Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan kepada narapidana lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tarakan, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan antar narapidana di dalam lapas. Seluruh data yang diperoleh, baik data primer melalui wawancara dan observasi langsung maupun data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur pendukung, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas, terukur, dan mendalam mengenai pelaksanaan penegakan hukum serta kondisi faktual yang terjadi di lingkungan pemasyarakatan, khususnya terkait penegakan hukum bagi narapidana yang melakukan penganiayaan kepada narapidana lain di Lembaga Pemasyarakatan. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tarakan. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berkesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap narapidana pelaku penganiayaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu melalui tahapan tindakan pengamanan, pelaporan kepada pejabat berwenang, pemeriksaan oleh petugas, hingga sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dalam menentukan jenis sanksi. Namun dalam praktiknya, proses hukum pidana jarang diterapkan karena penyelesaian kasus lebih sering dilakukan secara internal secara administratif demi menjaga stabilitas keamanan serta karena tidak adanya laporan resmi dari korban maupun keluarganya. Penelitian juga menemukan bahwa terjadinya penganiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kelebihan kapasitas hunian, rasa dendam antar narapidana, kesalahpahaman, utang piutang, serta pengaruh lingkungan dan kepribadian narapidana. penegakan hukum di Lapas Kelas IIA Tarakan belum berjalan optimal karena adanya dominasi penyelesaian administratif dibanding proses hukum pidana. Perlukan peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum, penambahan fasilitas keamanan, dan penguatan pembinaan moral serta penyuluhan hukum kepada narapidana agar pengendalian kekerasan di dalam lapas dapat dilakukan secara lebih efektif.