Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Kasus No.179/Pid.Sus/2023/PN.Tar.
Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Kasus No. 179/Pid.Sus/2023/PN Tar) dengan melakukan Analisa bagaimana Perbandingan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Tindak Mengedarkan Sedian Farmasi Ilegal dan bagaimana Ratio Decidendi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin Edar. Skripsi ini merupakan penelitian yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Penulis menyimpulkan bahwa Perubahan signifikan dalam Undang-Undang Kesehatan dari Nomor 36 Tahun 2009 ke Nomor 17 Tahun 2009 menunjukkan dampak fundamental pada regulasi sediaan farmasi. Penghapusan frasa "dengan sengaja" dari salah satu pasal memperluas cakupan hukuman, membuka pintu terhadap konsekuensi hukum lebih luas. Hal ini memperkuat kemungkinan penuntutan pidana terhadap tindakan tidak disengaja atau kelalaian dalam produksi atau peredaran sediaan farmasi, dan Berdasarkan fakta hukum diatas Hakim menyatakan bahwa Terdakwa merupakan pelaku turut serta karena perannnya memenuhi unsur pasal turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha. Kemudian Keadaan yang memberatkan, hakim menyatakan bahwa keadaan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas sediaan farmasi illegal/ tanpa disertai standarisasi sediaan farmasi