Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku illegal fishing setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan mengidentifikasi perbedaan substansial dalam ketentuan sanksi pidana terhadap illegal fishing sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap pelaku illegal fishing pasca UU Cipta Kerja masih belum efektiv dalam mencapai keadilan. Penenggelaman kapal, yang sebelumnya efektif, mengalami penurunan karena berbagai faktor, termasuk perubahan kebijakan, tekanan politik, dan pertimbangan hukum internasional. Terdapat perbedaan signifikan dalam penegakan hukum sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja, yang memengaruhi kualifikasi tindak pidana dan penjatuhan hukuman. Penelitian menyarankan peningkatan pengawasan, kerjasama internasional, edukasi publik, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap illegal fishing.