ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA CACAT PRODUK
Pembangunan nasional mendorong kemajuan di berbagai bidang ilmu salah satunya di bidang usaha yang memicu persaingan usaha tidak sehat antara para pelaku usaha. Akibatnya terjadi penurunan kualitas pada barang yang di produksi sehingga pada barang tersubut sering terdapat cacat produk baik cacat terlihat maupun cacat tersembunyi. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mempelajari dua hal yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pada cacat produk dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen untuk meminta pertanggungjawaban pelaku usaha. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu adalah penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Perlindungan hukum sangat dibutukan untuk melindungi hak-hak konsumen. Menjawab permasalahan konsumen, di sahkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun I999 Tentang Perlindungan Konsumen yang biasa disebut UUPK. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen berupa dalam bentuk hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi. Konsumen dalam meminta pertanggungjawaban Pelaku usaha dapat menggunakan upaya hukum. Penyelesaian sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau BPSK maupun melalui pengadilan. Kasus yang penulis jadikan acuan yaitu Putusan Arbitrase BPSK Provinsi DKI Jakarta Nomor: 002/A/BPSK-DKI/IX/2012 mengenai cacat tersembunyi. National development encourages progress in various fields of science, one of them is in the field of business which triggers unfair business competition between business actors. As a result, there is a decrease in the quality of goods produced so the good often have product defects both visible defects and hidden defects. The objective of this research was to study two things, to identify the form of legal protection on product defects and to find out the legal effort that can be taken by consumers to hold business actors accountable. The research method used is normative legal research with a statue approach, conceptual approach, and case approach. Legal protection is needed to protect consumer rights. To solve consumer problems, Law Number 8 of I999 concerning Consumer Protection has been passed, which is commonly referred to as UUPK. The form of legal protection for consumers is in the form of civil, criminal, and administrative law. Consumers in holding business actors accountable can use legal remedies. Settlement of consumer disputes can be resolved through out-of-court dispute resolution, both the BPSK consumer dispute resolution body and the court. The case used as a reference in this research was the Arbitration Decision of BPSK DKI Jakarta Province Number: 002/A/BPSK-DKI/IX/2012 regarding hidden defects.