MUHAMMAD DAFA WARDHANA
2024 · Book · Open Access
UJI PEMBERIAN DOSIS KOMPOS LIMBAH BULU AYAM DAN PANJANG STEK BATANG TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PEMBUNGAAN MELATI PUTIH (Jasminum sambac) ABSTRAK Penelitian ini bertujuan mengetahui dosis kompos limbah bulu ayam terbaik, panjang stek terbaik dan kombinasi terbaik antara keduanya terhadap pertumbuhan dan pembungaan melati putih (Jasminum sambac). Metode penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 2 faktor. Faktor pertama dosis limbah bulu ayam yang terdiri dari 4 taraf yaitu D0 (tanpa kompos), D1 (26 g/polybag), D2 (47 g/polybag) dan D3 (68g/polybag) dan faktor kedua panjang stek terdiri dari 3 taraf yaitu P0 (10 cm), P1 (15 cm) dan P2 (20 cm) dengan kombinasi perlakuan yang berbeda terdapat 12 perlakuan dan setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 36 satuan percobaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan dosis kompos limbah bulu ayam dengan dosis 68 g/polybag (D3) merupakan perlakuan terbaik terhadap pertumbuhan dan pembungaan melati putih (Jasminum sambac) pada parameter tinggi tanaman, jumlah daun, panjang cabang, jumlah cabang, jumlah akar, panjang akar dan jumlah bunga. Perlakuan panjang stek batang 20 cm (P2) merupakan perlakuan terbaik terhadap pertumbuhan dan pembungaan melati putih (Jasminum sambac) pada parameter tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah cabang, panjang cabang, jumlah akar, panjang akar, berat akar dan jumlah bunga. Pemberian kompos limbah bulu ayam dengan dosis 68g/polybag (D3) dan panjang stek 20 cm (P2) merupakan kombinasi perlakuan terbaik terhadap pertumbuhan tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah cabang, panjang cabang, jumlah akar, panjang akar, berat akar dan jumlah bunga melati putih (Jasminum sambac) dibandingkan perlakuan lainnya.
DESSY DWIASTIKA
2024 · Book · Open Access
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan adalah laporan terstruktur tentang laporan posisi keuangan serta transaksi dilakukan untuk entitas pelaporan. Faktar-faktor penunjang yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yakni dengan adanya pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian ini tujuan untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi,sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang menjelaskan hubungan kasual serta pengaruh antara faktor-faktor dengan pengujian hipotesis. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah Teknik Sampling Jenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengaruh sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada BPBD Kota Tarakan. (2) Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada BPBD Kota Tarakan. (3) kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BPBD Kota Tarakan (4) Sistem informasi akuntansi,sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BPBD Kota Tarakan.
ROCKY JULIANSEN SEMBIRING
2024 · Book · Open Access
Aa
TOMY SYAHPUTRA
2024 · Book · Open Access
ABSTRAK Karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Berdasarkan peraturan wajib didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Merek sering disalahgunakan untuk menumpang ketenaran suatu produk dengan merek tertentu. Banyak pelaku usaha yang mendaftarkan merek sengaja memiripkan dengan merek dagang terkenal sebagai upaya untuk mengelabui konsumenTipe penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang bersifat normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang. Sumber bahan hukum yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian adalah primer dan sekunder selanjunya disinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan ilmiah untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian hukumMengabulkan gugatan Penggugat. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengumumkan penghapusan pendaftaran merek "Open Mic Indonesia. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp5.840.000,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Atas permasalahan yang diteliti, peneliti memberikan saran kepada pihak tergugat, sebaiknya tidak mendaftarkan kata umum sebagai Hak Kekayaan Intelektual agar terhindarnya dari permasalahan.
ANI ANDRIANI
2024 · Book · Open Access
;;
HELEN
2024 · Book · Open Access
-
REGAR ANWAR
2024 · Book · Open Access
-
HASAN BISRI
2024 · Book · Open Access
-
ENILIN OKTOVIANUS
2024 · Book · Open Access
Nyeri luka perineum yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan ketidaknyamanan seperti nyeri dan takut melakukan mobilisasi dini yang memicu subinvolusi, pengusiran lochea yang buruk, dan perdarahan postpartum yang dapat meningkatkan risiko kematian ibu. Jahe merah mengandung minyak atsiri seperti gingerol, shoagal dan zingerone yang cukup kaya dan memiliki efek pereda nyeri, kandungan kimia gingerol pada jahe merah mampu memblokir prostaglandin sehingga nyeri termasuk nyeri perineum dapat mereda. Mengetahui pengaruh pemberian jahe merah terhadap intensitas nyeri luka perineum pada ibu nifas di RSU Carsa Kota Tarakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah quasy eksperimental design dengan rancangan penelitian pre-test dan post test dengan kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Populasi dalam penelitian adalah seluruh ibu nifas yang melakukan rawat inap hari pertama di bulan Mei-Juni 2024 yang berjumlah 20 orang. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 20 responden dengan teknik sampling menggunakan metode Accidental Sampling, dimana semua responden diberikan intervensi selama 7 hari. Alat ukur dalam penelitian ini menggunakan NRS (Numeric Rating Scale). Uji normalitas menggunakan Shapiro Wilk. Analisa Bivariat dalam penelitian ini menggunakan uji Wilcoxon. Hasil penelitian uji hipotesis nilai p value = 0,005 0,05 yang berarti ada pengaruh pengaruh pemberian jahe merah terhadap penurunan intensitas nyeri luka perineum pada ibu nifas, maka H1 diterima. Bagi rumah sakit diharapkan untuk memberikan informasi kepada ibu tentang pengobatan non farmakologis seperti jahe merah melalui konseling atau dengan media leaflet pada saat masa nifas hari pertama untuk menurunkan intensitas nyeri luka perineum.
HERWINA DATU KAYANG
2024 · Book · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besarnya nilai tambah industri olahan ikan bandeng yang ada di kota Tarakan dan menganalisis kelayakan usaha industri olahan ikan bandeng yang ada di Kota Tarakan. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM olahan ikan bandeng di kota Tarakan yang berjumlah tujuh UMKM. Berdasarkan hasil penelitian analisis nilai tambah diketahui bahwa ada enam UMKM yang memiliki rasio nilai tambah tinggi dengan kriteria lebih dari 40%. Yaitu UMKM rizwi dengan Rasio nilai tambah 48.17%, UMKM Rumah Ratu Industri 58,63% dan 43,69%, UMKM Dreams 69,91%, UMKM Mak Atoen 78,49% UMKM fatikah jaya 60,65%, UMKM Malundra 73,56%. Dan ada satu UMKM yang memiliki rasio nilai tambah dengan kriteria sedang kurang 15% - 40% yaitu UMKM Nn kitchen dengan rasio nilai tambah 35,90% dan 37,36%. Dari perhitungan kelayakan usaha menggunakan metode R/C ratio, BCR, BEP Harga dan BEP produksi, maka UMKM olahan ikan bandeng yang ada di Kota Tarakan Layak untuk dijalankan di karenakan R/C > 1, BCR > 0 , BEP harga dari harga dan BEP Produksi dari produksi.
A. SITI ZELPYANA
2024 · Book · Open Access
Perekonomian di provinsi Kalimantan Utara tidak dapat dipungkiri sebagian di topang oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Untuk mengatasi kemiskinan UMKM dianggap sebagai cara yang efektif karena, dapat memberikan banyak peluang kerja dalam negeri yang sangat membantu dalam mengurangi pengangguran. Provinsi Kalimantan Utara memiliki berbagai jenis usaha kecil dan menengah (UMKM) yang menguntungkan yang berpeluang terus berkembang dan terus meningkat secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran UMKM dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan.Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan matode yang digunakan yaitu analisis regresi data panel tahun 2017-2022. Analisis Regresi Data Panel yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan antara variabel independen (X) dengan variable Dependen (Y) . Terdapat beberapa jenis data yang tersedia untuk dianalisis pada date panel secara statistik antara lain data runtut waktu (time series), data silang waktu (cross section). untuk mengolah datanya menggunakan bantuan aplikasi E-Views 10. Variabel UMKM dan Pengangguran berrdasarkan pengolahandata uji parsial (uji-t), dari hasil tersebut diperoleh nilai prob. lebih kecil dari taraf signifikan (0.00480.05). Sehinggga dapat disimpulkan bahwa UMKM secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan variabel UMKM dan Kemiskinan, dari hasil tersebut diperoleh bahwa nilai prob. lebih kecil dari taraf signifikan (0.00030.05). Sehinggga dapat disimpulkan bahwa UMKM secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara. Variabel UMKM (X) dan Pengangguran (Y1) dan Kemiskinan (Y2) disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara kedua variabel tersebut. Artinya UMKM mampu berperan dalam menurunkan angka pengangguran di kab/kota provinsi Kalimantan Utara. Hal ini berarti jika UMKM mengalami kenaikan pengangguran mengalami penurunan,begitupun jika UMKM mengalami kenaikan maka kemiskinan mengalami penurunan.
RAMDAN
2024 · Book · Open Access
Pendapata petani kelapa sawit dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya biaya produksi, harga jual, dan luas lahan. Mayoritas Masyarakat di Desa Sungai Limau Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan merupakan petani kelapa sawit. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan biaya produksi, harga jual dan luas lahan terhadap pendapatan petani kelapa sawit di Desa Sungai Limau Kecamatan Sebatik Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penentuan sampel menggunakan purposive sampling serta menggunakan Teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan dokumentasi. Adapun alat untuk menganalisa berupa uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian ini yaitu secara parsial biaya produksi, harga jual dan luas lahan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani kelapa sawit di Desa Sungai Limau Kecamatan Sebatik Tengah sedangkan secara simultan biaya produksi, harga jual dan luas lahan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan petani kelapa sawit di Desa Sungai Limau Kecamatan Sebatik Tengah.
ABDUL MANAN ALKAF
2024 · Book · Open Access
Penganiayaan merupakan Tindakan yang melibatkan kekerasan fisik, psikologis, atau emosional yang dilakukan oleh satu individu atau kelompok terhadap individu lain, sering kali melibatkan ketidakadilan kekuasaan atau kontrol. Tindakan penganiayaan dapat menyebabkan kerugian fisik, psikologis, atau emosional pada korban dan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban penganiayaan di sekolah, serta meninjau sejauh mana regulasi yang ada dapat mencegah dan menangani kasus-kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Data diperoleh melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang terdiri d. Selain itu, dilakukan observasi langsung di beberapa sekolah untuk mendapatkan gambaran nyata tentang situasi dan tindakan yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam menanggulangi tindak penganiayaan. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen hukum, literatur akademis, serta laporan-laporan resmi yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan terhadap anak di sekolah masih sering terjadi, meskipun telah ada berbagai regulasi dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi anak. Faktor penyebabnya antara lain kurangnya kesadaran hukum di kalangan tenaga pendidik, ketidakcukupan mekanisme pengawasan, serta kurangnya penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini juga menemukan bahwa upaya hukum yang telah ada belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang optimal bagi anak korban penganiayaan di sekolah. Oleh karena itu, direkomendasikan adanya peningkatan edukasi hukum bagi tenaga pendidik, perbaikan sistem pengawasan di sekolah, serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk menangani kasus-kasus penganiayaan terhadap anak.
MEYKA RAMADANI
2024 · Book · Open Access
Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas rechtsverwerking dalam memperoleh hak atas tanah dalam sistem pendaftaran tanah nasional pada pasal 32 ayat (2)peraturan pemerintahan nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah adalah merupakan pengadopsian dari hukum adat dan bukan merupakan ketentuan baru dimana konsep dari pasal ini. Merupakan konsep yang dipakai dalam meyelesaikan sengketa tanah pada hukum adat sebelum berlakunya peraturan pemerin tahan ini. Ketentuan pasal tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap perolehan hak atas tanah dan berusaha mengatasi kelemahan sistem publikasi negatif yang dianut oleh indonesia serta dapat menjadi jalan keluar permasalahan sengketa tanah. Namun keberadaan pasal ini tidak sesuai dengan sistem publikasi negatif yang dianut oleh pendaftaran tanah di indonesia, diamana sertifikat bukan merupakan alat bukti yang mutlak, melainkan sertifikat yang merupakan alat bukti yang kuat, penerapan asas rechverwerking berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara No.336PK/Pdt/2015, majelis hakim memutuskan perkara ini berdasarkan yurisprudensi mahkamah agung tanpa melihat perolehan hak atas tanah berupa sertifikat apakah asas itikad baik dalam unsur tidak terpenuhi unsur-unsur kumulatif pada pasal 32 ayat 2 peraturan pemerintahan nomor 24 tentang pendaftran tanah. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini ada dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asas rechtverwerking dalam asas daluarsa. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, dan untuk menambah.penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori mengenai penerapan asas rechtverwerking dalam memperoleh hak atas tanah dalam sistem pendaftran tanah nasional dan menganalisis asas rechtverwerking dalam putusan pengadilan perkara Nomor 336PK/Pdt/2015.
ELLI ROSMALINDA
2024 · Book · Open Access
Perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan sekalipun berpoligami, namun tidak jarang sikap tidak jujur di sini dilakukan antara lain menggunakan identitas palsu kepada petugas pencatat perkawinan. Di mana mereka mengaku berstatus masih perjaka, padahal secara hukum masih berstatus suami dari perempuan lain.Biasanya pemalsuan itu terdapat di dalam surat dan akta otentik yang berupa identitas pelaku tersebut, akan tetapi jarang sekali terjerat oleh hukum dan sulit dibuktikan, perbuatan terencana dengan matang. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah akibat hukum bagi suami istri terhadap pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama.metode penilitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris, karena sasaran dalam penelitian ini diarahkan pada hukum dan aspek-aspek norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikaitkan dengan fakta yang terjadi dilapangan. Kesimpulannya adalah Akibat hukum bagi suami istri atas pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama, perkawinan tersebut menjadi putus sehingga hubungan suami istri antar keduanya menjadi tidak sah dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya kembali ke status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.Perkawinan poligami karena pemalsuan identitas telah melanggar syarat administratif, yaitu pemalsuan identitas yang dilakukan calon suami yang mengaku berstatus perjaka padahal masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertama.
ROBBIL SAPUTRA
2024 · Book · Open Access
Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Kasus No. 179/Pid.Sus/2023/PN Tar) dengan melakukan Analisa bagaimana Perbandingan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Tindak Mengedarkan Sedian Farmasi Ilegal dan bagaimana Ratio Decidendi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin Edar. Skripsi ini merupakan penelitian yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Penulis menyimpulkan bahwa Perubahan signifikan dalam Undang-Undang Kesehatan dari Nomor 36 Tahun 2009 ke Nomor 17 Tahun 2009 menunjukkan dampak fundamental pada regulasi sediaan farmasi. Penghapusan frasa "dengan sengaja" dari salah satu pasal memperluas cakupan hukuman, membuka pintu terhadap konsekuensi hukum lebih luas. Hal ini memperkuat kemungkinan penuntutan pidana terhadap tindakan tidak disengaja atau kelalaian dalam produksi atau peredaran sediaan farmasi, dan Berdasarkan fakta hukum diatas Hakim menyatakan bahwa Terdakwa merupakan pelaku turut serta karena perannnya memenuhi unsur pasal turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha. Kemudian Keadaan yang memberatkan, hakim menyatakan bahwa keadaan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas sediaan farmasi illegal/ tanpa disertai standarisasi sediaan farmasi
OKY CHANDRA APRIYANO
2024 · Book · Open Access
Konstitusi Republik Indonesia menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum dengan tujuan utama menciptakan tata tertib hukum serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh kegiatan pemerintahan. Prinsip ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan berdasarkan hukum dan bukan semata-mata kekuasaan. Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 39, mengatur bahwa kepala desa memegang jabatan selama enam tahun dan dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut. Namun, perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam menjadi delapan tahun berpotensi memperburuk kondisi demokrasi dan meningkatkan korupsi. Korupsi di desa telah menjadi masalah serius meskipun alokasi dana yang besar telah digunakan untuk pembangunan desa. Perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun. Pemerintah sebaiknya fokus pada cara meningkatkan ekonomi desa dan mengatasi masalah tata kelola keuangan dan korupsi. Peraturan perundang-undangan menjadi instrumen penting dalam mengatur tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja mengatur struktur dan kewenangan pemerintahan di tingkat desa praja, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menyelaraskan pemerintahan desa secara lebih terstruktur. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan penggantinya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengatur prinsip-prinsip otonomi daerah dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Terakhir, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menambah dan mengubah beberapa aspek dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, termasuk masa jabatan kepala desa. Penetapan perubahan masa jabatan kepala desa dapat didasarkan pada penyesuaian dengan kebutuhan lokal, perbaikan tata kelola desa, reformasi dalam pemerintahan desa, peningkatan kinerja, serta penyesuaian dengan regulasi nasional atau internasional. Solusi yang lebih tepat adalah memperbaiki sektor pemilihan kepala desa yang rentan terhadap praktik jual beli suara dan konflik. Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan mengatasi masalah korupsi di tingkat desa harus diprioritaskan untuk memajukan desa secara keseluruhan.
FLORENCE RIAYANTI
2024 · Book · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan lagu yang telah dimodifikasi dan digunakan sebagai latar belakang suara (Backsound) pada konten video yang di upload pada aplikasi tiktok berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta untuk mengetahui apakah penggunaan lagu yang telah dimodifikasi dalam aplikasi tiktok merupakan suatu bentuk pelanggaran hak cipta dan upaya yang dapat dilakukan pemegang hak cipta terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta. Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Bahan hukum yang dipergunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa pelanggaran hak cipta oleh pengguna aplikasi tiktok yang merubah isi, nada, dan tempo dalam lagu tanpa izin pencipta telah melanggar hak moral karena tidak mempertahankan dalam hal ini modifikasi ciptaan dan melanggar hak ekonomi karena menggunakan lagu yang telah di modifikasi untuk keperluan komersial. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta yaitu dengan upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan upaya represif untuk mengatasi terjadinya tindakan perubahan sebagaian isi lagu tanpa izin yang diunggah pada aplikasi tiktok.
ILYAS ABDUL MALIK
2024 · Book · Open Access
ABSTRAK Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan puskesmas khususnya kota tarakan dalam mengelola limbah B3 karena menyangkut kesehatan dalam lingkungan. Seperti yang diketahui bahwa Kesehatan merupakan hal terpenting yang diperlukan oleh tubuh manusia. Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwa semua orang tidak diperbolehkan untuk menggelar pembuangan limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa perizinan. Dalam mengelola limbah medis, sebaiknya perhatikan terlebih dahulu tata cara yang tercantum dalam Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P.56/MENLHKSETJEN/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah. Fasilitas pelayanan kesehatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun sehingga pengolahan limbah medis tidak menimbulkan pencemaran atau penularan penyakit. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Evaluasi pengelolaan limbah padat medis yang dilakukan di Puskesmas masyarakat menunjukkan bahwa klasifikasi limbah padat medis adalah golongan B3 menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 Tahun 2019 karena mengelompokkan limbah menurut karakteristiknya, antara lain limbah infeksius, limbah patologis, limbah akut, limbah medis, limbah sitotoksik, dan limbah kimia. Kata Kunci:Limbah B3, Limbah Medis, Puskesmas
RIVALDI RAMADHAN
2024 · Book · Open Access
Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait Efektivitas Perlindungan Hukum Oleh Polres Tarakan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan. Pertama, Bagaimana penerapan pelindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan oleh Polres Tarakan ? Kedua, Apa saja hambatan yang dihadapi oleh polres tarakan dalam memberikan pelindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan ? Skripsi ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan. Skripsi ini berfokus untuk meneliti fenomena atau keadaan obejek yang diteliti terkait dengan pelindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dan observasi dilapangan. Data sekunder diperoleh dari perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan data-data internet, ensiklopedia, dan kamus. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pertama, Unit PPA Polres Tarakan memberikan pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dan keluarga korban mulai dari tingkat penyidikan sampai sidang pemeriksaan di Pengadilan, namun adapun kendala yang dihadapi yaitu tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan pemulihan psikososial. Kedua, hambatan yang dihadapi oleh Polres Tarakan yaitu kurangnya motivasi dan edukasi keluarga korban tentang pemulihan psikososial dan rehabilitasi sosial sehingga anak sebagai korban masih memiliki rasa trauma yang mendalam.
