Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perkosaan yang mengakibatkan kehamilan perspektif hukum pidana
Kehamilan yang timbul akibat perkosaan merupakan sebuah kerugian permanen dengan dampak yang luas bagi korban, meliputi bidang fisik, psikologis, serta sosial ekonomi. Pemerintah wajib secara konstitusional melindungi dan menjamin hak perempuan yang menjadi korban kejahatan tersebut, serta memastikan mereka mendapatkan kepastian hukum yang adil melalui prosedur pertanggungjawaban pidana yang proporsional kepada pelaku. namun, dalam realitas terdapat jurang antara hukuman pidana yang dijatuhkan dan beban seumur hidup yang harus dipikul korban. Keputusan pengadilan masih cenderung mengadopsi keadilan (Retributif) yang menitikberatkan pada penjara bagi pelaku, sementara hak korban untuk mendapatkan pemulihan lewat (Restitusi) atau kompensasi materiil atas konsekuensi kehamilan sering diabaikan atau tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana dibentuk bagi pelaku perkosaan yang menyebabkan kehamilan sesuai dengan peraturan yang ada, serta menilai penerapan sanksi pidana dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut agar tercapai keadilan bagi korban Penelitian ini memakai pendekatan perundang undangan, konseptual, serta studi kasus. Bahan hukumnya meliputi sumber primer, sekunder, dan non hukum. Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif. Menurut temuan penelitian, Penulis menyatakan bahwa kehamilan yang diakibatkan oleh perkosaan harus dianggap sebagai faktor pemberat (aggravating circumstance) dalam penetapan tanggung jawab pidana pelaku karena konsekuensinya yang bersifat permanen. Selain hukuman penjara, tanggung jawab pidana perlu diperluas lewat mekanisme Restitusi yang meliputi biaya perawatan medis, persalinan, dan pemeliharaan hidup anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TPKSsebagai (lex specialis). Tindakan pelaku dalam Putusan Nomor 52/Pid. Sus/2023/PN Tar telah memenuhi unsur pidana, namun putusan yang diberikan belum optimal dalam mencapai keadilan (Restoratif ) karena tidak mencantumkan perintah pembayaran Restitusi secara konkret. Kurangnya pengawasan atas hak Restitusi membuat korban menanggung beban fisik dan finansial sendirian, sementara pelaku hanya menjalani hukuman yang bersifat sementara.