Lewati ke konten utama
Beranda / Hasil pencarian

Hasil pencarian

Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.

2 hasil
Subjek: PPPK
DaftarKartu
ThesisOpen AccessMetadata saja

PERAN MOTIVASI KERJA SEBAGAI MEDIASI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PPPK: STUDI EMPIRIS TERHADAP PENGARUH DIGITALISASI, KOMPETENSI, DAN BEBAN KERJA DI KABUPATEN BULUNGAN

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris peran motivasi kerja sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara digitalisasi, kompetensi, dan beban kerja terhadap kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Bulungan. Dalam era transformasi digital dan reformasi birokrasi, peningkatan kinerja aparatur pemerintah menjadi tuntutan penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Faktor digitalisasi, kompetensi pegawai, serta beban kerja diduga memiliki pengaruh terhadap motivasi kerja yang pada akhirnya berdampak pada kinerja pegawai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian verifikatif. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada PPPK di Kabupaten Bulungan sebagai responden penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah Partial Least Square–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk menguji hubungan langsung maupun tidak langsung antar variabel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi, kompetensi, dan beban kerja memiliki pengaruh terhadap motivasi kerja. Selain itu, motivasi kerja terbukti berperan dalam meningkatkan kinerja PPPK. Motivasi kerja juga berfungsi sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara digitalisasi, kompetensi, dan beban kerja terhadap kinerja pegawai. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja PPPK tidak hanya dipengaruhi oleh faktor organisasi secara langsung, tetapi juga melalui peningkatan motivasi kerja pegawai. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia sektor publik serta menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan peningkatan kinerja aparatur melalui penguatan digitalisasi, pengembangan kompetensi, dan pengelolaan beban kerja yang efektif.

0 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessMetadata saja

ANALISIS HUKUM KEBIJAKAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DALAM PERSPEKTIF REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Penelitian ini membahas analisis hukum terhadap kebijakan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. Kebijakan pengadaan PPPK merupakan bagian dari reformasi manajemen ASN yang bertujuan mewujudkan tata kelola kepegawaian yang profesional, transparan, dan akuntabel. Namun, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi tantangan, terutama terkait kepastian hukum, perencanaan kebutuhan pegawai, mekanisme seleksi, serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban PPPK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang diperkuat data empiris melalui wawancara dan studi dokumen. Analisis dilakukan terhadap kesesuaian proses pengadaan PPPK dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta indikator reformasi birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Kabupaten Malinau telah mengacu pada regulasi nasional dalam pelaksanaan pengadaan PPPK, masih terdapat kendala dalam analisis kebutuhan jabatan, konsistensi pelaksanaan seleksi, dan penempatan pegawai sesuai kompetensi. Kondisi ini memengaruhi efektivitas kebijakan pengadaan PPPK dalam mendukung tujuan reformasi birokrasi di daerah.Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi perencanaan kebutuhan SDM, serta evaluasi berkala untuk memastikan pengadaan PPPK berjalan sesuai prinsip good governance dan mendukung visi pembangunan Kabupaten Malinau.

0 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail