ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK ANALISIS YURIDIS TERHADAP CALON TUNGGAL PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MALINAU DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI HELMI Fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah merupakan isu yang menimbulkan perdebatan antara aspek kepastian hukum dengan prinsip demokrasi. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan pokok, yaitu: (1) makna hukum calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah dalam perspektif demokrasi di Kabupaten Malinau, serta (2) problematika calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah dari perspektif demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, keberadaan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah telah memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah meskipun hanya terdapat satu pasangan calon. Namun demikian, dari perspektif demokrasi, calon tunggal menimbulkan problematika serius, seperti melemahnya esensi kompetisi politik, terbatasnya pilihan bagi masyarakat, serta meningkatnya potensi oligarki politik lokal. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan demokrasi internal partai politik agar rekrutmen calon kepala daerah lebih terbuka dan kompetitif, serta pembaruan regulasi yang mendorong terciptanya kontestasi politik yang sehat demi menjaga kualitas demokrasi lokal.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN BATAS MAKSIMAL PARTAI POLITIK DALAM MENGUSULKAN CALON KEPALA DAERAH Oleh Mochammad Stefan Hidayatullah 24674171011 Penelitian ini mengkaji pengaturan batas maksimal partai politik dalam mengusulkan calon kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serta implikasi hukum dan hak asasi manusia yang muncul dari regulasi tersebut. Fenomena calon tunggal dalam pilkada dan dominasi koalisi besar partai politik menjadi sorotan utama yang mengindikasikan tantangan dalam demokrasi lokal Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual untuk menganalisis peraturan yang ada, putusan Mahkamah Konstitusi terkait, serta implikasi yuridisnya terhadap prinsip demokrasi dan HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan batas maksimal pencalonan parpol secara normatif bertujuan menjaga efektivitas pemerintahan dan stabilitas politik. Penurunan ambang batas pencalonan pada Pilkada 2024 secara empiris meningkatkan keterwakilan partai kecil dan mengurangi fenomena calon tunggal, memperkuat kualitas demokrasi lokal yang lebih inklusif. Penelitian menekankan pentingnya prinsip equal political opportunity, nondiskriminasi, dan proporsionalitas dalam penyusunan regulasi pencalonan agar tidak melanggar hak asasi manusia dan menjaga demokrasi substantif. Rekomendasi diarahkan pada transparansi, pengawasan, penguatan pendidikan politik, dan penegakan hukum yang tegas untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara efisiensi penyelenggaraan pilkada dan hak politik warga negara.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait kasus politi uang yang terjadi di indonesia. Pertama, bagaimana pemenuhan unsur-unsur tindak pidana politik uang pada kasus putusan nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Tar? Kedua, bagaimana pertimbangan putusan hakim pada kasus putusan nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Tar? Skripsi ini merupakan penelitian normatif terhadap kaidah-kaidah hukum terkait variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan ketentuan hukum, yakni: pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, data yang di gunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yang di peroleh dari buku, jurnal, artikel, dan kamus. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, pemenuhuhan unsur-unsur pada kasus ini telah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku yang mengatur terkait politiki uang kedua, pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana politik uang, pada kasus ini hakim telah mempertimbangkan dan menyimpulkan fakta-fakta dari persidangan, keyakinan hakim, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa dalam pengambilan keputusan. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut sudah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
