Abstrak
Penelitian ini berjudul Perlindungan Terhadap Konsumen Pengguna Produk Kosmetika Bercollagen Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penerapan dan pengawasan terhadap standar mutu dan kualitas dari produk kosmetik, posisi konsumen tidak terlindungi, sehingga banyak terjadi kasus suatu produk kosmetik yang dibeli masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan hasil berupa kecantikan yang sempurna malah merugikan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk kosmetika bercollagen menurut UUPK Nomor 8 Tahun 1999, dan bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha terkait peredaran kosmetika bercollagen. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif. Bahan Hukum yang di pergunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian: Pertama, ada dua sarana perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dimana upaya ini untuk memberikan perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah melalui pengawasan kosmetik bercollagen dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, BPOM wajib melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha untuk memastikan keamanan dan terjaminnya perlindungan konsumen sebelum pelaku usaha mendistribusikan produk kosmetik ke pasaran dan perlindungan hukum represif dimana upaya ini untuk memberikan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan bisa dari apa yang menjadi keinginan dan harapan konsumen sebagai pengguna kosmetik, melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Kedua, pelaku usaha bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat mengomsumsi produk kosmetik ilegal tersebut dengan cara mengganti kerugian sesuai UUPK Nomor 8 Tahun 1999 pasal 19 dan pasal 24.