Abstrak
Dalam dunia ekonomi terdapat aktivitas perdagangan yang menjadi subjek atau pelaku di dalamnya yaitu penjual dan pembeli. Seperti kegiatan transaksi yang terjadi terdapat dua unsur yang di peroleh masing-masing yaitu keuntungan bagi penjual dan kepuasan bagi pembeli. Dengan adanya wabah virus covid-19 menjadikan pelaku usaha melakukan penimbunan untuk dijual kembali dengan harga yang jauh tinggi. Hal ini bisa dipahami bahwa apabila tersedia sedikit barang maka harga akan lebih mahal. Apalagi jika barang yang ditimbun itu merupakan kebutuhan primer manusia seperti bahan makanan pokok. Skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah hambatan penegakan hukum terhadap pelipatgandaan harga masker dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku usaha pelipatgandaan masker medis menurut pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Skripsi ini menggunakan penelitian normatif terhadap kaidah hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian sudah jelas hambatan penegakan hukum dalam kasus penimbun dan kelonjakan harga masker yaitu karena tidak ada aturan hukum tertulis yang melekat sebab itulah berdampak terhadap aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian akan kesulitan memproses hukum lebih lanjut. Sesuai dengan apa yang telah penulis uraikan tentang kejahatan pelipatgandaan harga masker dapat dipidana dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi pemidanaan seseorang tidak dapat menggunakan dua instrumen hukum sekaligus, maka diperlukannya pemeriksaan yang tepat untuk menentukan dasar hukumnya melihat dari unsur yang ada disetiap Undang-Undang. Pentingnya peran kepolisian dalam menangani kasus tersebut secara tepat dan cepat untuk memutus rantai kejahatan agar tidak adanya lagi kejahatan pelipatgandan harga masker dan penimbunan.