Abstrak
Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan dalam kemasan kadaluarsa yang beredar di Pulau Sebatik. Pertama, peran pemerintah daerah dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam melindungi konsumen terhadap makanan dalam kemasan kadaluarsa yang beredar di Pulau Sebatik. Kedua, tanggungjawab pelaku usaha atas peredaran produk makanan dalam kemasan kadaluarsa di Pulau Sebatik. Tipe penelitian ini adalah empiris yang bersifat deskriktif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pulau Sebatik. Data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan studi dokumen atau bahan pustaka, atau observasi dan wawancara. Hasil penelitian: pertama, peran pemerintah daerah dalam melindungi konsumen yaitu dengan cara sosialisasi dengan masyarakat sebagai pelaku usaha maupun konsumen, memberikan bimbingan kepada masyarakat sebagai pelaku usaha maupun konsumen, melakukan pemeriksaan secara langsung di toko-toko. BPSK berperan melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi, mediasi dan arbitrase, memberikan konsultasi perlindungan konsumen, pengawasan terhadap klausula baku, melaporkan kepada penyidik umum, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis,memanggil pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran memanggil dan menghadirkan saksi serta menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar. Kedua, pelaku usaha bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen apa bila merasa di rugikan dengan cara mengganti kerugian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 199 Pasal 19 ayat (1) (2) tentang Perlindungan Konsumen.