ERDI
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi setiap warga negara.Pelayanan kesehatan pada rumah sakit merupakan bentuk pemenenuhan hak kesehatan masyarakat. Pemerintah bertanggungjawab atas pemenuhak hak Kesehatan masyarakat Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah dalam penangan covid 19 dan bentuk tanggung jawab rumah sakit daerah dalam pemenuhan hak kesehatan dalam masa pandemi covid 19 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian huukum normativ dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit daerah dalam penangan Covid 19 sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia pada bidang kesehatan. Rumah sakit sebagai bagian dari garda terdepan penanganan Covid-19. Maka rumah sakit secara garis besar harus memenuhi sejumlah kewajiban dalam hal (1) pemenuhan informasi, (2) pemenuhan tenaga medis yang aktif, (3) pemenuhan fasilitas, (4) pemenuhan standar pelayanan medis serta (5) menghormati hak pasien dan perlindungan staff medis. Dan bentuk tanggung jawab rumah sakit dalam pemenuhan hak kesehatan dalam masa pandemi covid 19 dalam rangka melindungi warga negara. Rumah sakit sebagai representasi Pemerintah, maka Pemenuhan hak kesehatan dilakukan dengan cara penyembuhan dan pencegahan. Pelayanan kesehatan meliputi aspek jaminan sosial atas kesehatan, sarana kesehatan yang memadai, tenaga medis yang berkualitas, dan pembiayaan pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat. Kata Kunci: Hak Pelayanan Kesehatan, Tanggungjawab, Covid-19
JULIUS
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Lembaga Adat memegang peranan penting dalam masyarakat hukum adat. Karena itu pemerintah daerah menjadikan lembaga adat sebagai mitra dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Lembaga Adat Dayak Kenyah sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Malinau dalam menyelesaikan berbagai sengketa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Bentuk penyelesaian sengketa yang digunakan Lembaga Adat Dayak Kenyah di Kabupaten Malinau. Dan upaya-upaya pemerintah daerah dalam memperkuat lembaga adat sebagai mitra penyelesaian sengketa di Kabupaten Malinau. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan koseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Bentuk penyelesaian sengketa Lembaga Adat Dayak Kenyah melalui pendekatan adat merupakan alternatif penyelesaian sengekta yang terjadi dalam masayarakat, khususnya dalam masyarakat Dayak Kenyah di Kabupaten Malinau dan merupakan bentuk penyelesaian sengketa secara damai yang diperankan oleh lembaga adat. Tujuan utamanya adalah mengembalikan kerukunan, keharmonisan dan keseimbangan kehidupan masyarakat. Dalam realitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Malinau telah banyak sengketa diselesaikan secara adat dan ini efektif merukunkan kehidupan masyarakat. Kalau ini bisa lebih efektif dilaksanakan sehingga akan bisa mengurangi beban kerja peradilan formal. Untuk ini perlu dibangun kesepahaman dan kebersamaan untuk mendorong lebih berfungsinya lembaga adat dalam penyelesaian sengketa dan upaya-upaya pemerintah daerah dalam memperkuat lembaga adat sebagai mitra penyelesaian sengketa di Kabupaten Malinau melalui beberapa kebijakan. Kebijakan pertama adalah membuat Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Malinau. Melalui Peraturan daerah ini, lembaga adat diakui sebagai mitra Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Upaya berikutnya adalah melalui Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat. Melalui Peraturan Bupati ini lembaga adat dibina dan diberdayakan oleh Pemerintah Kabupaten. Dan upaya ketiga dari Pemerintah Kabupaten Malinau memperkuat lembaga adat adalah memberikan dana hibah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau. Kata Kunci, Lembaga Adat,Mitra, Sengketa Pemerintah Daerah
DANIEL
2024 · Thesis · Open Access
Judul Tesis ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman, serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Malinau Utara. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni peran Satlinmas dalam kehidupan masyarakat, dilihat dari Pasal 87 Perda Kab. Malinau Nomor 5 Tahun 2020 dan Upaya Pemerintah Kecamatan Malinau Utara dalam penyelenggaraan Trantibum. Metode penelitian hukum ini yakni yuridis empiris, dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan observasi/pengamatan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa peran Satlinmas dalam kehidupan masyarakat, dilihat dari Pasal 87 Perda Kab. Malinau Nomor 5 Tahun 2020 sudah cukup baik, khususnya dalam memimalisir pelanggaran hukum/krimintalitas, namun dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal karena tidak didukung sarana dan prasarana yang memadai serta jumlah anggota Satlinmas yang ada masih terbatas dengan kondisi luasnya wilayah yang harus dijaga, dan SDM (Sumber Daya Manusia) dari segi usia yang sudah cukup tua dan kurang produktif, ditambah ada anggota Satlinmas yang tidak aktif melaksanakan tugas, hal ini karena tidak adanya aturan dan ketentuan yang tegas dalam menyaring secara ketat akan rekrutmen anggota Satlinmas, agar didapatkan anggota Satlinmas dengan usia yang masih produktif (muda) dan memiliki kualitas kerja yang baik. Sedangkan Upaya Pemerintah Kecamatan Malinau Utara dalam penyelenggaraan Trantibum juga sudah cukup baik, namun dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala dalam optilamisasi pengawasan kepada anggota Satlinmas yang ada, karena kurangnya staf pada Seksi Trantibum Kecamatan Malinau Utara yang hanya berjumlah 4 (empat) orang, serta tidak adanya kendaraan operasional yang dapat mendukung kegiatan pengawasan terhadap anggota Satlinmas di lapangan, sehingga perlu adanya penambahan personil pada Seksi Trantibum dan diberikan kendaraan operasional untuk pengawasan di lapangan. Kata Kunci : Satlinmas, Trantibum, Kriminalitas.
HERNA PAWARA
2024 · Thesis · Open Access
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perencanaan Daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi masyarakat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga merupakan hal penting dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan masyarakat untuk keberhasilan pembangunan di daerahnya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Pengaturan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah; dan Urgensi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan analitis (Analytical Approach). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa; Pengaturan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-undang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah. Pengaturan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah mencakup antara lain ; Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat; Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan Daerah; dan urgensi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah telah merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mencakup penyusunan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan daerah, pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah, dan penyelenggaraan pelayanan publik Kata Kunci, Urgensi, partisipasi masyarakat, pembangunan daerah.
JIMMY SAKAY
2024 · Thesis · Open Access
Pemetaan partisipatif adalah pemetaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat mengenai tempat / wilayah di mana mereka hidup. Karena masyarakat yang hidup dan bekerja di tempat itulah yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai wilayahnya. Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui Metode Pemetaan Partisipatif Oleh Lembaga Adat Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Aspek Hukum Partisipasi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Administrasi Desa di Kabupaten Malinau dan Implementasi pemetaan partisipatif oleh Lembaga Adat dalam penyelesaian sengketa batas wilayah administrasi desa. Penelitian ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan studi kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aspek hukum partisipasi lembaga adat dalam penyelesaian sengketa batas wilayah administrasi desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara yaitu ; Perda Provinsi Kaltara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Lembaga Adat, Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hal-Hak Masyarakat Hukum adat. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Lembaga Adat adalah menjadi mitra kerja Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan budaya daerah. Partisipasi lembaga adat dalam penyelesaian sengketa batas wilayah administrasi desa di Kabupaten Malinau adalah sebagai alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain: a. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan; b. Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat.
IBAU GARING
2024 · Thesis · Open Access
Mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa dalam Masyarakat Hukum adat merupakan kearifan lokal warisan budaya leluhur. Hasil dari mediasi memberikan rasa keadilan bagi Masyarakat. Tujuan dari ini adalah ingin mengetahui mediasi sebagai solusi penyelesaian sengketa pertanahan dalam masyarakat hukum adat yang berkeadilan di Kecamatan Kayan Selatan, Permasalahan yang diangkat adalah Mediasi sebagai model penyelesaian sengketa pertanahan di Kecamatan Kayan Selatan yang memenuhi rasa keadilan. Dan Problematika penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam masyarakat hukum adat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan koseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Lembaga Adat di Kecamatan Kayan Selatan dalam penyelesaian sengketa berperan sebagai mediator dan fasilitator apabila terjadi sengketa baik di tingkat Desa, Kecamatan, maupun Kabupaten/Kota. Adapun prosses penyelesaian sengketa dilakukan dalam beberapa tahapan yakni : tahap pemanggilan para pihak, tahap pemanggilan saksi, tahap proses musyawarah dan penutup. Dimana dalam tahap pemanggilan para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan dalil-dalil dan bukti-bukti, dan pada tahap saksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesaksian yang dialaminya langsung. Pada proses ini para pihak bertindak untuk diri sendiri dan tidak diperkenankan diwakilkan oleh orang lain (dikuasakan). Setelah melalui proses musyawarah, mediator akan memberikan putusan/ solusi yang jika diterima dan memenuhi rasa keadilan oleh para pihak maka akan dibuat dalam bentuk perjanjian. Dan Problematika yang dihadapi lembaga adat dalam pelaksananaan mediasi. Pertama, masalah utama adalah persoalan pengawasan terhadap pelaksanaan lembaga adat agar tidak bertindak sewenang wenang. Kedua dalam menjalankan lembaga adat adalah persoalan yurisdiksi lembaga adat. Yurisdiksi atau lingkup kewenangan hukum dari lembaga adat mencakup pertanyaan (1) perkara apa saja yang dapat diadili di lembaga adat? dan (2) Apakah lembaga adat dapat diterapkan terhadap orang dari luar masyarakat adat itu sendiri. Ketiga adalah mengatasi masalah ketidakadilan dari struktur adat yang telah melembaga. Sedangkan keempat adalah birokratisasi lembaga adat.
ATHUR MARALAUT SILALAHI
2024 · Thesis · Open Access
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme pengambilan aset hasil korupsi oleh jaksa sebagai pengacara negara dalam perspektif hukum dan kewenangan jaksa pengacara negara dalam pengembalian asset kaitannya tindak pidana korupsi, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan disimpulkan bahwa: Mekanisme pengambilan aset hasil korupsi oleh jaksa sebagai pengacara negara dalam perspektif hukum adapun prosesnya adalah, pengembalian/pemulihan kerugian Negara melalui jalur Pidana yaitu penelusuran harta kekayaan, penyitaan aset/harta kekayaan, penuntutan pembayaran uang pengganti, dan eksekusi/melaksanakan putusan pengadilan mengenai pengembalian kerugian Negara. Mengembalikan kerugian Negara dengan lajur Perdata. dan pengembalian kerugian Negara melalui Hukum Administrasi Negara. Adapun upaya pemulihan kerugian negara dilakukan dengan memaksimalkan pengembalian kerugian Negara dengan upaya penyitaan dan penelusuran harta kekayaan milik terdakwa atau terpidana, Jaksa sebagai pengacara Negara diberi wewenang selaku eksekutor dalam pengambilan aset hasil korupsi dan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi, jaksa sebagai pengacara Negara dapat melakukan tindakan hukum baik adminstrasi, perdata dan pidana, selain itu dalam hal penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi tidak dapat dilanjutkan, sementara kerugian negara nyata-nyata ada, perkara diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara guna dilanjutkan dengan pengajuan gugatan perdata terhadap mantan tersangka/mantan terdakwa atau ahli warisnya (jika tersangka/terdakwa meninggal dunia) guna menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara.
RIFRETH
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Kewenangan Kepala Desa Dalam Membuat Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Malinau Rifreth Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan kepala desa dalam membuat peraturan desa yang partisipatif dan kedudukan peraturan Desa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan : bahwa kewenangan kepala desa membuat peraturan desa yang partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan landasan dalam mengatur urusan masyarakat setempat, upaya untuk mewujudkan aspirasi dan kehendak dari masyarakat, sudah seharusnya didasarkan pada Peraturan Desa yang dibentuk berdasarkan partisipasi masyarakat desa secara aktif. Bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa dengan adanya kewajiban konsultasi rancangan peraturan desa oleh pemerintah desa kepada masyarakat dalam prakteknya selama ini masih rendah, karena masyarakat memberikan kepercayaan kepada Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa.. Sedangkan kedudukan peraturan desa dalam sistem hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat disimpulkan bahwa Peraturan Desa merupakan instrumen hukum penyelenggaraan Pemerintahan Desa di dalam melaksanakan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Sehingga Peraturan Desa seturut UU No. 6 Tahun 2014 berfungsi untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa dalam hal kewenangan desa mengatur pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, serta ditetapkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia guna memberikan tatanan aturan yang baik dan jelas.
NATANEL
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaturan terhadap izin membangun rumah burung walet di Kabupaten Malinau dan bagaimana kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Bupati Malinau Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Izin Membangun Rumah Burung Walet. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan koseptual daN pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan: Pengaturan terhadap izin membangun rumah burung walet di Kabupaten Malinau melalui Peraturan Bupati Malinau Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Izin Membangun Gedung Burung Walet dengan tujuan untuk mempermudah pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta memberikan kepastian hukum usaha peternakan; memberikan dasar hukum untuk izin peternakan dan sejenisnya agar iklim usaha berjalan dengan baik, lancar, tertib dan aman, memberikan kenyamanan berusaha serta mencegah persaingan tidak sehat; sebagai dasar hukum pembuatan peraturan izin peternakan dans ejenisnya agar menjadi salah satu sumber; dan memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negative pada lingkungan hidup. Dan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan dalam penegakan Peraturan Bupati Malinau Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Izin Membangun Rumah Burung Walet sesuai dengan kewenangan yang diberikan baik oleh Undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah. Kata Kunci, Kewenangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Bupati, Penegakan
MARGARETA POUWIRE
2024 · Thesis · Open Access
Pengelolaan barang milik daerah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah, serta dapat digunakan untuk dasar penyusunan laporan keuangan, Penelitian ini bertujuan menganalisis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; pertama, kedudukan Pemerintah Daerah dengan mitra dalam kontrak kerjasama pengelolaan barang milik daerah, kedua perlindungan hukum terhadap para pihak dalam kontrak kerjasama Pengelolaan barang milik daerah jika terjadi pelanggaran kontrak (wanprestasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, kedudukan hukum pemerintah daerah dengan mitra dalam kontrak kerjasama pengelolaan barang milik daerah adalah sederajat. Kontrak kerjasama pengelolaan barang Milik daerah merupakan suatu perjanjian yang tunduk dan taat pada ketentuan KUHPerdata. Oleh karena perjanjian/kontraknya tunduk pada ketentuan KUHPerdata maka sifat perjanjian adalah bersifat privat karena pelaksanaan perjanjian/kontraknya semata-mata tunduk pada aturan hukum privat, walaupun kelahirannya atau keberadaannya dilandasi atau diliputi oleh nuansa hukum publik dan suatu hal tak dapat dipungkiri bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah juga dilandasi atau diliputi oleh hukum publik, keedua, perlindungan hukum dalam kontrak kerjasama pengelolaan BMD antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga ini berarti dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Perlindungan hukum kontrak kerjasama pengelolaan BMD telah diatur dalam KUH Perdata, PP No 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP No 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Perlindungan tersebut berupa keharusan perjanjian kemitraan harus dibuat secara tertulis sebagai usaha untuk menghindari adanya perselisihan dan sengketa.
LABAN SAMSOPIAN
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Pemenuhan Hak Hak Normatif Tenaga Kerja Sebagai Perlindungan Hak Asasi Manusia LABAN SAMSOPIAN Hak normatif pekerja adalah hak hak tenaga kerja yang diatur dalam peraturan tertulis, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Perusahaan maupun dalam perjanjian kerja. Karena itu hak normatif sebagai bagian dari hak asasi pekerja. Sehingga pemenuhan hak normatif pekerja merupakan implementasi dari pemenuhan hak asasi manusia. Penelitian ini ingin menjelaskan tentang pemenuhan hak hak normatif pekerja sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Perlindungan hak-hak normatif tenaga kerja pasca berlakunya Undang-Undang No. 6 tahun 2023 dan Upaya Pemenuhan hak-hak normatif tenaga kerja dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan koseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Perlindungan hukum terhadap hak-hak normatif tenaga kerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan pasal-pasal yang mengatur tentang Ketenagakerjaan yang terangkum dalam Pasal 81 maka belumlah mengakomodir jaminan hak-hak bagi pekerja. Jaminan hak pekerja yang secara pokok semestinya mendapat jaminan perlindungan hukum tetapi apabila dikaitkan dengan isu yang diangkat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dan upaya Pemenuhan hak-hak normatif pekerja dari perspektif Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar pekerja dalam hubungan kerja yang dilindungi dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sebaliknya pengusaha mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan mentaati hak normatif dalam setiap pemberian kerja. Hak normatif pekerja yang bersifat sosial sebagaimana diatur dalam undang-undang yakni: hak cuti, kawin, libur resmi. Pembatasan pekerjaan anak dan perempuan pada malam hari serta beberapa tunjangan fasilitas sosial yakni: tunjangan jabatan, tunjangan perumahan, tunjangan pemeliharaan kehadiran, tunjangan kemahalan, tunjangan makan, transport, tunjangan anak/isteri/suami sesuai kemampuan dari perusahaan, perlindungan tenaga kerja terhadap sosial ekonomi yakni berupa asuransi sosial sebagai kewajiban perusahaan, dan pembayaran preminya dibayar oleh perusahaan dan pekerja Kata Kunci, Hak Normatif, Tenaga kerja, Perlindungan hukum Hak Asasi Manusia.,
WAYAN FRIMARTA SAPUTRA
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Lembaga adat memiliki kedudukan strategis dalam Masyarakat hukum adat. Lembaga adat berperan menyelesaian sengketa yang terjadi dalam Masyarakat. Demikian pula halnya dengan Lembaga Adat Dayak Sa’ban. Salah satu sengketa yang diselesaikan oleh Lembaga adat Dayak Sa’ban adalah sengketa rumah tangga. dengan berkedudukan sebagai mediator. Permasalahan yang diangkat, yaitu: Bagaimana mekanisme penyelsaian sengketa rumah tangga oleh lembaga adat Sa’ban di Kabupaten Malinau melalui mediasi dan Bagaimana kekuatan Hukum mengikat hasil mediasi Lembaga Adat Sa’ban bagi pihak yang bersengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan skunder dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Lembaga adat Dayak Sa’ban berperen sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan rumah tangga. Dilakukan dalam beberapa tahap, pertama tahap pelaporan, kedua mediasi musyawarah, dan yang ketiga merupakan hasil yang telah dimediasi oleh Lembaga adat. Dan Kekuatan mengikat hasil putusan mediasi dalam penyelesaian sengketa rumah tangga dalam Masyarakat hukum adat Dayak Sa’ban memiliki tingkat kepatuhan oleh para pihak. Mediasi yang dilakukan Lembaga adat mengikat para pihak karena beberapa alasan. Alasan pertama, lembaga adat sebagai mediator memiliki wibawa yang tinggi di mata masyarakat hukum adat. Alasan berikutnya mediasi berfungsi mengembalikan pada posisi semula, karena ketika terjadi sengketa dalam masyarakat hukum adat, timbul ketidak seimbangan dalam hubungan masyarakat. Saat tercapai perdamaian melalui mediasi maka ketidak seimbangan tadi dikembalikan pada posisi semula Kata Kunci : Lembaga Adat, Sengketa, Mediasi, Rumah tangga
JIHAN ANISHA SAPUTRI ANANDA
2024 · Thesis · Open Access
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan R & D (Research and Development) dengan menghasilkan suatu produk berupa media bimbingan dan konseling dalam bahaya perilaku merokok bagi siswa di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan produk berupa media animasi perilaku bahaya merokok bagi remaja di SMA Negeri 1 Nunukan yang teruji secara teoritis dengan memenuhi kriteria kelayakan produk. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari angket hasil uji validasi ahli berupa data ordinal. Penilaian ini kemudian diintepretasikan untuk mengetahui besarnya tingkat validitas produk yang telah dibuat oleh peneliti. Sedangkan data kualitatif didapatkan dari hasil saran dan masukan dari para ahli ketika validasi produk. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan menurut Borg dan Gall yang terdiri dari 10 langkah, akan tetapi pada penelitian ini hanya dilakukan 5 langkah sampai dengan revisi desain ahli validasi. Untuk mengetahui akseptabilitas produk maka dilakukan uji ahli validasi ahli media, validasi ahli materi, uji validasi dan ahli bahasa. Instrumen penelitian ini berupa angket yang digunakan untuk mengetahui akseptabilitas produk. Adapun hasil penilaiannya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif persentase. Hasil penelitian yang diperoleh dari uji validasi menunjukkan bahwa media animasi perilaku bahaya merokok bagi remaja memenuhi kriteria yang sesuai dengan aspek kelayakan penelitian. Skor yang diperoleh dari hasil validasi uji ahli materi (92%) yang artinya ‘sangat layak”, validasi uji ahli media(84%) yang artinya ‘sangat layak”dan uji ahli bahasa (84%) yang artinya ‘sangat layak”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa media animasi bahaya merokok ini sangat layak digunakan sebagai media bimbingan dan konseling yang dapat dilakukan revisi sewaktu-waktu.
SERLY ERLINA
2024 · Thesis · Open Access
Keberadaan sungai Malinau di kalangan masyarakat memberikan manfaat dengan banyaknya aktivitas manusia yang dilakukan di sungai maupun di daerah sekitar sungai. Diantara aktivitas masyarakat seperti pembuangan limbah rumah tangga dan penangkapan yg berlebih dapat berpengaruh terhadap, populasi keanekaragaman ikan. Ikan merupakan salah satu bentuk keanekaragaman hayati yang menyusun ekosistem sungai. Habitat yang paling banyak ditempati oleh ikan air tawar yakni seperti sungai, danau, ataupun rawa-rawa. Kesuburan untuk kualitas perairan dapat di ukur dengan keanekaragaman ikan yang mendiaminya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis ikan yang tertangkap di sungai Malinau. Penelitian ini dilakukan di daerah aliran sungai malinau, Desa Kuala Lapang. Sampel ikan untuk proses identifikasi dikumpulkan dari hasil tangkapan nelayan yang menggunakan alat tangkap pancing, jala dan pukat/jaring insang. Ikan diidentifikasi secara morfologi dengan melihat bentuk tubuh, kepala, mulut, sirip dan ekor serta corak warnanya. Tingkat keanekaragaman ikan di sungai Malinau tergolong rendah. Ikan yang ditemukan hanya terdiri dari 8 jenis yakni ikan Tawes (Barbonymus gonionotus), Ikan Baung (Hemibagrus nemurus), Ikan Betutu (Oxyeleotris marmorata), Ikan Lais (Cryptopterus bicirrhis), Ikan Todok / Hampala (Hampala macrolepidota), Ikan Sili (Macrognathus aculeatus), Ikan lalang (Parachela oxygastroides), dan Ikan Pelian/mahseer (Neolissochilus). Diantara 8 jenis ini yang sering ditemukan ialah ikan Ikan Tawes (Barbonymus gonionotus) dan Baung (Hemibagrus nemurus). Ikan yang ditemukan bervariasi ukurannya dari 13 cm sampai 46 cm.
ANDINI HASANUDDIN
2024 · Thesis · Open Access
Pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan sabuk keselamatan adalah salah satu jenis-jenis pelanggaran yang telah termuat ketentuan hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Meskipun adanya peraturan yang mengatur dan penegakan hukum yang berjalan, fakta yang terjadi di lapangan masih banyak ditemukannya pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan sabuk keselamatan. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan sabuk keselamatan, upaya dan sanksi yang diterapakan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan sabuk keselamatan dan kesadaran hukum masyarakat Kota Tarakan terhadap kewajiban penggunaan sabuk keselamatan pada saat mengemudi. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui data lapangan yaitu dengan mewawancarai. Lokasi penelitian dilaksanakan pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor kota Tarakan. Sementara data sekunder didapatkan melalui analisa dari berbagai bahan bacaan yang terkait dengan penelitian. Berdasarkan penelitian ini diperolah faktor penyebab pelanggaran lalu lintas umumnya disebabkan oleh tiga faktor yang diantaranya faktor manusia, penegak hukum dan fasilitas pendukung. Upaya dan sanksi telah diterapkan kepada pelanggar berupa upaya sosialisasi dan sanksi yang telah diberlakukan sesuai aturan hukum yang berlaku untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan sabuk keselamatan, namun kesadaran hukum masyarakat Kota Tarakan terbilang masih cukup rendah terhadap kewajiban penggunaan sabuk keselamatan. Disarankan kepada aparat penegak hukum untuk dapat mempertahankan penegakan hukum yang telah berjalan dengan semestinya dan diharapkan kepada masyarakat untuk dapat mematuhi aturan hukum penggunaan sabuk keselamatan pada saat mengemudi demi keselamatan diri sendiri
BOBY SETIAWAN
2024 · Thesis · Open Access
Motor Double speed adalah jenis motor AC Asinkron dengan 2 putaran atau lebih. Adanya dua macam belitan yang terpisah menyebabkan motor 3 phasa untuk mempunyai ukuran jauh lebih besar. Hal ini akan terlihat apabila dibandingkan dengan motor 3 phasa yang hanya mempunyai 1 putaran dengan daya yang sama. Motor Double speed sendiri merupakan motor jenis rotor sangkar tupai (squirrel cage). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses rewinding motor induksi 3 fasa dan cara perhitungan untuk menentukan lilitan kawat pada motor induksi. Pada proses rewinding digunakan tembaga dengan ukuran 0,50mm yang dimana pada proses rewinding belitan ini dibentuk menggunakan mal dengan jumlah 52 lilit. Kemudian pada saat pengujian didapatlah hasil yang dimana pada saat putaran lambat dengan tanpa beban itu memiliki arus (1,3A) kemudian frekuensi (50,45Hz),cos φ (0,86) dengan kecepatan (1515Rpm). Lalu pada saat diberi beban dengan keadaan putaran cepat itu memperoleh nilai arus (1,9A),frekuensi (50,29Hz), cos φ (0,997) dan kecepatan putaran nya mencapai 2949Rpm. Pada saat percobaan dengan menggunakan beban maupun tanpa beban tidak begitu jauh memiliki selisih, hanya pada kecepatan nya saja yang memiliki selisih jauh antara putaran lambat dan cepat. Hal ini dikarenakan motor double speed ialah motor yang dapat memiliki 2 buah kecepatan, yang dimana pada saat putaran cepat itu hasil nya bisa 2x lipat dari putaran lambat.
MUHAMMAD SABRI
2024 · Thesis · Open Access
Motor induksi tiga fasa Dahlander adalah motor yang sering diaplikasikan pada dunia industri adapun beberapa kendala yang sering terjadi pada saat mengontrol motor terkhususnya pada pengereman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode pengereman dinamik dengan metode injeksi arus DC pada motor induksi tiga fasa Dahlander. Penelitian ini dilakukan untuk memahami karakteristik pengereman dinamik yang dihasilkan dengan injeksi arus DC terhadap waktu berhenti pada motor Dahlander dalam kondisi berbagai kecepatan. Data penelitian mencakup berbagai parameter seperti, kecepatan motor, arus, tegangan, dan waktu berhenti motor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengereman dinamik dengan injeksi arus DC dapat secara signifikan meningkatkan proses pengereman pada motor induksi tiga fasa, pada masing-masing putaran, di mana waktu berhenti motor pada putaran rendah dapat diminimalkan dari 74 detik hinggah 0,04 detik dan pada putaran tinggi dari 144 detik hingga 0,08 detik. Penelitian ini dapat menjadi dasar penting dalam pengembangan sistem pengereman yang lebih efisien dan responsif dalam aplikasi industri.
JUSNIA
2024 · Thesis · Open Access
Analisa aliran daya adalah analisa yang digunakan untuk menentukan dan menghitung tegangan ,arus,daya dan faktor daya yang terdapat pada seluruh bus bar serta aliran daya aktif dan reaktif pada saluran dalam suatu jaringan listrik dalam keadaan pengoperasian normal. Penelitian ini dilakukan di PT.PLN KP Sebatik dengan data-data yang diperlukan yaitu:single line diagram ,data pembangkit, data beban dan data saluran. Data-data tersebut selanjutnya diinput kedalam software ETAP Powerstation 19.0.1 untuk dilakukan analisa aliran daya. Pada penelitian ini dilakukan dengan tiga skenario,yaitu: tanpa PV, PV 25% dan PV 50%. Metode yang digunakan untuk analisa aliran daya adalah metode Newton Raphson. Penelitian ini menghasilkan perhitungan nilai rugi-rugi daya dan tegangan pada saluran distribusi PT.PLN KP Sebatik tanpa PV diperoleh daya aktif sebesar 65,1 kW, daya reaktif sebesar 172,7 kVAr dengan tegangan paling rendah sebesar 19,44 kV. Kemudian untuk nilai rugi-rugi daya dan tegangan pada saluran distribusi dengan presentase PV 25% diperoleh daya aktif 58,1 kW, daya reaktif sebesar 122,6 kVAr, terjadi penurunan rugi-rugi daya aktif sebesar 7 kW (10,75%) dan daya reaktif sebesar 50,1 kVAr (29,01%) dengan tegangan terendah sebesar 19,43 kV. Selanjutnya untuk nilai rugi-rugi daya dan tegangan pada saluran distribusi dengan presentase PV 50% diperoleh nilai daya aktif sebesar 27,4 kW, daya reaktif sebesar 62,8 kVAr, terjadi penurunan rugi-rugi daya aktif sebesar 57,91% dan daya reaktif sebesar 63,63% dengan tegangan terendah sebesar 19,83 kV.
NURUL AISYAH SYUHADAH
2024 · Thesis · Open Access
This research aims to determine the effectiveness of synthetic phonics method in learning how to pronounce or pronounce vocabulary in English and students’ perception of using the synthetic phonics method in learning how to pronounce vocabulary in English. This type of research was quasi – experimental with a quantitative approach. In this research, purposive sampling was carried out, and the author used two classes as research sample, namely VII – 8 as the experimental class and VII – 9 as the control class, totaling 30 students each at SMPN 9 Tarakan. Data were analyzed using T – test. The results of the data analysis described that the research result in the experimental class before the students were given treatment illustrated that the average score was 61.03. After receiving treatment, there was a significant increase in the average score of students 84.36; compared to the control class before treatment, the students’ average score was 64.50, and after being given treatment, there was no significant increase in the average score; 65.43. Another component examined in this research was perception, which was very important in synthetic phonics because it influenced how each learner experienced and achieved their goals. Data demonstrated that students’ perceptions of using the Synthetic Phonics method in learning process at SMPN 09 Tarakan were in the ‘positive’ category with a percentage of 85%. The synthetic phonics method provided significant progress toward students’ mastery of word pronunciation. This research has implications for integrating methods in English language learning, and the use of synthetic phonics methods has a positive impact on pronunciation teaching.
EL GERALDY KESPANLA
2024 · Thesis · Open Access
Konsep pemindahan ibu kota dari Jakarta memang bukan hal baru dalam sejarah Indonesia. Ide untuk menjadikan Kota Palangkaraya, yang terletak di Kalimantan Tengah, sebagai ibu kota negara pertama kali muncul pada masa pemerintahan Presiden Sukarno. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat adat yang terdampak dari pembangunan ibu kota baru kedua, mekanisme pembebasan tanah ulayat masyarakat adat terhadap pembangunan ibu kota baru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulan yang didapat, Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat yang terpengaruh oleh pembangunan ibu kota negara baru belum terlaksana sepenuhnya, dan masih belum ada mekanisme hukum yang memastikan bahwa hak-hak mereka dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini, tanpa menghambat kemajuan proyek ibu kota negara. Akan tetapi pemerintah dalam proyek pembangunan ibu kota negara berusaha sebisa mungkin mengatur lintas hukum antara pemerintah dengan masyarakat adat, agar terciptanya jaminan kepastian hukum mengenai hak masyarakat adat. Dan juga Dalam pelaksanaan pembebasan tanah ulayat masyarakat adat untuk pembangunan ibu kota negara baru, terdapat rangkaian tahapan yang harus dijalankan oleh pemerintah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021. Proses ini terdiri dari empat langkah, yakni perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Pelaksanaan pengadaan tanah dan penyerahan hasil dilakukan dengan pihak pemilik tanah memberikan hasil tanah kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan fasilitas umum, dengan tujuan mendukung perkembangan infrastruktur daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
