Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Di Kota Tarakan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA TARAKAN ABSTRAK Penelitian ini menganalisis upaya penegakan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak di Kota Tarakan dengan penekanan pada perlindungan anak, larangan pekerja anak, dan sanksi bagi pelaku eksploitasi. Konteks latar belakang menunjukkan bahwa masalah eksploitasi pekerja anak masih menjadi perhatian di Kota Tarakan, dipicu oleh faktor ekonomi dan budaya. Rumusan masalah mengkaji sejauh mana efektivitas upaya penegakan hukum dan perlindungan anak yang diterapkan oleh pemerintah setempat. Hasil pembahasan menyajikan informasi terkait regulasi hukum, strategi penegakan hukum, dan kontribusi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Temuan penelitian mengindikasikan bahwa implementasi larangan pekerja anak masih dihadapkan pada tantangan, seperti minimnya kesadaran masyarakat dan persepsi orang tua terhadap partisipasi anak dalam kegiatan ekonomi keluarga. DP3AP2KB Tarakan berfungsi sebagai lembaga yang memberikan pelayanan terpadu melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Rekomendasi penelitian mencakup penguatan kampanye sosialisasi aturan, pendekatan pembinaan bagi pelaku usaha dan orang tua, serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, diharapkan dapat memberikan efek jera. Meskipun demikian, kesadaran masyarakat tetap menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan penanganan masalah pekerja anak di Kota Tarakan.