Hasil pencarian

ThesisOpen AccessMetadata saja

PENERAPAN METODE REGULATORY IMPACT ASSESMENT DALAM PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

WELSON

2026•

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak penerapan metode RIA dalam penyusunan naskah akademik rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Penyelenggaraan Keolahragaan terhadap peningkatan prestasi dan kesejahteraan atlit dan mengetahui dan menganalisis dampak penerapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dengan menggunakan metode RIA. Penelitian tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum non hukum dengan teknik pengumpulan melalui studi pustaka dan wawancara. Analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode RIA dalam penyusunan dokumen naskah akademik rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Penyelenggaraan Keolahragaan merupakan sarana yang digunakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat yang peduli dengan bidang keolahragaan dalam proses pembentukannya, dan dapat berdayaguna bagi kepentingan bagi setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan. Sedangkan dampak dari penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dengan menggunakan metode RIA yaitu terhadap aspek beban keuangan negara yang dijabarkan kedalam analisis biaya, analisis manfaat dan perbandingan biaya dan manfaat. Analisis biaya dilakukan dengan menguraikan biaya yang timbul dalam opsi permasalahan atau materi muatan yang ada. Analisis manfaat dilakukan dengan menguraikan semua manfaat dan keuntungan yang diharapkan akan diperoleh para pemangku kepentingan teridentifikasi yang akan terdampak dalam opsi permalasahan atau materi muatan yang ada. Dan perbandingan biaya dan manfaat Perbandingan biaya dan manfaat bertujuan untuk menilai apakah suatu pilihan memberi manfaat yang lebih besar daripada biaya yang harus ditanggung oleh penerima dampat atau menciptakan biaya yang lebih besar daripada manfaat yang diterima para penerima dampak.

Kata Kunci: Peraturan DaerahMetode RIAKeolahragaan

0 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail

ThesisOpen AccessMetadata saja

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN

MUHAMMAD NUR FAUZI

2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Kewenangan pemerintah daerah dalam pembinaan keolahragaan daerah menjadi hal yang penting dalam memajukan dunia olahraga. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menegaskan tugas dan kewenangan pemerintah daerah dalam pembinaan keolahragaan daerah. Namun, masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut yang mempengaruhi proses pembinaan keolahragaan berkelanjutan dan terarah di daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam pembinaan keolahragaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan memberikan solusi alternatif dalam kajian hukum pemerintahan daerah. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis masalah keolahragaan daerah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam pembinaan keolahragaan daerah harus dijalankan secara optimal dan terarah. Perlu kerjasama antara pemerintah daerah dan organisasi keolahragaan dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga. Solusi alternatif dalam kajian hukum pemerintahan daerah dapat diberikan dengan menyusun pedoman pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pembinaan keolahragaan daerah. Pedoman ini dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga di daerah dengan lebih efektif dan efisien.

KewenanganKeolahragaanPembinaan

0 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail