AHMAD FAUZI
2025 · Thesis · Open Access
Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur, mengalami penurunan populasi Kerang Kima (Tridacnidae) akibat eksploitasi berlebihan dan perubahan lingkungan. Meskipun terdapat tujuh spesies Kerang Kima di Indonesia, data mengenai pola persebaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola persebaran Kerang Kima di Karang Tebabinga serta faktor abiotik yang mempengaruhi. Metode yang digunakan dengan menggunakan teknik transek sabuk di tujuh stasiun pengamatan. Penelitin di laksanakan pada bulan Oktober s/d Desember 2024 di kawasan Karang Tebabinga. Data yang dikumpulkan meliputi: jumlah individu, ukuran, dan parameter lingkungan seperti: suhu, salinitas, pH, dan DO. Analisis data dilakukan menggunakan indeks dispersi morisita. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga spesies Kerang Kima, yaitu T. crocea, T. derasa, dan T. squamosa, dengan T. crocea memiliki pola persebaran mengelompok (Id = 1,01), sedangkan T. derasa (0,84) dan T. squamosa (0,79) menunjukkan pola seragam. Berdasarkan hasil pengamatan tipe substrat di Karang Tebabinga T. derasa menempati hampir semua tipe substrat mulai dari coral massive, rubble, sand. Hasil analisis faktor abiotik di Karang Tebabinga mendukung kehidupan Kerang Kima. Dapat disimpulkan bahwa pola persebaran Kerang Kima yang ada di Karang Tebabinga terdiri dari mengelompok dan seragam. Selain itu faktor abiotik dan substrat menjadi penentu dari pola sebaran Kerang Kima.
KARTIKA PUTRI WARDANI
2025 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Kebutuhan terhadap energi listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat dan menjadi salah satu yang terpenting bagi masyarakat dan besarnya permintaan listrik pada suatu rentang waktu tidak dapat dihitung secara pasti, sehingga PT. PLN (Persero) Tarakan sebagai penyedia energi listrik harus mampu memprediksi kebutuhan beban listrik setiap harinya. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi beban listrik di PT. PLN (Persero) Tarakan. Penulis akan melakukan peramalan jangka pendek dengan model time series model ARIMA dan Regresi Linier yang akan dibandingkan hasil peramalannya dengan pengujian nilai MAPE. Peramalan dengan model time series model ARIMA menunjukkan nilai MAPE sebesar 14,68%, dan semakin optimal jika mempertimbangkan pola musiman dengan MAPE SARMA sebesar 6,14%. Sedangkan untuk peramalan dengan model Regresi Linier nilai MAPE sebesar 7,8%. Berdasarkan nilai MAPE kedua model maka peramalan dengan model time series lebih tepat dalam meramalkan beban listrik PT. PLN (Persero) Tarakan dalam jangka pendek.
ASTIN
2025 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pertanggungjawaban Partai Politik Terhadap Keuangan Negara., dengan fokus pada dua rumusan masalah utama, yaitu: tanggung jawab partai politik dalam pelaporan bantuan keuangan dari negara, dan bentuk pengawasan terhadap partai politik dalam pelaporan bantuan keuangan tersebut. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik dalam mendukung kegiatan politik, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga politik. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan studi literatur, serta kajian peraturan perundang-undangan terkait. Data primer dan sekunder dikumpulkan untuk menganalisis mekanisme pelaporan dan pengawasan yang telah diterapkan dalam meningkatkan pertanggungjawaban partai politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik memiliki tanggung jawab hukum dan etika untuk menyusun laporan keuangan yang transparan dan akurat, sebagai bagian dari upaya pertanggungjawaban atas dana bantuan keuangan negara. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi berbagai bentuk pengawasan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang melibatkan lembaga negara, aparat pengawas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa sinergi antara pelaporan yang tepat oleh partai politik dan mekanisme pengawasan yang efektif merupakan kunci utama dalam memastikan penggunaan dana publik yang tepat sasaran dan bebas dari penyalahgunaan. Implikasi dari penelitian ini mendorong perlunya perbaikan sistem pelaporan keuangan serta peningkatan kapasitas lembaga pengawasan, guna menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan bantuan keuangan negara kepada partai politik. Rekomendasi strategis untuk kebijakan publik disampaikan dengan harapan dapat memperkuat tata kelola keuangan yang baik di sektor politik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Partai Politik Terhadap Keuangan Negara.
WEDDY SUHANDANI
2025 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan Sekretariat Dewan dalam pelaksanaan fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun rumusan masalah yang dikaji meliputi kedudukan Sekretariat Dewan dalam mendukung pelaksanaan tugas DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mekanisme penggunaan anggaran oleh DPRD melalui peran serta Sekretariat Dewan. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan studi literatur, yang melibatkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, serta dokumen internal Sekretariat Dewan dan DPRD. Analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi bagaimana peranan dan mekanisme yang diterapkan dalam penggunaan anggaran serta kontribusinya terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi anggaran DPRD. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Sekretariat Dewan memegang peranan strategis sebagai penyokong administrasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas DPRD. Kedudukan ini tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai penggerak dalam memastikan alokasi dan penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, mekanisme penggunaan anggaran melalui Sekretariat Dewan menunjukkan adanya upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya keuangan DPRD. Temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas dan integritas kelembagaan Sekretariat Dewan agar fungsi anggaran DPRD dapat terlaksana secara optimal dan mendukung kinerja legislatif yang lebih profesional. Implikasi dari penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk penguatan peran dan fungsi Sekretariat Dewan, termasuk pengembangan sistem pengawasan internal dan peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, guna memastikan bahwa penggunaan anggaran DPRD tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
MUHAMMAD ILHAM
2025 · Thesis · Open Access
Tujuan Penelitian: Untuk mengkaji kewenangan hukum Polisi Perairan sebagai wujud dari konsep penegakan hukum di wilayah Laut Territorial Provinsi Kalimantan Utara. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kewenangan hukum dalam kerangka penegakan hukum di wilayah laut teritorial Provinsi Kalimantan Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Sehubungan dengan itu, maka penedekatan masalah yang digunakan adalah Pertama, pendekatan perundang-undangan, yakni melakukan analisis terhadap kewenangan hukum Polisi Perairan sebagai wujud dari konsep penegakan hukum di wilayah Laut Territorial Provinsi Kalimantan Utara melalui tinjauan beberapa undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua, pendekatan Konseptual, melalui pendekatan ini, penulis hendak menggali serta memformulasikan konsep kewenangan hukum Polisi Perairan dalam kerangka penegakan hukum di wilayah Laut Territorial Provinsi Kalimantan Utara. Hasail penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan Ditpolairud Polda Kalimantan Utara sebagai wujud dari konsep penegakan hukum di wilayah Laut Teritorial Provinsi Kalimantan Utara, adalah kewenangan yang merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara. Kewenangannya dalam kerangka penegakan hukum pidana khususnya penegakan hukum tindak pidana narkotika adalah sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum. Lingkup kewenangan dari Ditpolairud pada Polda Kalimantan Utara adalah melakukan penegakan hukum pidana hanya pada batas laut teritorial 12 mil laut pada kawasan Provinsi Kalimantan Utara, dimana kawasan teritorial dimaksud adalah merujuk kepada Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kewenangan hukum dalam kerangka penegakan hukum di wilayah laut teritorial Provinsi Kalimantan Utara, antara lain: faktor tumpang tindihnya kewenangan; faktor Masih Kurang Memadainya Jumlah Personil Aparat Polisi Perairan; Faktor Sarana dan Prasarana..
FAATHUR MUBARAQ
2025 · Thesis · Open Access
ABSTRAK IMPLIKASI PEMBATALAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2023 TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Tesis ini membahas implikasi pembatalan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 terhadap pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Pembatalan peraturan ini berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap tata kelola anggaran dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Dalam konteks good governance, penelitian ini menyoroti pentingnya peraturan perundang-undangan yang efektif untuk menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Latar belakang penelitian ini berfokus pada tantangan yang dihadapi dalam implementasi peraturan yang ada, serta kesenjangan hukum yang sering terjadi antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana pembatalan peraturan tersebut dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah, serta upaya pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis bahan hukum dan penalaran hukum yang sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi hukum dalam memahami dinamika pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Secara keseluruhan, tesis ini menekankan pentingnya pembentukan peraturan yang koheren dan efektif untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Indonesia Kata kunci : Pembatalan Peraturan Presiden, Pengelolaan Keuangan Daerah , Good Governance.
SALSABILA
2025 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan mengembangkan situs web baca Bahasa Inggris menggunakan Durable AI untuk siswa kelas VII SMP 4 Negeri Tarakan. Desain penelitian ini mennggunakan penelitian dan pengembangan. Prosedur penelitian dan pengembangan ini mengadaptasi model ADDIE yang dikembangkan oleh Dick dan Carry, meliputi Analyzing, Designing, Developing, Implementing, dan Evaluating. Instrumen penelitian dan pengembangan ini adalah pedoman interview, angket kebutuhan siswa, angket validasi media, angket validasi konten, angket uji kepraktisan produk, angket respon siswa, dan lembar observasi. Validasi dilakukan oleh ahli media dan ahli konten. Uji kepraktisan produk dilakukan oleh guru bahasa Inggris kelas VII SMP Negeri 4 Tarakan. Produk telah diujicobakan dalam dua skala, yakni uji coba skala kecil dan uji coba skala besar. Tingkat kelayakan situs web membaca berbahasa Inggris telah dinilai berdasarkan penilaian dari: 1) Ahli media diperoleh skor 100% dengan kategori "Sangat Layak"; 2) Ahli konten diperoleh skor 75% dengan kategori "Cukup Layak". Hasil implementasi situs web baca Bahasa Inggris telah dinilai berdasarkan penilaian dari: 1) Guru bahasa Inggris kelas VII diperoleh skor 100% dengan kategori "Sangat Baik" pada ujicoba skala kecil dan 100% dengan kategori "Sangat Baik" pada ujicoba skala besar; 2) Siswa kelas VII diperoleh skor 83,8% dengan kategori "Sangat Baik" pada ujicoba skala kecil dan 84,4% dengan kategori "Sangat Baik" pada ujicoba skala besar. Dengan demikian, situs web baca Bahasa Inggris ini dapat menjadi model media pembelajaran bahasa Inggris untuk mengukur kemampuan memahami bacaan siswa
CAHYATI
2025 · Thesis · Open Access
Solution Focused Brief Counseling (SFBC) adalah pendekatan yang beraliran post-modern, dimana dalam prosesnya berfokus pada pencarian solusi yang cepat dan tepat terhadap permasalahan yang dialami, pengambilan solusi berada dibawah kendali siswa yang berfokus pada penyelesaian masalah. Perilaku Self Injury yang dilakukan oleh sejumlah siswa SMP Negeri 11 Tarakan semakin meningkat dan memerlukan perhatian serius. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendekatan Solutions Focused Brief Counseling(SFBC) pada perilaku Self Injury siswa SMP Negeri 11 Tarakan. Self Injury merupakan perilaku menyakiti diri sendiri tanpa bermaksud untuk bunuh diri ditandai dengan tindakan seperti menyayat pergelangan tangan dengan benda tajam, membentukarkan kepala, menarik rambut, memukul wajah atau badan. Jenis Penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis eksperimen yang menggunakan metode pre-experimental design dengan model one group pre-test post-test design. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 16 siswa dengan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling sebanyak 5 siswa. Instrumen penelitian ini menggunakan skala likert dengan mengukur kecenderungan perilaku Self Injury. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji wilcoxon dengan hasil yang di peroleh Ha diterima dan Ho ditolak melalui taraf signifikansi (α) sebesar 5% (0,05) dan di peroleh asym sig 0,041 0,05 sehingga menujukkan bahwa terdapat pengaruh pendekatan Solution Focused Brief Counseling (SFBC) dengan setting konseling kelompok terhadap perilaku Self Injury siswa di SMP Negeri 11 Tarakan.
MUHAMMAD WAHYU NURUL AZMI
2025 · Thesis · Open Access
Mentimun (Cucumis sativus L.) merupakan salah satu komoditas hortikultura yang banyak dibudidayakan oleh petani di Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan. Potensi pengembangan tanaman ini cukup besar, namun pendapatan petani masih bervariasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis karakteristik petani mentimun di Desa Balansiku, dan (2) menghitung besaran pendapatan petani di Desa Balansiku. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan survei. Sampel yang digunakan sebanyak 25 petani mentimun yang dipilih dengan metode sampling jenuh. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan menyebar kuesioner. Analisis data dilakukan dengan menghitung total penerimaan, total biaya produksi, dan pendapatan petani serta menggunakan Benefit-Cost Ratio (BCR) untuk menentukan kelayakan usaha tani mentimun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas petani mentimun di Desa Balansiku berada dalam kelompok usia 31-40 tahun (36%) dengan tingkat pendidikan yang didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar (36%). Luas lahan yang digunakan berkisar antara 0,5 hingga lebih dari 1 hektar, dengan 48% petani memiliki lahan lebih dari 1 hektar. Rata-rata pendapatan total petani per musim tanam adalah Rp4.345.200,00 dengan total biaya produksi sebesar Rp1.113.800,00, sehingga pendapatan bersih yang diperoleh adalah Rp3.231.400,00. Analisis Benefit-Cost Ratio (BCR) sebesar 3,90 (>1) menunjukkan bahwa usaha tani mentimun di Desa Balansiku menguntungkan dan layak untuk dikembangkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani meliputi harga jual mentimun yang stabil, tingkat produktivitas tanaman, luas lahan yang dikelola, serta kondisi lingkungan seperti cuaca dan serangan hama.
AMINAH
2025 · Thesis · Open Access
ABSTRAK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN PENGGUNAAN KEKUATAN OLEH OKNUM POLISI DALAM PENANGANAN AKSI UNJUK RASA Penelitian ini mengkaji tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap penanganan aksi unjuk rasa yang telah diatur tersendiri dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan bagaimana penegakkan hukum terhadap oknum Polisi yang melakukan pelanggaran dalam penanganan aksi unjuk rasa dengan aturan tanggungjawab dan sanksi yang dapat dikenakan kepada oknum Polisi tersebut. Kepolisian memiliki kewenangan untuk menjaga aksi unjuk rasa agar aksi tersebut berjalan lancar, tertib dan aman sesuai dengan apa yang menjadi tujuan unjuk rasa tersebut. Apabila keadaan dinilai ada kecenderungan dapat mengganggu kepentingan umum maka tindakan penanganan yang dilakukan oleh polisi selaku petugas keamanan lebih mengacu pada aspek keamanan. Penelitian ini menggunakan metode normatif atau kepustakaan, yakni dengan mengkaji lebih dalam melalui literatur yang telah dikumpulkan. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dalam melakukan pengamanan aksi unjuk rasa masih terdapat oknum Polisi yang melakukan Tindakan yang tidak sesuai dengan SOP dan penegakkan hukum terhadap oknum Polisi yang melakukan pelanggaran dalam penanganan aksi unjuk rasa belum mencerminkan keadilan yang bermartabat, sehingga perlu adanya evaluasi terhadap SOP penanganan dan pelaksanaan fungsi dan kewenangan dari lembaga kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dilapangan dan perlu adanya pengawalan dan pengawasan secara masif terhadap oknum polisi selaku pelaku tindakan represif terhadap massa aksi unjuk rasa untuk diadili secara hukum Pidana.
MUHAMMAD FADHIL QOBUS
2025 · Thesis · Open Access
Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah diberikan beberapa instrumen penting yang diatur secara eksplisit dalam UUD 1945. Salah satunya adalah hak angket, hak yang membuat DPR dapat melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Wacana penggunaan hak angket kepada lembaga negara seperti KPU kembali mencuat di dalam kontestasi Pemilu 2024 akibat adanya dugaan praktik kecurangan dan ketidaknetralan. KPU sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat tetap, nasional, serta mandiri membuatnya tidak dapat serta-merta dikatakan sebagai objek hak angket sebagaimana lembaga atau komisi yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis terkait mekanisme dan problematika hak angket DPR terhadap dugaan kecurangan pemilu. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme penggunaan hak angket diatur dalam UU MD3 dan Peraturan Tata Tertib DPR. Adapun tahapan pelaksanaan angket, meliputi: inisiasi, pembahasan, penyelidikan, penyelenggaraan sidang hak angket, penyampaian laporan, dan pengambilan keputusan. Wacana hak angket terhadap Pemilu 2024 dimaksudkan untuk membuktikan dugaan kecurangan yang terjadi selama proses pemilu berlangsung dan bermuara pada penyelidikan terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Hak angket diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian atas permasalahan pemilu disamping menempuh penyelesaian secara hukum. Namun, ketidakjelasan mengenai legalitas hak angket terhadap lembaga penyelenggara pemilu, batasan dan cakupan, durasi angket, kekurangan dalam pengaturan mekanisme pengawasan, serta luaran yang dihasilkan dapat berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum. Penggunaan hak angket DPR terhadap dugaan kecurangan pemilihan umum 2024 memiliki kemungkinan yang cukup besar, asalkan terdapat perbaikan regulasi yang lebih spesifik. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mekanisme check and balances dalam pemerintahan.
ICHWAN ROCHADI
2025 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan terkait Penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Tarakan Tengah dalam perspektif Pemerintahan yang baik (Good Governance), Pertama, Kewenangan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan dalam perspektif pemerintahan yang baik ( Good governance ) Kedua, Penyelenggaraan pemerintahan pelayanan public yang dilaksanakan dalam perspektif Pemerintahan yang baik (Good governance) Sistem Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis mengenai kewenangan serta penyelenggaraan dalam pelayanan publik menurut hukum positif di Indonesia. Data yang digunakan dalam tesis ini terdiri dari data primer,data sekunder yaitu data yang didapatkan dalam sumber-sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel-artikel,makalah dan majalah.
LITA FITRIANI JAYANTI
2025 · Thesis · Open Access
Problematika Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional (Studi Pelaksanaan Pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung) LITA FITRIANI JAYANTI ABSTRAK Perkembangan pembangunan di Kabupaten Tana Tidung kini terus berkembang baik pada sektor ekonomi dan sektor sosial masyarakat. Perkembangan Kabupaten Tana Tidung ini perlu diikuti oleh penyediaan fasiltas sarana dan prasarana yang memadai. Tata Kelola Pemerintahan merupakan faktor penting untuk pengembangan wilayah. Hal ini yang mendorong pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung. Adapun rumusan masalah yang ingin diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut: (1). Pengaturan Terhadap Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional. (2) Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaturan dalam penanganan dampak sosial kemasyarakatan ditangani melalui kerangka hukum yang menggabungkan keadilan dan partisipasi dan upaya pemerintah daerah kabupaten tana tidung dalam penanganan dampak sosial kemasyarakatan adalah melaksanakan tahapan dengan melibatkan semua pemangku dan pengampu kepentingan.
JOSHUA RODYNATAL SIHOMBING
2025 · Thesis · Open Access
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN ILEGAL PAKAIAN BEKAS DI KOTA TARAKAN Penelitian ini bertujuan untuk menjawab penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan ilegal pakaian bekas impor di Kota Tarakan. Yang pertama penanggulangan perdagangan pakaian bekas impor dan bentuk pertanggungjawaban hukum pedagang pakaian bekas impor. Adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DA/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, tidak sesuai dengan kenyataan, sudah banyak pedagang pakaian bekas impor khususnya di Kota Tarakan yang masih banyak menjual pakaian bekas tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara menanggulangi perdagangan pakaian bekas impor, dan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pedagang pakaian bekas impor. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif. Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pemerintah sudah membuat upaya penanggulangan perdagangan pakaian bekas contohnya dengan membuat regulasi terkait larangan perdagangan maupun impor pakaian bekas. Kedua bentuk pertanggungjawaban bagi pedagang pakaian bekas impor memiliki 3 sanksi, yaitu: sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Akan tetapi dari banyaknya kasus perdagangan pakaian bekas penegak hukum sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif, dimana sanksi tersebut tidak menimbulkan efek jerah kepada pelaku. Penulis menyarankan agar pemerintah, penegak hukum dan lembaga yang terkait dalam perdagangan pakaian bekas melakukan upaya pencegahan, seperti sosialisasi tentang dampak negatif pakaian bekas impor, melakukan patroli, dan lain sebagainya. Khusus bagi pemerintah Kota Tarakan untuk membuat regulasi turunan dari larangan perdagangan pakaian bekas.
SUSILOWATI EDI
2025 · Thesis · Open Access
This study aimed to improve the reading comprehension skills of ninth-grade students, especially in identifying the main idea and summarizing the text by using the GIST (Generating Interactions between Schemata and Text) strategy. This strategy was selected to train students to focus on the core information from the reading and reorganize it in a more concise and meaningful form. This research was a Classroom Action Research (PTK) conducted in two cycles, consisting of two meetings. The research subjects were 30 students of class IX-2 of SMP Negeri 08 Tarakan in the 2023/2024 academic year. Data collection was conducted through two main instruments, namely reading comprehension tests and observation sheets used to monitor student and teacher activities during the learning process. In the first cycle, the results discovered that only 22% of students reached the Minimum Completion Criteria (KKM) score. Although teacher participation and performance showed improvement, there were still significant challenges, including students' difficulties in understanding the steps of the GIST strategy, low involvement in group discussions, and limited time in implementing activities. Therefore, improvements were made in the second cycle by providing a more detailed explanation of the strategy and using more interactive learning activities. The results in the second cycle illustrated a significant improvement. Significant improvement can be seen from the increase in students who reached the KKM, from 22% to 63%. Student participation also increased from 80% to 96%, and teacher performance from 85% to 96%. This implies that the GIST strategy is effective in improving learning outcomes and processes. The findings show that the implementation of the GIST strategy can improve students' reading comprehension, particularly in terms of identifying the main idea and summarizing the text effectively. The implication of this study indicates that the GIST strategy can be used as one of the effective alternative approaches for teachers in improving students' reading skills at the junior high school level.
NILAM SARI
2025 · Thesis · Open Access
Keberadaan unsur hara dan plankton pada tambak tradisional menjadi parameter kesuburan perairan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fluktuasi konsentrasi unsur hara dalam air dan sedimen tambak serta struktur komunitas plankton di tambak tradisional Kota Tarakan. Penelitian dilakukan pada bulan September-November 2023 pada tambak udang windu di Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Analisis data mengacu pada Permen KP. No. 75 Tahun 2016, Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 21 tahun 2015, dan perhitungan kelimpahan, keanekaragaman, keseragaman, dan dominansi plankton. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu air berkisar antara 20-29°C, dengan rata-rata 24,8±3,3°C, yang lebih rendah dibandingkan baku mutu menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Permen KP. No. 75 Tahun 2016 (28-32°C). Salinitas tertinggi tercatat pada minggu pertama (25 ppt) dan masih berada dalam kisaran standar (5-40 ppt). Nilai pH air berkisar antara 7,28-8,08, sesuai dengan baku mutu (7,5-8,5). Kadar oksigen terlarut mencapai nilai tertinggi 8,1 mg/L pada minggu ke 4 dan berada di atas batas minimal yang direkomendasikan (>3 mg/L). Kadar amonia tertinggi tercatat sebesar 1,67 mg/L, melebihi ambang batas yang direkomendasikan (0,01 mg/L). Konsentrasi nitrat relatif stabil dalam kisaran 0,08-0,09 mg/L, masih di bawah baku mutu 0,5 mg/L. Konsentrasi fosfat di air mengalami fluktuasi dan sebagian besar waktu berada di bawah nilai standar minimal yang direkomendasikan (0,1 mg/L). Analisis komunitas plankton menunjukkan variasi jenis dan kelimpahan yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kelimpahan fitoplankton tertinggi tercatat 3 sel/L pada minggu ke 2, sementara zooplankton tertinggi mencapai 8 sel/L pada minggu ke 3. Nilai indeks keanekaragaman plankton tertinggi sebesar 1,099 menunjukkan komunitas yang cukup stabil. Kualitas air tambak masih berada dalam kisaran optimal untuk budidaya udang windu, namun fluktuasi kandungan amonia dan rendahnya kandungan fosfat perlu diperhatikan untuk mendukung keberlanjutan budidaya.
EVI NATASHA RAHMAN
2025 · Thesis · Open Access
ANALISIS DAYA SAING KOMODITAS CRUDE PALM OIL (CPO) DI KABUPATEN NUNUKAN ABSTRAK Komoditas Crude Palm Oil (CPO) Kabupaten Nunukan saat ini menjadi salah satu komoditas unggulan yang dapat diperhitungkan saat ini. Ini disebabkan karena Crude Palm Oil (CPO) yang di produksi Di Kabupaten Nunukan menjadi pemasok utama untuk Kalimantan Utara dalam kegiatan ekspor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keunggulan komparatif Crude Palm Oil (CPO) Di Kabupaten Nunukan. Lokasi yang di pilih untuk penelitian ini adalah Kabupaten Nunukan Di Provinsi Kalimantan Utara, yang di kenal sebagai sentra penghasil Crude Palm Oil (CPO) terbesar Di Provinsi Kalimantan Utara. Data yang di gunakan berasal dari data sekunder berupa data jumlah dan nilai ekspor Crude Palm Oil (CPO) Di Kabupaten Nunukan dan Provinsi Kalimantan Utara, jumlah dan nilai ekspor untuk komoditas non-migas Di Kabupaten Nunukan dan Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2019 sampai tahun 2023. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Revealed Comparative Advatange (RCA). Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023, Crude Palm Oil (CPO) Di Kabupaten Nunukan memiliki nilai rata-rata RCA yang lebih > 1, dengan rata-rata 536 untuk pasar Malaysia, 205 untuk pasar Vietnam, dan 179 untuk pasar China, komoditas Crude Palm Oil (CPO) di Kabupaten Nunukan memiliki rata-rata nilai RCA > 1 yaitu sebesar 777. hal ini memberikan arti bahwa komoditas Crude Palm Oil (CPO) memiliki keunggulan komparatif.
NURI SORAYA
2025 · Thesis · Open Access
Melakukan Kampanye ditempat ibadah adalah salah satu jenis-jenis pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 280 UU Pemilu ayat (1) huruf h melarang penggunaan tempat ibadah sebagai lokasi kampanye. Meskipun adanya peraturan yang mengatur dan penegakan hukum yang berjalan, fakta yang terjadi di lapangan masih ada ditemukannya pelanggaran Melakukan Kampanye ditempat ibadah. Tujuan dilakukannya Penelitian ini adalah untuk mengetahui Kedudukan Bawaslu dalam menentukan Tindak Pidana Pemilu serta untuk mengetahui syarat dihentikannya Penanganan Tindak Pidana Pemilu. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yaitu melakukan penelusuran terkait bahan-bahan hukum peraturan perundang undangan maupun melalui penelusuran jurnal dari media internet dan juga melakukan pengumpulan informasi melalui narasumber. Berdasarkan Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Bawaslu berkedudukan didalam penanganan tindak pidana pemilu dan menentukan Tindak Pidana Pemilu adalah pada aspek menerima temuan/laporan, mengkaji dan kemudian hasil kajian tersebut dibawa pada rapat pembahasan kedua Sentra Gakkumdu. Jika hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu menyepakati temuan/laporan dugaan pelanggaran pemilu tersebut adalah sebuah tindak pidana pemilu maka Bawaslu menyampaikan temuannya kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. Syarat dihentikannya Penanganan Tindak Pidana Pemilu dalam kasus Dugaan Pelanggaran melakukan Kampanye ditempat Ibadah yang terjadi di Kota Tarakan pada Pemilu 2024 adalah dalam hal mengumpulkan bukti, fakta-fakta di lapangan tidak sesuai dengan laporan yang diberikan pelapor, pelapor menyampaikan bukti-bukti yang tidak cukup dan dinilai tidak dapat membuktikan laporannya. Diharapakan Bawaslu bersama dengan Lembaga yang termasuk dalam Sentra Gakkumdu sebaiknya memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait seberapa pentingnya agar menjadi sadar dan ikut berpartisipasi dalam melakukan pelaporan tindak pidana Pemilihan Umum dengan Laporan yang jelas beserta bukti yang dapat menjadi pendukung terhadap pelanggaran yang dilaporkan.
AYU SAFITRI
2025 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Permasyarakatan Kelas II Tarakan dalam melakukan pengawasan terhadap Narapidana. Serta untuk mengetahui Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Tarakan. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, baik data primer dan data sekunder akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Selain itu dideskripsikan, dengan menelaah permasalahan yang ada, mengambarkan, menguraikan hingga menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penggunaan metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang diteliti, dalam hal ini menggambarkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Permasyarakatan Kelas II Tarakan dalam melakukan pengawasan terhadap Narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB) serta faktor-faktor penghambat dalam implementasinya. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas II Tarakan dan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tarakan. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berkesimpulan bahwa pengawasan dilakukan melalui wajib lapor, home visit, dan koordinasi dengan instansi terkait, namun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, serta kurangnya pemahaman klien tentang pengawasan. Tingginya angka residivisme di Balai Pemasyarakatan Kelas II Tarakan juga menunjukkan bahwa pengawasan belum berjalan optimal. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan peningkatan jumlah tenaga Pembimbing Kemasyarakatan (PK), optimalisasi anggaran, regulasi yang lebih tegas dalam pencabutan Pembebasan Bersyarat, serta penguatan kerja sama dengan instansi terkait. Selain itu, pengembangan program rehabilitasi berbasis keterampilan menjadi langkah penting dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan.
RIDZUAN
2025 · Thesis · Open Access
Sistem tenaga listrik merupakan salah satu tenaga yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, perkantoran, industri, dan lain sebagainya. Transformator merupakan suatu alat listrik yang dapat memindahkan dan mengubah energi listrik dari suatu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik lain, melalui suatu gandengan magnet dan berdasarkan prinsip induksi elektromagnet. Ketidakseimbangan beban yang terjadi pada tiap-tiap fasa (fasa R, fasa S dan fasa T) ini menyebabkan arus beban berubah-ubah maka rugi-rugi juga berubah. Semakin besar ketidakseimbangan beban suatu transformator maka arus yang mengalir pada fasa netral juga semakin besar sehingga rugi daya yang ditimbulkan juga akan semakin besar. Pada penelitian ini terfokus melakukan analisa pada transformator daya di PT.PLN Nusa Daya Unit PLTU Malinau untuk mengetahui rugi-rugi daya dan penyebab rugi-rugi daya pada arus netral. Dari hasil perhitungan analisa data yang diketahui bahwa transformator yang diteliti masih dalam keadaan seimbang baik itu di waktu pagi hari maupun di waktu malam hari dikarenakan masih memenuhi syarat standar IEEE. Diketahui juga waktu beban puncak terjadi pada malam hari dimana presentase pembebanannya adalah 50,24% lebih besar daripada presentase pembebanan dipagi harinya adalah 40,57%. Kemudian didapatkan perhitungan arus netral yaitu pada pagi hari 207,225 Adan pada malam hari 256,757 Adan arus yang mengalir pada penghantar netral yaitu pada pagi hari 25,97144 kW dan pada malam hari 39, 87093 kW.Adapun transformator yang diteliti masih dalam keadaan seimbang baik itu di waktu pagi hari 1,8% dan malam hari 1,81% yang dimana masih memenuhi syarat standar IEEE yaitu masih dibawah dari 5%. Rugi-rugi daya (P_losses ) yang terjadi pada transformator akan semakin besar apabila arus yang mengalir dipenghantar netral transformator semakin besar begitupun sebaliknya.
