MUHAMMAD AZHAR
2023 · Book · Open Access
Penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan di Kota Tarakan. Pertama bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan di Kota Tarakan ? kedua bagaimana kewenangan dan kewajiban Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan di Kota Tarakan ? Skripsi ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan objek kajian mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan ketentuan hukum, yakni peraturan perundang-undangan tentang hak penyandang disabilitas. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data priemer yaitu data yang didapatkan melalui wawancara, angket/daftar pertanyaan, observasi dan pengamatan di lapangan. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal,artikel, data-data dari internet. Hasil dari penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa Penyandang disabilitas di Kota Tarakan terdapat kekurangan seperti tenaga pengajar yang terlatih, kurangnya sarana prasarana yang memadai, dan kurangnya aksesibilitas. Pemerintah perlu meningkatkan perhatian dan upaya mereka dalam memenuhi hak-hak pendidikan penyandang disabilitas. Pemenuhan hak-hak pendidikan bagi penyandang disabilitas diharapkan dapat meningkatkan kesetaraan dan memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi. Kesimpulan dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa penerapan undang-undang tentang penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan di Kota Tarakan Kalimantan Utara masih belum maksimal dalam penerepan dan juga pemenuhannya.
MUHAMMAD DICKY SETIYAWAN
2023 · Book · Open Access
.
IRNAWATI
2023 · Book · Open Access
TINJAUAN HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI KASUS PENETAPAN NO 916/Pdt.P/2022/PN.Sby) ABSTRAK Manusia pada dasarnya membutuhkan pendamping dalam hidupnya, baik untuk menyempurnakan agamanya, setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis Antara pria dan wanita yang diakui sah melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia, tuuan penelkitian ini mengatahui dan menganalisis tentang perkawinan beda agama dan pencatatan. Jenis penelitian ini berupa penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (UU perkawinan tidak mengatur pencatatan perkawinan beda agama, namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (UU Adminduk) pada pasal 35 huruf a dan penjelasan pasalnya menentukan bahwa perkawinan yang tidak tercatat. Namun ditinjau dari pasal 6 ayat (2) KHI yang menentukan bahwa perkawinan yang tidak tercatat tidak mempunyai kekuatan hukum dengan ketentuan ini, maka perkawinan beda agama yang tidak tercatat juga tidak mempunyai kekuatan hukum yaitu sah secara hukum administratif.
DINDA SEPTRIANA HAKIMAH
2023 · Book · Open Access
Penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan terkait perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Tarakan. Pertama, bagaimana tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Tarakan dalam proses pengaduan terhadap laki-laki sebagai suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan yang kedua bagaimanakah perlindungan hukum oleh Polres Kota Tarakan terhadap laki-laki sebagai suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Skripsi ini merupakan penelitian secara empiris yang dilakukan secara langsung di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Tarakan dan Polres Tarakan, serta data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara dari beberapa narasumber yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Keluatga Berencana, Staff Analisis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, dan Staff Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tarakan. Adapun data sekunder berupa Undang-Undang, Buku, Jurnal, Artikel, dan data pendukung lainnya. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah klasik dalam dunia hukum dan gender. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri kepada suami dianggap tidak lazim karena perempuan lebih sering menjadi korban dibandingkan suami namun hal tersebut sangat mungkin untuk terjadi. Kedua, dalam kasus istri yang melakukan tindak pidana terhadap suami akibat kekerasan yang selama ini dialami olehnya maka dengan adanya dasar hukum untuk melindungi korban dari kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi hal ini belum cukup mengantisipasi kekerasan tersebut dalam hal ini perlunya perhatian dan perlindungan hukum baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun dari masyarakat sehingga diharapkan setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya pencegahan dan memberikan pertolongan.
REVINA SALSABILLA
2023 · Book · Open Access
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU EKSIBISIONISME DALAM HUKUM PIDANA ABSTRAK Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait pertanggungjawaban pidana pelaku eksibisionisme dalam hukum pidana. Pertama pengklasifikasian eksibisionisme sebagai tindak pidana dan kedua pertanggungjawaban pidana pelaku eksibisionisme dalam hukum pidana. Skripsi ini merupakan penelitian normatif terhadap kaidah-kaidah hukum. Sumber dan bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu meliputi perundang-undangan yang ada kaitannya dengan eksibisionisme. Bahan hukum sekunder, yaitu meliputi literatur, jurnal, serta bahan non hukum yang berkaitan dengan eksibisionisme. Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan, pertama eksibisionisme adalah tindak pidana dan dianggap bertanggung jawab secara pidana. Kedua pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana eksibisionisme diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Eksibisionisme.
ERNI HANDAYANI SITUMORANG
2023 · Book · Open Access
Penelitian ini bertujuan menjawab dua permasalahan terkait penerapan asas Unus Testis Nullus testis terhadap tindak pidana perzinahan. Pertama penerapan asas Unus Testis Nullus Testis. Kedua pertimbangan hakim dalam menerapkan asas Unus Testis Nullus Testis terhadap tindak pidana perzinahan. Skripsi ini menggunakan tipe penelitian normatif terhadap kaidah-kaidah hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum, yakni: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP terbaru), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 202K/Kr/1957. Hasil dari penelitian ini, pertama penerapan asas Unus Testis Nullus Testis terhadap tindak pidana perzinahan dapat diterapkan jika didukung dengan alat bukti lainnya, selain alat bukti keterangan saksi. Kedua, pertimbangan hakim dalam menerapkan asas Unus Testis Nullus Testis terhadap tindak pidana perzinahan majelis hakim menerapkan pidana terhadap terdakwa berdasarkan tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.
MUHAMMAD JAPAR
2023 · Book · Open Access
Permasalahan-permasalahan diperbatasan masih sering terjadi, salah satu dari masalah tersebut adalah illegal crossing, untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Asas Teritorial Terhadap Penyelesaian Kasus Illegal Crossing Yang Dilakukan Tersangka Pembunuhan”, sehingga merumuskan beberapa masalah. Pertama, bagaimana peran pemerintah dalam penangan kasus yang terjadi di lintas batas. Kemudian, kerjasama apa yang bisa dlakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan ini. Skripsi ini merupakan penelitian normatif dan pada penulisian skripsi ini penulis menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang atau statute approach, dan pendektan kasus (Case approach). Kemudian primer yang digunakan pada penilitian ini adalah Konvensi-Konvensi dan hukum internasional. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel yang releven dengan penelitian. Pada penelitian ini penulis menyimpulkan yang pertama, Pemerintah harus memperhatikan daerah perbatasan dengan membangun PLBN dan meningkatkan singeri setiap lembaga dan instansi terkait. Kemudian dalam membantu aparat dalam pengejaran pemerintah bisa melakukan kerjasama internasional seperti police to police atau melalui Interpol.
SRI WAHDANIA
2023 · Book · Open Access
Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait tinjauan kriminologi tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh anak di Indonesia. Pertama, perundungan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam perspektif kriminologi dan kedua yaitu pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku perundungan di Indonesia. Skripsi ini merupakan penelitian normatif terhadap kaidah-kaidah hukum terkait variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yakni pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perundungan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif. Hasil dari penelitian ini yaitu dapat ditarik kesimpulan bahwa, pertama anak melakukan tindak pidana perundungan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor individu, pola asuh orang tua, sekolah, kelompok sebaya, kondisi lingkungan sosial, dan media. Kedua, bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana namun tidak diperlakukan sebagaimana orang dewasa. Perbedaan pertanggungjawaban pidana itu diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
MUTH MA'INNAH
2023 · Book · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana UMKM yang ada di Kota Tarakan mengatasi perubahan lingkungan akibat pandemi COVID-19 dengan dukungan teknologi digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menguji data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Objek penelitian ini adalah 10 pelaku UMKM di Kota Tarakan. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskripif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa studi kasus UMKM yang ada di Kota Tarakan memiliki tingkat literasi digital yang berbeda, dan oleh karena itu, UMKM memiliki tingkat kesiapan yang berbeda untuk mengejar transformasi digital.
MARTHEN ARIFIN
2023 · Book · Open Access
.
AGUN SURYANI
2023 · Book · Open Access
.
FIDELSIA GASPATAMA
2023 · Book · Open Access
ABSTRAK PERANAN IBU RUMAH TANGGA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA MELALUI USAHA PERTANIAN DI KECAMATAN TARAKAN UTARA,KOTA TARAKAN Fidelsia Gaspatama Djuanda Hatta,S.E.,M.Si. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui seberapa besar peranan dari Pendidikan Istri, Jam Kerja Istri dan Pendapatan Istri terhadap Total Pendapatan Keluarga di Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil dapat diketahui bahwa pengaruh bahwa Pendidikan terhadap Total Pendapatan Keluarga menunjukkan nilai t hitung Pendidikan t tabel (0,266 2,048). Selanjutnya hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pengaruh Jam Kerja terhadap Total Pendapatan Keluarga menunjukkan nilai t hitung jam kerja t tabel (-1,104 2,048) . Dan terkahir hasil penelitian, pengaruh Pendapatan istri terhadap tota pendapatan keluarga menunjukkan t hitung pendapatan istri t tabel (2,303 > 2,048)
RAHMAT
2023 · Book · Open Access
This study aims to determine and analyze the effect of Investment, Labor, Population Growth and Government Expenditure on the Economic Growth of North Kalimantan Province. This research approach uses a quantitative approach. The source of this research data is secondary data with data collection techniques using library research. Data analysis in this study used the panel data regression method, classic assumption test, and hypothesis testing (t test and F test) using the Eviews-9 software tool. The results of the study show that partially investment and government spending have no significant effect on economic growth in North Kalimantan Province. Labor and population growth have a significant effect on economic growth in North Kalimantan Province. Simultaneously investment, labor, population growth and government spending have an influence on economic growth in North Kalimantan Province. With an R-Square value of 0.442204, it means that the investment, labor, population growth and government expenditure variables affect the economic growth of North Kalimantan Province by 44.2% while the remaining 55.8% is explained by variables outside of this model equation. Keywords: Investment, Labor, Government Spending, Population Growth and Economic Growth
SEPTIAN ADE PUTRA
2023 · Book · Open Access
Penelitian ini berjudul tinjauan yuridis tindak pidana pengangkutan hasil kayu illegal tanpa memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan menggunakan Transportasi laut, Illegal logging merupakan tindakan penebangan yang dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan mengambil kayu dan menghasilkan kayu lalu menjualnya. Illegal logging sudah sering terjadi di Indonesia, kegiatan Illegal logging bukan hanya merusak lingkungan akan tetapi dapat mengganggu kehidupan flora dan fauna yang tinggal di dalam hutan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait Perlindungan Hukum Terhadap Hutan dalam hukum Pidana di Indonesia dan akibat Hukum pelaku pengangkutan hasil Illegal logging yang tidak mempunyai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian: pertama, Perlindungan Hukum Terhadap Hutan dalam hukum Pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam undang-undang tersebut, pelaku Illegal logging dapat dihukum dengan pidana penjara atau denda yang besar, serta sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. Kedua, llegal logging tidak terlepas dari permasalahan permasalahan pengangkutan atau mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat izin yang sah, Para pelaku Illegal logging di laut dapat memanfaatkan jalur-jalur yang kurang diawasi secara ketat oleh pihak berwenang untuk menghindari pengawasan. Selain itu, mereka juga dapat memanfaatkan malam hari dan kondisi cuaca yang buruk untuk menyembunyikan kegiatannya dari pengawasan. apabila hal tersebut dilakukan sanksi yang dapat diberika ada dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 83
DWI AYU APRILIANA FARAMITA
2023 · Book · Open Access
penggunaan autopsi pada tindak pidana terhadap nyawa manusia. Pertama kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan autopsi guna mengungkap sebab kematian akibat kejahatan. Kedua, konsekuensi hukum pada proses autopsi guna penegakkan hukum pada tindak pidana terhadap nyawa manusia. skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris. Adapun dalam pelaksanaan lokasi penelitian berada di Polres Kota Tarakan, Kejaksaan Negeri Kota Tarakan, Pengadilan Negeri Kelas I B Kota Tarakan, dan Rumah Sakit dr. H. Jusuf. SK. Data yang digunakan dalam skripsi ini adahal dari data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang yang diperoleh dari hasil wawancara bersama dengan responden. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Undang-Undang terkait dan juga surat keputusan serta dari buku-buku, dokumen, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah. Hasil dari penelitian ini yaitu pertama, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan autopsi guna mengungkap sebab kematian akibat kejahatan yaitu berasal dari penolakan pihak keluarga dan juga dikarenakan keadaan mayat yang tehal dikubur sehingga menyulitkan pihak penyidik dan juga dokter ahli forensik dalam menemukan sebab dari kematian tersebut. Kedua, konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari proses autopsi guna penegakkan hukum pada tindak pidana terhadap nyawa manusia yaitu ketika penerapan dari penggunaan autopsi tidak digunakan dalam pembuktian maka akan menimbulkan konsekuensi yang berakibat pada keluarga korban karena dalam perkara tindak pidana tersebut tidak dapat mengungkap sebab-sebab kematian secara pasti dan menghambat kepentingan ditemukannnya sebuah kebenaran materiil dari mayat untuk keadilan dan hak yang dimiliki oleh keluarga korban.
AYU SURIYANI
2023 · Book · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan terkait perdagangan pakaian bekas impor ilegal di kota tarakan. Pertama, implementasi penegakan hukum pidana atas perdagangan pakaian bekas impor ilegal di kota Tarakan. Kedua, faktor penghambat dalam implementasi penegakan hukum pidana atas perdagangan pakaian bekas impor di Kota Tarakan. Skripsi ini merupakan penelitian empiris terhadap data sekunder dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara terhadap responden. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang bersifat studi dokumentasi berupa dokumen pribadi, hasil-hasil penelitian, peraturan perundangan-undangan. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: Implementasi penegakan hukum pidana atas perdagangan pakaian bekas impor Ilegal di Kota Tarakan diatur dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Adapun pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan perdagangan ialah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM dan Kepolisian selaku pihak penyidik terhay transaksi perdagangan pakaian bekas impor. Faktor penghambat dalam implementasi penegakan hukum atas perdagangan pakaian bekas impor disebabkan beberapa faktor, diantaranya karena tidak ada komunikasi dan koordinasi sesama pihak penegak hukum serta kurang tegasnya pengawasan di jalur transportasi laut yang menjadi pintu masuk perdagangan ilegal, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai aturan hukum yang ada, serta sanksi-sanksi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya terlaksana.
INDRI RAFIKA SURI
2023 · Book · Open Access
Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait pemberlakuan Restorative Justice pada Pengadilan Negeri Kota Tarakan. Pertama, implementasi Restorative Justice terhadap tindak pidana yang dapat dilakukan Restorative Justice di Pengadilan Negeri Tarakan Kelas I B. Kedua, pengaruh penggunaan Restorative Justice dalam putusan perkara tindak pidana di Pengadilan Negeri Kota Tarakan Kelas I B. Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris. Adapun pelaksanaan lokasi penelitian berada di Pengadilan Negeri Tarakan Kelas I B. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara. Data sekunder diperoleh dari Undang-Undang terkait dan surat keputusan serta dari buku-buku, dokumen, jurnal, website resmi, hasil penelitian dan karya ilmiah. Hasil dari penelitian ini yaitu pertama, implementasi Restorative Justice terhadap tindak pidana yang dapat dilakukan Restorative Justice di pengadilan sebagai bentuk bahan pertimbangan hakim yang tentunya akan dicantumkan atau dituangkan di dalam putusan hakim yang digunakan sebagai salah satu bahan atau dasar pertimbangan dalam pemidanaan terhadap terdakwa di Pengadilan Negeri Tarakan. Kedua, pengaruh yang ditimbulkan dari penerapan Restorative Justice di pengadilan bahwasannya hakim menuangkan konsep Restorative Justice sebagai bagian dari salah satu pertimbangan yang dapat memberikan pengaruh dalam hal meringankan dari hakim dalam memberikan putusan pemidanaan terhadap terdakwa di Pengadilan Negeri Tarakan.
MHD. NOOR SYAFIQ
2023 · Book · Open Access
Pengungkapan tindak pidana narkotika merupakan hal yang sangat penting dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Salah satu merode yang digunakan oleh penyidik Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan dalam pengungkapan tindak pidana narkotika adalah pembelian terselubung, dimana penyidik berperan sebagai pembeli narkotika. Penilitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait efektivitas metode pembelian terselubung dalam mengungkap tindak pidana narkotika beserta kendala yang dialami penydik selama melakukan pembelian terselubung. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris, penelitian dilakukan di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari hasil wawancara, perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, data dari internet, dan data dari Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelian terselubung memiliki efektivitas dalam pengungkapan tindak pidana narkotika dengan diikuti oleh faktor penyebab efektifnya sebagai berikut yaitu dengan perencanaan dan pelaksanaan yang baik, keamanan petugas, kredibilitas petugas, koordinasi dan dukungan tim, tim yang terlatih, penggunaan teknologi dan alat bukti, kerahasiaan, memahami jaringan kejahatan, serta evaluasi dan analisis. Namun, pembelian terselubung juga memiliki kendala. Kendala yang dialami penyidik selama melakukan pembelian terselubung antara lain adalah jumlah penyidik yang kurang, masyarakat yang tertutup, lokasi, keamanan penyidik dan rasa percaya antara pelaku dan penyidik.
RIAN PUTRA PRATAMA
2023 · Book · Open Access
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan miras tanpa Izin (Ilegal) Di Kota Tarakan ABSTRAK Rian Putra Pratama NPM 16.405010.16 dengan judul penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan miras tanpa izin di Kota Tarakan, dengan dosen pembimbing Dr. Syafruddin, S.H.,M.Hum dan Yudha Febry Fernando, S.H.,M.H. Minuman keras dalam penjelasan pasal 537 KUHP, minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang dapat memabukkan. Jadi minuman keras adalah bahan yang mengandung alkohol, memabukkan, berbahaya bagi akal dan fisik manusia. Di Kota Tarakan pesta miras dan peredaran minuman keras tanpa izin ini masih sering terjadi. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Apakah peran Kepolisian Polres Kota Tarakan dalam penanggulangan tindak pidana minuman keras tanpa izin dan kendala kepolisian dalam penanggulangan tindak pengendaran minuman keras tanpa izin di Kota Tarakan dan upaya Pemerintah Kota Polres Tarakan dalam mengatasi kendala tersebut. Pemerintah kota Tarakan dalam upaya meregulasi terkait aturan melingkupi tentang minuman keras yang saat ini masih terjadi kekosongan hukum terkait penegakan yang dilakukan oleh pamongpraja kini masih kesulitan dalam penerapan upaya penanggulangan minuman keras karena ada nya tumpang tindih aturan peraturan daerah dan peraturan kementerian perdagangan terkait izin usaha. Pihak kepolisian Resor Kota Tarakan dalam memberantas penjualan minuman keras hendaknya meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam berbagai pihak dalam memberantas penjualan minuman keras ilegal
RISKI FAUZIAH
2023 · Book · Open Access
Penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan terkait sanksi pidana terhadap tenaga kesehatan yang menyebarkan privasi pasien di media sosial. Pertama, peraturan hukum pidana bagi tenaga kesehatan yang menyebarkan privasi pasien melalui media sosial. Kedua pertanggungjawaban hukum pidana terhadap tenaga kesehatan yang menyebarkan privasi pasien melalui media sosial. Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa berbagai peraturan hukum telah diberikan oleh pemerintah untuk melindungi privasi pasien yang antara lain diatur dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan undang-undang yang berlaku, jika penyebarannya melalui media sosial maka dapat dikenai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi hingga PERMENKES Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran dan PERMENKES Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Pertanggungjawaban hukum pidana terhadap tenaga kesehatan yang menyebarkan privasi pasien melalui media sosial dapat dikenai ancaman pidana penjara dan/atau denda. Perlu adanya edukasi mengenai peraturan mengenai menjaga privasi pasien kepada tenaga kesehatan agar mencegah terjadinya pelanggaran penyebaran informasi pasien. Bahwa hak privasi merupakan hak mutlak setiap orang.
