Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi (Studi Kasus No.179/Pid.Sus/2023/PN.Tar.)
Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan yang berkaitan dengan penerapan hukum terhadap tindak pidana pengedaran sediaan farmasi (studi kasus no. 179/pid.sus/2023/pn tar) dengan melakukan analisa bagaimana perbandingan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terhadap tindak mengedarkan Sedian Farmasi dan bagaimana ratio decidendi Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pengedaran Sediaan Farmasi. Skripsi ini merupakan penelitian yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data Primer dan data Sekunder. Penulis menyimpulkan bahwa perubahan signifikan dalam undang-undang kesehatan dari nomor 36 tahun 2009 ke nomor 17 tahun 2009 menunjukkan dampak fundamental pada regulasi sediaan farmasi. Antara lain perbandingan pada bunyi pasal,unsur pidana, berat hukuman penjara,dan berat hukuman denda. Kedua berdasarkan fakta hukum hakim menyatakan bahwa terdakwa merupakan pelaku turut serta karena perannnya memenuhi unsur pasal turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha. Kemudian keadaan yang memberatkan, hakim menyatakan bahwa keadaan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas sediaan farmasi illegal/ tanpa disertai standarisasi sediaan farmasi