Abstrak
Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh kepolisian.. Pertama, bagaimana dari kewenangan kepolian dalam melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan? Kedua, bagaimana tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan oleh kepolisian di Kota Tarakan?. Skripsi ini merupakan penelitian normatif terhadap kaidah-kaidah hukum terkait variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang yakni: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan yang terkait dengan penelitian ini serta pendekatan kasus yang terjadi di Kota Tarakan mengenai pelanggaran lalu lintas. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapatkan dalam peraturan perundang-undangan terkait kewenangan kepolisian dalam melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan serta hasil wawancara dengan kepolisian dalam bidang lalu lintas. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, data-data internet, ensiklopedi dan kamus. Hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, kepolisian mempunyai kewenangan yang mutlak dalam melakukan pemeriksaan kendaraan di jalan yang diberikan oleh undang-undang sehingga harus diimplementasikan kewenangannya untuk mengatur lalu lintas agar tercipta keteraturan dalam berkendara. Kedua, kepolisian dalam menjalankan kewenangannya harus dengan tanggungjawab sepenuhnya menurut ubndang-undang sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya. Pada kasus pelanggaran yang terjadi pada operasi patuh kayan 2020 yang terjadi dilatarbelakangi adanya masyarakat yang kurang mematuhi peraturan yang berkaitan dengan kelengkapan dalam berkendara dan melanggar marka jalan.