Abstrak
ABSTRAK CYNTHYA AVEOLIN RAMADHANTI: 1640501027 dengan judul skripsi ini adalah GANTI RUGI ATAS TANAH YANG TERDAPAT HAK SERVITUUT. Tanah merupakan penyokong kehidupan yang paling utama dan mempunyai peranan vital bagi semua makhluk hidup. Untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan tanah, maka pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan penggunaan atas tanah untuk melindungi hak dan kewajiban atas tanah tersebut. Pada tanggal 24 September 1960 Presiden mengesahkan tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam hal ini, maka permasalahan yang diangkat yaitu 1. Legalitas hak servitut tanah di Indonesia setelah UUPA diberlakukan. 2. Prosedur hak servitut sebagai ganti rugi terhadap fasilitas umum. Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian adalah Juridis normative, dengan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Koseptual (Conseptual Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach). Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Legalitas hak servituut tanah di Indonesia setelah UUPA diberlakukan adalah dengan system hokum colonial yang menyangkut hokum agraria seluruhnya dicabut, kecuali mengenai ketentuan-ketentuan hipotik diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lalu prosedur Hak Servituut sebagai ganti rugi terhadap fasilitas umum terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang diselenggarakan melalui 4 tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap perseiapa, tahap pelaksanaan pengadaan tanah, dan tahap penyerahan hasil. Kata Kunci : Tanah, Hak Servituut, Fasilitas Umum.