ARIANTI TIKU KANAN
2024 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Kota Tarakan tahun 2018-2022. Penelitian ini berlokasi di Kota Tarakan. Jenis penelitian ini yaitu penelitian Deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Populasi dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2022 dan yang menjadi sampel adalah beberapa komponen yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018-2022. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat atau kriteria efektivitas anggaran belanja Kota Tarakan pada tahun 2018 dan tahun 2019 yang kategori nya kurang efektif masing-masing dengan persentase 77,82% pada tahun 2018 dan 74,20% pada tahun 2019, sedangkan untuk tahun 2020-2022 efektivitas memiliki kategori Efektif dengan masing-masing persentase 90,28% pada tahun 2020, 94,17% pada tahun 2021, dan 90,67% pada tahun 2022. Sedangkan untuk efisiensi anggaran belanja Kota Tarakan, hanya tahun 2022 yang mengalami kategori cukup efisien sebesar 89,97%, sedangkan tahun 2018-2021 dikategorikan kurang efisien dengan masing-masing persentase 94,86% pada tahun 2018, 95,52% pada tahun 2019, 90,81% pada tahun 2020, dan 92,40% pada tahun 2021.
FEBRYAN MARTIN
2024 · Thesis · Open Access
.
AHNASIA EKA NUR AZIZAH
2024 · Thesis · Open Access
Iklim merupakan salah satu faktor sangat penting yang dapat mempengaruhi aktivitas manusia pada kehidupan sehari-hari. Perubahan iklim dapat menyebabkan kondisi cuaca yang tidak stabil salah satunya adalah perubahan pola hujan. Akibatnya curah hujan menjadi tidak menentu dan sulit diprediksi, hal ini tentunya akan berdampak pada kegiatan pertanian di wilayah Kota Tarakan. Oleh karena itu, dapat dilakukan penelitian untuk mengetahui tipe dan pola hujan di wilayah Kota Tarakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tipe hujan dan bagaimana pola hujan yang terjadi di wilayah Kota Tarakan. Prosedur penelitian ini menggunakan beberapa analisis data yaitu, tipe hujan berdasarkan metode klasifikasi Oldeman dan klasifikasi Schmidt-Fergusson, pola hujan peluang 80%mdan pola evaporasi. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Mekanisasi fakultas Pertanian, Universitas Borneo Tarakan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah Kota Tarakan menurut klasifikasi Oldeman memiliki tipe A1, dan klasifikasi Schmdit Fergusson memiliki tipe C. Pola hujan di wilayah Kota Tarakan merupakan Pola Lokal dan terjadi surplus air pada setiap bulannya.
JESINTA MARKUS
2024 · Thesis · Open Access
Jurnalis dalam bekerja seringkali mendapatkan ancaman yang menyebabkan terenggutnya kemerdekaan pers yang berdampak pada terhambatnya proses jurnalistik yaitu mencari, membuat dan menerbitkan berita di media massa. Salah satu ancaman tersebut adalah kriminalisasi jurnalis dengan penerapan pasal tindak pidana pencemaran nama baik dan mekanisme penyelesaian yang tidak sesuai sering terjadi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum kepada jurnalis terhadap berita yang ditulis dan diterbitkannya dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian hukum terhadap jurnalis yang dipersangkakan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Metode penelitian ini berjenis yuridis normatif. Adapun pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pedekatan konseptual dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, bentuk perlindungan hukum terhadap jurnalis terhadap berita yang ditulis terbagi atas 2 (dua) yaitu Preventif, bentuk perlindungan yang bersifat mencegah jurnalis melakukan pelanggaran dan Represif, bentuk perlindungan hukum yang bersifat memulihkan keadaan seperti semula. Bagian dari bentuk perlindungan hukum preventif adalah adanya pedoman pemberitaan melalui media elektronik, terdapat standar perlindungan profesi jurnalis menurut UU Pers dan KUHP dan kemerdekaan pers diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sedangkan bagian dari bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif adalah adanya Hak Jawab dan Hak Koreksi, Perlindungan Hukum Pidana bagi Pers, dan pertanggungjawaban perusahaan pers terhadap sengketa pers. Kedua, mekanisme penyelesaian terhadap jurnalis yang dipersangkakan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan UU Pers sebagai lex specialis dari UU ITE sebagaimana yang tercantum dalam SKB Pedoman Implementasi UU ITE. Setiap laporan di kepolisian yang berkenaan dengan pers maka wajib dikoordinasikan kepada Dewan Pers sesuai dengan nota kesepahaman yang dibuat oleh dua instansi ini.
FRISTINE AURA SEPTIANI
2024 · Thesis · Open Access
Pemerintah memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Dalam menjalankan pemerintahan tersebut pemerintah akan mengupayakan pendanaan untuk mendukung kebijakan maupun program pemerintah. salah satunya dengan meningkatkan PAD yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, serta lain lain PAD yang sah, sebagai indikator untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh retribusi parkir terhadap PAD Kota Tarakan, pengaruh pajak restoran terhadap PAD Kota Tarakan, dan pajak sarang burung walet terhadap PAD Kota Tarakan. Dengan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan metode statistik untuk menganalisis data berupa uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap dependen, dengan hasil analisis yang diolah dengan bantuan SPSS. Retribusi parkir dan pajak restoran berpengaruh tidak signifikan, sedangkan pajak sarang burung walet tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, hal ini dibuktikan dengan uji t. Kemudian hasil uji f menyatakan bahwa secara keseluruhan variabel independen berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen.
ANANDA APRILLIA SALSABILA
2024 · Thesis · Open Access
Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu wilayah pemekaran diharuskan untuk mengutamakan belanja modal sebagai penunjang aktivitas perekonomian masyarakat. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola keuangan menunjukkan prioritas pada belanja operasional pemerintahan dibandingkan belanja modal. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 – 2022 dengan menggunakan 5 alat analisis data yang terdiri dari: 1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 2) Rasio Pertumbuhan, 3) Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah 4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dan 5) Rasio Keserasian. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang berasal dari data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 – 2022. Hasil penelitian menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan nilai kemandirian yang tergolong konsultatif, rasio pertumbuhan pendapatan serta belanja menunjukkan kenaikan dan penurunan, rasio efektifitas PAD dapat dikategorikan efektif, rasio efisiensi keuangan daerah berada pada indikator efisien, serta rasio keserasian menunjukkan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2018 – 2022 masih mengutamakan belanja operasi dibandingkan belanja modal.
SERLIYANA
2024 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daeah Kota Tarakan tahun 2018-2022. Penelitian ini berlokasi di Kota Tarakan. Jenis penelitian ini yaitu penelitian Deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Populasi dari peneitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tarakan dan yang menjadi sampel adalah Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2020. Teknik analisis dilakukan melalui berbagai rasio keuangan diantaranya, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan serta Rasio Keserasian. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa (I) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kota Tarakan selama tahun 2018-2020 berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi dalam kategori kurang (II) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Tarakan sangat rendah dengan pola hubungan Instuktif, (III) Rasio Efektivitas PAD menunjukkan pada tahun 2018 tergolong tidak efektif, pada tahun 2019 dan 2022 tergolong cukup efektif kemudian pada tahun 2020 dan 2022 sudah tergolong sangat fektif, (IV) Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tarakan berdasarkan Rasio Efisensi tergolong Efisien, (v) Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Menunjukkan rata-rata Pertumbuhan Positif, Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang positif, namun pada tahun 2019 terjadi pertumbuhan yang negatif yaitu -13,30% begitu juga pada tahun 2021 sebesar -1,85%, (VI) Rasio Keserasian Belanja Operasi dan Belanja Modal belum stabil dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tarakan mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk belanja operasi.
SUPRIADI
2024 · Thesis · Open Access
Produksi ikan patin pada tahun 2015- 2019 mengalami kenaikan rata-rata mencapai 10,40%, tetapi hal ini belum mencapai target produksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketahanan benih ikan patin dari induk yang telah diperbaiki sistem reproduksinya dengan konsep epigenetik melalui uji tantang menggunakan pH ekstrim. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 3 jenis benih dari induk yang telah diperbaiki sistem reproduksinya dengan 3 perbedaan uji tantang (pH 3 dan 10) dan 3 ulangan. Benih ikan patin yang digunakan berumur 1 bulan, dari induk yang telah diberi campuran pakan tepung kunyit, ekstrak daun katuk dan vitamin C. pH media pemeliharaan diatur dengan menggunakan NaOH untuk meningkatkan pH dan HCl untuk menurunkan pH. Pengukuran parameter meliputi tingkah laku, bukaan operkulum, perubahan bobot tubuh ikan, dan mortalitas. Hasil penelitian menunjukkan bukaan Operculum pada perlakuan pH 3 kontrol (131 ± 29,84 kali), katuk-kunyit (197 ± 9,24 kali), Katuk-vitamin C (150 ± 8,12 kali), pH 10 kontrol (194 ± 1,49 kali), katuk-kunyit (172 ± 5,27 kali) Katuk- vitamin C (190 ± 1,94 kali).Perubahan bobot tubuh ikan pada pH 3 kontrol (0,18 ± 0,05 gr), katuk-kunyit (0,40 ± 0,06 gr) katuk-vitamin C (0,33 ± 0,11 gr), pH 10 kontrol (0,18 ± 0,05 gr), katuk-kunyit (0,48 ± 0,09 gr) katuk-vitamin C (0,45 ± 0,17 gr), Mortalitas pada pH 3 kontrol (100 ± 0,0%), Katuk kunyit (58 ± 2,5%) Katuk-Vitamin C (67 ± 15,26%). pH 10 kontrol (6 ± 2,5%), katuk-kunyit (1 ± 1,0%), katuk-vitamin (31 ± 7,7%). Hasil penelitian dapat disimpulkan dari 3 perlakuan yang dilakukan setelah dilakukan uji tantang pH tinggi, hasil terbaik di peroleh pada perlakuan Katuk-kunyit dan disusul dengan Katuk-Vitamin C, yang dilihat dari bukaan operkulum, tingkah laku, perubahan bobot tubuh, dan tingkat mortalitas.
RAHMIN
2024 · Thesis · Open Access
ANALYSIS OF THE EFFECT OF HOLDING TIME IN THE INJECTION MOLDING PROGRES ON THE HARDNESS OF HDPE AND PP MATERIALS Abstract Injection molding is a method of forming thermoplastic materials where the material that melts due to heating is injected using a plunger into the mold. Holding time in the heat treatment process is one of the processes carried out with the aim of obtaining a high hardness value from a material. The purpose of this research was to determine the printing procedure with holding time and determine the effect oh holding time on defects, depreciation and hardness oh HDPE and PP. The measurement results at a holding time of 18 seconds produced an average hardness level of 57.13 shore D, while at a holding time of 20 seconds the average hardness level of the test object was 54.26 shore D. Depreciation using an injection molding machine at a holding time 18 seconds the average was 0.06%, while for a holding time of 20 seconds the average was 0.045%. There were 3 material defects that occur in HDPE and PP materials, namely short shot, flashing, and sink mark defects.
LALU KHOIRUL PADLI
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Generator fluks aksial adalah salah satu jenis mesin listrik yang dapat membangkitkan energi listrik dengan arah aliran fluks secara tegak lurus. Generator jenis ini terus dikembangkan dengan berbagai variasi desain agar didapat tingkat efisiensi yang tinggi untuk diimplementasikan dengan sumber daya alam yang ada Cara kerja dari generator axial ini adalah rotor yang telah dipasang dengan magnet neodymium akan diputar sehingga medan magnet akan memotong lilitan diam yang ada pada stator dan akan menghasilkan gaya gerak listrik GGl. Setelah dilakukan pengujian dan perhitungan nilai daya keluar, dapat diketahui hubungan perbandingan hasil daya output berdasarkan diameter kawat yang digunakan yakni berbanding , dimana hasil pengukuran menunjukkan bahwa kawat dengan diameter 0,50 mm lebih besar menghasilakan daya keluar yaitu 0,000672 watt dan kawat dengan diameter 0,25mm menghasilkan daya keluar sebesar 0,000412 watt dengan demikian didapatkan kesimpulan bahawa diameter kawat berbanding lurus dengan daya yang dihasilkan, semakin besar kawat kawat yang digunakan maka semakin besar daya yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah lilitan pada kumparan atau semakin panjang kawat yang digunakan pada lilitan kumparan, maka garis gaya yang melewati kumparan akan semakin besar pula. Artinya semakin banyak lilitan pada kumparan, semakin banyak atau besar nilai daya keluaran yang dihasilkan oleh generator. Perancangan generator dc axial tidak melalui perancangan yang tepat. Hubungan antara kecepatan putaran generator dengan tegangan keluarannya adalah linier. Semakin cepat putaran rotor pada generator, maka semakin besar pula tegangan keluaran yang dihasilkan oleh generator. Kata kunci : Generator, lilitan kumparan, daya keluar
MUHAMMAD FIRDAUS
2024 · Thesis · Open Access
Pada dasarnya fluida yang mengalir pada pipa mengalami ketidakstabilan akibat sistem perpipaan yang ada dan menimbulkan pressure drop. Konstruksi pipa mempunyai percabangan yang lumayan banyak maka rugi alirannya akan semakin besar, ada pula penyebab aliran yang pada awalnya dalam keadaan laminar pada saat melalui pipa lurus yang koefisien geseknya besar akan berubah sebagai aliran turbulen. Berdasarkan uraian tersebut tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pengujian Pressure drop aliran fluida menggunakan pipa besar ke pipa kecil dan untuk mengetahui perbedaan tekanan pada diameter pipa yang kecil maupun diameter pipa yang besar dan untuk mengetahui hubungan antara kecepatan aliran fluida dengan diameter pipa yang berbeda mulai dari kecil kebesar sampai dengan pipa besar kekecil. Proses perancangan alat uji aliran pipa terhadap pressure drop ini meliputi beberapa tahapan dimulai dari proses perancangan desain, rancang bangun, proses manufaktur atau proses perakitan alat serta proses pengujian alat tersebut. Hasil perhitungan pressure drop aliran fluida menggunakan pipa besar ke pipa kecil dan pipa keil ke pipa besar menggunakan manometer U sederhana yaitu: p1=864,54 Pa, p2=741,03 Pa, p3=494,02 Pa, p4=370,51 Pa, p5=247,01 Pa, p6=61,75 Pa. sementara menggunakan manometer digital yaitu: p1=1395,62 Pa, p2=1395,62 Pa, p3=1000,40 Pa, p4=469,32 Pa, p5=284,066 Pa, p6=148,20 Pa.
DEWANTARA WAHYU PRATAMA
2024 · Thesis · Open Access
Penelitan ini bertujuan untuk mengkaji Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi “Peminjam Bendera” Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini yaitu, Apakah “Pinjam bendera” dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum dalam perspektif Tindak Pidana Korupsi? dan Apakah pelaku “Peminjam Bendera” dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku (pleger) ataukah sebagai turut serta (medepleger) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah? Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pinjam bendera dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melanggar tiga ketentuan. Pertama, melanggar prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6-7 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 7 mengharuskan semua pihak yang terlibat PBJ mematuhi etika, termasuk mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Kedua, melanggar larangan membuat dan memberikan pernyataan tidak benar atau memberikan keterangan palsu, sesuai Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2019. Ketiga, menabrak larangan mengalihkan seluruh atau sebagian pekerjaan kepada pihak lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sehingga Pinjam bendera dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum. Selanjutanya setiap pelaku kejahatan, baik penyelenggara negara maupun pihak swasta yang ikut PBJ, secara yuridis dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Perusahaan pengendali (yang mengendalikan proses tender secara melawan hukum) dapat dimintai pertanggungjawaban perdata dan pidana atas perbuatan korupsi atau tindak pidana pencucian uang (TPPU). perusahaan yang dipakai sebagai bendera dan hanya dipakai sebagai alat, dapat dikenakan ketentuan Pasal 39 UU KUHAP. Pasal ini mengatur tentang benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan. Artinya, asset perusahaan dapat disita jika terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi atau pencucian uang.
ANDRA BAYU SAPUTRA SUWANDI
2024 · Thesis · Open Access
Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Anak. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini yaitu, Bagaimanakah Penerapan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak dan Bagaimana Konsep Diversi yang Ideal dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan studi Kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak merupakan implementasi sistem dalam restorative jusctice untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara nonformal. Pelaksanaan diversi bahwa pelaksanaan diversi dalam restorative justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana yang adil dengan penekanan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan yang bersifat pembalasan. Selain itu diversi merupakan bentuk pemidanaan yang beraspek pendidikan terhadap anak. Konsep Diversi yang Ideal dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak adalah dengan menggunakan metode 1) Diversi Dengan Bentuk Kebijakan Depenalisasi yang merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau “Alternative Dispute Resolution” dengan model Informal mediation, Traditional village or tribal moots, Victim-offender mediation, Reparation negotiation programmes, Community panels or courts, dan Family and community group conferences. 2) Restoratif Justice (Keadilan Restoratif) yang merupakan cara lain dari peradilan pidana yang mengedepankan pendekatan integrasi pelaku disatu sisi dan korban serta masyarakat disisi lain sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali kepada pola hubungan baik masyarakat. Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan perintah secara sah, jelas dan tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
JUMARTINA NOVITA DEWI
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK PENGARUH JUMLAH PERUSAHAAN, UPAH MINIMUM, NILAI INVESTASI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI DI KALIMANTAN UTARA Jumartina Novita Dewi Charitin Devi, S.E., M.sc Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara. Teknik pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, Analisis Regresi Data Panel, Uji Asumsi Klasik dan Analisis Regresi dengan Data Panel. Berdasarkan Hasil uji T-statistik menunjukkan bahwa Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upah minimum, Hasil uji T-statistik menunjukkan bahwa Pengaruh Nilai Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai investasi di Provinsi Kalimantan Utara, dan Hasil uji T-statistik menunjukkan bahwa Pengaruh Jumlah Perusahaan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja secara parsial penyerapan tenaga kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah perusahaan di Provinsi Kalimantan Utara. Hasil dari Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, Nilai Investasi dan Jumlah Perusahaan secara simultan di Kalimantan Utara adalah Hasil uji F-statistik dari analisis Eviews menunjukkan bahwa pengaruh gabungan dari variabel bebas (X1, X2, X3) terhadap variabel terikat (Y) tidak signifikan secara keseluruhan pada tingkat signifikansi 0.05.
RULIYANA
2024 · Thesis · Open Access
Prinsip kebebasan hakim merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang• undang untuk mengadili. Hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Tindak pidana tertentu yang bersifat extraordinary seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai• nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisa independensi putusan hakim dalam sistem peradilan pidana dan faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang meringankan Bharada Richard Eliezer. Penelitian ini menerapkanjenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi peristiwa hukum yaitu putusan PN Jakarta Selatan 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL dengan terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Berdasarkan basil analisa hukum mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah ketika hakim menghadapi persoalan hukum wajib bebas, tidak memihak, tidak terikat, tidak ada tekanan dari siapa pun baik dari kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif maupun masyarakat itu sendiri. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga keadilan yang hendak dicapai dalam mengambil putusan adalah keadilan yang bersifat social justice atau moral justice. Berdasarkan putusan PN Jakarta Selatan 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL sebagai faktor yang meringankan yaitu meringankan meliputi: inisiatif untuk menjadi justice collaborator, bersikap sopan di persidangan, belum pemah dihukum, umur yang masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya, menyesali perbuatan dan mengatakan tidak akan mengulanginya kembali, dan keluarga korban telah memaafkan. Menurut hakim, Richard bukanlah pelaku utama, melainkan eksekutor dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yoshua. Kata Kunci: tindak pidana pembunuhan, deelneming, justice col1aborator, independensi hakim, bharada richard eliezer pudihang lumiu.
AGUS SAPUTRA SIMARMATA
2024 · Thesis · Open Access
Tujuan penelitian ini adalah tentang bagaimana efektivitas penerapan pidana pelatihan kerja terhadap anak dalam perkara persetubuhan dan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana implementasi putusan pidana pelatihan kerja terhadap anak dalam perkara persetubuhan. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian metodologis, sistematis, dan konsisten dengan menggunakan tipe penelitian empiris. Pidana Pelatihan Kerja Pidana pelatihan kerja sebagai pidana pokok bagi Anak tercantum pada Pasal 71 ayat (1) huruf c Undang-Undang SPPA. Pengertian pelatihan kerja pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Pelaksanaan putusan pidana pelatihan kerja sebagaimana dalam amar putusan hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak mudah dilakukan sebab terdapat berbagai faktor penghambat yang dialami oleh aparat penegak hukum khususnya Jaksa Anak.
YUNQUI OKTOVIANUS
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK DAMPAK KEGIATAN DEFORESTASI HUTAN LINDUNG KAMPUNG SATU DI KOTA TARAKAN Yunqui Oktovianus Dr Witri Yuliawati,S. E., M.Si Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak ekonomi dan lingkungan dari kegiatan deforestasi terhadap hutan lindung di Kampung Satu, Kota Tarakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait serta data primer yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan.. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa deforestasi hutan lindung di Kampung Satu, Kota Tarakan, memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek, yakni ekologi, sosial, dan ekonomi. Secara ekologis, dampaknya tercermin dalam hilangnya habitat flora dan fauna endemik, penurunan keanekaragaman hayati, serta gangguan terhadap siklus hidrologi dan perubahan iklim. Dari sisi sosial, terjadi penurunan pendapatan dan kehilangan mata pencaharian bagi masyarakat setempat, yang juga diiringi risiko keselamatan akibat longsor. Dalam ekonomi, deforestasi merugikan sektor industri dan perdagangan, terutama dengan tingginya biaya pemadaman kebakaran hutan. Oleh karena itu, pentingnya kesadaran akan perlunya pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan dukungan terhadap inisiatif masyarakat setempat menjadi kunci dalam mengatasi dampak negatif ini serta menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan ekonomi daerah. Kata Kunci : Deforestasi Hutan Lindung, Dampak Lingkungan, Dampak ekonomi.
YAIR PONGTIKU
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK ANALISIS PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP PENDATAN PETANI LOKAL DI KECAMATAN TARAKAN BARAT KOTA TARAKAN KALIMANTAN UTARA Yair Pongtiku Dr. Syaiful Anwar, S.E., M.Si Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapatan petani lokal di kecamatan tarakan barat Kota Tarakan. Jenis penelitian ini adalah Kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dalam rangka pengumpulan data dengan mengambil populasi dan sampel sebanyak 36 responden berdasarkan Data yang penulis ambil di lapangan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana dengan mengunakan Uji Parsial, Uji Simultan, Koefisien Determinasi serta Uji Beda dengan SPSS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial diperoleh pada variabel Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan petani lokal di kecamatan tarakan barat Kota Tarakan. Secara Simultan diperoleh variabel Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara individual berpengaruh terhadap Pendapatan petani lokal di kecamatan tarakan barat Kota Tarakan. Berdasarkan koefisien determinasi diperoleh variabel Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diterima memiliki pengaruh terhadap pendapatan petani lokal di kecamatan tarakan barat. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian Uji Beda, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) terdapat perbedaan signifikan terhadap pendapatan petani lokal di kecamatan tarakan barat Kota Tarakan. Hal ini bisa dilihat pada pendapatan petani setelah menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) mengalami peningkatan.
NINIK ANGGRAENY
2024 · Thesis · Open Access
This research aims to determine and analyze the productivity and effectiveness of investment credits in the formation of the Gross Regional Domestic Product (GRDP) of North Kalimantan Province. This research was conducted using a descriptive quantitative approach with secondary data from publications of Bank Indonesia (BI) and the Central Bureau of Statistics (BPS) of North Kalimantan. The research used a time series data from 2017 to 2022. Incremental Capital Output Ratio analysis tool was employed in this study. The results of this study show that the sector with the highest productivity was the Sector of Government Administration, Defense and Compulsory Social Security with an average of Rp 20,743 and the lowest productivity was the Other Service Sector with an average of Rp. 0. Then, based on the effectiveness analysis, the most effective sector was the Sector of Government Administration, Defense and Compulsory Social Security with an average of Rp. 1 and the least effective sector was the Other Service Sector with an average of Rp. 16.910. Based on the results of productivity and effectiveness mapping, the sector classified as productive and effective has been the Sector of Government Administration, Defense and Compulsory Social Security for tha past 6 years and the ineffective and non-productive sector has been the Other Service Sector Based on the investment needs projection analysis in scenario I with a growth target of 4%, an investment of Rp. 8.2 trillion was required. Then, in scenario II with a growth target of 5%, an investment of Rp. 11 trillion was required. Then, in scenario III with a growth target of 10%, an investment of Rp. 32.5 trillion was required.
SAPARLIMAN
2024 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis tingkat produksi dan pendapatan industri kecil batu bata Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung. Jenis Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah industri kecil batu bata, jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder, teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis penerimaan terdapat (p) harga barang dan (Q) total penjualan paling terendah terdata pada Industri Bata Pak Tono dengan (TR) jumlah penerimaan sebesar Rp.6.600.000, dan untuk (p) harga barang dan (Q) total penjualan paling tertinggi terdata pada Industri Bata Pak Dalle sebesar Rp.14.300.000. pada hasil analisis (FC) biaya tetap dan (VC) biaya variabel paling terendah terdata pada Industri Bata Pak Tono dengan (TC) total biaya sebesar Rp.719.000, dan untuk (FC) biaya tetap dan (VC) biaya variabel paling tertinggi terdata pada Industri Bata Pak Dalle dengan (TC) total biaya sebesar Rp.2.410.000. 0Pada hasil analisis (TR) Total Revenue dan (TC) Total Biaya paling terendah terdata pada Industri Bata Pak Tono dengan (π) Pendapatan sebesar Rp.5.881.000, dan untuk (TR) Total Revenue dan (TC) Total Biaya paling tertinggi terdata pada Industri Bata Pak Dalle dengan (π) Pendapatan sebesar Rp.11.890.000.
