ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris peran motivasi kerja sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara digitalisasi, kompetensi, dan beban kerja terhadap kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Bulungan. Dalam era transformasi digital dan reformasi birokrasi, peningkatan kinerja aparatur pemerintah menjadi tuntutan penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Faktor digitalisasi, kompetensi pegawai, serta beban kerja diduga memiliki pengaruh terhadap motivasi kerja yang pada akhirnya berdampak pada kinerja pegawai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian verifikatif. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada PPPK di Kabupaten Bulungan sebagai responden penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah Partial Least Square–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk menguji hubungan langsung maupun tidak langsung antar variabel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi, kompetensi, dan beban kerja memiliki pengaruh terhadap motivasi kerja. Selain itu, motivasi kerja terbukti berperan dalam meningkatkan kinerja PPPK. Motivasi kerja juga berfungsi sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara digitalisasi, kompetensi, dan beban kerja terhadap kinerja pegawai. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja PPPK tidak hanya dipengaruhi oleh faktor organisasi secara langsung, tetapi juga melalui peningkatan motivasi kerja pegawai. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia sektor publik serta menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan peningkatan kinerja aparatur melalui penguatan digitalisasi, pengembangan kompetensi, dan pengelolaan beban kerja yang efektif.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan efektivitas sistem akuntansi persediaan tradisional dan modern dalam meningkatkan pengendalian internal pada UMKM, dengan studi kasus pada UMKM Kenko yang bergerak di industri keripik pisang di Kota Tarakan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemilik usaha, observasi non-partisipan, dan studi dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara tematik dan komparatif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa sistem akuntansi persediaan tradisional (berbasis catatan manual) yang diterapkan UMKM Kenko tidak efektif dalam mendukung pengendalian internal. Kelemahan utama terletak pada rendahnya keakuratan data akibat ketergantungan pada ingatan, inefisiensi waktu pencatatan, serta lemahnya mekanisme pencegahan kehilangan barang dan kecurangan. Analisis dengan kerangka COSO menunjukkan ketidakterpenuhan hampir semua komponen pengendalian internal. Sebaliknya, sistem akuntansi modern (berbasis teknologi) dinilai memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Sistem ini menjanjikan peningkatan keandalan informasi, efisiensi operasional melalui otomatisasi, dan penguatan mekanisme pencegahan fraud. Namun, adopsinya terkendala oleh faktor biaya investasi dan kebutuhan akan pelatihan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem akuntansi persediaan modern lebih efektif dibandingkan sistem tradisional dalam meningkatkan pengendalian internal pada UMKM Kenko. Penelitian ini merekomendasikan implementasi sistem modern secara bertahap yang didukung oleh pelatihan, penyusunan SOP, serta program subsidi dan pendampingan dari pemerintah untuk memfasilitasi transisi digital UMKM. Implikasi penelitian memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan teori pengendalian internal (COSO Framework) dalam konteks UMKM dan menjadi rujukan bagi pelaku usaha sejenis untuk melakukan modernisasi sistem akuntansi. Kata Kunci: Akuntansi
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di wilayah seperti Kabupaten Malinau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan perekonomian daerah. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Responden utama meliputi, aparatur pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM di Kabupaten Malinau telah dilakukan melalui berbagai program, seperti pelatihan kewirausahaan, fasilitasi permodalan, perluasan akses pasar, dan digitalisasi bisnis. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan tantangan yang signifikan, termasuk keterbatasan bahan baku berkualitas, sulitnya akses transportasi, dan rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi kolaboratif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan UMKM secara terstruktur dan berkelanjutan dapat menjadi katalis utama dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Malinau. Dengan pendekatan yang tepat, UMKM memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pemilihan umum (pemilu) merupakan implementasi demokrasi untuk memilih pemimpin, dalam pergantian kekuasaan, sehingga sering dinyatakan bahwa pilar utama demokrasi adalah pemilu. Pelaksanaan pemilihan umum sangat penting dilakukan untuk memperoleh pengakuan dan dukungan atas sahnya suatu kekuasaan karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada bagi suatu rezim. Keadilan pemilu mencakup semua tahapan pemilu, mulai dari tindakan dan keputusan yang perlu diambil untuk mencegah munculnya sengketa sampai penetapan keputusan akhir atas gugatan yang diajukan kepada badan penyelesaian sengketa pemilu. Teknologi informasi pada perkembangannya masuk dan menjadi satu kesatuan alat bantu yang cukup efektif dalam Pemilu. Pada prakteknya, penerapan digitalisasi ini hampir disemua aspek pengelolaan proses tahapan pemilu. Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu, pertama, Digitalisasi penyelenggaraan pemilu mewujudkan pemilu yang berkeadilan, dan permasalahan kedua Pengaturan digitalisasi penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan Digitalisasi penyelenggaraan pemilihan umum dapat mewujudkan pemilu yang berkeadilan, dalam pengaturan penyelenggaraan pemilihan umum setiap tahapan sudah diatur dengan peraturan komisi pemilihan dan pengaturan mengenai digitalisasi tidak bertentangan dengan UU ITE. Penerapan digitalisasi penyelenggaran pemilihan umum di Indonesia sudah baik dan perlu dibuatkan payung hukumnya.
