Abstrak
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan didefinisikan sebagai segala tindakan yang menyebabkan anak mengalami penderitaan atau kesengsaraan, baik secara fisik, psikologis, seksual, maupun akibat penelantaran. Penelitian ini bertujuam untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar dan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar (Studi Putusan Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2023/PN.Tar). Tipe penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan analisis kualitatif, dan teknik pengumpulan sumber bahan hukumnya bersumber dari studi kepustakaan. Hasilnya adalah Upaya pencegahan agar kekerasan di antara pelajar tidak terjadi menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat, termasuk aparat penegak hukum. Selanjutnya untuk menyelsaikan status kekerasan oleh anak atau pelajar itu harus menjunjung asas resoratif justice yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Adapun asas utimum remedium, yaitu prinsip bahwa pidana penjara menjadi pilihan terakhir dalam penegakan hukum. Saran dari penulis dalam penelitian ini adalah aparat kepolisisan reseor Tarakan dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan pelajar secara berkala. Selain itu, keluarga terkhusus orang tua berperan penting dalam mengawasi dan membimbing anak-anak mereka agar terhindar dari keterlibatan tindakan kekerasan