ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
Pemilu merupakan bagian dari penerapan sistem politik yang demokrasi disuatu negara. Dengan adanya pemilu memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam menentukan pilihan siapa yang pantas dan layak mempimpin suatu pemerintahan. Keberhasilan pemilu ditentukan oleh besarnya partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kota Tarakan dan Apa Upaya Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Dalam Mengatasi Hambatan Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Dimasyarakat. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris dengan analisis data kualitatif. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum serta upaya untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di kota tarakan sudah baik walaupun masih banyak hambatan yaitu rendahnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik dan kandidat, Budaya politik yang kurang kondusif, sikap apatis, banyak masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih berada diluar daerah serta persoalan yang timbul dimasyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu di kota tarakan pada tanggal 14 februari 2024 sangat meningkat. Hal ini didukung oleh jumlah pengguna hak pilih mencapai 82% pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini tergantung pada seluruh jajaran Penegak Hukum, dalam hal ini BNN serta Penegak Hukum disisi lain, hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna untuk menegakkan kewibawaan hukum dan terhadap UU No. 35 Tahun 2009, maka peran BNN Bersama masyarakat sangat penting dalam membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang kian semakin marak. BNNK Tarakan mempunyai Tugas&Fungsi serta wewenang BNN RI dalam wilayah Kota Tarakan dan juga berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang meliputi Tugas&wewenang BNN yang dapat dilihat pada Pasal 70 sampai dengan Pasal 72. Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan pertama terkait Tugas&Fungsi BNNK Tarakan selama ini dalam menjalankan tugas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika, kedua hambatan BNNK Tarakan, dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dimana penelitian ini mencari kebenaran sesungguhnya dan bukan hanya kebenaran yang formal semata. Lokasi tempat melaksanakan penelitian di BNNK Tarakan. Data yang digunakan yaitu data primer diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara, Data sekunder diperoleh dari buku, skripsi&jurnal. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi lapagan dan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Tugas&Fungsi BNNK Tarakan dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika yakni melakukan sebuah Penyidikan dan Penyelidikan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Faktor penghambat BNNK Tarakan dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika dilihat dari Faktor Internalnya terbatasnya SDM yang dimiliki BNNK Tarakan, terbatasnya personil BNNK Tarakan, Terbatasnya anggaran dana&sarana prasarana di seksi pemberantasan belum cukup untuk melakukan proses penyidikan dan penyelidikan, penyamaran atau penangkapan, Faktor Eksternalnya dilihat dari sebagian masyarakat yang sudah mengetahui duluan info operasi gabungan, Kondisi geografis Kota Tarakan yang sulit di deteksi, Masih banyaknya ketakutan dari sebagian masyarakat untuk melaporkan kepada pihak Kepolisian maupun BNN Kota Tarakan terkait adanya aktivitas peredaran Narkotika.
