ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi perlindungan hak maternitas pekerja perempuan dalam hubungan kerja, khususnya di industri perhotelan Kota Tarakan. Meskipun hukum ketenagakerjaan Indonesia telah mengatur hak maternitas secara komprehensif, praktik di lapangan menunjukkan adanya pelanggaran seperti tidak terpenuhinya cuti melahirkan, fasilitas laktasi, serta perlindungan terhadap diskriminasi dan pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengaturan hukum ketenagakerjaan terkait hak maternitas serta mengkaji upaya perlindungan dan pemenuhannya dalam praktik di industri perhotelan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) secara normatif, perlindungan hak maternitas telah diatur dalam berbagai regulasi nasional dan didukung oleh standar internasional seperti ILO, CEDAW, dan ICESCR; (2) dalam praktiknya di industri perhotelan Kota Tarakan, pemenuhan hak maternitas belum optimal akibat faktor struktural seperti sistem kerja shift, tekanan operasional, dan minimnya fasilitas pendukung; serta (3) penegakan hukum melalui sanksi administratif, perdata, dan pidana belum berjalan efektif karena lemahnya pengawasan dan rendahnya pelaporan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya penguatan harmonisasi regulasi, peningkatan pengawasan ketenagakerjaan, serta komitmen pengusaha dalam menerapkan kebijakan kerja ramah perempuan guna mewujudkan perlindungan maternitas yang efektif dan berkeadilan
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini dilatar belakangi kasus pelaku UMK di Kota Tarakan yang terhambat memperoleh NIB karena DPMPTSP mewajibkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai syarat administrasi dalam OSS. Kebijakan ini memang sejalan dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Perwali Tarakan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah, tetapi berpotensi menghambat UMK dan bertentangan dengan tujuan OSS yang dirancang untuk mempermudah izin usaha dan mendorong investasi, mengingat dalam sistem OSS sendiri syarat BPJS hanya bersifat opsional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi BPJS Ketenagakerjaan sebagai syarat wajib dalam memperoleh NIB dan mekanisme penerbitan NIB bagi UMK di Kota Tarakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa dalam praktik perizinan di Kota Tarakan, tidak terdapat ketentuan tegas yang mewajibkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai syarat administrasi penerbitan NIB. Aplikasi OSS pun tidak mensyaratkan hal tersebut, sehingga prioritas utama bagi pelaku usaha adalah memperoleh NIB terlebih dahulu, lalu kemudian mendaftarkan kepesertaan jaminan sosial. BPJS Ketenagakerjaan tetap penting dalam konteks perlindungan hukum ketenagakerjaan, namun jika dikaitkan dengan tujuan OSS untuk menyederhanakan perizinan dan mendorong investasi, kewajiban BPJS di awal justru berpotensi menghambat penerbitan izin usaha. Kedua bagi UMK yang ingin mendaftaran perizinan berusaha melalui sistem OSS bisa dilakukan secara mandiri (melalui laman https://oss.go.id/ ataupun aplikasi Mobile OSS Indonesia). Dalam hal UMK mengalami kesulitan dalam mendaftarkan izin usahanya secara mandiri, pendaftaran tersebut dapat difasilitasi melalui layanan berbantuan DPMPTSP Kota Tarakan. Penulis menyarankan agar standar pelayanan DPMPTSP yang mensyaratkan BPJS Ketenagakerjaan dihapuskan dan pemerintah Kota Tarakan perlu membuat perda khusus yang terkait perizinan berusaha berbasis resiko.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh infrastruktur jalan, ketenagakerjaan, pengeluaran pemerintah, kemiskinan, dan pengeluaran non makanan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Tarakan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan model persamaan Y = 8,204 + 0,00004299 X1 + 0,001 X2 + 0, 000000000006302 X3 – 0,890 X4 + 0, 0000004609 X5 + e. Secara parsial variabel infrastruktur jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan melihat thitung X1 (1,494) ttabel (2,131), variabel ketenagakerjaan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan melihat thitung X2 (4,889) > ttabel (2,131), variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan melihat thitung X3 (1,906) ttabel (2,131), variabel kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan melihat thitung X4 (-2,161) ttabel (2,131), dan variabel pengeluaran non makanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan melihat thitung X5 (0,969) ttabel (2,131). Secara simultan variabel infrastruktur jalan, ketenagakerjaan, pengeluaran pemerintah, kemiskinan, dan pengeluaran non makanan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan melihat Fhitung (34,542) > Ftabel (6,26). Kemudian diperoleh nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,977 atau sebesar 97,7%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel infrastruktur jalan, ketenagakerjaan, pengeluaran pemerintah, kemiskinan, dan pengeluaran non makanan mampu menjelaskan naik turunnya variabel kesejahteraan masyarakat sebesar 97,7% sedangkan sisanya 2,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model regresi.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2020•
ABSTRAK Membahas Peranan Serikat Pekerja Memperjuangkan Hak-Hak Pekerja (Studi Kasus Pembelaan Hak-Hak Pekerja Oleh Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di Tarakan). Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peranan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Perkayuan Dan Perhutanan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Kota Tarakan dalam memperjuangkan hak-hak pekerja/buruh serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Serikat Pekerja Serikat Pekerja Perkayuan Dan Perhutanan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Kota Tarakan dalam memperjuangkan hak-hak pekerja/buruh. Serikat pekerja memiliki kewajiban untuk memperjuangkan hak-hak dari pada anggota serikatnya yakni memperjuangkan membela serta melindungi hak -hak dari pekerja dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan daripada pekerja/buruh. Kendala yang dihadapi oleh serikat pekerja dalam memperjuangkan hak-hak dari pada pekeja/buruh yakni Perusahaan belum membuka diri untuk adanya serikat pekerja, Belum adanya pengadilan hubungan industrial di kota Tarakan, Minimnya pengawasan secara langsung dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tarakan terhadap perusahaan
