2026 · Book ·
Tindak pidana penganiayaan menggunakan Hydrochloric Acid (HCI) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan dampak serius bagi korban, baik berupa luka fisik permanen, cacat tubuh, tetapi juga dapat memengauruhi kondisi psikologis, kerugian sosial dan ekonomi. Penyalahgunaan HCI sebagai sarana tindak pidana menunjukkan bahwa bahan kimia yang pada dasarnya digunakan untuk kepentingan industri, laboratorium, dan kegiatan usaha tertentu dapat disalah gunakan sebagai sarana untuk melakukana tindak pidana apabila diperoleh dan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kriminologis yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan menggunakan HCI, serta mengkaji upaya pemerintah dalam mencegah tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan menggunakan HCI dipengaruhi oleh faktor psikologis pelaku, seperti dendam, sakit hati, kecemburuan, dan penolakan hubungan asmara. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap distribusi bahan berbahaya juga memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan HCI. Upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan ini dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Upaya preventif meliputi penguatan pengawasan distribusi HCI, peningkatan koordinasi antarinstansi, edukasi Masyarakat. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum secara tegas, penindakan terhadap peredaran ilegal HCI, dan pemberian sanksi yang menimbulkan efek jera. Dengan demikian, penanggulangan tindak pidana penganiayaan menggunakan HCI harus dilakukan secara terpadu melalui agar terwujud secara optimal.
2026 · Thesis ·
Tindak pidana penganiayaan menggunakan Hydrochloric Acid (HCI) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan dampak serius bagi korban, baik berupa luka fisik permanen, cacat tubuh, tetapi juga dapat memengauruhi kondisi psikologis, kerugian sosial dan ekonomi. Penyalahgunaan HCI sebagai sarana tindak pidana menunjukkan bahwa bahan kimia yang pada dasarnya digunakan untuk kepentingan industri, laboratorium, dan kegiatan usaha tertentu dapat disalah gunakan sebagai sarana untuk melakukana tindak pidana apabila diperoleh dan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kriminologis yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan menggunakan HCI, serta mengkaji upaya pemerintah dalam mencegah tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan menggunakan HCI dipengaruhi oleh faktor psikologis pelaku, seperti dendam, sakit hati, kecemburuan, dan penolakan hubungan asmara. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap distribusi bahan berbahaya juga memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan HCI. Upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan ini dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Upaya preventif meliputi penguatan pengawasan distribusi HCI, peningkatan koordinasi antarinstansi, edukasi Masyarakat. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum secara tegas, penindakan terhadap peredaran ilegal HCI, dan pemberian sanksi yang menimbulkan efek jera. Dengan demikian, penanggulangan tindak pidana penganiayaan menggunakan HCI harus dilakukan secara terpadu melalui agar terwujud secara optimal.
2023 · Book · Koleksi Perpustakaan
Pembebasan bersyarat adalah suatu bentuk pembebasan narapidana dari lembaga pemasyarakatan sebelum masa hukuman yang dijatuhkan berakhir, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait pembebasan bersyarat yang diberikan kepada narapidana narkotika beserta hambatan dalam pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana narkotika di Lapas Kelas II A Tarakan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris, penelitian dilakukan di Lapas Kelas II A Tarakan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari hasil wawancara, perundang-undangan, buku, jurnal, skripsi dan tesis, serta data dari Lapas Kelas II A Tarakan. Narapidana narkotika di Lapas Kelas II A Tarakan memiliki hak untuk memperoleh pembebasan bersyarat jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Namun, terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika di Lapas Kelas II A Tarakan, seperti kurangnya pengawasan dan monitoring, keterbatasan sarana dan prasarana, desakan ekonomi, dan tingkat keberhasilan program rehabilitasi dan pembebasan bersyarat yang masih rendah. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, perlu dilakukan pengawasan dan monitoring yang lebih baik, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan keberhasilan program rehabilitasi dan pembebasan bersyarat. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi mengenai aturan perundang-undangan terhadap masyarakat atau narapidana, terutama mengenai syarat-syarat pembebasan bersyarat. Narapidana narkotika juga perlu diberikan pengarahan atau penyuluhan secara teratur agar dapat memahami dan memenuhi syarat-syarat tersebut.
2023 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pembebasan bersyarat adalah suatu bentuk pembebasan narapidana dari lembaga pemasyarakatan sebelum masa hukuman yang dijatuhkan berakhir, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait pembebasan bersyarat yang diberikan kepada narapidana narkotika beserta hambatan dalam pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana narkotika di Lapas Kelas II A Tarakan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris, penelitian dilakukan di Lapas Kelas II A Tarakan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari hasil wawancara, perundang-undangan, buku, jurnal, skripsi dan tesis, serta data dari Lapas Kelas II A Tarakan. Narapidana narkotika di Lapas Kelas II A Tarakan memiliki hak untuk memperoleh pembebasan bersyarat jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Namun, terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika di Lapas Kelas II A Tarakan, seperti kurangnya pengawasan dan monitoring, keterbatasan sarana dan prasarana, desakan ekonomi, dan tingkat keberhasilan program rehabilitasi dan pembebasan bersyarat yang masih rendah. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, perlu dilakukan pengawasan dan monitoring yang lebih baik, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan keberhasilan program rehabilitasi dan pembebasan bersyarat. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi mengenai aturan perundang-undangan terhadap masyarakat atau narapidana, terutama mengenai syarat-syarat pembebasan bersyarat. Narapidana narkotika juga perlu diberikan pengarahan atau penyuluhan secara teratur agar dapat memahami dan memenuhi syarat-syarat tersebut.
2022 · Book · Koleksi Perpustakaan
.
2022 · Thesis ·
Kota Tarakan memiliki pelabuhan utama yang melayani seluruh kabupaten yang berada di Kalimantan Utara. Salah satu kabupaten yang melayani rute pergerakkan pelabuhan pengumpan Tarakan yaitu Kabupaten Tana Tidung. Hal ini didukung oleh tersedianya jaringan sungai sesayap. Tingginya kebutuhan jasa angkutan penyeberangan perlunya diimbangi dengan fasilitas pelayanan speedboat yang memadai, agar terciptanya kenyamanan bagi pengguna jasa. Untuk mengetahui tingkat kepuasan para pengguna jasa dan atribut-atribut yang menjadi prioritas dalam meningkatkan kinerja pelayanan speedboat dilakukan pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner dan wawancara. Hasil dari pengumpulan data tersebut dianalisis dengan metode Importance Performance Analisis (IPA) dan Customer Satisfaction Index (CSI). Kemudian untuk menindaklanjuti hasil analisis IPA dan CSI digunakan metode Quality Function Deployment (QFD), teknik yang dipakai untuk mengetahui prioritas penanganan kinerja berdasarkan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa. Berdasarkan hasil analisis IPA diperoleh tiga atribut yang menjadi prioritas utama untuk memerlukan penanganan/perbaikan kinerjanya, yaitu ketersediaan alat pemadam kebakaran, ketersediaan informasi gangguan perjalanan speedboat, dan ketersediaan fasilitas naik turun untuk penumpang berkebutuhan khusus, anak-anak, dan ibu hamil. Hasil analisis CSI diperoleh indeks kepuasan pengguna jasa yaitu 63,379 yang menunjukkan bahwa kinerja pelayanan yang dirasakan oleh pengguna jasa masuk dalam kriteria “Cukup Puas”. Sedangkan hasil analisis QFD diperoleh urutan prioritas perbaikan/penanganan kinerja speedboat yaitu: penurunan dilakukan dengan digendong atau ditandu dan akses masuk diprioritaskan menjadi prioritas pertama, prioritas kedua dan ketiga adalah tersedia alat komunikasi yang siap dipakai nahkoda dan ABK didalam speedboat dan pemberitahuan dalam bentuk notifikasi ke calon penumpang terkait perubahan jadwal keberangkatan, dan prioritas terakhir adalah penempatan APAR dilakukan pada 3 titik, yaitu: dekat pengemudi atau Nahkoda, ruang penumpang, dan area mesin speedboat.
