Pengaruh Variasi Bentuk Briket Terhadap Kualitas Pembakaran Briket Limbah Sekam Padi
A
COLLECTION
Koleksi Perpustakaan
Koleksi otomatis dari Perpustakaan
6.831 item publik
Publikasi
PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH DI KOTA TARAKAN
ABSTRAK PELAKSAAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH DI KOTA TARAKAN Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektivan dan keefisienan Program PTSL yang dilaksanakan di Kota Tarakan serta untuk mengetahui sejauh mana Program PTSL yang diluncurkan melalui Permen ATR / Kepala BPN RI dan Instruksi Presiden RI memberikan Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah. Esensinya bahwa apakah produk hukum berupa Program PTSL telah diimplementasikan masyarakat dan seluruh sertifikat yang diterbitkan bisa memberikan kepastian hukum mengingat banyaknya permasalahan seperti bidang tanah yang masih sengketa, luas tanah yang tidak jelas, tanah masuk Wilayah Kerja Pertamina, dan tanah lain yang belum memenuhi syarat diterbitkan sertifikat. Sementara di Tarakan melalui Program PTSL, sertifikat tanah yang diterbitkan sudah ribuan per tahun. Jenis penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Seluruh data penelitian baik data primer dan sekunder yang diperoleh hasil wawancara, kuesioner dan kepustakaan akan dianalisis dengan menggunakan Analisis Kualitatif. Untuk mendapatkan gambaran lebih komprehensif dilakukan pendekatan Ilmu Sosial Ekonomi. Penelitian berlangsung di Tarakan. Selanjutnya data diolah dan dideskripsikan dengan menelaah permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa Program PTSL di Tarakan telah berjalan efektif dan efisien, hal tersebut dilihat dari jumlah sertifikat tanah yang dihasilkan jauh lebih banyak. pencapaian waktu, tujuan dan sasaran telah terpenuhi, dan pertisipasi masyarakat yang begitu besar terhadap keberlakuannya Program PTSL. Hal tersebut seiring dengan jalannya tiga elemen hukum yaitu Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya yang berjalan koheren sebagaimana yang disampaikan oleh Lowrence M. Friedman. Sertifikat Tanah yang diterbitkan melalui Program PTSL berlaku sebagai tanda bukti yang kuat sampai dapat dibuktikan suatu keadaan sebaliknya yang tidak benar dan dapat dibatalkan di pengadilan. Hal ini merupakan bentuk perlindungan kepada pemilik yang sebenarnya. Tim Ajudikasi sebaiknya teliti dalam menyeleksi berkas dan lebih rinci dalam menjelaskan PTSL kepada masyarakat.
Penegakan Hukum Terhadap Korban Penganiayan Mahasiswa Baru selama masa Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru
PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN MELALUI METODE PEER GROUP TERHADAP PENGETAHUAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL DAN KEHAMILAN USIA ANAK PADA REMAJA PUTRI DI SMA NEGERI 1 TARAKAN
Hubungan Pola Asuh terhadap perilaku Personal Hygiene Genetalia pada Remaja putri Di SMP Negeri 2 Tarakan
KEWAJIBAN PENERIMAAN PENGUNGSI OLEH INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Indonesia dalam menerima dan memberikan perlindungan terhadap pengungsi internasional, juga untuk mengetahui bagaimana penanganan pengungsi yang ada di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Indonesia yang hingga saat ini belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Pengungsi yang secara geografis menjadi jalur lalu lintas dan tempat singgah bagi para pencari suaka dan pengungsi internasional. Adanya prinsip non- refoulement yang berlaku secara jus cogen menjadikan setiap negara di dunia harus menerima kedatangan pengungsi internasional. Diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 125 menjadi Indonesia sebagai negara yang dinilai mampu memberikan perlindungan yang utuh untuk menangani pengungsi dari luar negeri. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif. Berdasarkan pembahasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa Indonesia sudah menjalankan komitmen terhadap penghormatan atas prinsip hak asasi manusia internasional dengan menerima kedatangan pengungsi dan pencari suaka selama bertahun-tahun. Indonesia juga telah mengeluarkan regulasi khusus bagi pengungsi internasional lewat Perpres 125 tahun 2016 yang menawarkan dua solusi jangka panjang bagi pengungsi yaitu, Repatriasi sukarela dan penempatan di negara ketiga. Solusi yang ditawarkan tidak selamanya berjalan mulus, hingga sekarang Indonesia masih harus berkoordinasi dengan UNHCR sebagai organisasi resmi PBB yang khusus mengurusi pengungsi dalam menangani dan memberikan perlindungan yang sesuai dengan yang diharapkan dalam konvensi 1951 tentang pengungsi. Oleh karena itu pemerintah Indonesia harus terus memaksimalkan kinerja, memperkuat hubungan dan koordinasi dengan pihak UNHCR agar pengungsi di Indonesia tidak terlalu lama tinggal dan segera diarahkan ke negara tujuan. Sehingga tidak mengancam kedaulatan dan keamanan wilayah Indonesia sendiri.
Hubungan status gizi dengan perkembangan balita usia 12-24 bulan berdasarkan kuesioner pra skrining perkembangan (KPSP) di Puskesmas Sebengkok Kota Tarakan
PENGEMBANGAN PROTOTIPE DETEKSI KEBISINGAN REAL-TIME DI PERPUSTAKAAN MENGGUNAKAN SENSOR GY-MAX4466 DENGAN METODE FUZZY TSUKAMOTO BERBASIS INTERNET OF THINGS
Kebisingan yang berlebihan di dalam perpustakaan dapat mengganggu konsentrasi dan kenyamanan pengguna. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang mampu mendeteksi dan memantau tingkat kebisingan secara real-time serta memberikan peringatan kepada pengelola secara otomatis. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan prototipe sistem deteksi kebisingan berbasis Internet of Things (IoT) yang dapat mengklasifikasikan tingkat kebisingan menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto dan menyampaikan peringatan melalui notifikasi WhatsApp serta pemantauan data melalui aplikasi Blynk. Perangkat keras sistem terdiri dari mikrokontroler ESP32 dan sensor GY-MAX4466 sebagai pendeteksi tingkat kebisingan. Data kebisingan diproses menggunakan logika fuzzy untuk menentukan status kondisi lingkungan dalam tiga kategori yaitu, tenang, peringatan, dan kebisingan tinggi. Hasil klasifikasi dikirimkan ke pengguna melalui dua platform yaitu, WhatsApp melalui API CallMeBot dan aplikasi Blynk IoT untuk pemantauan jarak jauh secara real-time. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berhasil mendeteksi kebisingan dengan tingkat akurasi rata-rata mencapai 99,405%. Selain itu, sistem berhasil mengirimkan notifikasi WhatsApp dengan waktu penerimaan kisaran 1–10 detik dengan tingkat akurasi 100%. Pengujian pada aplikasi Blynk juga menunjukkan akurasi pengiriman data sebesar 100%, dengan nilai latency berkisar antara 68–70 ms dan tanpa packet loss. Dengan demikian, sistem yang dikembangkan terbukti efektif, responsif, dan layak digunakan sebagai alat bantu monitoring kebisingan berbasis IoT di lingkungan perpustakaan.
Keanekaragaman IKan di Perairan Sungai Mentarang Hulu Desa Long Berang Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara
Mentarang Hulu River in Malinau Regency is a natural habitat with various vegetation along the river banks and it still has minimum human activity. This river has a width of 60-70 meters, fast-flowing water, and many riffles, which are natural conditions of the river as well as its unique characteristics that support the life of various fish species. However, information regarding the presence of fish in Mentarang Hulu River is still very limited and has not been extensively studied scientifically. This research aimed to identify fish in Mentarang Hulu River and the relative abundance of each species in order to determine the composition and dominance of existing types. Samples were collected from the catch of fishermen using two fishing gear types: nets and gillnets. Fish identification was performed by referring to identification books. Fish identification is carried out by observing morphological shapes such as the shape of the mouth, head, fins, tail, as well as the color and pattern of the body. The study was conducted over 2 months from January to February 2025. A total of 570 samples were collected, distributed into 1 phylum, 1 class, 3 orders, 4 families, and 13 genera. The analysis results showed that the Niem fish species (Osteochilus spp.) has the highest abundance at 31.75%, followed by Lalang fish (Parachela spp.) at 20.18%, and Pelian fish (Neolissochilus spp.) at 16.67%. The lowest abundances were found in Benteur fish (Barbodes spp.) at 0.18%, Garra fish (Garra borneensis) at 0.53%, and Tilan fish (Mastacembelus spp.) at 0.53%.
Analisis yuridis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku illegal fishing pasca diberlakukannya UU cipta kerja
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku illegal fishing setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan mengidentifikasi perbedaan substansial dalam ketentuan sanksi pidana terhadap illegal fishing sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap pelaku illegal fishing pasca UU Cipta Kerja masih belum efektiv dalam mencapai keadilan. Penenggelaman kapal, yang sebelumnya efektif, mengalami penurunan karena berbagai faktor, termasuk perubahan kebijakan, tekanan politik, dan pertimbangan hukum internasional. Terdapat perbedaan signifikan dalam penegakan hukum sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja, yang memengaruhi kualifikasi tindak pidana dan penjatuhan hukuman. Penelitian menyarankan peningkatan pengawasan, kerjasama internasional, edukasi publik, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap illegal fishing.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tinjauan Yuridis Pengaruh Media Sosial Terhadap Gerakan Terorisme di Indonesia
Penyebaran tindak pidana terorisme melalui media sosial sangat terkait dengan kemajuan teknologi yang cepat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengizinkan pelaku tindak pidana terorisme melanggar undang-undang dan menyebarkan ajaran terorisme melalui media sosial. Jadi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan undang-undang lain yang mengikat, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019, membahas pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana terorisme. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Casse Approch). Sumber bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan dan dianalisis melalui studi kepustakaan. Berdasarkan temuan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa ada peraturan hukum yang jelas tentang penyebaran tindak pidana terorisme, seperti yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Karena celah yang tetap ada dalam penyebaran tindak pidana terorisme di media sosial dalam jangka panjang, pelaku tindak pidana terorisme juga menerima sanksi yang jelas, tetapi ini masih kurang efektif dan kurang tegas dalam penanggulangan peneyabaran tindak pidana terorisme.
Surat Telegram Sebagai Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Polres Tarakan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana korupsi di Polres Tarakan serta menganalisis kedudukan hukum Surat Telegram sebagai dasar kebijakan tersebut. Seluruh data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer diperoleh dari lapangan, data sekunder berasal dari dokumen hukum dan literatur yang relevan dan data tersier berasal dari website-website internet resmi yang terkait. Lokasi penelitian ditetapkan di Polres Tarakan, dengan objek kajian utama berupa pelaksanaan penyelesaian perkara korupsi berdasarkan arahan dalam Surat Telegram. Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh, penulis berkesimpulan bahwa terdapat praktik penyelesaian perkara korupsi melalui pengembalian kerugian negara di tahap penyelidikan, tanpa dilanjutkan ke penyidikan. Praktik ini dinilai efektif secara administratif, namun dari sisi hukum bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan peraturan internal institusi penegak hukum lainnya yang secara tegas mengecualikan tindak pidana korupsi dari pendekatan restorative justice. Sementara itu, dasar kebijakan tersebut merujuk pada Surat Telegram Kapolri dan Kabareskrim yang hanya bersifat sebagai instruksi internal Polri. Surat tersebut tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menyimpangi ketentuan undang-undang. Dengan demikian, penerapan restorative justice terhadap perkara korupsi melalui Surat Telegram tidak memiliki kekuatan hukum yang sah secara yuridis.