SRI ROHANI
2026 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perlindungan Hukum Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Malinau dalam Perspektif Good Governance. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di BLUD RSUD Malinau apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di BLUD RSUD Malinau. Penelitan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, Pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di BLUD RSUD Malinau belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip good governance. Terdapat ketidakpastian kerja, dan minimnya partisipasi tenaga kontrak dalam kebijakan. Perlindungan hukum bersifat formalitas dan belum efektif, sementara perbedaan perlakuan terhadap tenaga dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dibandingkan dengan ASN, terutama dalam kesejahteraan, masih terasa jelas. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di BLUD RSUD Malinau menghadapi berbagai kendala, terutama karena status hukum yang tidak jelas. Mereka bukan ASN dan tidak sepenuhnya dilindungi oleh Undang - Undang Ketenagakerjaan, sehingga posisi hukum mereka lemah. Kontrak kerja tanpa jaminan hak normatif seperti Gaji yang tidak sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten dan Tunjangan Hari Raya serta belum terbentuknya serikat pekerja. Akibatnya tenaga dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berada dalam posisi rentan secara hukum dan kesejahteraan.
YORDIN INGAN
2026 · Thesis · Open Access
ABSTRAK PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI LEMBAGA ADAT DAYAK KENYAH DI KECAMATAN SUNGAI BOH YORDIN INGAN Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa tanah oleh Lembaga Adat Dayak Kenyah di Kecamatan Sungai Boh serta menelaah peran lembaga adat dalam menjaga keberlanjutan penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal. Permasalahan utama dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal, yakni: pertama, bagaimana penyelesaian sengketa tanah dilakukan oleh Lembaga Adat Dayak Kenyah di Kecamatan Sungai Boh,; dan kedua, bagaimana peran Lembaga Adat Dayak Kenyah dalam penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Sungai Boh Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah oleh Lembaga Adat Dayak Kenyah dilakukan melalui mekanisme musyawarah, mediasi, dan pemberian sanksi adat yang menekankan pada perdamaian serta pemulihan hubungan sosial antarwarga. Lembaga adat tidak hanya berperan sebagai penyelesai sengketa, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai kearifan lokal yang mengutamakan keseimbangan, keadilan, dan keharmonisan dalam masyarakat. Dengan demikian, keberadaan lembaga adat masih memiliki legitimasi kuat, meskipun sistem hukum nasional juga berlaku. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pentingnya sinergi antara lembaga adat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum agar mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat dapat diakui secara formal dalam kerangka hukum nasional. Hal ini diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus melestarikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Dayak Kenyah.
VERONIKA. AG
2026 · Thesis · Open Access
Peningkatan kesejahteraan masyarakat berimplikasi pada meningkatnya tuntutan terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki kewajiban menjamin mutu layanan melalui pelaporan Indikator Nasional Mutu (INM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) urgensi pelaporan INM bagi Puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan; dan (2) dampak hukum ketidakpatuhan Puskesmas dalam pelaporan INM. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder dianalisis secara preskriptif dengan pola deduktif guna merumuskan argumentasi dan solusi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pelaporan INM, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022, terletak pada fungsinya sebagai instrumen pengukuran mutu, evaluasi kinerja, dasar pengawasan pemerintah daerah, serta pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Ketidakpatuhan dalam pelaporan INM berimplikasi pada ketidakakuratan data kesehatan, terhambatnya perumusan kebijakan berbasis bukti, penurunan strata akreditasi atau penundaan akreditasi, serta berpotensi memengaruhi keberlanjutan kerja sama Puskesmas dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Oleh karena itu, kepatuhan pelaporan INM merupakan kewajiban hukum sekaligus instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pelayanan kesehatan yang akuntabel dan berorientasi mutu.
CHRISTINA JUNIAWATY
2026 · Thesis · Open Access
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan tumpang tindih antara wilayah ulayat masyarakat adat Dayak Tenggalan dengan kawasan hutan lindung serta Hak Guna Usaha (HGU), yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak masyarakat adat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kedudukan pengakuan masyarakat adat Dayak Tenggalan atas wilayah ulayat yang berbenturan dengan kawasan hutan lindung dan HGU serta untuk menganalisis konsekuensi hukum yang timbul dari tumpang tindih tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang dilengkapi dengan penelitian lapangan (fieldresearch). Data diperoleh melalui kajian peraturan perundang-undangan, dokumen hukum terkait, serta wawancara dengan para pemangku kepentingan. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menghasilkan pemahaman mendalam mengenai aspek hukum pengakuan dan implikasi tumpang tindih wilayah ulayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat Dayak Tenggalan dalam peraturan perundang-undangan masih terbatas dan belum mengakomodasi secara memadai keberadaan wilayah ulayat yang tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung dan HGU.Tumpang tindih tersebut mengakibatkan konflik kepentingan yang berdampak pada pembatasan akses masyarakat adat terhadap sumber daya alam serta berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi. Konsekuensi hukum dari kondisi ini meliputi ketidakjelasan status hukum wilayah ulayat, risiko sengketa administratif, dan pelanggaran terhadap prinsip penghormatan hak masyarakat adat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi dan penguatan mekanisme pengakuan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat dalam tata kelola hutan untuk mewujudkan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat adat Dayak Tenggalan.
DARIUS MERANG
2026 · Thesis · Open Access
Penelitan ini berjudul Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pelaksanaan Proyek PLTA Mentarang Induk yang Menimbulkan Kerugian Masyarakat Sekitar. Dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, peran pemerintah dalam Pelaksanaan Pembangunan Proyek PLTA Mentarang Induk dan mekanisme ganti rugi dalam pelaksanaan proyek PLTA Mentarang Induk kepada masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris, adalah dua pendekatan yang berbeda dalam melakukan penelitian, terutama dalam konteks hukum. Penelitian normatif berfokus pada norma, aturan, dan prinsip hukum. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan untuk menelaah teori, pendapat ahli, dan peraturan hukum yang relevan. Bahan hukum dikumpulkan, diklasifikasikan, dan dikaji secara komprehensif, dengan wawancara sebagai pelengkap bila penjelasan tidak ditemukan dalam peraturan atau literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan Pemerintah berperan penting dalam pembangunan PLTA Mentarang Induk sebagai pembuat kebijakan, fasilitator investasi, pengawas pelaksanaan, dan pelindung kepentingan masyarakat. Pemerintah memastikan proyek berjalan sesuai hukum, standar lingkungan, serta mendukung investasi dan kesejahteraan lokal. Selain itu, proyek ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan ketahanan energi nasional dan transisi menuju energi bersih. Mekanisme ganti rugi proyek PLTA Mentarang Induk mengikuti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Prosesnya mencakup pendataan aset terdampak, sosialisasi kepada masyarakat, penilaian oleh appraiser independen, dan musyawarah untuk menetapkan nilai kompensasi. Setelah disepakati, ganti rugi dibayar secara resmi dan transparan, dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi atau konsiliasi. Proses ini juga mencakup kompensasi sosial dan lingkungan serta diawasi pemerintah agar berjalan adil dan terbuka.
MULING LENGKAN
2026 · Thesis · Open Access
ABSTRAK PENYELESAIAN KASUS PERSELINGKUHAN DI KECAMATAN PUJUNGAN OLEH LEMBAGA ADAT DAYAK KENYAH Muling Lengkan Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat adat Dayak Kenyah di Kecamatan Pujungan masih menjadikan hukum adat sebagai pedoman utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, termasuk kasus perselingkuhan. Hukum adat tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan keharmonisan masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penyelesaian kasus perselingkuhan melalui hukum adat Dayak Kenyah di Kecamatan Pujungan? dan (2) Bagaimana kekuatan hukum penyelesaian kasus perselingkuhan dalam lembaga adat Dayak Kenyah bagi para pihak di Kecamatan Pujungan? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan kesesuaian praktik hukum adat dengan sistem hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus perselingkuhan dalam masyarakat Dayak Kenyah di Kecamatan Pujungan dilakukan melalui musyawarah adat, pemberian sanksi berupa denda adat, serta pemulihan hubungan sosial antar keluarga. Proses tersebut mengutamakan perdamaian, keseimbangan, dan pemulihan harmoni masyarakat. Sementara itu, kekuatan hukum penyelesaian adat memiliki legitimasi sosial yang kuat karena didasarkan pada kesepakatan masyarakat adat. Namun, secara formil, keberlakuannya tetap harus ditempatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan prinsip pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar pemerintah daerah memberikan dukungan yang lebih jelas terhadap pelaksanaan hukum adat melalui regulasi yang memperkuat kedudukan lembaga adat. Selain itu, diperlukan sinergi antara hukum adat dan hukum negara agar penyelesaian kasus seperti perselingkuhan dapat berjalan efektif, adil, dan tetap menghormati nilai-nilai lokal masyarakat Dayak Kenyah.
WENNY ASTUTHI
2026 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum tenaga kerja kontrak pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Kabupaten Malinau serta menelaah bentuk perlindungan hukum yang tersedia. Kedudukan tenaga kerja kontrak pada BLUD menjadi isu penting karena posisinya tidak sama dengan pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sehingga menimbulkan persoalan kepastian status, hak, dan kewajiban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum tenaga kerja kontrak pada BLUD RSUD Kabupaten Malinau masih berada dalam ruang abu-abu. Fleksibilitas BLUD dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia tidak diimbangi dengan regulasi yang jelas mengenai status hukum tenaga kerja kontrak. Akibatnya, tenaga kerja kontrak sering berada pada posisi lemah dari segi kepastian hukum maupun perlindungan hak. Perlindungan hukum yang ada masih terbatas pada ketentuan umum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, peraturan ASN, serta Peraturan Bupati Malinau Nomor 52 Tahun 2018, namun implementasinya belum maksimal. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya regulasi yang lebih spesifik, tegas, dan konsisten mengenai kedudukan serta perlindungan hukum tenaga kerja kontrak di BLUD. Hal ini penting untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, serta keseimbangan hubungan kerja antara tenaga kontrak dan pengelola BLUD.
STEFANUS HARMINGGUS
2026 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Desa Sarjana menjadi paradigma baru pembangunan Kabupaten Malinau dengan bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia di Desa. Program Desa Sarjana akan difasilitasi dan dikontrol oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan pedoman dan ketentuannya. Penetapan Program Desa Sarjana sebagai paradigma baru pembangunan Kabupaten Malinau merupakan penegasan dan sekaligus cita-cita otonomi Desa. Kehidupan masyarakat Desa di Kabupaten Malinau secara bertahap terus bergerak semakin maju dan berkembang. Permasalahan adalah sebagai berikut: Politik hukum pemerintah daerah Kabupaten Malinau terhadap program desa sarjana di Kabupaten Malinau dan Optimalisasi pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Program Desa Sarjana di Kabupaten Malinau. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian hukum normatif. Pendekatan penulisan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai hal yang semestinya diperlukan sumber penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif dengan metode deduktif. Bahwa Politik hukum pemerintah daerah Kabupaten Malinau terhadap program desa sarjana di Kabupaten Malinau adalah perwujudan kebijakan hukum yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia desa melalui pengaturan, pembiayaan, dan pelaksanaan program pendidikan tinggi secara afirmatif dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut menempatkan pendidikan sebagai instrumen strategis pembangunan daerah dengan menjamin akses, pemerataan, dan keberlanjutan pendidikan bagi masyarakat desa, serta memperkuat peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dan penanggung jawab dalam pemenuhan hak pendidikan guna mendukung pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Bahwa Optimalisasi pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Program Desa Sarjana di Kabupaten Malinau adalah upaya penguatan implementasi norma hukum melalui peningkatan koordinasi antarperangkat daerah, kejelasan mekanisme pelaksanaan, pengawasan yang berkelanjutan, serta dukungan anggaran dan sumber daya yang memadai, sehingga program dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia desa serta mendukung pembangunan daerah secara inklusif dan berkeadilan.
SONY KRISTIANTO
2026 · Thesis · Open Access
Desa merupakan pemerintahan terkecil yang berada di Negara Republik Indonesia yang memiliki kebebasan dalam mengatur peraturan dan sistem pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan roda pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Permasalahan adalah sebagai berikut: Kewenangan Kepala Desa dalam Perencanaan dan Penyusunan Peraturan Desa di Wilayah Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau dan Hambatan dan Kendala dalam Perencanaan dan Penyusunan Peraturan Desa di Wilayah Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian hukum normatif. Pendekatan penulisan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai hal yang semestinya diperlukan sumber penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif dengan metode deduktif. Bahwa Kewenangan Kepala Desa dalam Perencanaan dan Penyusunan Peraturan Desa di Wilayah Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau adalah kewenangan yang mencakup tanggung jawab Kepala Desa dalam memimpin penyusunan Peraturan Desa melalui tahapan perencanaan, pengharmonisasian, pembahasan, penetapan, hingga pengundangannya. Dalam pelaksanaannya, kewenangan Kepala Desa di Kecamatan Malinau Barat telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Bahwa Hambatan dan Kendala dalam Perencanaan dan Penyusunan Peraturan Desa di Wilayah Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau adalah perbedaan persepsi masyarakat desa dengan kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam pengesahan serta implementasi peraturan desa yang akan datang. Selain itu, hambatan dan kendala adalah kurangnya sumber daya manusia yang mengerti tentang cara dan tahapan penyusunan peraturan desa mulai pada tahapan perencanaan hingga pada akhirnya sampai pada tahapan implementasi peraturan desa.
YEMMY QUARILIANY
2026 · Thesis · Open Access
Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Penegakan Hukum Penataan Ruang di Kawasan Malinau Kota Kabupaten Malinau. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap penataan ruang di Kawasan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dan efektivitas penegakan hukum penataan ruang di kawasan Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach). Berdasarkan hasil penelitian, Penegakan hukum terhadap penataan ruang di Kawasan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dilakukan melalui regulasi yang jelas, kerja sama antarlembaga, serta partisipasi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Malinau berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 dan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Malinau untuk memastikan akuntabilitas dalam pembangunan. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pemukiman berperan dalam fasilitasi pemetaan dan konsultasi tata ruang. Dengan pendekatan ini, penegakan hukum diharapkan efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan keteraturan tata ruang di daerah tersebut. Efektivitas Penegakan hukum terhadap penataan ruang di Kawasan Malinau Kota menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan pengawasan, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta tantangan dalam penertiban bangunan liar dan perubahan penggunaan lahan yang dinamis. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi, penguatan pengawasan, serta sinergi yang lebih erat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat guna memastikan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
NUR HIDAYA NASIR
2026 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis Pentingnya Pendidikan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas bagi Pelajar di Kabupaten Malinau Sebagai Upaya Preventif dalam Mencegah Kecelakaan Lalu Lintas dalam Perpsektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalaah, Tujuan dan urgensi pentingnya pendidikan kesadaran hukum berlalu lintas bagi pelajar dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peran pemerintah dan instansi terkait dalam implementasi pendidikan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar di Kabupaten Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach). Berdasarkan hasil penelitian Tujuan dan urgensi pentingnya pendidikan kesadaran hukum berlalu lintas bagi pelajar adalah untuk memberikan pemahaman hukum berlalulintas yang diatur dalam Undang-Undang, sehingga mereka mengetahui hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai pengguna jalan, membentuk perilaku budaya disiplin berlalu lintas, kepatuhan terhadap rambu, marka, serta aturan lainnya demi menciptakan ketertiban lalu lintas, mencegah kecelakaan, sehingga pelajar dapat menghindari pelanggaran yang berisiko menyebabkan kecelakaan, baik untuk dirinya sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Menanamkan kesadaran kolektif yang bertujuan menciptakan kesadaran bahwa lalu lintas adalah tanggung jawab bersama untuk mewujudkan keselamatan di jalan raya, karena masih banyak pelajar yang belum memahami isi dan maksud dari Undang-Undang tersebut. Implementasi pendidikan kesadaran hukum berlalu lintas yang dilakukan Polres Malinau, Pemerintah, dan Instansi terkait dilaksanakan melalui Program Intrakurikuler Pendidikan lalu lintas (PLL) dapat dilakukan melalui penyusunan Pelaksanaan Pembelajaran Rencana (RPP) dengan menyisipkan materi PLL dan Program Ekstrakurikuler di sekolah berupa kegiatan PKS (Patroli Keamanan Sekolah), Polisi Sahabat Anak (Polsana), Cara Aman Kesekolah, Police Goes To Campus; Safety Riding / Driving, Kampanye dan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas melalui media Televisi, Radio.
NUR RAHMI
2026 · Thesis · Open Access
NUR RAHMI 2026. Peran semantis pada klausa aktif dan pasif bahasa Pattinjo Sulawesi Selatan (Kajian Sintaksis). Skripsi jurusan pendidikan Bahasa Indonesia FKIP, Universitas Borneo Tarakan. (dibimbing oleh Dr. Asih Riyanti, M.Pd. dan Muhammad Thobroni, S.S., M. Pd.) Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan peran semantis pada klausa aktif dan pasif dalam bahasa daerah Sulawesi Selatan, yaitu Pattinjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif serta menggunakan teknik bul (bagi unsur langsung) untuk menganalisis data. Sumber data diperoleh melalui wawancara langsung dengan masyarakat setempat dan data penelitian berupa tuturan bahasa daerah dari informan yakni bahasa Pattinjo Sulawesi Selatan. Teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara, simak, catat, baca dan rekam. Berdasarkan teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian maka data yang telah diklasifikasikan berdasarkan peran semantisnya pada klausa aktif dan pasif akan masuk ke analisis data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam bahasa Pattinjo terdapat adanya peran semantis dalam bahasa Pattinjo berdasarkan dua peran yaitu actor (meliputi agent, effector, force, source) dan undergoer (meliputi patient, theme, goal, recipient, experiencer, benefactive, instrument, path) terbagi pada klausa aktif dan pasif.
NURASIMAH
2026 · Thesis · Open Access
Limbah cair pabrik kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) merupakan limbah agroindustri yang mengandung bahan organik dan unsur hara cukup tinggi sehingga berpotensi dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair (POC). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuatan POC melalui fermentasi, menganalisis kandungan unsur hara nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K), serta mengkaji potensinya sebagai bahan ajar pada mata pelajaran Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman di SMK Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Penelitian menggunakan metode eksperimen dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari satu kontrol dan empat perlakuan, masing-masing enam ulangan. Fermentasi dilakukan selama dua minggu menggunakan EM4 dan molase. Data dianalisis dengan uji Kruskal-Wallis karena tidak berdistribusi normal dan tidak homogen. Hasil menunjukkan bahwa variasi konsentrasi limbah cair kelapa sawit berpengaruh signifikan terhadap kandungan N, P, dan K (Sig 0,05). Perlakuan 250 ml menghasilkan kandungan unsur hara tertinggi. POC dari limbah cair kelapa sawit berpotensi digunakan sebagai bahan ajar kontekstual yang mendukung pembelajaran berbasis lingkungan dan pertanian berkelanjutan.
ERIN
2026 · Thesis · Open Access
Nilai tukar rupiah mengalami perubahan dari waktu ke waktu akibat perubahan kondisi makroekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh BI rate, jumlah uang beredar, inflasi, dan impor terhadap nilai tukar rupiah di Indonesia periode 2009-2024. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan model persamaan Y = 1,982 + 0,182X₁+ 0,618X₂+ 0,025X₃–0,454X₄+ e. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa BI rate dengan nilai signifikansi 0,008, jumlah uang beredar sebesar 0,008, impor sebesar 0,000 dinyatakan diterima, sedangkan inflasi dengan nilai signifikansi 0,488 dinyatakan ditolak. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,967 menunjukkan bahwa 96,7% variasi nilai tukar rupiah dapat dijelaskan oleh model penelitian, sisanya sebesar 3,3% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian. Implikasi penelitian menunjukkan pentingnya kebijakan moneter dan pengendalian impor dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
FENY MERLIANI
2026 · Thesis · Open Access
.
REFALDY
2026 · Thesis · Open Access
Abstrak Budidaya ikan nila menghadapi tantangan berupa tingginya biaya pakan dan kebutuhan alternatif nutrisi yang lebih ekonomis, sehingga penggunaan maggot. (Hermetia illucens) dan teknik pemuasaan periodik menjadi salah satu pendekatan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Budidaya ikan nila Oreochromis niloticus menghadapi tantangan berupa tingginya biaya pakan dan pertumbuhan juvenil yang lambat akibat efisiensi pakan yang rendah serta peningkatan limbah amonia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemberian tepung maggot yang dikombinasikan dengan teknik pemuasaan secara periodik pada. ikan. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lenkap (RAL) dengan Empat perlakuan dan tiga kali ulangan diterapkan selama 30 hari masa penelitian yaitu P1 tanpa puasa, P2 (1:2), P3 (3:2), dan P4 (2:3) dengan parameter pertumbuhan, SGR, FCR, SR, dan kualitas air. Hasil menunjukkan bahwa P4 dengan 70% maggot memberikan performa terbaik dengan pertumbuhan panjang 1,8 cm, berat 1,59 g. nilai FCR 1,13, SGR 0,07%/hari, serta SR 100%. Meskipun analisis tidak menunjukkan perbedaan signifikan (p>0,05), kecenderungan data menunjukkan bahwa kombinasi pakan maggot dan pemuasaan periodik mampu meningkatkan efisiensi pakan, memperbaiki respons pertumbuhan, dan menjaga stabilitas kualitas air, sehingga layak diterapkan sebagai strategi budidaya nila yang lebih efisien dan berkelanjutan.
ZAHRA ALIFFIYAH
2026 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan uang elektronik dalam meningkatkan output pada sektor primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR) untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan modal dalam hubungannya dengan peningkatan output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa penggunaan uang elektronik secara signifikan mempengaruhi output pada sektor ekonomi. Penggunaan uang elektronik terbukti mampu mempercepat perputaran uang dan efisiensi transaksi yang pada akhirnya mendorong produktivitas sektoral. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi pembayaran merupakan katalis penting dalam peningkatan output ekonomi, sehingga diperlukan perluasan akses teknologi digital secara merata di seluruh sektor ekonomi.
HARDIANTO S. UMAR
2026 · Thesis · Open Access
Gastropoda merupakan komponen penting dalam ekosistem pesisir yang kelimpahan dan persebarannya sering kali dipengaruhi oleh karakteristik habitat, khususnya tipe substrat. Namun, data ilmiah mengenai hubungan spesifik antara substrat dominan dengan struktur komunitas gastropoda di Pulau Tarakan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis substrat dominan, pola persebaran gastropoda, hubungan antara substrat dengan kelimpahan dan pola sebaran gastropoda, serta potensi hasil penelitian ini sebagai bahan ajar biologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei di empat stasiun pengamatan (KKMB, Tanjung Batu, Pantai Binalatung, dan Juata Laut). Pengambilan sampel gastropoda dilakukan menggunakan transek kuadrat 1x1 meter, sedangkan analisis tekstur sedimen menggunakan metode pengayakan basah (wet sieving) dan diklasifikasikan berdasarkan segitiga tekstur tanah USDA dan klasifikasi Shepard. Hubungan antar variabel dianalisis menggunakan uji One-Way ANOVA, Korelasi Spearman, dan General Linear Model (GLM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa substrat di seluruh stasiun bersifat homogen, didominasi oleh fraksi debu (silt) dengan persentase (lebih dari 50%), yang diklasifikasikan sebagai lempung berdebu (silty loam) hingga lempung liat berdebu (silty clay loam). Ditemukan 20 spesies gastropoda dengan pola persebaran dominan mengelompok (clumped) sebesar 45%. Analisis statistik menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis substrat dominan dengan kelimpahan maupun pola sebaran gastropoda (p > 0,05). Hal ini disebabkan oleh homogenitas substrat di lokasi penelitian, sehingga faktor substrat tidak menjadi faktor pembatas utama. Kelimpahan gastropoda diduga lebih dipengaruhi oleh ketersediaan bahan organik dan parameter abiotik lain. Hasil penelitian ini memiliki relevansi tinggi sebagai bahan ajar biologi materi Keanekaragaman Hayati dan Ekologi untuk tingkat SMA (Fase E/F) dan Perguruan Tinggi.
LISDAWATI
2026 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan morfologi siput tanpa cangkang (slug) di kawasan Hutan Lindung Gunung Selatan Kota Tarakan, serta menganalisis potensinya sebagai sumber ajar dalam pembelajaran biologi. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode purposive sampling. Pengambilan sampel dilakukan pada bulan November hingga Desember 2025 di empat stasiun pengamatan yang masing-masing menggunakan plot berukuran 20 x 20 meter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan 1 spesies siput tanpa cangkang di seluruh stasiun pengamatan, yaitu Parmarion martensi. Spesies ini memiliki karakteristik morfologi unik berupa cangkang yang tereduksi sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan. Kondisi lingkungan di lokasi penelitian mendukung keberlangsungan hidup spesies ini dengan parameter rata-rata: intensitas cahaya 226–911 lux, pH tanah 5,2–6,0, suhu udara 25,8–29,5°C, kelembaban udara 84,8–94% RH, dan kelembaban tanah 3,5–4,5%. Hasil identifikasi dan deskripsi ini berpotensi besar untuk digunakan sebagai sumber ajar biologi di tingkat SMA, khususnya pada materi klasifikasi makhluk hidup dan keanekaragaman hayati serta pada mata kuliah yang terdapat di perguruan tinggi. Data ini dapat membantu memahami konsep adaptasi morfologi dan hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya melalui fenomena nyata di lingkungan sekitar.
CHRIZT JEENSEN PALUNGAN
2026 · Thesis · Open Access
Gastropoda umumnya terdapat di daerah perairan, tetapi nyatanya terdapat gastropoda yang hidup di daerah terrestrial seperti siput darat. Hutan hujan tropis merupakan habitat yang ideal bagi kehidupan siput darat seperti kawasan hutan lindung gunung selatan kota Tarakan. Namun, data awal mengenai spesies siput darat yang terdapat di kota Tarakan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan spesies siput darat Mollusca:Gastropoda di Hutan Lindung Gunung Selatan Kota Tarakan Dan Potensinya Sebagai Sumber Ajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode purposive sampling pada empat stasiun penelitian yang berbeda. Ditemukan 5 spesies siput darat pada penelitian ini yaitu Oxychilus cellarius, Helix inclinata, Japonia Borneensis, Trochulus striolatus dan Arianta arbustorum. Bentuk dan variasi dari morfologi serta distribusi pada setiap spesies memiliki perbedaan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti intensitas cahaya, suhu, kelembaban udara, kelembaban tanah dan pH tanah. Spesies Oxychilus cellarius dan Trochulus striolatus bersifat generalis spesies karena mampu beradaptasi diberbagai tempat sedangkan spesies Helix inclinata, Japonia borneensis dan Arianta arbustorum bersifat specialis spesies karena hanya mampu bertahan hidup pada area yang lembab dan teduh. Sehingga hasil identifikasi dan deskripsi ini berpotensi besar untuk digunakan sebagai sumber ajar biologi di tingkat SMA, khususnya pada materi klasifikasi makhluk hidup dan keanekaragaman hayati serta pada mata kuliah ekologi yang terdapat di perguruan tinggi.
