Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan terkait perdagangan pakaian bekas impor ilegal di kota tarakan. Pertama, implementasi penegakan hukum pidana atas perdagangan pakaian bekas impor ilegal di kota Tarakan. Kedua, faktor penghambat dalam implementasi penegakan hukum pidana atas perdagangan pakaian bekas impor di Kota Tarakan. Skripsi ini merupakan penelitian empiris terhadap data sekunder dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara terhadap responden. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang bersifat studi dokumentasi berupa dokumen pribadi, hasil-hasil penelitian, peraturan perundangan-undangan. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: Implementasi penegakan hukum pidana atas perdagangan pakaian bekas impor Ilegal di Kota Tarakan diatur dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Adapun pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan perdagangan ialah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM dan Kepolisian selaku pihak penyidik terhay transaksi perdagangan pakaian bekas impor. Faktor penghambat dalam implementasi penegakan hukum atas perdagangan pakaian bekas impor disebabkan beberapa faktor, diantaranya karena tidak ada komunikasi dan koordinasi sesama pihak penegak hukum serta kurang tegasnya pengawasan di jalur transportasi laut yang menjadi pintu masuk perdagangan ilegal, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai aturan hukum yang ada, serta sanksi-sanksi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya terlaksana.