Penerapan Pasal 55 KUHP Dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Sel
Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pemidanaan dalam perkara tindak pidana penganiayaan serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan unsur keturutsertaan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Sel. Metode penelitian yang diterapkan berupa penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data yang digunakan mencakup sumber hukum primer, sekunder, serta bahan non-hukum, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Pasal 355 ayat (1) jo Pasal 55 KUHP terhadap Anak AGH tidak tepat karena menempatkan yang bersangkutan seolah pelaku utama “medepleger” padahal tidak terdapat bukti adanya kerjasama sadar maupun tindakan pelaksanaan tindak pidana. Peran AGH Lebih sesuai diklasifikasikan sebagai pembantu “medeplichtige” Berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHP, yang menempatkannya hanya sebagai pihak yang mendukung, bukan pelaku utama. Perbedaan penerapan pasal ini berdampak pada ancaman pidana dan stigma sosial dengan. Selain itu, penggunaan KUHP semata dalam kasus anak tidak sejalan dengan prinsip lex specialis derogat legi generali, karena mengabaikan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Putusan yang menjatuhkan pidana penjara pada AG bertentangan dengan prinsip Keputusan terbaik bagi anak dan asas ultimum remedium, mengingat perampasan kemerdekaan terhadap anak seharusnya menjadi upaya terakhir, Oleh karena itu hakim seharusnya lebih mengedepankan pendekatan perlindungan anak dalam menjatuhkan putusan, dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas peradilan agar pertimbangan hukum tidak terpengaruh oleh dinamika opini publik terhadap suatu perkara.