Abstrak
ABSTRAK Saiful Bachry, NPM. 24674171014, telah melakukan penelitian dengan judul : “Perlindungan Hukum Atas Jaminan Pendidikan Atlet Pelajar Berprestasi Kalimantan Utara (Studi Kasus Atlet Binaan Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Nasional Provinsi Kalimantan Utara). Tujuan penelitian menganalisis implementa pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Jaminan Pendidikan Atlet Pelajar Berprestasi Kalimantan Utara, sert mengkaji peran krusial Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Nasional (SPOBNAS) di Kalimantan Utara dalam mengembangkan bakat atlet muda, menekankan pentingnya fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk pelatihan yang optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian bahwa Penerapan kerangka hukum telah ada untuk menguraikan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan olahraga, tantangan signifikan tetap ada dalam menyeimbangkan hak pendidikan atlet pelajar dengan komitmen pelatihan mereka yang ketat. Perlindungan kesejahteraan atlet, meskipun terimplementasi dengan baik, belum maksimal karena adanya disparitas perlakuan dan masukan dari para atlet. Lebih krusial lagi, perlindungan hukum jaminan pendidikan bagi atlet pelajar berprestasi terbukti belum optimal. Atlet seringkali menghadapi kendala konflik jadwal latihan dengan kewajiban sekolah, yang berakibat pada putus sekolah atau penurunan prestasi akademik. Polemik antara hak negara untuk mengembangkan SDM olahraga dan hak anak atas pendidikan belum teratasi melalui regulasinya, sehingga prinsip Rechtsstaat dalam keolahragaan pelajar belum terwujud sepenuhnya. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya integrasi kurikulum yang fleksibel dan beasiswa pendidikan khusus bagi atlet untuk menjaga keseimbangan antara prestasi olahraga dan pendidikan. Saran yang diajukan meliputi agar Pemerintah Daerah lebih memaksimalkan implementasi regulasi yang berlaku demi perlindungan kesejahteraan atlet serta anggaran untuk cabang-cabang olahraga yang membutuhkan perhatian lebih. Selain itu, ditekankan pula perlunya perubahan terhadap Undang-Undang Keolahragaan Nasional (UU No. 35 Tahun 2005) untuk merumuskan pendanaan hari tua, serta pembentukan Undang-Undang Kesejahteraan Atlet yang mendesak guna menetapkan payung hukum yang menjamin komitmen dan simpati mendalam pemerintah terhadap kinerja dan masa depan atlet.