan prinsip demokrasi. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan pokok, yaitu: (1) makna hukum calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah dalam perspektif demokrasi di Kabupaten Malinau, serta (2) problematika calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah dari perspektif demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, keberadaan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah telah memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah meskipun hanya terdapat satu pasangan calon. Namun demikian, dari perspektif demokrasi, calon tunggal menimbulkan problematika serius, seperti melemahnya esensi kompetisi politik, terbatasnya pilihan bagi masyarakat, serta meningkatnya potensi oligarki politik lokal. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan demokrasi internal partai politik agar rekrutmen calon kepala daerah lebih terbuka dan kompetitif, serta pembaruan regulasi yang mendorong terciptanya kontestasi politik yang sehat demi menjaga kualitas demokrasi lokal.
KRISTINA
2026 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum terhadap penghentian penyelidikan kasus tindak pidana korupsi yang didasarkan pada diskresi kepolisian, khususnya dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana bentuk penerapan diskresi kepolisian dalam penghentian penyelidikan perkara korupsi serta bagaimana konsekuensi hukum atas tindakan tersebut ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian penyelidikan perkara korupsi dengan alasan telah dikembalikannya kerugian keuangan negara melalui mekanisme diskresi kepolisian bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Penerapan diskresi dalam konteks tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan prinsip Due Process Of Law, serta mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, penggunaan diskresi kepolisian dalam perkara tindak pidana korupsi harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan tetap berlandaskan pada prinsip legalitas serta kepastian hukum.
BIDAKARDINA
2026 · Thesis · Open Access
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA YANG MEMILIKI MUATAN MELANGGAR KESUSILAAN MELALUI FACEBOOK Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban telah diatur melalui berbagai macam aturan dan ketentuan hukum positif yang berhubungan dengan informasi dan kegiatan transaksi elektronik, pornografi, serta ketentuan dalam hukum pidana. Perlindungan tersebut mencakup upaya preventif, represif, dan rehabilitatif bagi korban. Namun, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pengawasan terhadap media sosial, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kesulitan pembuktian menggunakan alat bukti elektronik. Dalam putusan yang dianalisis, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan nonyuridis dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku, dengan tujuan menimbulkan efek pencegahan sekaligus menegakkan keadilan bagi korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana bermuatan kesusilaan melalui media sosial masih perlu ditingkatkan melalui penguatan regulasi, optimalisasi penegakan hukum, serta peningkatan literasi digital masyarakat agar dapat mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang
LERINNAWATI BID
2026 · Thesis · Open Access
ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BARANG MILIK DAERAH DALAM PROSES PENATAUSAHAAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALINAU LERINNAWATI BID Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset penting pemerintah daerah yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Perlindungan hukum terhadap BMD menjadi krusial mengingat aset tersebut rawan terhadap penyalahgunaan, kehilangan, maupun pengelolaan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perlindungan terhadap BMD dalam proses penatausahaan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia serta mengkaji implementasi penatausahaan BMD oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malinau. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap BMD diatur dalam berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Regulasi tersebut menekankan pentingnya penatausahaan yang meliputi inventarisasi, pencatatan, pelaporan, dan pengawasan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aset daerah. Adapun implementasi penatausahaan BMD oleh DPMPTSP Kabupaten Malinau pada prinsipnya telah mengikuti ketentuan normatif, namun masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, serta keterlambatan dalam penyusunan laporan aset. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem administrasi aset daerah, peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi fungsi pengawasan agar perlindungan hukum terhadap BMD dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan.
EDWARD COLLIN CRISTIAN
2026 · Thesis · Open Access
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membawa perubahan signifikan dalam politik hukum pengelolaan pertambangan di Indonesia, khususnya melalui sentralisasi kewenangan perizinan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Perubahan ini menimbulkan dinamika antara kebutuhan efisiensi dan kepastian hukum, serta perlindungan kepentingan daerah dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum sentralisasi kewenangan pemerintah pusat dalam perizinan pertambangan pasca UU No. 3 Tahun 2020, serta mengevaluasi akibat hukumnya terhadap tata kelola pertambangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung studi literatur dan analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sentralisasi kewenangan memperkuat keseragaman kebijakan melalui penerapan sistem Perizinan Berbasis Risiko (Risk-Based Licensing) atau OSS-RBA, namun menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya kewenangan atributif daerah. Meskipun demikian, sentralisasi ini tidak bersifat mutlak karena terdapat pendelegasian kembali sebagian kewenangan kepada pemerintah provinsi, khususnya terkait pengelolaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). Secara yuridis, akibat hukum lainnya adalah ketidakberlakuan Peraturan Daerah (Perda) yang bertentangan dengan rezim sentralisasi, yang berpotensi menciptakan kesenjangan antara kebijakan pusat dan kebutuhan riil di daerah serta melemahkan pengawasan lokal. Rekomendasi penelitian menekankan perlunya harmonisasi tata kelola pertambangan melalui mekanisme koordinasi pusat-daerah yang lebih jelas, penguatan fungsi pengawasan oleh inspektur tambang di daerah, serta integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan untuk menjamin efektivitas perlindungan lingkungan pasca peralihan kewenangan.
SA'DIAH
2026 · Thesis · Open Access
Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan prinsip ketertiban dan prinsip kepastian hukum dalam Pemenuhan Hak Protokoler Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pemda Malinau dan mengetahui dan menganalisis Kendala Bagian Protokol Penerapan Prinsip Ketertiban dan Prinsip Kepastian Hukum dalam Pemenuhan Hak Protokoler Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pemda Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach). Penulisan penelitian ini ini menggunakan bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan untuk landasan teori dan analisis hukum.. Teknik Penelitian hukum normatif mengumpulkan bahan primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan serta situs resmi lembaga negara, lalu menganalisisnya untuk menjawab rumusan masalah. Berdasarkan hasil penelitian, Penerapan prinsip ketertiban dan kepastian hukum dalam pemenuhan hak protokoler kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pemda Malinau terlihat dari penyelenggaraan tata acara yang tertib sesuai aturan, sehingga tidak terjadi benturan kewenangan. Prinsip kepastian hukum menjamin hak protokoler terlindungi melalui dasar hukum yang jelas, seperti UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 9 Tahun 2010, sehingga kedudukan, fasilitas, dan hak pejabat daerah terlaksana konsisten tanpa diskriminasi. Kendala Penerapan prinsip ketertiban dan kepastian hukum dalam hak protokoler Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pemda Malinau adalah minimnya regulasi teknis, kurangnya kapasitas SDM, dan lemahnya koordinasi menyebabkan prinsip tersebut belum terlaksana optimal.
