Abstrak
Pengawasan internal dalam pemerintahan daerah merupakan elemen kunci dalam menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem pengawasan internal di Kabupaten Tana Tidung serta mengevaluasi sejauh mana prinsip good governance diterapkan dalam mekanisme pengawasan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa sistem pengawasan internal di Kabupaten Tana Tidung masih menghadapi tantangan dalam implementasi, terutama terkait koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya integrasi teknologi dalam pengawasan. Meskipun regulasi seperti Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 telah mengatur mekanisme pengawasan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk memperkuat pengawasan internal, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), optimalisasi sistem berbasis teknologi, serta peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan prinsip good governance dapat terwujud secara optimal dalam pemerintahan daerah Kabupaten Tana Tidung.