Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

implementasi hukum terhadap proses dan penanganan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan umum di kota tarakan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Kota Tarakan serta kendala yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan dalam proses penanganan pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menghubungkan data empiris dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan penelitian dan metode yang digunakan dijelaskan dalam Bab III skripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas ASN di Kota Tarakan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu intervensi atasan terhadap bawahan, kepentingan karier dan jabatan, hubungan kekerabatan atau kesamaan suku dengan peserta pemilu, serta penggunaan media sosial yang dimanfaatkan untuk menunjukkan dukungan politik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas ASN tidak hanya dipengaruhi oleh lemahnya kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga oleh budaya birokrasi dan kepentingan politik yang berkembang di lingkungan pemerintahan. Selain itu, Bawaslu Kota Tarakan menghadapi berbagai kendala dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN, antara lain keterbatasan kewenangan yang hanya sebatas memberikan rekomendasi, rendahnya kesadaran hukum sebagian ASN, keterbatasan pengawasan terhadap aktivitas ASN di media sosial, serta budaya birokrasi yang masih dipengaruhi loyalitas kepada atasan dan kepentingan politik tertentu. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN memerlukan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kesadaran hukum ASN, serta penegakan sanksi yang lebih tegas dan konsisten.

MODIFIKASI JUMLAH CINCIN PADA METODE LONG LINE BUDIDAYA Kappaphycus alvarezii DI TANJUNG BATU TARAKAN, KALIMANTAN UTARA

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh modifikasi jumlah cincin pada konstruksi long line terhadap laju pertumbuhan spesifik (SGR), pertumbuhan bobot mutlak, dan kandungan karagenan rumput laut Kappaphycus alvarezii yang dibudidayakan di perairan Tanjung Batu, Tarakan, Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan tiga perlakuan jumlah cincin, yaitu P1 (1 cincin), P2 (3 cincin), dan P3 (5 cincin), masing-masing diulang sebanyak tiga kali. Bobot bibit awal disesuaikan dengan jumlah cincin, yaitu P1 = 15 g, P2 = 45 g, dan P3 = 75 g, dengan masa pemeliharaan selama 45 hari. Pengamatan pertumbuhan dilakukan setiap tujuh hari sekali, sedangkan analisis karagenan dilakukan pada akhir masa pemeliharaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah cincin berpengaruh nyata (P 0,05) terhadap bobot mutlak, SGR, dan kadar karagenan. Uji lanjut Duncan menunjukkan bahwa P1 berbeda nyata dengan P2 dan P3 pada parameter bobot mutlak, serta ketiga perlakuan berbeda nyata satu sama lain pada parameter SGR. Nilai SGR tertinggi diperoleh pada perlakuan P1 sebesar 6,2%/hari, sedangkan bobot mutlak tertinggi diperoleh pada perlakuan P3 sebesar 133 g. Kadar karagenan tertinggi terdapat pada perlakuan P2 sebesar 2,67%, diikuti oleh P3 (2,53%) dan P1 (2,27%). Penggunaan tiga cincin direkomendasikan untuk memperoleh kualitas karagenan terbaik, sedangkan penggunaan lima cincin lebih sesuai untuk meningkatkan produksi biomassa. Kata kunci: Cincin; Karagenan; Kappaphycus alvarezii; Long Line;Pertumbuhan  Abstract This study aimed to evaluate the effect of modifying the number of rings in a long-line cultivation system on the specific growth rate (SGR), absolute weight gain, and carrageenan content of Kappaphycus alvarezii cultivated in the waters of Tanjung Batu, Tarakan, North Kalimantan. The experiment employed a Randomized Block Design (RBD) with three treatments: P1 (1 ring), P2 (3 rings), and P3 (5 rings), each replicated three times. Initial seed weights were adjusted according to the number of rings (P1 = 15 g, P2 = 45 g, and P3 = 75 g), and the cultivation period lasted 45 days. Growth parameters were observed every seven days, while carrageenan content was analyzed at the end of the cultivation period. The results showed that the number of rings had a significant effect (P 0.05) on absolute weight gain, SGR, and carrageenan content. Duncan’s multiple range test revealed that P1 differed significantly from P2 and P3 in absolute weight gain, while all three treatments differed significantly from one another in SGR. The highest SGR was recorded in P1 at 6.2% day⁻¹, whereas the greatest absolute weight gain was obtained in P3 at 133 g. The highest carrageenan content was found in P2 (2.67%), followed by P3 (2.53%) and P1 (2.27%). The use of three rings is recommended for achieving the best carrageenan quality, while five rings are more suitable for maximizing biomass production. Keywords: Carrageenan; Growth; Kappaphycus alvarezii; Long Line; Ring

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN SMART BOARD PADA MATERI PERKALIAN DI KELAS III-C SDN 005 TARAKAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan dan daya tarik dalam penggunaan media pembelajaran Smart Board dalam pembelajaran matematika pada materi perkalian di Sekolah Dasar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan (Research and Development), dengan model pengembangan yang diterapkan adalah ADDIE, yang mencakup lima tahap: Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluate. Alat pengumpulan data terdiri dari lembar validasi dan kuesioner respons dari peserta didik. Objek penelitian dalam uji coba ini adalah peserta didik kelas III-C SDN 005 Tarakan. Penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu uji coba terbatas dan uji coba di lapangan. Uji coba terbatas melibatkan 6 orang, sedangkan pada uji coba lapangan melibatkan 18 orang. Hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa media pembelajaran Smart Board sangat layak digunakan dalam pembelajaran perkalian. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, di mana dari ahli media mendapatkan skor 90%, ahli materi memperoleh skor 88%, dan ahli praktisi memperoleh skor 88%. Berdasarkan hasil dari uji coba terbatas memperoleh skor 94% sedangkan pada uji lapangan memperoleh skor 90% yang di mana sudah tergolong dalam kategori sangat menarik. Berdasarkan dari semua hasil penelitian yang telah dilakukan, maka bisa disimpulkan bahwa media pembelajaran Smart Board pada pembelajaran materi perkalian sangat layak serta sangat menarik dalam aktivitas pembelajaran di kelas

Pengembangan Media Kartu Kata Bergambar untuk Membaca Permulaan Kelas 1 SD Negeri 021 Tarakan

PENGEMBANGAN MEDIA KARTU KATA BERGAMBAR UNTUK MEMBACA PERMULAAN SISWA KELAS I SDN 021 TARAKAN ABSTRAK Penelitian ini merupakan penelitian Research and Development (R&D) dimana penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan sebuah produk. Penelitian ini menggunakan prosedur penelitian ADDIE yang terdiri dari lima tahapan, yaitu, Analysis Design Development Implementation Evaluate. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan serta menghasilkan sebuah media pembelajaran yaitu kartu kata bergambar untuk membaca permulaan siwsa kelas I yang layak yang ditinjau dari ahli materi, ahli media dan ahli bahasa. Dengan hasil validasi ahli materi yang diperoleh sebesar 92% dengan kategori sangat layak, hasil validasi ahli media yang diperoleh sebesar 80% dengan kategori layak, serta hasil validasi ahli bahasa yang diperoleh sebesar 85% dengan kategori sangat layak. Berdasarkan hasil uji validasi, menunjukkan bahwa media kartu kata bergambar dinyatakan layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Diharapkan dengan adanya media kartu kata bergambar dapat memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran dan bagi guru diharapkan agar memanfaatkan media pembelajaran kartu kata bergambar dalam kegiatan pembelajaran.

Deskripsi Pelaksanaan Peran Guru Pada Pembelajaran Dikelas IV-C SDN 006 Tarakan Ditinjau Dari Prespektif Siswa

Peran guru merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan proses pembelajaran di sekolah dasar. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator dan motivator yang membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana pelaksanaan peran guru dalam pembelajaran ditinjau dari perspektif siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan peran guru pada pembelajaran di kelas IV-C SDN 006 Tarakan ditinjau dari perspektif siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian terdiri atas tiga siswa kelas IV-C yang dipilih menggunakan teknik random sampling dan satu wali kelas IV-C SDN 006 Tarakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru telah melaksanakan perannya dengan baik dalam proses pembelajaran. Sebagai pengajar, guru menyampaikan materi pembelajaran secara jelas dan mudah dipahami siswa. Sebagai fasilitator, guru membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar, menggunakan media pembelajaran, serta menciptakan suasana kelas yang kondusif. Sebagai motivator, guru memberikan dorongan, semangat, dan penghargaan kepada siswa sehingga meningkatkan motivasi belajar mereka. Dengan demikian, pelaksanaan peran guru memberikan kontribusi positif terhadap keberhasilan proses pembelajaran di kelas IV-C SDN 006 Tarakan. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan jumlah informan yang lebih banyak agar diperoleh data yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan peran guru dalam pembelajaran.

Perlindungan Hukum Pidana Internasional terhadap Korban Genosida di Rwanda

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pidana internasional terhadap korban genosida melalui studi kasus pada International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). Genosida, yang sering disebut sebagai "the crime of crimes", merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat dan menuntut perhatian khusus dari komunitas internasional melalui mekanisme hukum yang efektif untuk melindungi korban serta menuntut pertanggungjawaban para pelaku. Fenomena genosida di Rwanda pada tahun 1994 menjadi titik balik penting bagi hukum pidana internasional, di mana komunitas global menyadari bahwa kedaulatan negara tidak boleh menjadi tameng bagi impunitas terhadap kejahatan kemanusiaan yang sistematis. ICTR, yang didirikan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 955, menjadi salah satu pilar utama dalam penegakan hukum pidana internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif serta pendekatan yuridis-normatif untuk mengkaji berbagai instrumen hukum dan yurisprudensi yang dihasilkan oleh tribunal tersebut. Fokus utama kajian ini adalah mengevaluasi sejauh mana mekanisme hukum yang ada mampu memenuhi hak-hak dasar korban, yang mencakup hak atas keadilan, hak atas kebenaran , serta mekanisme reparasi dan dukungan psikologis bagi para penyintas yang mengalami trauma mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICTR berhasil mencetak sejarah dengan memberikan definisi hukum yang jelas mengenai genosida, termasuk pengakuan terhadap kekerasan seksual sebagai salah satu instrumen genosida dalam putusan kasus Akayesu. Meskipun tribunal ini berhasil memberikan ruang bagi suara korban untuk didengar di panggung internasional, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan yang signifikan dalam implementasi perlindungan korban. Tantangan utama meliputi keterbatasan akses korban terhadap skema reparasi material, kendala geografis dan bahasa, serta minimnya perlindungan saksi jangka panjang setelah persidangan berakhir. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun ICTR telah meletakkan fondasi yang kuat bagi hukum internasional, efektivitas perlindungan korban masih terhambat oleh keterbatasan mandat dan sumber daya. Oleh karena itu, skripsi ini menyarankan perlunya penguatan kerjasama antara negara-negara anggota PBB dan lembaga internasional untuk membangun mekanisme kompensasi yang lebih konkret. Penguatan ini penting guna memastikan bahwa penegakan keadilan di masa depan tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku (retributive justice), tetapi juga pada pemulihan martabat dan kesejahteraan korban secara komprehensif (restorative justice).

Gambaran Penggunaan Kontrasepsi Pil Terhadap Kejadian Hipertensi di Puskesmas Long Layu

Kontrasepsi Pil Kombinasi hormonal merupakan metode yang banyak diminati di Puskesmas Long Layu. Namun, paparan hormone sintetik dalam jangka panjang berisiko menyebabkan efek samping vaskular, terutama peningkatan tekanan darah atau hipertensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penggunaan kontrasepsi Pil Kombinasi terhadap kejadian hipertensi pada akseptor di Puskesmas Long Layu tahun 2025. Penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif observasional ini menggunakan data sekunder dari 262 akseptor KB Pil Kombinasi yang diambil secara total sampling. Data dianalisis secara univariat untuk melihat distribusi frekuensi karakteristik usia, durasi penggunaan, dan status hipertensi. Mayoritas akseptor berada pada kategori usia berisiko (52.3%), pendidikan akseptor KB Pil Kombinasi didominasi oleh Tingkat Sekolah Dasar (59.7%), pekerjaan akseptor KB yang dominan adalah IRT sebesar (55.7%), jumlah paritas terbanyak adalah multipara sebesar (73.3%) dan menggunakan kontrasepsi Pil Kombinasi dalam jangka panjang (>2 tahun) sebesar 89.9%. Prevalensi kejadian hipertensi didominasi oleh Prehipertensi (77.3%). Sebagian besar akseptor KB Pil Kombinasi di Puskesmas Long Layu mengalami peningkatan tekanan darah di atas batas normal. Temuan ini mengindikasikan pentingnya skrining tekanan darah secara rutin dan evaluasi berkala bagi akseptor KB hormonal.

GAMBARAN STATUS PERTUMBUHAN BERDASARKAN INDIKATOR ANTROPOMETRI PADA ANAK USIA 0-60 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LONG ALANGO TAHUN 2026

ABSTRAK Latar Belakang: Status pertumbuhan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai derajat kesehatan anak, khususnya pada usia 0–60 bulan yang termasuk masa emas pertumbuhan dan perkembangan. Penilaian status pertumbuhan anak dapat dilakukan melalui indikator antropometri seperti berat badan menurut usia (BB/U), tinggi badan menurut usia (TB/U), berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dan lingkar kepala. Gangguan pertumbuhan yang tidak terdeteksi sejak dini dapat berdampak terhadap perkembangan fisik, kognitif, dan kualitas hidup anak di masa mendatang. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran status pertumbuhan berdasarkan indikator antropometri pada anak usia 0–60 bulan di wilayah kerja Puskesmas Long Alango tahun 2026. Metode: Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kuantitatif. Sampel penelitian berjumlah 85 anak usia 0–60 bulan yang berada di wilayah kerja Puskesmas Long Alango dan memenuhi kriteria penelitian. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dalam bentuk distribusi frekuensi dan persentase. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa status pertumbuhan anak berdasarkan indikator berat badan menurut usia (BB/U) sebagian besar berada pada kategori gizi normal sebanyak 75 anak (88,2%), sedangkan kategori gizi lebih dan gizi kurang masing-masing sebanyak 5 anak (5,9%). Berdasarkan indikator tinggi badan menurut usia (TB/U), sebagian besar anak berada pada kategori normal sebanyak 76 anak (89,4%), kategori pendek sebanyak 7 anak (8,2%), dan sangat pendek sebanyak 2 anak (2,4%). Berdasarkan indikator berat badan menurut tinggi badan (BB/TB), sebagian besar anak berada pada kategori normal sebanyak 70 anak (82,4%), kategori gemuk sebanyak 14 anak (16,5%), dan obesitas sebanyak 1 anak (1,2%). Sementara itu, berdasarkan indikator lingkar kepala, sebagian besar anak berada pada kategori normal sebanyak 83 anak (97,6%), dan mikrosefali sebanyak 2 anak (2,4%), serta tidak ditemukan anak dengan makrosefali (0%). Kesimpulan: Sebagian besar anak usia 0–60 bulan di wilayah kerja Puskesmas Long Alango tahun 2026 memiliki status pertumbuhan yang normal berdasarkan indikator antropometri BB/U, TB/U, BB/TB, dan lingkar kepala. Meskipun demikian, masih ditemukan sebagian kecil anak yang mengalami gizi kurang, gizi lebih, pendek, sangat pendek, obesitas, dan mikrosefali

Analisi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Santri Di Lingkungan Pondok Pesantren Dalam Perspektif Kriminologi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap santri di lingkungan pondok pesantren serta upaya penanggulangannya dalam perspektif kriminologi dan viktimologi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta dianalisi secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab utama meliputi rendahnya moralitas pelaku, lemahnya kontrol diri, lingkungan pesantren yang cenderung tertutup, relasi kuasa antara pelaku dan korban, lemahnya pengawasan, serta budaya diam yang menyebabkan korban enggan melapor. Dalam perspektif kriminologi, kondisi tersebut meningkatkan peluang terjadinya kejahatan melalui penyalahgunaan kekuasaan terhadap santri yang berada dalam posisi rentan. Uapaya penanggulangan dilakukan melalui langkah preventif, represif dan rerehabilitatif. Upaya preventif dilakukan dengan meningkatkan pengawasan, edukasi mengenai kekerasan seksual, serta pembentukan mekanisme pelaporan yang aman. Upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, upaya rehabilitatif dilakukan melaui pendampingan psikologis dan pemulihan sosial bagi korban. Dengan sinergi antara pihak pesantren, masyarakat, pemerintah, dan apparat penegak hukum, diharapkan dapat tercipta lingkungan pesantren yang aman dan bebas dari tindak pidana pencabulan.

ANALISIS PENDAPATAN USAHA BUDIDAYA RUMPUT LAUT (Kappaphycus alvarezii) DI PANTAI AMAL KOTA TARAKAN

Budidaya rumput laut (Kappaphycus alvarezii) di Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan, merupakan sektor potensial, namun pembudidaya sering kali menghadapi fluktuasi pendapatan akibat tingginya biaya operasional dan tantangan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan bersih serta kelayakan ekonomi usaha budidaya tersebut menggunakan parameter Break-Even Point (BEP), Return on Investment (ROI), dan Benefit-Cost Ratio (B/C Ratio). Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2025 hingga April 2026 di Pantai Amal dengan menggunakan metode purposive sampling terhadap 20 responden petani rumput laut. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan panduan kuesioner serta pengambilan data sekunder yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kuantitatif melalui pendekatan kelayakan finansial. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa seluruh pembudidaya melampaui titik impas (BEP), yang berarti seluruh usaha tidak ada yang mengalami kerugian. Analisis tingkat pengembalian investasi (ROI) menunjukkan nilai rata-rata yang sangat tinggi, yaitu sebesar 57,5%. Selain itu, perhitungan Benefit-Cost Ratio mencatatkan nilai rata-rata sebesar 1,55, usaha budidaya rumput laut di Pantai Amal memiliki tingkat kelayakan finansial yang sangat baik, menguntungkan, dan sangat layak untuk dilanjutkan karena didukung oleh tingkat efektivitas pengelolaan modal yang optimal.

DESKRIPSI SIKAP PEDULI KEBERSIHAN KELAS PADA SISWA KELAS IV SDN 016 BINALATUNG KOTA TARAKAN

DESKRIPSI SIKAP PEDULI KEBERSIHAN KELAS PADA SISWA KELAS IV SDN 016 BINALATUNG KOTA TARAKAN Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sikap peduli kebersihan kelas pada siswa kelas IV SDN 016 Binalatung Kota Tarakan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, dan informan pada penelitian ini meliputi 3 siswa kelas IV dan guru wali kelas IV. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap peduli kebersihan kelas pada siswa kelas IV SDN 016 Binalatung Kota Tarakan telah terlaksana dengan cukup baik. Sikap peduli kebersihan kelas yang ditunjukkan siswa dapat dilihat pada indikator menjaga ruangan kelas dan sekolah tetap nyaman dan menyenangkan, yaitu melaksakan piket kelas sesuai jadwal, membuang sampah pada tempatnya, tidak menempelkan sticker sembarangan, serta tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu kebersihan dan kenyamanan kelas. Secara umum siswa telah mampu menjaga kebersihan kelas dengan baik. Perilaku tersebut me nunjukkan adanya kesadaran siswa dalam menjaga lingkungan sekolah khususnya ruangan kelas melalui pengunaan energi secara bijaksana. Siswa juga telah menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan mendaur ulang barang bekas menjadi berbagai kerajinan, seperti kerajinan dari karton telur, botol bekas, sedotan bekas, kardus bekas, serta pembuatan tempat sampah dari galon atau ember bekas. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa siswa telah memahami pentingnya pemanfaatan kembali barang bekas untuk mengurangi limbah dan menjaga kebersihan. Kata kunci : Deskripsi, Sikap Peduli Kebersihan Kelas, Siswa Kelas IV

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Malinau

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa menjadi isu yang semakin mendesak seiring dengan meningkatnya alokasi dana untuk pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip penegakan hukum yang efektif dalam memberantas korupsi dana desa dan penanggulangan tindak pidana korupsi pengelolaan alokasi dana desa yang terjadi di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur penegakan hukum, masih banyak kendala yang dihadapi, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, keterbatasan akses informasi, dan faktor geografis. Sedangkan pada aspek penanggulangan tindak pidana korupsi pengelolaan alokasi dana desa yang terjadi di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dilakukan melalui langkah-langkah preventif dalam bentuk pencegahan dan peningkatan sumber daya manusia melalui program inovasi program Desa Sarjana. Namun, karena faktor sumber daya manusia dan faktor geografis dilakukan tindakan represif yang telah menjerat beberapa oknum Kepala Desa. Dampak dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara lebih baik, memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat desa.

URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN ADAT

Tujuan dari penelitian tesis ini untuk menganalisis peran Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes) yang berfungsi untuk melindungi hutan adat di Desa Sungai Barang, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses pembentukan Perdes tersebut. Penelitian tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum non hukum dengan teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang menjadi bahan sekunder yang dilakukan analisa substansinya secara cermat dan mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa memiliki kewenangan untuk menyusun Perdes berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberi desa hak untuk mengatur urusan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan adat. Meskipun demikian, dalam implementasi Perdes, terdapat tantangan terkait keterbatasan kapasitas administratif desa, kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak masyarakat adat, dan pemahaman yang terbatas tentang pengelolaan hutan adat berbasis kearifan lokal. Untuk mengatasi tantangan ini, disarankan agar dilakukan pendampingan hukum, pelatihan bagi aparat desa, dan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat adat.

Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Jurnalis Dalam Tindak Pidana Pengancaman di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana pengancaman jurnalis dalam sistem hukum Indonesia serta perlindungan hukum yang diberikan kepada jurnalis yang mendapat pengancaman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana pengancaman terhadap jurnalis di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 448 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 29 juncto Pasal 45B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Perlindungan hukum terhadap jurnalis yang mendapat pengancaman diberikan melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui jaminan kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta peran Dewan Pers dan organisasi profesi jurnalistik. Adapun perlindungan represif diberikan melalui penegakan hukum terhadap pelaku pengancaman berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku serta perlindungan korban berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Meskipun demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap jurnalis masih menghadapi berbagai kendala sehingga diperlukan peningkatan efektivitas penegakan hukum dan penguatan perlindungan bagi jurnalis dalam menjalankan profesinya.

FAKTOR FAKTOR YANG MEMENGARUHI TINGKAT KEPUASAN PETANI PADA PENYULUHAN DI DESA TANJUNG ARU KECAMATAN SEBATIK TIMUR

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan pertanian yang ditandai dengan rendahnya intensitas kunjungan penyuluh, kurangnya komunikasi, dan materi penyuluhan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan petani. Kondisi tersebut diduga memengaruhi tingkat kepuasan petani terhadap layanan penyuluhan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui penyuluhan pertanian di Desa Tanjung Aru Kecamatan Sebatik Timur (2) Menganalisis tingkat kepuasan petani serta (3) Menganalisis pengaruh motivasi penyuluh, kompetensi penyuluh, kinerja penyuluh, dan dukungan kelembagaan terhadap tingkat kepuasan petani. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Sampel penelitian berjumlah 63 petani yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan quota sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner, observasi, dan wawancara, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penyuluhan pertanian dilaksanakan oleh BPP Sebatik dengan 10 orang PPL, menggunakan metode demplot dan sekolah lapang. Kelembagaan berupa Gapoktan dan poktan (2) Tingkat kepuasan petani terhadap penyuluhan pertanian berada pada kategori cukup puas, dengan 65,08% (3)Secara simultan, motivasi penyuluh, kompetensi penyuluh, kinerja penyuluh, dan dukungan kelembagaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan petani dengan nilai Fhitung sebesar 13,805 > Ftabel 2,530 dan nilai signifikansi 0,000 0,05. Secara parsial, kompetensi penyuluh (sig. = 0,000), kinerja penyuluh (sig. = 0,005), dan dukungan kelembagaan (sig. = 0,019) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan petani, sedangkan motivasi penyuluh tidak berpengaruh signifikan (sig. = 0,519). Variabel yang paling dominan memengaruhi kepuasan petani adalah kompetensi penyuluh dengan nilai sig 0,000.

Analisis Produksi Serasah Mangrove Rhizophora apiculata di Kelurahan Kampung Empat Kota Tarakan

Kawasan mangrove di Kelurahan Kampung Empat, Kota Tarakan merupakan lahan rehabilitasi mangrove. Berdasarkan observasi, Keberhasilan pertumbuhan pohon pada lahan tersebut sangat krusial agar dapat berfungsi optimal dalam menyuplai kontribusi bahan organik yang menentukan tingkat kesuburan perairan di sekitarnya. Penelitian mengenai produksi serasah Rhizophora apiculata di Kelurahan Kampung Empat Kota Tarakan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan tegakan hasil penanaman tersebut dalam menyumbang material organik bagi produktivitas hayati perairan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari - April 2026. Pengambilan sampel dilakukan sebanyak 9 plot dengan periode dua kali setiap bulan. Kisaran suhu 29 oC-30 oC, salinitas 16 ppt - 20 ppt, pH 6 – 8 dan oksigen terlarut 4,1 mg/L - 4,7 mg/L. Kerapatan pohon 800-1500 pohon/ha. Produksi serasah berkisar antara 5,18 ± 1,54 ton/ha/tahun hingga 9,32 ± 3,64 ton/ha/tahun. Produksi serasah paling tinggi pada bulan Maret, yaitu 7,27 ± 2,57 ton/ha/tahun. Pada bulan ini intensitas matahari di Kota Tarakan paling tinggi, karena bulan ini merupakan puncak musim pancaroba pertama dimana posisi matahari tepat di atas garis khatulistiwa.

pengaruh metode penyuluhan terhadap adopsi inovasi teknologi rice transplanter pada petani padi sawah di desa tideng pale kecamatan sesayap kabupaten tana tidung

Produktivitas padi sawah di Kabupaten Tana Tidung masih berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Utara, sehingga diperlukan dorongan adopsi teknologi mekanisasi pertanian, salah satunya melalui penerapan teknologi rice transplanter. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan metode penyuluhan yang digunakan dalam mendukung adopsi inovasi teknologi rice transplanter serta menganalisis pengaruh metode ceramah, demonstrasi, dan kursus tani, baik secara parsial maupun simultan, terhadap adopsi inovasi teknologi tersebut pada petani padi sawah di Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Sampel penelitian berjumlah 40 responden yang merupakan petani padi sawah anggota kelompok tani di Desa Tideng Pale. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara, dan observasi lapangan. Analisis data menggunakan regresi linier berganda yang didahului dengan uji validitas, reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara deskriptif, metode demonstrasi merupakan pendekatan yang paling optimal karena memberikan kesempatan kepada petani untuk menyebarkan langsung pengoperasian rice transplanter, meskipun kompleksitas teknis pada tahap persemaian sistem dapog masih menjadi kendala. Secara simultan, metode ketiga penyuluhan berpengaruh signifikan terhadap adopsi inovasi teknologi rice transplanter dengan nilai F hitung sebesar 35,829 dan nilai signifikansi 0,000 0,05, serta memberikan kontribusi sebesar 74,9% terhadap variabel adopsi inovasi. Secara parsial, metode demonstrasi merupakan faktor paling dominan dan signifikan (Sig. = 0,000), metode ceramah berpengaruh signifikan (Sig. = 0,049), sedangkan metode kursus tani tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan petani dalam mengadopsi teknologi rice transplanter. Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi metode penyuluhan, khususnya demonstrasi, merupakan kunci strategi dalam mengakselerasi penerapan inovasi teknologi pertanian di tingkat petani.

Pengembangan Media Smart Board Pada Materi Perubahan Wujud Benda Pada Siswa Kelas III-A SD Negeri 001 Tarakan

Analisis kualitas sedimen pada caren tambak budidaya udang windu sistem tradisional pulau tibi kabupaten Bulungan

Kualitas sedimen merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi keberhasilan budidaya udang windu (Penaeus monodon), terutama pada bagian caren tambak yang berfungsi sebagai zona akumulasi sedimen, bahan organik, dan senyawa hasil dekomposisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas sedimen pada caren tambak budidaya udang windu sistem tradisional di Pulau Tibi, Kabupaten Bulungan, berdasarkan parameter pH, bahan organik, fosfat, tekstur tanah, potensi redoks, nitrat, kalium, amonia, dan pirit serta membandingkannya dengan baku mutu yang berlaku. Penelitian dilaksanakan pada bulan September sampai Desember 2024 dengan metode deskriptif kuantitatif. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling pada dua stasiun caren tambak. Sampel sedimen diambil pada beberapa titik, dikompositkan, kemudian dianalisis di laboratorium. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pH sedimen pada Stasiun 1 dan Stasiun 2 masing-masing sebesar 3,99 dan 4,42, sehingga berada di bawah baku mutu. Kandungan bahan organik sebesar 3,35% dan 3,12% serta potensi redoks sebesar 200,57 mV dan 231,04 mV masih memenuhi baku mutu. Sebaliknya, kandungan fosfat sebesar 184 ppm dan 156,5 ppm, kalium sebesar 12,88 me/100 g dan 12,57 me/100 g, amonia sebesar 46,61 mg/L dan 43,60 mg/L, serta pirit sebesar 9,49% dan 7,38% melebihi baku mutu. Kandungan nitrat sebesar 0,0028% dan 0,0020% berada di bawah kisaran optimum, sedangkan tekstur sedimen pada kedua stasiun tergolong lempung berdebu dengan dominasi fraksi debu. Berdasarkan hasil tersebut, kualitas sedimen pada caren tambak budidaya udang windu sistem tradisional di Pulau Tibi secara umum belum optimal untuk mendukung kegiatan budidaya. Faktor pembatas utama adalah rendahnya pH, tingginya fosfat, amonia, kalium, dan pirit, serta tekstur sedimen yang didominasi oleh fraksi debu. Kata kunci: kualitas sedimen, caren tambak, udang windu, tambak tradisional.

Perlindungan Hukum Pidana Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Berdasarkan Hukum Nasional

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) BERDASARKAN HUKUM NASIONAL Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia serta mengkaji peran pemerintah dalam mencegah pengiriman PMI nonprosedural yang berpotensi menimbulkan tindak pidana perdagangan orang, eksploitasi tenaga kerja, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tingginya kasus permasalahan yang dialami PMI, baik sebelum keberangkatan, selama bekerja di negara penempatan, maupun setelah kembali ke Indonesia. Berbagai persoalan tersebut umumnya disebabkan oleh lemahnya pengawasan, rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat, maraknya perekrutan ilegal oleh calo, serta kurangnya pemahaman mengenai prosedur resmi penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan pelaksana lainnya, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap PMI dilakukan secara menyeluruh melalui tiga tahapan, yaitu sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, yang meliputi perlindungan administratif, hukum, sosial, dan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum pidana bagi PMI telah diatur secara komprehensif dalam hukum nasional, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih memerlukan penguatan pengawasan, peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, optimalisasi koordinasi antarlembaga, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pengiriman PMI nonprosedural agar hak-hak PMI dapat terlindungi secara maksimal.