None

ANALISIS KORELASI ANTARA WORK-LIFE BALANCE DENGAN KEPUASAN PERKAWINAN DAN KEPUASAN KERJA PADA PEREMPUAN BEKERJA DALAM PERSPEKTIF TEORITIS

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara variabel work-life balance dengan kepuasan perkawinan dan kepuasan kerja. Penelitian ini merupakan penilitian studi literatur dengan menggunakan metode sintesis yaitu menggabungkan hasil penelitian empiris, digabungkan, di cari kesimpulannya, dan diambil kesimpulannya. Untuk mengetahui korelasi antara work-life balance dengan kepuasan perkawinan peneliti menggukan 4 hasil penelitian empiris sebelumya dari Adhania (2017), Zulkaida dan Srisusanti (2013), Sutikno (2017), dan Fatimah (2018). Untuk mengetahui korelasi antara work-life balance terhadap kepuasan kerja peneliti menggunakan 3 hasil penelitian empiris sebelumya dari, Ganapathi (2016), Rene dan Wahyuni (2017), dan Tarigan serta Ratnaningsih (2018). Dan untuk mengetahui korelasi antara kepuasan perkawinan dengan kepuasan kerja, penelitian menggunakan 3 hasil penelitian empiris sebelumya dari Susanto (2010), Puspitasari (2011), Melita, et. all (2017). Hasil dari penelitian ini adalah Korelasi antara Work-Life Balance terhadap Kepuasan Perwakinan memiliki pengaruh positif signifikan. Korelasi antara Work-Life Balance terhadap Kepuasan Kerja Wanita Pekerja memiliki pengaruh positif signikan. Dan Korelasi antara Kepuasan Perkawinan terhadap Kepuasan Kerja Wanita Pekerja memiliki pengaruh positif signifikan. Selanjutnya dari hasil pembahasan juga diperoleh beberapa temuan penting yaitu, Faktor utama (sangat dominan) yang membangun terciptanya Work-Life Balance dan Kepuasan Perkawinan adalah komunikasi interpersonal, Work-Life Balance bukan merupakan faktor dominan dalam membangun kepuasan kerja wanita pekerja, dan Pekerja wanita memiliki tingkat Work-Life Balance relatif lebih rendah dibanding laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi adanya beban ganda pada perempuan dalam kehidupan perkawinan sehingga perempuan merasa relative lebih berat dalam menanggung beban hidup dibanding laki-laki. Kata Kunci : Work-Life Balance, Kepuasan Perkawinan dan Kepuasan Kerja

PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN STRES KERJA TERHADAP TURNOVER INTENTION PADA PT. WORLD INNOVATIVE TELECOMUNICATION (OPPO) DI KALIMANTAN UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kepuasan Kerja dan Stres Kerja Terhadap Turnover Intention Pada PT. World Innovative Telecomunication (OPPO) di Kalimantan Utara. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik nonprobability sampling dengan sampling jenuh. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey dengan instrument pernyataan dan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner (angket). Adapun sampel dalam penelitian ini adalah karyawan divisi promotor pada PT. World Innovative Telecomunication (OPPO) di Kalimantan Utara yang berjumlah 127 responden. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 22.0. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention sedangkan variabel stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention.

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN TARAKAN BARAT

Penelitian ini betujuan untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kecamatan Tarakan Barat yang di ukur berdasarkan kepuasan masyarakat dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan IKM dengan hasil desain dalam bentuk angka. Penelitian ini dilakukan di 5 (lima) Kelurahan di Kecamatan Tarakan Barat. Teknik sampel yang digunakan adalah non probability sampling. Teknik penngumpulan data dilakukan dengan kuesioner, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai IKM pada pelayanan di Kecamatan Tarakan Barat ialah : 1. Pada Indikator Persayaratan berada pada tingkat Baik hal ini ditunjukkan dengan nilai IKM Sebesar 3,075 dengan Nilai Konversi IKM sebesar 76,875. 2. Pada Indikator Sistem, Mekanisme dan Prosedur berada pada tingkat Kurang Baik hal ini ditunjukkan dengan nilai IKM Sebesar 3,057 dengan Nilai Konversi IKM sebesar 76,425. 3. Pada Indikator Waktu Penyelesaian berada pada tingkat Kurang Baik hal ini ditunjukkan dengan nilai IKM Sebesar 3,0075 dengan Nilai Konversi IKM sebesar 75,187. Pada Indikator Biaya/Tarif berada pada tingkat Kurang Baik hal ini ditunjukkan dengan nilai IKM Sebesar 2,992 dengan Nilai Konversi IKM sebesar 74,812. Pada Indikator Produk Spesifikas, dan Jenis Layanan berada pada tingkat Kurang Baik hal ini ditunjukkan dengan nilai IKM Sebesar 3,052 dengan Nilai Konversi IKM sebesar 76,300. Pada Indikator Kompetensi berada pada tingkat Kurang Baik hal ini ditunjukkan dengan nilai IKM Sebesar 3,035 dengan Nilai Konversi IKM sebesar 75,872. Pada Indikator Perilaku Pelaksana berada pada tingkat Kurang Baik hal ini ditunjukkan dengan nilai IKM Sebesar 2,992 dengan Nilai Konversi IKM sebesar 74,800. Pada Indikator Pengaduan,, saran dan masukan berada pada tingkat Kurang Baik hal ini ditunjukkan dengan nilai IKM Sebesar 2,985 dengan Nilai Konversi IKM sebesar 74,625. 8. Pada Indikator Pengaduan,, saran dan masukan berada pada tingkat Kurang Baik hal ini ditunjukkan dengan nilai IKM Sebesar 2,985 dengan Nilai Konversi IKM sebesar 74,625. 8. Pada Indikator Pengaduan,, saran dan masukan berada pada tingkat Kurang Baik hal ini ditunjukkan dengan nilai IKM Sebesar 2,985 dengan Nilai Konversi IKM sebesar 74,625

PENGARUH KEGUNAAN, KEMUDAHAN, SIKAP DAN RISIKO TERHADAP NIAT NASABAH MENGGUNAKAN MOBILE BANKING

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kegunaan, kemudahan, sikap dan risiko terhadap niat nasabah menggunakan mobile banking. Responden penelitian ini adalah masyarakat umum yang ada di kota Tarakan dengan menggunakan metode survei langsung dengan instrumen pernyataan atau pertanyaan. Kuesioner yang disebar dan yang kembali adalah sebanyak 350 kuesioner dan kuesioner yang dapat dioleh dalam penelitian ini adalah sebanyak 350. Berdasarkan analisis Partial Least Square (PLS 3.0), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan langsung antara variabel kegunaan dengan sikap memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan antara variabel, kemudahaan dengan sikap, sikap dengan niat menggunakan dan risiko terhadap niat menggunakan memiliki pengaruh positif dan signifikan antar variabelnya. Walaupun semakin tinggi kegunaan tidak mempengaruhi sikap untuk menggunakan mobile banking, semakin dirasakan kemudahan maka akan mempengaruhi sikap masyarakat untuk menggunakan mobile banking, sikap masyarakat disesuakian dengan kegunaan dan kemudahan, semakin tinggi tingkat kegunaan dan kemudahan akan mempengaruhi sikap masyarakat terhadap niat menggunakan mobile banking dan semakin rendah risiko akan meningkatkan niat masyarakat.

PENGARUH KONFLIK PERAN GANDA DAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP KINERJA PERAWAT WANITA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konflik peran ganda dan kecerdasan emosional terhadap minat kinerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah Perawat Wanita Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan dengan jumlah sampel sebanyak 102 responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi dengan bantuan program SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel konflik peran ganda berpengaruh negatif terhadap kinerja perawat wanita dan Variabel kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap kinerja perawat wanita.

PENGARUH COUNTRY OF ORIGIN DAN PERCEIVED QUALITY TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK “MADE IN KOREA” DENGAN CONSUMER ETHNOCENTRISM SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi pada mahasiswa di Tarakan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari country of origin dan perceive quality terhadap keputusan pembelian produk “made in Korea” dengan consumer ethnocentrism sebagai variabel mediasi (studi pada mahasiswa di Tarakan). Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif disertai dengan penggunaan metode survei serta metode pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik Probability Sampling dengan metode yang digunakan adalah Simple Random Sampling. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus hair yang ditentu bahwa sampelnya terdiri dari 100 mahasiswa di Tarakan. Metode analisi data yang digunakan yaitu SEM (Structural Equation Modeling) yang dioperasikan didalam program SmartPLS versi 3.0. Berdasarkan pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceived quality memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk “made in Korea” sedang untuk country of origin terhadap keputusan pembelian, consumer ethnocentrism terhadap keputusan pembelian tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. Hal itu sesuai dengan hasil uji pada pengaruh tidak langsung dari country of origin dan perceived quality melalui consumer ethnocentrism terhadap keputusan pembelian menunjukkan bahwa tidak teerdapat pengaru dari variabel tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa di Tarakan mempertimbangkan perceived quality dari poduk “made in Korea” sebelum melakukan keputusan pembelian.

Implikasi Struktur Kepemilikan Terhadap Keputusan Penggunan Dompet Digital

This study aims to determine the effect of ownership structure on the decision to use a digital wallet. The participants of this study were digital wallet users with proof of server installation on smartphones with 10 participants. The sampling method uses an intrasubject experiment design (whitin subject) using a data analysis method consisting of randomization and hypothesis testing and assisted by SPSS 25. The results showed an average value of managerial ownership structure 1.50 for an average value of institutional ownership of 2.50 with a difference in the mean value of -1,000 statistical differences can be seen at t -3,345 with a probability of 0.008 <0.05 which means that ownership the structure has an impact on the decision to use a digital wallet. Keywords: digital wallet; financial technology; ownership structure

implikasi struktur kepemilikan terhadap keputusan penggunaan transportasi online

Penelitian dilakukan untuk melihat apakah struktur kepemilikan perusahaan berdampak terhadap keputusan konsumen dalam memilih atau menggunakan layanan Transportasi Online. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen. Teknik pengumpulan data berupa form simulasi yang diberikan kepada partisipan yang telah divalidasi dengan metode uji manipulasi. yang menjadi Partisipan dalam penelitian ini adalah pengguna layanan transportasi online. Penelitian dilakukan dengan desain completely randomized. Pengelolaan data dimulai dengan Uji Randomisasi kemudian pengujian hipotesis menggunakan analisis statistik T-Test atau Uji-t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata struktur kepemilikan saham mayoritas Institusional sebesar 1,7 sedangkan rata-rata nilai kepemilikan saham mayoritas Manajerial sebesar 1,5 dengan perbedaan nilai rata-rata sebesar 0,200. Perbedaan signifikan secara statistic dapat dilihat pada nilai t sebesar 0.802 dengan probabilitas 0,443 > dari 0,05 artinya tidak terdapat dampak antara struktur kepemilikan dengan keputusan penggunaan transportasi online.

PENGARUH STRESS KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI PADA PT. BANK MANDIRI KANTOR CABANG TARAKAN)

The objective of this study is to examine the effect of work stress, work environment on employee performance with job satisfaction as an intervening variable at PT. Bank Mandiri Tarakan Branch Office. In this study using a quantitative approach using survey methods. Sampling was done by simple random sampling technique, and obtained 95 respondents from a total population of 124 employees of Bank Mandiri Tarakan. To test the hypothesis used the path analysis method (path) and t test. The analytical method uses an analytical tool with the help of SPSS program version 16.0. The results of this study indicate that work stress has a negative and significant effect on job satisfaction, work environment has a positive and significant effect on job satisfaction, job stress has a negative and significant effect on employee performance, work environment has a positive and significant effect on employee performance, job satisfaction has a positive and significant to employee performance, work stress has a negative effect on employee performance through job satisfaction, and the work environment has a positive effect on employee performance through job satisfaction. Keywords: Job Stress, Work Environment, Job Satisfaction, Employee Performance.

STUDI EFISIENSI KINERJA PERUSAHAAN TERCATAT DI INDONESIA MENGGUNAKAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS DAN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

Abstrak: Penelitian ini menguji tingkat efisiensi pasar modal Indonesia. Penelitian ini diperlukan bagi para pembuat kebijakan investasi untuk meminimalkan kesalahan keputusan. Model yang dibandingkan adalah DEA dan ANN. Setelah memeriksa dua model, kita menemukan bahwa Artificial Neural Network (ANN) model yang lebih baik yang Data Envelopment Analysis (DEA). Kami menggunakan data perusahaan yang terdaftar Indonesia. Pengamatan data untuk penelitian diambil dari bursa Indonesia dengan 28 pengamatan dari 2017 ke 2018. Pembaharuan penelitian ini adalah dengan menggunakan laporan terbaru, data untuk item 2 tahun terakhir, yaitu 2017 dan 2018 laporan serta masih jarang membahas pasar modal Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa model ANN lebih baik dari DEA ditunjukkan dengan nilai RMSE lebih kecil.

ASUHAN KEPERAWATAN PADA TN. S DENGAN HEMORAGIC STROKE DI RUANG DAHLIA A RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Upaya yang dilakukan Masyarakat untuk memperoleh Kepastian Hukum atas Penguasaan Fisik Tanah Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) PT PERTAMINA EP di Kota Tarakan

Fenita Laras Sakti, NPM: 16.405010.94, dengan judul Skripsi “Upaya yang dilakukan Masyarakat untuk memperoleh Kepastian Hukum atas Penguasaan Fisik Tanah Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) PT PERTAMINA EP di Kota Tarakan” di bawah bimbingan, Dosen Pembimbing I Dr. Marthen B Salinding, S.H., M.H dan Dosen Pembimbing II Dr. Basri, S.H., M.Kn. Masalah penguasaan tanah fisik, tanah Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) itu suatu masalah yang sangat kompleks sekali, khususnya untuk wilayah di Kota Tarakan ini yang mana memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan tidak di imbangi dengan ketersediaan akan wilayah. Dari pihak PT PERTAMINA EP bahwa jumlah persengketaan tanah Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) yang ada di wilayah Kota Tarakan ini sangatlah banyak dalam tiap tahunnya saja terus meningkat cukup pesat, maka di kemudian hari akan terus bersengketa antara PT PERTAMINA EP dengan masyarakat, dikarenakan tanah WKP tersebut hak pakai oleh PT PERTAMINA EP menurut Kontrak Kerjasama dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Metode yang digunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Status Kepemilikan tanah Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) di Kota Tarakan belum dapat diterbitkan sebuah sertifikat sampai adanya kejelasan antara pihak PT Pertamina EP sendiri dengan Pemerintah Kota mana saja yang merupakan asset mereka yang mereka kuasai dan mereka akui di pencatatan BUMN tersebut dan Kepastian Hukum atas penguasaan tanah Wilayah Kerja Pertambangan (WKP), statusnya hanya menunggu kepastian pelepasan dari PT Pertamina EP atau persetujuan pelepasan dari Kementerian Keuangan, karena tanah WKP merupakan asset Negera.

Pertanggungjawaban korporasi terkait tindak pidana lingkungan hidup

Yuliana Situmorang, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, NPM.14501010074, dengan judul “Pertanggungjawaban Korporasi terkait Tindak Pidana Lingkungan Hidup” dengan Pembimbing I yaitu, Dr.Syafruddin,S.H.,M.Hum dan Pembingbing II yaitu Arif Rohman,S.HI.,LL.M. Rumusan masalah dari penulisan ini adalah apa yang menjadi unsur pada korporasi sebagai tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan apa saja sanksi hukum bagi korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Metode penulisan yang dipakai oleh penulis adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakaukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Kehadiran lingkungan hidup sangat penting dan menentukan bagi kehadiran dan kelangsungan manusia, bagi kebudayaan dan peradaban nya selama kehidupan manusia. Lingkungan dapat dikatakan tercemar jika bahan pencemaran beredar dilingkungan yang dapat mengakibatkan gangguan pada makhluk hidup yang ada di dalamnya. Status korporasi sebagai subjek hukum fiktif, dalam tindak pidana korporasi sering di pandang bahwa korporasi tidak mungkin memiliki niat atau kehendak, karena merupakan kelompok orang yang melakukan usaha bersama- sama. Untuk dapat dipidannya korporasi maka harus ada kesalahan. Unsur kesalahan dalam perbuatan pidana yang dilakukan korporasi secara teoritik diukur dan dikategorikan dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya atau akibat besar. Ketentuan sanksi dalam hal sebagaimana tertuang dalam beberapa pasal diantaranya : Pasal 109 UUPLH, Pasal 116 UUPLH ayat (1) dan Pasal 119 UUPLH . Untuk menanggulangi maslaah penemaran/perusakan lingkungan hidup harus ada kerja sama yang terpadu antara pihak eksekutif dengan yudikatif dan untuk suatu undang-undang dapat di patuhi oleh individu maupun kelompok masyarakat, perushaan dan sebagainya maka ditetapkan adanya sanksi,

Peranan national central bureau interpol indonesia dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di wilayah perbatasan

the role of the national central bureau interpol Indonesia in tackling narcotics abuse in the border region

perlindungan hukum penumpang jasa ojek online dalam hal terjadi kecelakaan

ABSTRAK DAUD, NPM.15501010022, dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Penumpang Jasa Ojek Online Dalam Hal Terjadi Kecelakaan”. Dibawah Bimbingan Marthen B Salinding, S.H.,M.H dan Zulvia Makka, S.H.,M.H. Fakultas Hukum, Universtas Borneo Tarakan. Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa ojek online Dalam Hal Terjadinya Kecelakaan Yang Menimbulkan Kerugian Pada Penumpang. Latar belakang penulis mengangkat judul ini adalah karena dalam pengoperasian ojek online sering terjadi kecelakaan yang menimbulkan kerugian pada penumpang maka disini perlu dibahas. Masalah yang penulis angkat adalah bagaimana perjanjian pengangkutan pada ojek Online dengan Driver dan perusahaan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang jasa ojek Online. Solusi Transportasi Indonesia dalam menjalankan usaha di Indonesia dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna jasa Gojek atas kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi Go-jek sehingga menimbulkan kerugian pada penumpang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan pembahasan penelitian ini, diperoleh hasil penelitian bahwa Perjanjian Pengangkutan hendaknya penumpang selaku konsumen lebih jeli, cermat dan kritis Perlindungan Hukum Hendaknya perusahaan ojek online lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada penumpang selaku konsumen terutama dalam hal kemanan, keselamatan serta kepastian hukum. Kemanan dan keselamatan dalam hal ini terkait dengan peningkatan;dan belum adanya kepastian hukum terhadap kedudukan ojek online ini karena belum digolongkan sebagai angkutan umum dan masih banyak pengguna jasa yang belum mengetahui sanksi-sanksi yang diperoleh oleh pengemudi yang lalai sehingga menyebabkan kecelakaaan serta pertanggungjawaban dari pihak grab apabila penumpang mengalami kerugian akibat kecelakaan yang terjadi pada saat penggunaan jasa ojek online.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA SEBAGAI DISPARITAS PADA KASUS SEJENIS

Deco Ajie Nugroho, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, NPM.15501010036, dengan Judul “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana Pembunuhan Berencana Sebagai Disparitas Pada Kasus Sejenis”,dengan Pembimbing I yaitu, Mansyur,S.H.,M.H dan Pembimbing II yaitu Inggit Akim,S.H.,M.H Latar belakang yang penulis tuangkan dalam skripsi ini adalah, pembunuhan berencana sering dijadikan bahan perdebatan dimasyarakat, berkaitan dengan terjadinya perbedaan pidana dalam suatu putusan terhadap kasus yang sejenis. Penulis memilih untuk melakukan kajian terhadap pemidanaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan memutus perkara pembunuhan berencana, yang secara khusus penulis akan mendalami pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dalam putusannya, sehingga akhirnya sampai pada amar putusan berbebntuk pemidanaan terhadap pelaku kejahatan pembunuhan berencana. Rumusan masalah penulis yang pertama adalah, apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam pemidanaan yang berbeda terhadap Putusan Nomor; 380/Pid.B/2015/PN.Tar dan Putusan 323/Pid.B/2015/PN.Tar sedangkan Rumusan masalah yang kedua adalah, apakah pemidanaan yang berbeda terhadap beberapa tindak pidana pembunuhan berencana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi terpidana. Metode peneletian pulis adalah Normatif, Pendekatan Masalah, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Historis, Pendekatan Perbandingan serta Bahan Hukum Primer.Kesimpulan dan saran penulis adalah, dalam dua kasus yang tuntutan dan ancaman pasal dan pemidanaannya sama Majelis Hakim telah memutus perkara dengan hasil yang berbeda sehingga muncul disparitas dalam putusan tersebut, hal ini menjadi acuan bagi penulis untuk lebih mendalamai dasar pertimbangan hakim tersebut dan apakah dari putusan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa sudah mencerminkan keadilan bagi mereka.

HUKUMAN KEBIRI TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN

ABSTRAK Muhammad Abizar, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, NPM. 14.501010.052, dengan judul “Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Perundang-Undangan”, dengan Pembimbing I, Bapak Dr.Syafruddin, S.H,M.Hum dan Pembimbing II, Bapak Dr. Ilham Agang, S.H., M.H. Kejahatan kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan anak dianggap belum efektif sehingga Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menerapkan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual diantaranya dengan memberlakukan kebiri secara kimiawi. Hukuman kebiri kimia ini merupakan reaksi dari banyaknya kasus seksual terhadap anak, dikarenakan penjatuhan pindana penjara terhadap pelaku kejahatan seksual dianggap tidak efektif dalam mengurangi kasus kekerasan sesksual terhadap anak. Permasalahan diatas menimbulkan isu hukum mengenai kebijakan hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dan penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada Anak. Isu hukum ini diteliti menggunakan metode dengan tipe penelitian kajian Yuridis Normatif dan menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statue Approach) serta Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Pada akhir penelitian ini penulis menarik kesimpulan bahwa Sanksi Pidana terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak ditinjau dari Undang-undang Nomor Tahun 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terdapat di dalam Pasal 81 serta Pasal 81 A, merupakan dasar hukum kebiri dapat diberlakukan bersama-sama dengan pidana pokok, adapun hukuman kebiri yang dilakukan dapat berupa kebiri fisik dan kebiri kimia. Penerapan kebiri secara kimiawi ini menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait efektifitasnya dan pemberlakuannya yang dianggap melanggar hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konvensi Internasional ICCPR dan CAT yang telah diratifikasi oleh Indonesia, dan UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA KANDUNG

ANINDITA AMELIA, NPM.1640501049 dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Kandung” di bawah Bimbingan, Dr.Nurasikin,S.HI.,M.H dan Arif Rohman,S.HI.,LL.M. Perdagangan anak dapat dikategorikan suatu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perdagangan anak merupakan perbuatan serupa dengan perbudakan modern yang melanggar harkat dan martabat manusia, yang bertentangan dengan tata hukum, serta merugikan masyarakat dan anti sosial. Perdagangan orang (trafficking) khususnya anak telah menjadi sebuah fenomena yang tiada habis-habisnya dicegah maupun diberantas di dunia ini. Masalah perdagangan orang terhadap anak ini merupakan suatu masalah yang sangat kompleks, dari waktu ke waktu semakin berkembang dan meningkat, sehingga sangat sulit untuk menekan angka pertumbuhannya Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penegakan hukum perdagangan anak yang dilakukan oleh orang tua kandung berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 400/Pid.Sus/2017/PN Sim dan untuk mengetahui penyebab terjadinya perdagangan anak yang dilakukan oleh orang tua kandung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif yang menekankan pada penelitian kepustakaan . Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh orang tua kandung dari kasus putusan pengadilan negeri Simalungun Nomor 400/Pid.Sus/2017/PN Sim Dijatuhi hukuman pada pasal I ke- 68 yaitu Pasal 76 F Jo Pasal 83 UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perbuatan tersangka tidak dijerat oleh pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bertujuan mengeksploitasi tetapi lebih termasuk didalam Undang-Undang Perlindungan anak karena perdagangan anak yang dilakukan tidak untuk tujuan mengeksploitasi anak. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan anak yakni faktor individu, ekonomi, keluarga,pendidikan,lemahnya mental, dan lemahnya penegakan hukum.

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II A TARAKAN

ABSTRAK Muhammad Andri Darmawan (NPM : 15.501010.020), dengan judul skripsi “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tarakan” Pembimbing 1 Dr. Nurasikin,S.HI., M.H dan Pembimbing 2 Inggit Akim, S.H., M.H. Hak asasi manusia (human rights) merupakan hak manusia, yang melekat padamanusia, dimana manusia juga dikaruniai akal pikiran dan hati nurani. Hak asasi manusia bersifat universal yang berarti melampaui batas- batas negeri, kebangsaan, dan ditujukan pada setiap orang baik miskin maupun kaya, laki-laki atau perempuan, normal maupun penyandang cacat dan sebaliknya. undangundang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam hal perlindungan hak atas pendidikan, pasal 9 ayat (1) telah menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya.Hak atas pendidikan diperoleh oleh seluruh anak dan harus diusahakan oleh negara dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya. Hak atas pendidikan anakmelingkupi setiap anak dengan berbagai latar belakang dan status sosial anak, termasuk anak yang menjalani pemidanaan dengan status anak didik pemasyarakatan. Isu hukum ini diteliti menggunakan metode penelitian yuridis Empiris. Permasalahan diatas menimbulkan isu hukum mengenai pemenuhan hakpendidikan bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Tarakan sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan serta kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pendidikan bagi narapidana anak di Lapas Kelas IIA Kota Tarakan. Pada akhir penelitian ini penulis menarik kesimpulan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tarakan belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang dikarenakan masih terhambatnya dalam kerja sama dengan pihak ketiga, kurangnya sumber daya manusia bagi pegawai lembaga pemasyarakatan dan kurangnya sarana dan fasilitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM harus memperhatikan kondisi semua Lembaga Pemasyarakatan terkhusus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tarakan. Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Narapidana Anak, Lembaga Pemasyarakatan

Tinjauan yuridis terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika (studi putusan nomor:06/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tar dan putusan nomor :185/Pid.Sus/2019/PN.Tar)

Joni Samin, Faculty of Law, University of Borneo Tarakan, NPM. 14.501010.004, with the title "Juridical Review of Children as Narcotics Actors (decision number: 06 / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN.Tar).", With Supervisor I, Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum and Supervisor II, Zulvia Makka. S.H., M.H. The development of narcotics abuse is increasing day by day and the government has issued rules governing the handling of children who become narcotics abuse offenders, namely the Law of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2009 concerning Narcotics. Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children, while children as victims are regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Protection of Children. Therefore, every criminal offense committed by a child is settled through a judicial process in which the settlement process uses a different mechanism than the court in general. This research was conducted through the collection of legal materials, namely those carried out by collecting primary data, beginning with collecting all legal materials related to the problem, clarifying it, then compiling it systematically to make it easier to read and study it. based on the description of the discussion that has been explained, the writer can draw conclusions as follows: the judge's judgment in imposing a crime on a child in a case decision Number: 6 / Pid.Sus. Child / 2016 / PN.Tar and case decision Number 185 / Pid.Sus / 2019 / PN.Tar is appropriate and appropriate where the judge in passing the verdict on the child pays attention to the status of the child and gives a criminal sentence which is much lighter. 3 of 1997 concerning juvenile court and Law No.8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code and other statutory regulations. The judge's judgment was correct according to the author to see evidence that had been fulfilled seeing the defendant was still a child who still had a chance to improve himself, the panel of judges it is appropriate to provide relief for children involved in article 112 paragraph 1 (one) Law No. 35 of 2009 concerning narcotics.