Hasil pencarian

ThesisOpen AccessMetadata saja

PENGARUH PENYETARAAN JABATAN DAN KOMPETENSI PEGAWAI TERHADAP KINERJA PEGAWAI MELALUI PENYEDERHANAAN BIROKRASI PADA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

NURDIANA

2026•

Riset ini memiliki maksud guna menelaah imbas penyetaraan jabatan serta kompetensi pegawai bagi kinerja pegawai, baik secara lugas maupun tidak lugas lewat perantara penyederhanaan birokrasi pada instansi Pemerintah Kabupaten Bulungan. Kajian ini didasari oleh penerapan regulasi transformasi birokrasi yang menitikberatkan pada perampingan susunan lembaga serta pengembangan mutu personil demi menggapai kinerja aparatur yang prima. Penyelidikan ini mengadopsi pola angka quantitative approach memakai prosedur survey method. Keterangan diperoleh lewat angket yang dialokasikan bagi pegawai pada instansi Pemerintah Kabupaten Bulungan. Skema pemrosesan data yang diaplikasikan ialah Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) memakai sokongan peranti lunak SmartPLS. Eksaminasi asumsi dilaksanakan lewat tahapan bootstrapping guna memahami efek lugas serta tidak lugas antarvariabel. Output riset membuktikan bahwa penyetaraan jabatan tidak memberikan andil berarti bagi kinerja pegawai, sementara kompetensi pegawai menyumbang dampak baik serta esensial bagi kinerja pegawai. Di samping itu, penyetaraan jabatan beserta kompetensi pegawai terkonfirmasi memicu efek krusial bagi penyederhanaan birokrasi. Walaupun begitu, penyederhanaan birokrasi tidak menyumbang impak bermakna bagi kinerja pegawai. Temuan tes perantara turut memperlihatkan bahwa penyederhanaan birokrasi tidak sanggup menjadi jembatan bagi imbas penyetaraan jabatan maupun kompetensi pegawai bagi kinerja pegawai. Simpulan kajian ini memberikan sinyal bahwa eskalasi kinerja pegawai pada instansi pemerintah lebih didominasi oleh unsur kompetensi personal daripada pergeseran susunan organisasi.

Penyetaraan JabatanKompetensi PegawaiPenyederhanaan BirokrasiKinerja PegawaiReformasi Birokrasi.

0 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail

ThesisOpen AccessMetadata saja

IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 391 MENGENAI LANGKAH STRATEGIS DAN KONKRET PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI KOTA TARAKAN

YULI REFANY ADE SAFITRI

2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Presiden Republik Indonesia menyampaikan perlunya dilakukan penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan tersebut dengan jabatan fungsional yang berbasis keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Kota Tarakan sebagai salah satu daerah di Indonesia juga melaksanakan penyederhanaan Birokrasi yang terlah diatur Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam surat edaran nomor 384, 390, dan 391 mengenai Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode penelitian yang bersifat normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian dilakukan dengan menggunakan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi masih tidak sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang masih memiliki tiga lapis jabatan dan tidak adanya pembahasan mengenai pengalihan jabatan eselon. Penyederhanaan birokrasi di Tarakan baru dilasanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimana pemangkasan juga hanya akan dilakukan kepada pemangku jabatan eselon 4 yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Nomor 391 mengenai Langkah Strategis Dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi.

Penyederhanaan BirokrasiAparatur Sipil NegaraJabatan FungsionalJabatan Struktural

1 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail