BookOpen AccessMetadata saja
2025•Koleksi Perpustakaan
Mutasi dalam sebuah organisasi memainkan peranan ganda dalam mengembangkan, memelihara dan membina sumber daya manusia untuk berprestasi dalam meningkatkan kinerjanya sesuai dengan jabatan yang diemban, menciptakan pemeliharaan hubungan yang baik antara pimpinan, bawahan dan sejawat serta upaya untuk meminimalkan sumber daya manusia dapat wewujudkan prestasinya, memperbaiki hubungan kerja menjauhkan diri dari hukuman. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Kedudukan Hukum Mutasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. (2) Ratio Legis Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan Hukum Mutasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Mutasi diatur dalam undang–undang ASN Nomor 5 tahun 2014 lalu diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 11 tahun 2017 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Berdasarkan peraturan BKN Nomor 28 Tahun 2011 Mutasi jabatan atau pemindahan jabatan meliputi segala perubahan jabatan seorang pegawai dalam arti umum. Ratio Legis Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Prosedur yang harus dilakukan dalam melaksanakan mutasi ada dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan salah satunya dalam peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata cara pelaksanaan Mutasi. Peraturan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Mutasi dalam sebuah organisasi memainkan peranan ganda dalam mengembangkan, memelihara dan membina sumber daya manusia untuk berprestasi dalam meningkatkan kinerjanya sesuai dengan jabatan yang diemban, menciptakan pemeliharaan hubungan yang baik antara pimpinan, bawahan dan sejawat serta upaya untuk meminimalkan sumber daya manusia dapat wewujudkan prestasinya, memperbaiki hubungan kerja menjauhkan diri dari hukuman. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Kedudukan Hukum Mutasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. (2) Ratio Legis Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan Hukum Mutasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Mutasi diatur dalam undang–undang ASN Nomor 5 tahun 2014 lalu diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 11 tahun 2017 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Berdasarkan peraturan BKN Nomor 28 Tahun 2011 Mutasi jabatan atau pemindahan jabatan meliputi segala perubahan jabatan seorang pegawai dalam arti umum. Ratio Legis Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Prosedur yang harus dilakukan dalam melaksanakan mutasi ada dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan salah satunya dalam peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata cara pelaksanaan Mutasi. Peraturan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
BookOpen AccessMetadata saja
2022•Koleksi Perpustakaan
PPAT adalah pejabat yang berkewajiban melakukan pendaftaran hak tanggungan atas tanah, kemudian untuk meningkatkan pelayanan hak tanggungan berdasarkan asas keterbukaan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan terjangkaunya pelayanan publik serta menyesuaikan perkembangan hukum adalah dengan memaanfaatkan elektronik agar menjadi lebih efektif dan efisien. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang “Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Pada Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik”. Dalam penulisan ini mengangkat tentang implementasi dan tanggung jawab hukum PPAT pada sistem pelayanan pendaftaran hak tanggungan secara elektronik. Metode penelitian yang digunakan ialah normatif melalui sumber perundang-undangan, buku, jurnal, internet dan wawancara sebagai data pendukung. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa PPAT wajib melaksanakan atau memberikan pelayanan pendaftaran hak tanggungan secara elektronik kepada debitur dan kreditor. PPAT juga melakukan pengecekan terhadap data diri debitur serta dokumen-dokumen pelengkap lainnya hingga mengunggah seluruh dokumen kepada Kepala Kantor Pertanahan melalui Aplikasi Mitra Kerja PPAT. Beberapa kendala yang di terima PPAT salah satunya pada pembayaran Surat Perintah Setor (SPS) kepada BPN dimana apabila terjadi force majuer biaya ini dapat dikembalikan tetapi, beberapa PPAT tidak melakukan hal tersebut dikarenakan persyaratan yang di berikan tidak praktis dan memerlukan waktu yang lama sehingga mengakibatkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pendaftaran hak tanggungan ini semakin lama.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•
PPAT adalah pejabat yang berkewajiban melakukan pendaftaran hak tanggungan atas tanah, kemudian untuk meningkatkan pelayanan hak tanggungan berdasarkan asas keterbukaan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan terjangkaunya pelayanan publik serta menyesuaikan perkembangan hukum adalah dengan memaanfaatkan elektronik agar menjadi lebih efektif dan efisien. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang “Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Pada Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik”. Dalam penulisan ini mengangkat tentang implementasi dan tanggung jawab hukum PPAT pada sistem pelayanan pendaftaran hak tanggungan secara elektronik. Metode penelitian yang digunakan ialah normatif melalui sumber perundang-undangan, buku, jurnal, internet dan wawancara sebagai data pendukung. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa PPAT wajib melaksanakan atau memberikan pelayanan pendaftaran hak tanggungan secara elektronik kepada debitur dan kreditor. PPAT juga melakukan pengecekan terhadap data diri debitur serta dokumen-dokumen pelengkap lainnya hingga mengunggah seluruh dokumen kepada Kepala Kantor Pertanahan melalui Aplikasi Mitra Kerja PPAT. Beberapa kendala yang di terima PPAT salah satunya pada pembayaran Surat Perintah Setor (SPS) kepada BPN dimana apabila terjadi force majuer biaya ini dapat dikembalikan tetapi, beberapa PPAT tidak melakukan hal tersebut dikarenakan persyaratan yang di berikan tidak praktis dan memerlukan waktu yang lama sehingga mengakibatkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pendaftaran hak tanggungan ini semakin lama.
