Koleksi Perpustakaan

Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Siber Melalui Teknologi Deepfake yang Melanggar Perlindungan Data Pribadi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja batasan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana melalui teknologi deepfake, serta upaya perlindungan hukum terhadap tindak pidana siber melalui teknologi deepfake yang melanggar perlindungan data pribadi. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, baik data primer dan data sekunder akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis normatif. Selain itu dideskripsikan, dengan menelaah permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berkesimpulan bahwa batasan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana melalui teknologi deepfake yang melanggar perlindungan data pribadi adalah deepfake yang dimana awalnya digunakan untuk hiburan televisi ataupun kebutuhan konten editing, namun justru disalahgunakan untuk menipu atau memanipulasi orang lain, menggunakan identitas data pribadi atau citra seseorang tanpa izin dan membuat konten yang mengandung unsur tindak pidana, seperti hasil teknologi deepfake ini digunakan untuk menghasilkan konten yang bermuatan pornografi, pencemaran nama baik dan penipuan. Serta upaya perlindungan hukum terhadap tindak pidana siber melalui teknologi deepfake yang melanggar perlindungan data pribadi yang dapat dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Dalam kejahatan deepfake ini upaya perlindungan hukum dapat dilakukan dengan melalui peran peraturan perundang-undangan yang relevan dan peran pemerintah yang ada. Beberapa peraturan yang relevan seperti KUHP, UU ITE, UU PDP, dan UU Pornografi. Selain itu, juga dapat dilakukan melalui peran lembaga pemerintah, seperti Kementerian Komunikasi dan Digital, yang sebelumnya merupakan Kementerian Komunikasi dan Informatika, selain itu juga dapat dilakukan melalui satgas dittipidsiber POLRI. Dalam kejahatan deepfake ini, peraturan perundang-undangan yang relevan dan peran pemerintah dapat melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan segala bentuk kejahatan siber, serta juga fokus untuk memulihkan keseimbangan atau memberikan sanksi/balasan kepada pelaku.

ANALISA VARIASI BENTUK PIPA ELBOW 90° SEBAGAI SUDU TERHADAP KINERJA TURBIN PELTON

Kalimantan Utara kaya akan sungai yang berpotensi menjadi sumber energi bersih dan berkelanjutan. Salah satu cara untuk memanfaatkannya adalah melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Namun, agar sistem ini bekerja secara optimal, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, khususnya pada penggunaan turbin pelton yang berperan dalam mengubah energi air menjadi listrik. Penelitian ini bertujuan mencari cara terbaik untuk meningkatkan efisiensi turbin pelton dengan membandingkan dua jenis desain sudu, yaitu satu rangkap dan dua rangkap, yang dibuat dari pipa elbow 90° berdiameter ¾ inci. Hasilnya menunjukkan bahwa sudu dua rangkap memberikan performa terbaik, menghasilkan daya listrik hingga 0,834 Watt dengan efisiensi sistem sebesar 5%. Sebaliknya, sudu satu rangkap hanya menghasilkan daya 0,414 Watt dengan efisiensi 3%. Peningkatan kinerja turbin pelton pada penggunaan sudu dua rangkap disebabkan oleh semprotan air dari nosel yang mengenai bagian tengah sudu, membagi pancaran air ke kedua sisi sudu sehingga, daya air (P_a) dapat diserap dengan maksimal oleh sudu, yang mengakibatkan meningkatnya gaya impuls (dorong) masing-masing sudu dua rangkap. Selain itu, penggunaan nosel berdiameter 4 mm terbukti lebih efektif dalam meningkatkan daya listrik dan efisiensi sistem.

Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berkedok Magang

Urgensi Sanksi Pidana Atas Rekomendasi BPK Yang Belum Ditindaklanjuti

Eksistensi Majelis Tuntutan Ganti Rugi Dalam Penyelesaian Kerugian Daerah Oleh Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara / Pejabat Lainnya di Kabupaten Tana Tidung

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk serta pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas berdasarkan perspektif hak asasi manusia. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dan analisis terhadap bahan hukum dilakukan melalui proses penalaran hukum (legal reasoning) yang logis sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam pemenuhan hak Pendidikan anak penyandang disabilitas yaitu penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus, memfasilitasi sekolah filial kelas ruang belajar bagi Daerah yang berada diluar zona Sekolah Negeri/Swasta, bantuan pembiayaan, penyediaan kuota khusus bagi masyarakat tidak mampu dan zonasi, penyediaan asrama siswa dan rumah dinas Guru, penyediaan sarana transportasi sesuai kondisi Daerah khusus, pendampingan, pengawasan dan evaluasi, membangun sekolah baru, menambah ruang kelas baru, membangun laboratorium, mendukung penyediaan program literasi, mendukung dan mendorong pendidikan keluarga. Namun, pelaksanaan tanggung jawab tersebut di Provinsi Kalimantan Utara masih belum optimal karena beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang tidak memadai, kendala pembiayaan, kurangnya kolaborasi dan koordinasi antar instansi, serta tidak adanya sanksi didalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan terhadap Satuan Pendidikan apabila tidak melaksanakan tanggung jawab dalam pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas.

TINDAK PIDANA PADA KAPAL PELAYARAN RAKYAT YANG BERLAYAR TANPA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR

ABSTRAK Pemerintah dalam melakukan pembinaan salah satunya adalah dalam bentuk pengawasan terhadap kelaiklautan kapal. Untuk melakukan Pelayaran kapal harus laik laut, sehingga dapat dikatakan bahwa kelaiklautan kapal merupakan syarat untuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada Pasal 219 ayat (1), Surat persetujuan berlayar merupakan salah satu dokumen penting dan wajib yang dikeluarkan oleh syahbandar dan harus dimiliki oleh setiap kapal yang akan melakukan pelayaran atau berangkat meninggalkan pelabuhan. Meskipun pengaturan mengenai Surat Persetujuan Berlayar sudah sedemikian ketat, tetap saja masih ada beberapa Nakhoda kapal yang melanggar ketentuan ini. Mereka masih melakukan pelayaran tanpa memiliki dokumen SPB. Berdasarkan latar belakang maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu,Tinjauan yuridis tindak pidana pada kapal pelayaran rakayat yang berlayar tanpa surat persetujuan berlayar; dan Tanggung jawab pelaku pada kapal Tradisional yang berlayar tanpa surat persetujuan berlayar.Kerangka konsep dalam penelitian ini,tinjauan yuridis,Tindak Pidana dan pemidanaan,Tindak Pidana Pelayaran,Kapal pelayaran rakayat,Surat Persetujuan Belayar. Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, maka didapatkan kesimpulan terkait dengan tinjauan yuridis tindak pidana pada kapal Tardisional yang berlayar tanpa surat persetujuan berlayar; dan tanggung jawab pelaku pada kapal Tradisional yang berlayar tanpa surat persetujuan berlayar adalah sebagai berikut:1Bahwa tinjauan yuridis tindak pidana pada kapal Tradisional yang berlayar tanpa surat persetujuan berlayar adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada Pasal 219 ayat (1). Tindak pidana pelayaran diatur dalam suatu bab sendiri dalam KUHP, yaitu diatur dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan bab XXIX mengenai Kejahatan Pelayaran, mulai dari Pasal 438 sampai dengan Pasal 479 KUHP, dan dalam Buku III KUHP tentang Pelanggaran bab IX tentang Pelanggaran Pelayaran, mulai dari Pasal 560 sampai dengan Pasal 569 KUHP. Setelah melakukan penelitian secara normatif dan berdasarkan analisis dan pembahasan serta kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan:,Agar tindak pidana pada kapal pelayaran rakayat yang berlayar tanpa surat persetujuan berlayar ditangani dengan baik dan tegas berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta adanya kewenangan yang jelas tentang pihak yang menangani tindak pidana pelayaran khususnya pada kapal yang berlayar tanpa surat persetujuan berlayar;Agar tanggung jawab pelaku pada kapal pelayaran rakyat yang berlayar tanpa surat persetujuan berlayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penjatuhan sanksi pidana. Kata Kunci :Tindak Pidana Pelayar,Kapal Pelayaran Rakyat,Surat Persetujuan Belayar.

.

MEANING PARTICIPATION MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui Meaning Participation Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini yaitu, Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Peraturan Perundang Undangan dan Meaning Participation Masyarakat Hukum Adat dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach)). Berdasarkan hasil penelitian Keberadaan masyarakat hukum adat diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain dalam UUD 1945, UUNomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun, proses pengakuan tersebut memerlukan komitmen dari pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi aktif dari masyarakat adat sendiri. Peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak mereka, namun implementasi yang efektif masih memerlukan perhatian lebih. Selanjutnya Partisipasi masyarakat hukum adat dalam pembentukan peraturan daerah memiliki makna yang mendalam dalam hal pengakuan hak-hak, kedaulatan, serta pelestarian budaya dan lingkungan mereka. Ini bukan hanya soal inklusi formal dalam proses legislasi, tetapi juga tentang memberikan ruang bagi suara, nilai, dan kearifan lokal yang telah membentuk kehidupan masyarakat adat selama berabad-abad. Dengan melibatkan masyarakat adat, pemerintah daerah dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kewenangan Lurah Dalam memberhentikan Ketua RT Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.

Otonomi berasal dari bahasa yunani, auto yang berarti sendiri dan nomous yang berarti hukum atau peraturan. Namun demikian, pelaksanaan otonomi tetap dalam batas koridor yang tidak melampaui wewenang Pemerintah pusat yang menyerakan urusan kepada daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Pengaturan Kewenangan Lurah dalam Memberhentikan Ketua RT Berdasarkan peraturan daerah Kota Tarakan Nomor 5 tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan. (2) Mekanisme Pemberhentian ketua RT oleh Lurah berdasarkan Peraturan daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberhentian Ketua RT dan Mekanismenya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.

RATIO LEGIS TERHADAP MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Mutasi dalam sebuah organisasi memainkan peranan ganda dalam mengembangkan, memelihara dan membina sumber daya manusia untuk berprestasi dalam meningkatkan kinerjanya sesuai dengan jabatan yang diemban, menciptakan pemeliharaan hubungan yang baik antara pimpinan, bawahan dan sejawat serta upaya untuk meminimalkan sumber daya manusia dapat wewujudkan prestasinya, memperbaiki hubungan kerja menjauhkan diri dari hukuman. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Kedudukan Hukum Mutasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. (2) Ratio Legis Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan Hukum Mutasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Mutasi diatur dalam undang–undang ASN Nomor 5 tahun 2014 lalu diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 11 tahun 2017 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Berdasarkan peraturan BKN Nomor 28 Tahun 2011 Mutasi jabatan atau pemindahan jabatan meliputi segala perubahan jabatan seorang pegawai dalam arti umum. Ratio Legis Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Prosedur yang harus dilakukan dalam melaksanakan mutasi ada dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan salah satunya dalam peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata cara pelaksanaan Mutasi. Peraturan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PELAYARAN PADA KAPAL YANG MENGANGKUT BARANG KHUSUS DAN BARANG BERBAHAYA DI KSOP KELAS II TARAKAN

SHIPPING IS ONE OF THE NATIONAL TRANSPORTATION SYSTEMS WHIICH HAS IMPORTHANT AND STATEGIC SIGNI

STUDI PEMILIHAN MODA TRANSPORTASI ONLINE MAXIM-BIKE DAN GRAB-BIKE DENGAN METODE LOGIT BINOMIAL DI KOTA TARAKAN

.

PENGARUH BIAYA PRODUKSI DAN PENJUALAN TERHADAP LABA BERSIH PADA PERUSAHAAN (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh biaya produksi dan penjualan terhadap laba bersih pada perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama Tahun 2018 – 2022. Dalam penelitian ini menggunakan non probability sampling dan teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling dengan kriteria yang telah ditentukan, diperoleh sebanyak 30 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022 sehingga memperoleh 150 data laporan keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian kausal. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis dilakukan dengan Uji T (Parsial) menggunakan aplikasi SPSS Versi 25. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa biaya produksi berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih pada perusahaan manufaktur sektor industri sementara penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada perusahaan manufaktur sektor industri.

Pengaruh Disiplin dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan

PENGARUH DISIPLIN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TARAKAN Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan Pengaruh Disiplin, dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Tarakan. Pengambilan sampel menggunakan teknik non probability sampling dengan sampel jenuh yaitu seluruh populasi dijadikan sampel. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, dan teknik pengumpulan data menggunakan instrumen pernyataan kuesioner. Metode analisis menggunakan analisis regresi linier berganda, dan uji t dengan bantuan program SPSS versi 25. Hasil yang didapatkan membuktikan bahwa variabel disiplin berpengaruh positif terhadap kinerja, variabel motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja.

Analisis Kinerja Perusahaan Menggunakan Pendekatan Balanced Scorecard (Studi Kasus PT Bank Tabungan Negara Cabang Tarakan)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja PT Bank Tabungan Negara Cabang Tarakan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. Pendekatan ini mengevaluasi kinerja perusahaan dari empat perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui laporan keuangan dan kuesioner yang disebarkan kepada nasabah dan pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diukur menggunakan rasio ROA, NIM, dan NPL berada dalam kategori sangat sehat. Perspektif pelanggan menunjukkan hasil yang baik, yang diukur berdasarkan pangsa pasar, akuisisi pelanggan, retensi pelanggan, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas pelanggan. Kemudian perspektif proses bisnis internal menunjukkan hasil sangat baik melalui pengukuran indikator layanan, efisiensi, kualitas, dan tingkat inovasi. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan juga menunjukkan hasil sangat baik berdasarkan indikator kepuasan pegawai, peluang pelatihan, pengembangan, kemampuan dan motivasi karyawan.

Peran Kinerja Keuangan Dalam Memediasi Pengaruh Antara Investasi Hijau Dan Investasi Csr Terhadap Kinerja Keberlanjutan (Studi Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi hijau dan investasi Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap kinerja keberlanjutan, dengan kinerja keuangan sebagai variabel mediasi, pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023. Sampel penelitian terdiri dari 16 perusahaan yang dipilih dengan metode purposive sampling, menghasilkan total 80 data observasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan model Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk menguji hubungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi hijau berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan tetapi tidak berpengaruh terhadap kinerja keberlanjutan, investasi CSR berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan dan kinerja keberlanjutan. Penelitian ini jug amenemukan bahwa kinerja keuangan terbukti berpengaruh langsung terhadap kinerja keberlanjutan dan juga memediasi pengaruh investasi hijau terhadap kinerja keberlanjutan. Namun, kinerja keuangan tidak memediasi pengaruh investasi CSR terhadap kinerja keberlanjutan. Berdasarkan temuan tersebut, perusahaan disarankan memperkuat investasi hijau dan program CSR untuk meningkatkan kinerja keuangan dan keberlanjutan jangka panjang, serta memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan dan citra perusahaan.

Pengaruh Kepercayaan Merek, Nilai Yang Dirasakan, Terhadap Preferensi Merek Dan Niat Beli Iphone (Studi Pada Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepercayaan merek, nilai yang dirasakan, terhadap preferensi merek dan niat beli Iphone. Penelitian ini menggunakan metode survei penelitian kuantitatif dan data yang dikumpulkan berupa kuesioner. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling. Sampel dalam penelitian in adalah mahasiswa Univeristas Borneo Tarakan yang pernah mencari informasi tentang iphone dan bukan pengguna smartphone Iphone dan jumlah sampel sebanyak 280 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah SEM (Structural Equation Modeling) yang di operasionalkan menggunakan software SPSS versi 26 dan LISREL versi 8.80. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi merek dan niat beli, nilai yang dirasakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi merek, preferensi merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli, sedangkan nilai yang dirasakan berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap niat beli.

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KARENA KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN MELALUI LEMBAGA ADAT KENYAH DI LONG NAWANG

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KARENA KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN MELALUI LEMBAGA ADAT KENYAH DI LONG NAWANG ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang penyelesaian masalah hukum adat yang terjadi akibat kelalaian yang menyebabkan kematian, melalui lembaga adat Kenyah di Long Nawang. Tindak pidana kelalaian terjadi ketika seseorang tidak berhati-hati atau gagal menjalankan kewajibannya, yang berujung pada kerugian, termasuk kematian. Meskipun tidak dilakukan dengan niat jahat, pelaku tetap dianggap bertanggung jawab. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana lembaga adat menyelesaikan kasus kelalaian yang menyebabkan kematian dan apa saja konsekuensi hukum yang diterima dari keputusan lembaga adat Kenyah di Long Nawang. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan Kepala Adat dan lembaga adat, serta menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat berperan dalam menyelesaikan perkara dengan mengacu pada hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Keputusan yang diambil lembaga adat memberikan kepastian hukum, keadilan dan manfaat bagi semua pihak terkait, termasuk masyarakat adat. Putusan yang dikeluarkan lembaga adat memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yang berlaku untuk seluruh masyarakat hukum adat.

Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Solvabilitas Terhadap Peringkat Obligasi Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitablitas, likuiditas dan solvabilitas terhadap peringkat obligasi dengan good corporate governance sebagai variabel moderasi pada perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan pemilihan sampel pada penelitian ini yaitu purposive sampling sehingga sampel yang diperoleh sebanyak 16 perusahaan dan diperoleh data observasi sebanyak 80 data. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik dan uji regresi moderasi dengan menggunakan program SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi, dan good corporate governance tidak secara signifikan memoderasi pengaruh profitabilitas likuiditas dan solvabilitas terhadap peringkat obligasi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.