Abstrak
Riset ini memiliki maksud guna menelaah imbas penyetaraan jabatan serta kompetensi pegawai bagi kinerja pegawai, baik secara lugas maupun tidak lugas lewat perantara penyederhanaan birokrasi pada instansi Pemerintah Kabupaten Bulungan. Kajian ini didasari oleh penerapan regulasi transformasi birokrasi yang menitikberatkan pada perampingan susunan lembaga serta pengembangan mutu personil demi menggapai kinerja aparatur yang prima. Penyelidikan ini mengadopsi pola angka quantitative approach memakai prosedur survey method. Keterangan diperoleh lewat angket yang dialokasikan bagi pegawai pada instansi Pemerintah Kabupaten Bulungan. Skema pemrosesan data yang diaplikasikan ialah Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) memakai sokongan peranti lunak SmartPLS. Eksaminasi asumsi dilaksanakan lewat tahapan bootstrapping guna memahami efek lugas serta tidak lugas antarvariabel. Output riset membuktikan bahwa penyetaraan jabatan tidak memberikan andil berarti bagi kinerja pegawai, sementara kompetensi pegawai menyumbang dampak baik serta esensial bagi kinerja pegawai. Di samping itu, penyetaraan jabatan beserta kompetensi pegawai terkonfirmasi memicu efek krusial bagi penyederhanaan birokrasi. Walaupun begitu, penyederhanaan birokrasi tidak menyumbang impak bermakna bagi kinerja pegawai. Temuan tes perantara turut memperlihatkan bahwa penyederhanaan birokrasi tidak sanggup menjadi jembatan bagi imbas penyetaraan jabatan maupun kompetensi pegawai bagi kinerja pegawai. Simpulan kajian ini memberikan sinyal bahwa eskalasi kinerja pegawai pada instansi pemerintah lebih didominasi oleh unsur kompetensi personal daripada pergeseran susunan organisasi.