MUHAMMAD RENALDY ZAI
2023 · Thesis · Open Access
DESKRIPSI KEMAMPUAN NUMERASI SISWA KELAS IV B DI SD NEGERI 032 TARAKAN ABSTRAK Kemampuan numerasi adalah keterampilan memahami dan menerapkan bilangan serta keterampilan mengaplikasikan operasi hitung matematika yang harus dimiliki setiap individu sebagai penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan numerasi siswa kelas IV B di SD Negeri 032 Tarakan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu, kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui tes kemampuan numerasi dan dikonfirmasi melalui wawancara. Pada penelitian ini melibatkan partisipan sebanyak 23 siswa mengerjakan tes kamampuan numerasi dan hasil pengerjaan dikelompokkan berdasarkan kemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah. Peneliti mengambil subjek penelitian sebanyak 6 orang sebagai perwakilan setiap kategori kemampuan matematika untuk diwawancarai. Adapun hasil penelitian, (1) indikator menggunakan berbagai macam angka atau simbol terkait dengan matematika dasar ditemukan bahwa subjek kemampuan tinggi dan salah satu subjek kemampuan sedang berhasil menyelasikan permasalahan pada soal. Pada subjek kemampuan sedang lainnya mampu memperoleh jawaban, namun jawaban tersebut kurang tepat. Subjek kemampuan rendah belum mampu dalam menyelesaikan permasalahan pada soal; (2) indikator menganalisis informasi yang ditampilkan berbagai bentuk (grafik, bagan, tabel, dll) ditemukan subjek kemampuan tinggi mampu menuliskan 3 informasi dengan tepat. Pada subjek kemampuan tinggi lainnya dan salah satu kemampuan sedang hanya mampu menuliskan 1 informasi dikarenakan kedua subjek kurang teliti dalam membaca grafik. Subjek kemampuan sedang lainnya dan kemampuan rendah mengalami kesulitan dalam membaca grafik; dan (3) indikator menafsirkan hasil analisis untuk memprediksi dan mengambil keputusan bahwa subjek kemampuan tinggi dan salah satu subjek kemampuan sedang sudah mampu menafsirkan hasil analisisnya untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Sedangkan subjek kemampuan sedang lainnya mampu menggunakan operasi hitung, namun belum mampu dalam membuat keputusan. Selain itu pada subjek kemampuan rendah hanya mampu mengambil keputusan tanpa disertakan alasan-alasan. Kata Kunci: Kemampuan Numerasi, Kemampuan Matematika, Kelas IV B SDN 032 Tarakan
MAJLAN
2023 · Thesis · Open Access
ANALISIS IMPLEMENTASI PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM PEMBELAJARAN DI KELAS III A SDN 024 TARAKAN Abstrak Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilaksanakan di SDN 024 Tarakan pada tahun ajaran 2022/2023. Terdapat satu fokus penelitian adalah Implementasi Pendekatan Saintifik Dalam Pembelajaran Di Kelas III A. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran telah dilaksanakan di kelas III A SDN 024 Tarakan yang meliputi: a) dalam kegiatan mengamati, guru telah menentukan objek yang akan diamati oleh siswa yaitu sesuai dengan tema pembelajaran. b) dalam kegiatan menanya, guru telah memberikan kesempatan bertanya kepada siswa dan membimbing cara bertanya kepada siswa. c) dalam kegiatan menalar, siswa mampu menganalisis data dalam bentuk tabel data tersebut berasal dari hasil pengukuran tinggi dan berat badan siswa, siswa juga mampu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan baik dan juga siswa mampu memberikan umpan balik jawaban dengan baik ketika guru bertanya terkait materi pembelajaran. d) dalam kegiatan mencoba, guru melibatkan secara langsung siswa dalam kegiatan mencoba dimana guru melibatkan aktifitas pengamatan sesuai dengan materi pembelajaran. e) dalam kegiatan mengkomunikasikan, siswa mengkomunikasikan pengetauan mereka secara lisan ataupun tertulis dalam kegiatan kelompok maupun mandiri.
SITI DAHLIANA
2023 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh pengetahuan, kemampuan dan pengalaman kerja terhadap kinerja pegawai kantor SKPT Sebatik di wilayah perbatasan Kab.Nunukan. Penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan mengguanakan metode survey. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai kantor SKPT Sebatik di wilayah perbatasan Kab.Nunukan . Sampel dalam penelitian ini sebanyak 75 pegawai responden dengan sampling jenuh seluruh anggota pegawai dipilih menjadi sampel dalam penelitian ini. Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis menggunakan model linier regresi berganda dengan uji t dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengetahuan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai, kemampuan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai dan pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai kantor SKPT Sebatik. Kata Kunci : Kemampuan, Pengetahuan, Pengalaman kerja, Kinerja.
KHOFIFAH NOFRIANTI A. F
2023 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Lingkungan Keluarga, Pendidikan Kewirausahaan Dan Efikasi Diri Terhadap Niat Berwirausaha Mahasiswa Kota Tarakan dengan total 270 responden. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pengukuran variabel pada penelitian ini menggunakan skala Likert. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda yang diolah menggunakan program SPSS versi 16.0, hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel lingkungan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berwirausaha, pendidikan kewirausaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berwirausaha dan untuk variabel efikasi diri juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berwirausaha.
ST PATIMA
2023 · Thesis · Open Access
BAN-S/M telah menetapkan kebijakan di tahun 2019 terkait perangkat akreditasi baru atau disebut dengan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP-2020). Pelaksanaan akreditasi dapat ditinjau dari dua hal, yaitu review pemenuhan administrasi (compliance) dan Kedua terkait kinerja satuan pendidikan (performance). (IASP-2020) tetap mengacu kepada 8 Standar Nasional Pendidikan, namun butir instrument (IASP-2020) telah diramu menjadi 4 komponen utama yaitu mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, serta manajemen sekolah/madrasah. Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah bahwa tahun 2016, SDN 013 Kota Tarakan terakreditasi B dengan total nilai 72 dan nilai yang paling rendah terdapat pada standar proses. Tahun 2021, SDN 013 Kota Tarakan melakukan perpanjangan status terakreditasi B dengan total nilai 81. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kendala dalam peningkatan mutu tata kelola administrasi untuk pencapaian standar akreditasi di SD Negeri 013 Kota Tarakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek yang digunakan adalah Kepala Sekolah, Kepala Staf Tata Usaha, Guru Kelas III-A, dan Guru Kelas VI-C. Analisis data dilakukan melalui redukasi data, sajian data, lalu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi oleh SD Negeri 013 Kota Tarakan ialah minimnya pemahaman guru terkait mutu tata kelola administrasi yang berdasarkan IASP-2020, minimnya kompetensi, dan motivasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
INDAH NOVITA SYARI
2023 · Thesis · Open Access
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel kualitas produk secara parsial terhadap keputusan pembelian smartphone Oppo pada masyarakat kota Tarakan, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel harga secara parsial terhadap keputusan pembelian smartphone Oppo pada masyarakat kota Tarakan, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel intensitas promosi secara parsial terhadap keputusan pembelian smartphone Oppo pada masyarakat kota Tarakan, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel saluran distribusi secara parsial terhadap keputusan pembelian smartphone Oppo pada masyarakat kota Tarakan, serta untuk mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat kota yang pernah membeli smartphone Oppo. Sampel penelitian ini berjumlah 250 responden. Dengan teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pengujian hipotesis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang di lakukan diketahui bahwa variabel kualitas produk paling berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian smartphone Oppo di kota Tarakan. variabel harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian smartphone Oppo di kota Tarakan, variabel intensitas promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, variabel saluran distribusi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian smartphone Oppo di kota Tarakan.
NABHILA NATASYIA MAHARANI
2023 · Thesis · Open Access
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan pasal 1321 BW tiada kesepakatan yang sah diberikan karena ancaman atau paksaan (dwang atau bedreiging), kesesatan atau kekhilafan (dwaling), dan penipuan (bedrog). Selain yang disebutkan pasal 1321 BW di dalam praktik peradilan hukum perdata juga dikenal dengan penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden yang tercermin dari yurisprudensi dan doktrin. Penyalahgunaan keadaan pada dasarnya mengajarkan bahwa suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan, jika ternyata pihak yang lemah secara sosial ekonomi dimanfaatkan oleh pihak lainnya terdorong untuk melakukan suatu perjanjian. Di indonesia belum ada sumber hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan penyalahgunaan keadaan ini. Hukum perdata tidak mencantumkan penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu alasan pembatalan perjanjian, tetapi dalam praktik pengadilan di mungkinkannya sebagai alasan baru untuk membatalkan suatu perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual dalam menjawab isu hukum yang diangkat dilihat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dan pendekatan kasus yang mana penulis mengangkat 3 putusan hakim yang berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan sebagai acuan dalam menjawab isu hukum yang diangkat, hasil penelitian menunjukan bahwa penyalahgunaan keadaan memiliki karakteristik sebagai tolak ukur dalam menilai terjadinya penyalahgunaan keadaan serta akibat hukum yang ditimbulkan apabila dalam perjanjian tersebut ditemukannya perjanjian. Dalam hal ini hakim sebagai penjabat negara yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara yang menggunakan penyalahgunaan keadaan sebagai pertimbangan hukum agar dapat menghasilkan putusan yang adil yang kemudian dijadikan yurisprudensi oleh hakim sesudahnya.
MUTMAINNAH YUNUS
2023 · Thesis · Open Access
ABSTRAK MUTMAINNAH YUNUS: 1640501060 dengan judul skripsi ini adalah PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN JUAL BELI JASA MELALUI E-COMMERCE. Seiring dengan berkembangnya zaman masyarakat jadi lebih konsumtif dalam berbelanja. Perkembangan sistem belanja online telah menciptakan peluang bisnis baru, salah satunya yang banyak diminati oleh masyarakat yaitu jasa titip online atau yang sering dikenal sebagai jastip. Jasa titip online atau jastip online merupakan layanan titipan pembelian barang dengan menggunakan media sosial sebagai wadah untuk memasarkan produknya. Dalam hal ini, maka permasalahan yang diangkat yaitu 1. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli jasa melalui E-commerce. 2. Hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi jual beli jasa melalui E-commerce. Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian adalah Juridis normative, dengan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Koseptual (Conseptual Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach). Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa proses penyelenggaraan jastip online menimbulkan hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen karena terdapat perjanjian yang disepakati oleh pihak yang terkait, yang menimbulkan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah dirugikan atas adanya cacat produk dalam pembelian barang melalui jasa titip beli secara online tercantum di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang meliputi hak-hak konsumen, kewajiban, larangan-larangan pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha yaitu berupa product liability, dimana produsen harus bertanggung jawab atas kerugian cacat produk yang di derita oleh konsumen. Dalam penyelesaian permasalahan konsumen jastip online dapat melalui 2 jalur yakni yakni melalui jalur diluar peradilan (non litigasi) dan jalur peradilan (litigasi) agar dapat mendapatkan ganti kerugian atas apa yang telah dialami.
INDY RESTIFANI
2023 · Thesis · Open Access
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN BERSAMA SAMA TERHADAP ORANG DIMUKA UMUM ( STUDI KASUS PUTUSAN 2/Pid.B/2021/PN Tar ) Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana oleh hakim dalam putusan No. 2/Pid.B/2021/PN.Tar, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap putusan No. 2/Pid.B/2021/PN.Tar. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Tarakan yang mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Tarakan dan Kejaksaan Negeri Tarakan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Penegakan terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama sama di muka umum yang mengakibatkan lukanya korban dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Yang relatif ringan pada pelaku kekerasan di muka umum yang mengakibatkan lukanya korban. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan empiris, dimana penelitian ini dilakukan dengan melakukan secara langsung ke lokasi penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari Pengadilan Negeri Tarakan dan Kejaksaan Negeri Tarakan. Data sekunder berasal dari Undang-Undang, buku, jurnal, artikel, dan data pendukung lainnya. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: pertimbangan hakim dalam terhadap kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan lukanya korban pada putusan No 2/Pid.B/2021/PN. Tar sudah tepat, karena terbukti memenuhi unsur dalam perkara yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim, serta penjatuhan pidana tidak melebihi dari pidana yang diancamkan oleh pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yaitu hanya menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama mereka ditahan. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana sudah benar dan tepat karena dasardasar yang memberatkan dan meringankan pidana sudah terpenuhi.
SURYANTI
2023 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait (Marital Rape) Pemerkosaan Dalam Perkawinan Ditinjau Dari UU No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pertama, Pengaturan hukum tentang pemerkosaan yang dilakukan dalam perkawinan (marital rape) di Indonesia dan kedua, Adapun Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, Perkosaan dalam perkawinan (marital rape) dalam hukum pidana umum Indonesia, yakni KUHP belum ada pengaturannya. KUHP yang berlaku sekarang hanya mengatur megenai perkosaan yang dikenal secara umum, yakni perkosaan yang terjadi di luar ikatan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 285 KUHP, sehingga perkosaan dalam perkawinan (marital rape) tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana perkosaan, tetapi perkosaan dalam perkawinan (marital rape) dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU TPKS “Kekerasan dalam Rumah Tangga” dan Pasal 8 UU PKDRT “Melarang Kekerasan dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga”. Kedua, Terkait dengan sanksi dengan perkosaan dalam perkawinan (marital rape) yang bukan merupakan kategori tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur pada Pasal 285 KUHP, maka konsekuensinya terhadap istri selaku korban tidak bisa mengadukan pelaku dalam hal ini suami dengan tuduhan perkosaan. Seandainya pun bisa maka dalam penyelesaian perkaranya akan di proses sebagai tindak pidana penganiayaan, yang dapat diancam dengan Pasal 351, 354,dan 356 jika mengacu pada KUHP. Selain itu pelaku perkosaan dalam perkawinan (marital rape) juga dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (b) UU TPKS dan Pasal 46 UU PKDRT.
ARUM RAMADHANI
2023 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait eksploitasi ekonomi terhadap anak. (i) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak eksploitasi ekonomi?; (ii) Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap eksploitasi ekonomi anak? Tipe penelitian empiris yang mengkaji ilmu pengetahun sesuai fakta yang ada di lapangan. Data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan secara langsung melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari beberapa literatur, peraturan perundang-undangan, dan beberapa sumber kepustakaan lainnya. Teknik pengumpulan data adalah studi lapangan dan studi kepustakaan, yaitu: wawancara, observasi, dan sumber penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa (i) kasus eksploitasi anak secara ekonomi terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang eksploitasi anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; (ii) Bentuk perlindungan adalah perlindungan hukum preventif yaitu perlindugan yang dilakukan guna mencegah timbulnya tindak pidana dan perlindungan hukum represif yaitu bentuk perlindungan akhir apabila telah terjadi tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak selain berupa sanksi pidana penjara dan denda yang berlaku dalam undang-undang, juga dapat berupa restitusi yaitu pembayaran ganti kerugian yang diderita korban atas perbuatannya berdasarkan putusan pengadilan.
IRVANSYAH
2023 · Thesis · Open Access
ABSTAK Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait Pemutusan Hubungan kerja dengan Alasan Force Majeure Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pemutusan hubungan kerja dengan alasan force majeure seringkali menimbulkan permasalahan yang tidak mudah terselesaikan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Juga tercantum di dalamnya. Permasalahannya yaitu pertama, Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan Force majeure. kedua, perlindungan hak normatif kepada tenaga kerja atas pemutusan hubungan kerja dengan alasan Force majeure. Skripsi ini mengunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian: pertama pemutusan hubungan kerja dengan alasan force majeure dapat dilakukan secara sepihak yang diatur di dalam pasal 154A Ayat 1 Huruf d Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, terdapat pengurangan hak normatif tenaga kerja yaitu hak pesangon setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, hak sebelumnya yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan hak pesagon terhadap Tenaga kerja Yang diputus hubungan kerja dengan alasan majeure sebesar 1 dikali upah pesangon, semetara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja hanya memberikan hak pesangon sebesar 0,5 dikali upah pesangon apabila perusahaan tutup, 0,75 dikali upah pesangon apabila perusahaan tidak dalam keadaan tutup.
LIBERT MANUMPAK MANURUNG
2023 · Thesis · Open Access
Pembebasan bersyarat merupakan salah satu tahap penting dalam system pemasyarakatan, khususnya terhadap narapidana kasus narkotika. Namun dengan penundaan penerapan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021, maka pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana kasus narkotika menjadi terhambat. Penelitian ini bermaksud untuk menjawab 2 pertanyaan terkait penundaan penerapan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021. Pertama, yaitu bagaimana konsekuensi hukum penundaan penerapan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 terhadap narapidana kasus narkotika, dan yang kedua yaitu apa hambatan yang menyebabkan penundaan penerapan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 terhadap narapidana kasus narkotika. Skripsi ini merupakan penelitian secara normatif yang menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi serta menggunakan data berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari peraturan perundang – undangan. Kemudian untuk data sekundernya berupa buku, dokumen resmi, jurnal, artikel, dan data pendukung lainnya. Perlunya keadilan kepada seluruh narapidana dengan tidak melakukan penundaan penerapan Putusan Mahkamah Agung No. 28 P/HUM/2021 terhadap narapidana kasus narkotika.
LILI KATRILA YULIUS
2023 · Thesis · Open Access
ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTUR CV. SARIRASA LANGGENG (Studi Kasus Nomor Putusan 12/Pid.TPK/2021/PT Smr) ABSTRAK Didalam penelitian ini korupsi merupakan suatu kejahatan yang sangat serius dan luar biasa. Kasus tindak pidana korupsi yang semakin lama semakin meningkat dengan pola yang canggih dan sistematis, sehingga diperlukannya upaya yang serius dalam penanganan terhadap kasus korupsi. Di Indonesia para pelaku tindak pidana korupsi merupakan orang-orang yang memiliki kekuasan, kewenangan dan jabatan yang lebih tinggi sehingga mereka menggunakan kekuasan dan kewenangan yang dimiliki untuk menjadi keuntungan bagi dirinya sendiri yang menyebabkan kerugian bagi perekonomian negara. Tindak Pidana Korupsi bukan hanya terjadi di Indonesia saja namun terjadi juga di negara-negara lain baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Dalam mencapai suatu putusan dalam perkara tindak pidana korupsi, hakim akan melakukan pertimbangan-pertimbangan untuk mencapai suatu putusan yang berkeadilan. Pertimbangan hukum hakim terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu pertimbangan yuridis (berdasarkan undang-undang) dan pertimbangan non yuridis (bersifat sosiologis). Sehingga melalui pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim baik pertimbangan yuridis maupun non yuridis, maka akan di terapkan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana tambahan, dan denda. Secara garis besar undang-undang tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
SALINA
2023 · Thesis · Open Access
Penelitian ini berjudul Perlindungan Terhadap Konsumen Pengguna Produk Kosmetika Bercollagen Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penerapan dan pengawasan terhadap standar mutu dan kualitas dari produk kosmetik, posisi konsumen tidak terlindungi, sehingga banyak terjadi kasus suatu produk kosmetik yang dibeli masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan hasil berupa kecantikan yang sempurna malah merugikan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk kosmetika bercollagen menurut UUPK Nomor 8 Tahun 1999, dan bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha terkait peredaran kosmetika bercollagen. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif. Bahan Hukum yang di pergunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian: Pertama, ada dua sarana perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dimana upaya ini untuk memberikan perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah melalui pengawasan kosmetik bercollagen dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, BPOM wajib melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha untuk memastikan keamanan dan terjaminnya perlindungan konsumen sebelum pelaku usaha mendistribusikan produk kosmetik ke pasaran dan perlindungan hukum represif dimana upaya ini untuk memberikan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan bisa dari apa yang menjadi keinginan dan harapan konsumen sebagai pengguna kosmetik, melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Kedua, pelaku usaha bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat mengomsumsi produk kosmetik ilegal tersebut dengan cara mengganti kerugian sesuai UUPK Nomor 8 Tahun 1999 pasal 19 dan pasal 24.
NELA
2023 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran good corporate governance dalam memoderasi pengaruh kompensasi manajemen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan BUMN go public yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2021. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan metode purposive sampling yang diperoleh sebanyak 19 perusahaan sehingga diperoleh 133 observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan PLS-SEM dengan aplikasi WarpPLS versi 7.0. Hasil penelitian ini menunjukkan kompensasi manajemen berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, kepemilikan pemerintah memoderasi pengaruh kompensasi manajemen dengan memperlemah hubungan terhadap nilai perusahaan, dewan komisaris independent memoderasi pengaruh kompensasi manajemen dengan memperkuat hubungan terhadap nilai perusahaan dan komite audit tidak dapat memoderasi pengaruh kompensasi manajemen terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa dewan komisaris independent dapat meminimalisir terjadinya konflik agensi diperusahaan tersebut.
JUMARNI
2023 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional, Pengawasan dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan di Kota Tarakan. Penilitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Survey. Pengambilan Sampel dilakukan dengan teknik probability sampling menggunakan sampling jenuh . Sampel yang diperoleh berjumlah 35 orang karyawan PT. Global Arta Nusa di Kota Tarakan. Metode Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan program SPSS versi 26.0. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel Gaya Kepemimpinan Transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, variabel pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan sedangkan variabel disiplin kerja tidak berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan PT. Global Arta Nusa di Kota Tarakan.
ANJELINA
2023 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh celebrity endorser Melinda Rohita “meyden” di media sosial TikTok terhadap minat beli secara online pada mahasiswa Universitas Borneo Tarakan dengan total 280 responden. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pengukuran variabel pada penelitian ini menggunakan skala Likert. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda yang diolah menggunakan program SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan trustworthiness berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli secara online, attractiveness memberikan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat beli secara online, sedangkan expertise berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap minat beli secara online
AHMAD ALFIANNUR
2023 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas dan leverage sebagai variabel moderator pada perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Sampel yang diperoleh sebanyak 19 perusahaan menggunakan metode purposive sampling, sehingga jumlah yang diobservasi sebanyak 95 data. Penelitian ini menggunakan analisis regresi moderasi dengan alat bantu sofware SPSS versi 23. Hasil analisis regresi moderasi tanpa variabel moderasi menunjukan corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil analisis regresi moderasi dengan variabel moderasi sebagai variabel independen menunjukan corporate social responsibility dan leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil analisis regresi moderasi dengan variabel moderasi sebagai interaksi menunjukan corporate social responsibility memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan variabel profitabilitas dan leverage tidak memoderasi pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan.
RAHMA FITRIANI
2023 · Thesis · Open Access
Dalam dunia ekonomi terdapat aktivitas perdagangan yang menjadi subjek atau pelaku di dalamnya yaitu penjual dan pembeli. Seperti kegiatan transaksi yang terjadi terdapat dua unsur yang di peroleh masing-masing yaitu keuntungan bagi penjual dan kepuasan bagi pembeli. Dengan adanya wabah virus covid-19 menjadikan pelaku usaha melakukan penimbunan untuk dijual kembali dengan harga yang jauh tinggi. Hal ini bisa dipahami bahwa apabila tersedia sedikit barang maka harga akan lebih mahal. Apalagi jika barang yang ditimbun itu merupakan kebutuhan primer manusia seperti bahan makanan pokok. Skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah hambatan penegakan hukum terhadap pelipatgandaan harga masker dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku usaha pelipatgandaan masker medis menurut pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Skripsi ini menggunakan penelitian normatif terhadap kaidah hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian sudah jelas hambatan penegakan hukum dalam kasus penimbun dan kelonjakan harga masker yaitu karena tidak ada aturan hukum tertulis yang melekat sebab itulah berdampak terhadap aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian akan kesulitan memproses hukum lebih lanjut. Sesuai dengan apa yang telah penulis uraikan tentang kejahatan pelipatgandaan harga masker dapat dipidana dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi pemidanaan seseorang tidak dapat menggunakan dua instrumen hukum sekaligus, maka diperlukannya pemeriksaan yang tepat untuk menentukan dasar hukumnya melihat dari unsur yang ada disetiap Undang-Undang. Pentingnya peran kepolisian dalam menangani kasus tersebut secara tepat dan cepat untuk memutus rantai kejahatan agar tidak adanya lagi kejahatan pelipatgandan harga masker dan penimbunan.
