Koleksi Perpustakaan

PERSEPSI TERKAIT RENCANA RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR SORE TANJUNG SELOR

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi terhadap rencana relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Sore Tanjung Selor, dengan meninjau dari dua aspek utama yaitu aspek lingkungan dan aspek ekonomi, serta menentukan lokasi alternatif yang paling sesuai antara Pasar Induk dan Pasar Subuh sebagai tempat relokasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 37 responden Pedagang Kaki Lima (PKL), sedangkan pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara dengan pembeli/konsumen, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, dan pihak pemerintah (Disperindagkop). Analisis data dilakukan dengan menggunakan skala likert untuk menilai persepsi responden terhadap aspek lingkungan dan ekonomi di dua lokasi alternatif relokasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek lingkungan memperoleh skor 659 dari skor tertinggi 888 (74%), sedangkan aspek ekonomi memperoleh skor 637 dari skor tertinggi 888 (72%). Secara keseluruhan, tingkat kesesuaian lokasi relokasi mencapai 73% dan berada pada kategori “setuju”, yang berarti kedua aspek tersebut dinilai cukup baik meskipun belum maksimal. Berdasarkan hasil preferensi seluruh responden yaitu 53 responden terhadap lokasi relokasi, Pasar Subuh dipilih oleh 43 responden (81%), sedangkan Pasar Induk hanya dipilih oleh 10 responden (19%). Hal ini menunjukkan bahwa Pasar Subuh dinilai lebih layak untuk dijadikan lokasi relokasi karena memiliki kondisi lingkungan yang lebih bersih, aman, dan nyaman, serta potensi ekonomi yang lebih tinggi dalam hal aksesibilitas, daya tarik konsumen, dan peluang peningkatan pendapatan pedagang.

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIKUNTUK PENINGKATAN OUTPUT SEKTOR PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER DI INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan uang elektronik dalam meningkatkan output pada sektor primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR) untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan modal dalam hubungannya dengan peningkatan output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa penggunaan uang elektronik secara signifikan mempengaruhi output pada sektor ekonomi. Penggunaan uang elektronik terbukti mampu mempercepat perputaran uang dan efisiensi transaksi yang pada akhirnya mendorong produktivitas sektoral. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi pembayaran merupakan katalis penting dalam peningkatan output ekonomi, sehingga diperlukan perluasan akses teknologi digital secara merata di seluruh sektor ekonomi.

.

Pengaruh Kompensasi Terhadap Turnover Intention Melalui Variabel Intervening Kepuasan Kerja di Pt Sumber Kalimantan Abadi Kota Tarakan

Penelitian Ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi Terhadap turnover Intention dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada karyawan Pt Sumber Kalimantan Abadi.

Pengaruh Disiplin, Motivasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Staf Kantor Camat Krayan Long Bawan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja staf Kantor Camat Krayan Long Bawan. Penelitian dilatarbelakangi oleh masih rendahnya disiplin kerja, belum optimalnya motivasi kerja, serta kondisi lingkungan kerja yang kurang mendukung, yang berpotensi memengaruhi kepuasan kerja staf. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, dengan populasi sebanyak 46 staf yang seluruhnya dijadikan sampel melalui teknik sampling jenuh. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner dan wawancara dengan skala Likert, sedangkan analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS melalui uji parsial (t) dan uji simultan (F). Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja dan lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, sedangkan motivasi kerja berpengaruh positif namun tidak signifikan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja staf. Dengan demikian, peningkatan disiplin kerja dan perbaikan lingkungan kerja menjadi faktor utama dalam meningkatkan kepuasan kerja staf, sementara motivasi kerja perlu dikelola secara lebih efektif.

Pengaruh Social Media Marketing, Brand Image, dan Price Perception terhadap keputusan pembelian produk Mie Che'Bahn Kota Tarakan (studi kasus pada mahasiswa/i Universitas Borneo Tarakan)

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh social media marketing, brand image, dan price perception terhadap keputusan pembelian produk Mie Che’Bahn Kota Tarakan pada mahasiswa/I Universitas Borneo Tarakan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 190 responden melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert dan dianalisis dengan regresi linier berganda menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa social media marketing, brand image, dan price perception berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini mengindikasikan bahwa strategi pemasaran yang efektif, citra merek yang positif, serta persepsi harga yang sesuai mampu meningkatkan keyakinan konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya optimalisasi media sosial, penguatan citra merek, dan penetapan harga yang kompetitif untuk meningkatkan keputusan pembelian, khususnya pada segmen mahasiswa.

Pengembangan Karir, Kemampuan Kerja, Loyalitas Karyawan Sebagai Determinan Kinerja Karyawan di PT INTRACAWOOD MANUFACTURING

Kinerja karyawan merupakan faktor krusial dalam menentukan keberhasilan perusahaan, terutama pada sektor industri manufaktur yang menuntut efektivitas dan produktivitas kerja yang tinggi. Fenomena yang terjadi di PT Intracawood Manufacturing mengindikasikan adanya fluktuasi tingkat kehadiran karyawan yang mengindikasikan belum optimalnya kinerja karyawan. Situasi ini diyakini timbul akibat sejumlah faktor, seperti pengembangan karir, kemampuan kerja, dan loyalitas karyawan. Untuk itu studi ini ditujukan guna mengkaji pengaruh pengembangan karir, kemampuan kerja, dan loyalitas karyawan terhadap kinerja karyawan. Studi ini mengimplementasikan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 194 responden yang merupakan karyawan PT Intracawood Manufacturing dengan teknik purposive sampling. Analisis data memakai regresi linear berganda di SPSS mengindikasikan jika pengembangan karir tidak berimplikasi signifikan terhadap kinerja karyawan, sementara kemampuan kerja dan loyalitas berimplikasi positif dan signifikan. Secara simultan, ketiga variabel yaitu pengembangan karir, kemampuan kerja, dan loyalitas karyawan berimplikasi signifikan terhadap kinerja karyawan. Temuan ini mengindikasikan jika peningkatan kinerja karyawan lebih ditentukan oleh kemampuan kerja dan loyalitas karyawan, meskipun secara bersama-sama ketiga variabel tetap menyuguhkan kontribusi terhadap peningkatan kinerja.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN PELEBURAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan pemegang saham minoritas serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam Perseroan Terbatas yang melakukan peleburan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta mengacu pada bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif pemegang saham memiliki kedudukan yang setara berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas. Namun, dalam praktik peleburan, keputusan ditentukan berdasarkan suara terbanyak dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehingga berpotensi merugikan pemegang saham minoritas. Prinsip mayoritas dalam pengambilan keputusan menyebabkan posisi tawar pemegang saham minoritas menjadi lemah. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan baik dari Undang-undang Perseroan Terbatas maupun dari prinsip Good Corporate Governance (GCG), yakni melalui hak penilaian (apparsial right), hak yang didahulukan (pre-emtive right), hak derivatif (derivative right), hak perseorangan (personal right), dan hak angket (enquette right).

PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA PERUSAHAAN APLIKASI DAN PENGEMUDI TERHADAP KERUGIAN PENUMPANG OJEK ONLINE

Penyelenggaraan transportasi berbasis teknologi informasi, khususnya ojek online, memberikan kemudahan akses mobilitas bagi masyarakat, namun disisi lain menimbulkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami penumpang. Adanya hubungan hukum antara perusahaan aplikasi, pengemudi, dan penumpang menyebabkan pembagian kewajiban dan tanggung jawab hukum yang berbeda pada masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk tanggung jawab hukum perusahaan aplikasi dan pengemudi dalam penyelenggaraan layanan ojek online serta upaya penyelesaian hukum apabila penumpang mengalami kerugian akibat kelalaian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan aplikasi memiliki tanggung jawab sebagai pelaku usaha dalam memberikan perlindungan kepada konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan pengemudi bertanggung jawab atas keselamatan penumpang selama perjalanan sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila terjadi kerugian, penumpang dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi maupun litigasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ANALISIS BIBLIOMETRIK DALAM MEMETAKAN TREN PENELITIAN PADA LITERATUR SOSIAL MEDIA MARKETING TERINDEKS SCOPUS 2015-2025

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan tren perkembangan, topik dominan, pola kolaborasi, produktivitas negara, dampak penelitian, serta arah penelitian masa depan dalam bidang Social Media Marketing periode 2015-2025 melalui analisis bibliometrik. Studi ini menganalisis 775 dokumen ilmiah terindeks Scopus menggunakan software Bibliometrix (R Studio) dan antarmuka Biblioshiny. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publikasi dalam bidang ini mengalami pertumbuhan signifikan dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 15,57%, dari 24 artikel (2015) menjadi 102 artikel (2025). Topik-topik dominan yang teridentifikasi adalah "Social Media Marketing", "Marketing", "Digital Marketing", dan "Purchase Intention", dengan pergeseran fokus ke aspek strategi pemasaran kontemporer seperti "Influencer Marketing". Pola kolaborasi penulis dan institusi cenderung tersebar dalam kelompok-kelompok kecil, sementara pada tingkat negara, Amerika Serikat dan China berperan sebagai simpul penghubung sentral dalam jaringan kolaborasi global yang lebih menyatu. Amerika Serikat merupakan negara paling produktif (337 frekuensi), diikuti oleh India, Indonesia, dan China. Dampak penelitian tertinggi berasal dari artikel-artikel yang terbit pada periode 2015-2023 di jurnal bereputasi seperti International Journal of Advertising dan Journal of Business Research. Analisis mengungkapkan bahwa ekosistem publikasi didominasi oleh jurnal yang berfokus pada pemasaran interaktif dan ilmu data. Temuan ini memberikan peta komprehensif perkembangan literatur serta rekomendasi untuk penelitian, kebijakan, dan praktik bisnis di masa depan.

Efektivitas Bapas Dalam Proses Diversi Terhadapan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Tarakan

ABSTRAK EFEKTIVITAS BAPAS DALAM PROSES DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI TARAKAN Penelitian ini mengkaji secara empiris mengenai efektivitas pelaksanaan peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam proses diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Tarakan dengan locus penelitian pada BAPAS Kelas II Tarakan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana yang berfokus terhadap kepentingan terbaik bagi anak telah dijelasakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap perkara anak wajib mengupayakan diversi sebagai bentuk penyelesaian di luar proses peradilan formal dengan pendekatan keadilan restoratif. Diversi memiliki tujuan untuk mencapai perdamaian diantara korban dan pelaku, mencegah perampasan kemerdekaan anak, menghindarkan anak dari stigma negatif, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab anak atas perbuatannya. Penulisan ini menggunakan metode empiris dengan observasi, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap Pembimbing Kemasyarakatan (PK), ABH, serta orang tua klien anak. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS), serta bacaan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PK memiliki peran strategis dalam proses diversi, mulai dari tahap pra ajudikasi, ajudikasi, hingga pasca ajudikasi. PK tidak hanya melakukan pendampingan terhadap anak sejak tahap penyidikan, tetapi juga menyusun LITMAS yang memuat identitas anak, latar belakang keluarga, kondisi sosial dan pendidikan, faktor penyebab tindak pidana, kondisi korban, serta rekomendasi yang dapat menjadi dasar pertimbangan aparat penegak hukum dalam menentukan penyelesaian perkara. LITMAS bersifat wajib dan menentukan sah atau tidaknya proses peradilan anak, sehingga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi ABH. Data permintaan pendampingan diversi tahun 2021–2025 menunjukkan total 125 perkara dengan jenis kasus yang didominasi oleh pelanggaran lalu lintas, pengeroyokan, pencurian, perlindungan anak, dan tindak pidana lainnya, dengan tingkat keberhasilan diversi yang relatif tinggi meskipun masih terdapat hambatan seperti ketidakhadiran para pihak dan ketidaksepakatan mengenai ganti kerugian. Secara umum, pelaksanaan diversi di BAPAS Kelas II Tarakan telah berjalan efektif sesuai dengan ketentuan normatif dan prinsip keadilan restoratif, namun masih memerlukan penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta optimalisasi sarana dan prasarana untuk menjamin perlindungan dan pembinaan yang berkelanjutan bagi ABH.

Penegakan Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota yang Terlibat Homoseksual

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan serta mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota yang terlibat homoseksual. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya pelanggaran kode etik oleh anggota Polri yang menimbulkan polemik masyarakat, khususnya terkait ketidakkonsistenan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran yang memiliki karakteristik serupa, sebagaimana terjadi dalam kasus di Polda Kalimantan Utara. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum, keadilan, serta kesetaraan dalam penegakan kode etik di lingkungan Polri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum yang dianalisis secara kualitatif dengan metode desktiptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara normatif, pengaturan mengenai kewajiban dan pelanggaran anggota Polri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri, serta Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Mekanisme penegakan kode etik dilakukan melalui tahapan pengaduan, pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), pemberkasan, hingga sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) dengan penjatuhan sanksi yang bersifat etik dan administratif. Hal ini disebabkan karena homoseksual tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam hukum positif Indonesia. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ketidakkonsistenan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran yang relatif serupa, sehingga belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kesetaraan di hadapan hukum. Selain itu, penegakan kode etik juga dihadapkan pada tantangan dalam menyeimbangkan antara kepentingan menjaga moralitas dan citra institusi dengan perlindungan terhadap hak individu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui penyusunan parameter yang jelas, objektif, dan terukur dalam penjatuhan sanksi, serta peningkatan konsistensi penerapan kode etik agar tercipta penegakan hukum yang adil, transparan, dan menjamin kepastian hukum.

EFEKTIVITAS PENEGAKAN SANKSI PIDANA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH PESISIR KOTA TARAKAN

Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Berakibat Pada Budaya Pembatalan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum korban tindak pidana pencemaran nama baik yang berakibat pada budaya pembatalan (cancel culture) serta untuk mengetahui akibat hukum budaya pembatalan terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik. Budaya pembatalan dilakukan secara masif melalui sistem elektronik dan berpotensi menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi korban, seperti rusaknya reputasi, kehilangan pekerjaan, serta tekanan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik yang berakibat pada budaya pembatalan serta akibat hukumnya dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban dilakukan melalui upaya preventif dan represif berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta dapat diperkuat melalui pendekatan keadilan restoratif guna memulihkan nama baik dan martabat korban.

Pertanggungjawabqan Pidana Dokter Residen Atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Keluarga Pasien

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dokter residen yang terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap keluarga pasien dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berfungsi sebagai lex specialis karena secara khusus mengatur berbagai jenis kekerasan seksual beserta sanksi hukum bagi pelakunya. Selain itu, ketentuan terkait profesi tenaga medis juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menekankan kewajiban bagi tenaga medis untuk menjunjung tinggi etika profesi, memenuhi standar pelayanan kesehatan, serta memberikan perlindungan kepada pasien beserta keluarganya. Adapun perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan rumah sakit diberikan melalui mekanisme perlindungan saksi dan korban, pemberian layanan pemulihan secara medis, psikologis, dan sosial, serta pemberian restitusi yang ditetapkan melalui putusan pengadilan guna menjamin terpenuhinya hak-hak korban.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Guru Di Lingkungan Sekolah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru serta mengkaji upaya optimalisasi pemenuhan perlindungan hukum tersebut. Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Namun, dalam praktiknya, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak masih kerap terjadi, bahkan dilakukan oleh guru di lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, termasuk pemberatan pidana bagi pelaku yang berstatus sebagai tenaga pendidik. Namun, penerapannya belum optimal karena masih ada kendala seperti lemahnya pengawasan sekolah, stigma terhadap korban, serta kurangnya pendampingan dan pemulihan psikologis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran sekolah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi anak.

Ferdo Ezra Novalesandro

Analisis kebijakan hukum pidana dalam penerapan hukum terhadap anak yang melakukan bullying di lingkungan sekolah

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam penerapan hukum terhadap anak yang melakukan bullying dilingkungan sekolah. Bullying merupakan permasalahan yang semakin sering terjadi dan menimbulkan dampak serius bagi perkembangan anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Dalam kontks hukum, bullying dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, namun pelakunya Adalah anak yang tetap harus mendapatkan perlindungan dan pembinaan sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan dukungan data empiris melalui studi kasus dan wawancara dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait Kajian difokuskan pada ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023, Analisis juga menyoroti bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik penanganan kasus bullying di lingkungan sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap anak pelaku bullying lebih mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan upaya diversi dibandingkan pemidanaan Tujuannya adalah memberikan pembinaan kepada anak sekaligus memulihkan kondisi korban. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan belum optimalnya koordinası antar lembaga serta peran sekolah dalam pencegahan. Diperlukan penguatan kebijakan dan kerja sama semua pihak agar penanganan bullying dapat berjalan efektif serta tetap menjamin perlindungan hak anak. Kata Kunci: Kebijakan, Hukum Pidana, Bullying, Sistem Peradilan Pidana Anak, lingkungan Sekolah.

ESG, Likuiditas, dan Nilai Perusahaan: Analisis Peran Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan Environmental, Social, and Governance (ESG) serta tingkat likuiditas terhadap nilai perusahaan, dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024. Pengungkapan ESG diproksikan menggunakan ESG Score, yang mengacu pada Metrik ESG ASEAN. Likuiditas diproksikan oleh Current Ratio (CR), profitabilitas diukur dengan Return On Assets (ROA), sedangkan nilai perusahaan diukur menggunakan Price to Book Value (PBV) yang ditransformasikan ke dalam logaritma natural (Ln PBV). Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dan menganalisis 290 data observasi menggunakan metode Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pengungkapan ESG dan likuiditas terhadap nilai perusahaan berhasil ditunjukkan. Namun, profitabilitas tidak terbukti berperan sebagai variabel moderasi, baik dalam hubungan antara pengungkapan ESG maupun likuiditas terhadap nilai perusahaan. Nilai R-Square sebesar 0,078 mengindikasikan bahwa model penelitian hanya mampu menjelaskan 7,8% variasi nilai perusahaan, sementara 92,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model. Temuan ini menegaskan bahwa pengungkapan ESG dan likuiditas merupakan faktor penting dalam membentuk persepsi investor terhadap nilai perusahaan, sedangkan tingkat profitabilitas belum menjadi pertimbangan utama.

ANALISIS PENGARUH MANAJEMEN MODAL KERJA TERHADAP PROFITABILITAS (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen modal kerja terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Manajemen modal kerja diukur menggunakan empat indikator, yaitu periode konversi persediaan, periode penerimaan piutang, periode penangguhan utang, dan siklus konversi kas, sedangkan profitabilitas diproksikan dengan Return on Assets (ROA). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh sebanyak 77 perusahaan manufaktur selama periode 2021–2024. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa periode konversi persediaan berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Periode penerimaan piutang berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Periode penangguhan utang berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Siklus konversi kas berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan, keempat variabel manajemen modal kerja berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur.