Koleksi Perpustakaan

pengembangan ekonomi wilayah berbasis sektor untuk penyerapan angkatan kerja dan penurunan kemiskinan di Indonesia

Penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pengembangan ekonomi wilayah yang mendorong penyerapan tenaga kerja dan menurunkan kemiskinan. Pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa PDRB, tenaga kerja, dan kemiskinan pada 34 provinsi (periode 2015, 2018, 2021, dan 2024). Teknik analisis meliputi LQ, GEE, serta GEP, diperkuat dengan pemetaan empat kuadran dan pola spasial antarwilayah. Hasil analisis LQ menunjukkan pola persebaran sektor basis yang tidak merata antarkawasan. Hampir semua kawasan, terutama timur, tengah, dan barat, didominasi sektor primer sebagai sektor basis, kecuali Jawa. Sektor sekunder hanya menunjukkan nilai basis pada sebagian kawasan dan terkonsentrasi di kawasan Jawa. Sementara itu, sektor tersier hampir merata ditemukan sebagai sektor basis di seluruh kawasan Indonesia, mencerminkan berkembangnya aktivitas perdagangan dan jasa di berbagai daerah. Hasil GEE dan GEP memperlihatkan dinamika pola persebaran penyerapan tenaga kerja dan kemiskinan antar periode. Pada tahun 2015, seluruh kawasan didominasi penyerapan tenaga kerja tinggi disertai kemiskinan tinggi pada 17 provinsi, mencerminkan belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan. Tahun 2018 menunjukkan perbaikan, dengan dominasi penyerapan tenaga kerja tinggi disertai kemiskinan rendah pada 21 provinsi. Namun tahun 2021 terjadi kemunduran akibat pandemi COVID-19, di mana kondisi penyerapan tenaga kerja tinggi dibarengi kemiskinan tinggi kembali mendominasi pada 22 provinsi. Tahun 2024 kembali membaik, dengan penyerapan tenaga kerja tinggi disertai kemiskinan rendah mendominasi sebanyak 24 provinsi. Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi wilayah sangat dipengaruhi struktur sektor unggulan dan karakteristik spasial masing-masing daerah, sehingga diperlukan kebijakan terarah agar penyerapan tenaga kerja dan penurunan kemiskinan berlangsung berkelanjutan dan merata di seluruh kawasan Indonesia.

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Analisis Putusan Nomor 286/Pid.B/2025/Pn Mks dan Putusan Nomor 288/Pid. B/2025/Pn Mks)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 286/PID.B/2025/PN MKS DAN PUTUSAN NOMOR 288/PID.B/2025/PN MKS) Penelitian hukum yuridis normatif ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan unsur tindak pidana penadahan serta mengkaji pertimbangan hakim terhadap disparitas pemidanaan dalam Putusan Nomor 286/Pid.B/2025/PN Mks dan Putusan Nomor 288/Pid.B/2025/PN Mks mengenai pengalihan objek jaminan fidusia secara ilegal. Berbeda dengan pandangan hakim dalam amar putusannya, hasil penelitian ini menemukan adanya kekeliruan yuridis dalam analisis pemenuhan unsur-unsur pasal yang didakwakan. Hakim dinilai kurang tepat dalam mengonstruksikan pertanggungjawaban pidana karena menyamakan pemenuhan unsur Pasal 480 KUHP dan Undang-Undang Jaminan Fidusia secara utuh pada kedua terdakwa, tanpa memisahkan secara tegas antara peran fisik pelaksana administratif dengan peran penyediaan modal oleh aktor intelektual. Kekeliruan analisis unsur ini berdampak langsung pada lahirnya disparitas pemidanaan yang mencolok, di mana Terdakwa HG selaku aktor intelektual sekaligus penyandang dana justru dijatuhi hukuman lebih ringan 7 (tujuh) bulan dibandingkan Terdakwa H selaku pelaksana lapangan 8 (delapan) bulan. Kesenjangan hukum tersebut terjadi akibat kecenderungan hakim pada kualifikasi pasal dalam dakwaan lewat pendekatan retributif-legalistik, serta kegagalan dalam membedah derajat kesalahan subjektif (mens rea) dalam struktur penyertaan (medepleger) Pasal 55 KUHP yang menempatkan inisiator sebagai faktor pemberat. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pertimbangan hukum yang kritis dan menyeluruh dari hakim agar dapat meminimalisasi disparitas hukum serta mewujudkan keadilan substantif.

pengaruh upah, indeks pembangunan manusia dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja

Penyerapan tenaga kerja merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi daerah karena mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Provinsi Kalimantan Utara, sebagai provinsi termuda dengan potensi strategis dan kekayaan sumber daya alam, peningkatan investasi belum sepenuhnya diikuti oleh optimalnya penyerapan tenaga kerja lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Upah, IPM, dan Investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Utara baik secara parsial maupun simultan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel yang menggabungkan data cross-section lima kabupaten/kota dan time series periode 2019–2024,. Pemilihan model dilakukan melalui uji chow dan uji hausman yang menunjukkan bahwa fixed effect model merupakan model terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, IPM berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan investasi berpengaruh positif namun tidak signifikan. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dengan kemampuan model menjelaskan variasi sebesar 50,91%. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan pengupahan yang seimbang, peningkatan investasi pada sektor padat karya, serta penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan berbasis industri, dan peningkatan layanan kesehatan guna mendorong penyerapan tenaga kerja yang lebih optimal.

PENGARUH BELANJA MODAL, INVESTASI SWASTA, JUMLAH KUNJUNGAN WISATA, DAN JUMLAH RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TARAKAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja modal, investasi swasta, jumlah kunjungan wisata, dan jumlah restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tarakan. Penelitian ini difokuskan pada analisis pengaruh beberapa faktor ekonomi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa data time series Kota Tarakan tahun 2012–2023. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial belanja modal x1 0,143 > 0,05 investasi swasta x2 0,615 > 0,05 jumlah kunjungan wisata x3 0,134 > 0,05 dan jumlah restoran x4 0,837 > 0,05 tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tarakan. Secara simultan keempat variabel tersebut juga tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Tarakan dengan nilai f 0,331 > 0,05. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,488 menunjukkan bahwa sebesar 48.8% Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variabel dalam penelitian ini, sedangkan sisanya sebesar 61,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Multi-Objective Economic Emission Dispatch Menggunakan Analisis Pareto Front

Pengaruh Komite Audit Dan Komisaris Independen Terhadap Kualitas Audit Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Farmasi Di Bei Periode 2020-2024

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komite audit dan komisaris independen terhadap kualitas audit dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan situs perusahaan terkait. Populasi penelitian adalah perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024 sebanyak 38 perusahaan. Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling sehingga diperoleh 11 perusahaan dengan total 55 data observasi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi logistik dengan bantuan perangkat lunak EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit dan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Kepemilikan institusional juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil uji moderasi menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi pengaruh komite audit terhadap kualitas audit, namun mampu memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap kualitas audit. This study aimed to determine the influence of audit committees and independent commissioners on audit quality, with institutional ownership serving as a moderating variable. The research employed a quantitative approach with secondary data in the form of financial statements obtained from the official Indonesia Stock Exchange website (www.idx.id) and the websites of the respective companies. The research population consists of 38 pharmaceutical companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2020-2024 periods. The sample was determined using a purposive sampling technique, resulting in 11 companies with a total of 55 observation data points. The data analysis method used logistic regression because the variables in this study are dummy variables and are processed with the assistance of EViews 12 software. The results of the study indicated that the audit committee and independent commissioners have a negative and significant effect on audit quality, while institutional ownership does not have a significant effect on audit quality. The moderation test results showed that institutional ownership is unable to moderate the effect of the audit committee on audit quality, but it is able to moderate the effect of independent commissioners on audit quality.

Pengaruh Audit Tenure dan Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit dengan Independensi Auditor Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Pertambangan Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh audit tenure dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit dengan independensi auditor sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih ditemukannya kasus kegagalan audit serta adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan dan laporan tahunan, serta pemilihan sampel melalui purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi logistik biner dengan memasukkan variabel interaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit tenure dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sementara itu, independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Dalam model moderasi, independensi auditor terbukti mampu memoderasi hubungan antara audit tenure dan kualitas audit dengan memperlemah pengaruh negatif audit tenure. Namun, independensi auditor tidak mampu memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dan kualitas audit.

Analisis Pemenuhan Hak Maternitas Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Ketenagakerjaan Di Industri Perhotelan Kota Tarakan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi perlindungan hak maternitas pekerja perempuan dalam hubungan kerja, khususnya di industri perhotelan Kota Tarakan. Meskipun hukum ketenagakerjaan Indonesia telah mengatur hak maternitas secara komprehensif, praktik di lapangan menunjukkan adanya pelanggaran seperti tidak terpenuhinya cuti melahirkan, fasilitas laktasi, serta perlindungan terhadap diskriminasi dan pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengaturan hukum ketenagakerjaan terkait hak maternitas serta mengkaji upaya perlindungan dan pemenuhannya dalam praktik di industri perhotelan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) secara normatif, perlindungan hak maternitas telah diatur dalam berbagai regulasi nasional dan didukung oleh standar internasional seperti ILO, CEDAW, dan ICESCR; (2) dalam praktiknya di industri perhotelan Kota Tarakan, pemenuhan hak maternitas belum optimal akibat faktor struktural seperti sistem kerja shift, tekanan operasional, dan minimnya fasilitas pendukung; serta (3) penegakan hukum melalui sanksi administratif, perdata, dan pidana belum berjalan efektif karena lemahnya pengawasan dan rendahnya pelaporan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya penguatan harmonisasi regulasi, peningkatan pengawasan ketenagakerjaan, serta komitmen pengusaha dalam menerapkan kebijakan kerja ramah perempuan guna mewujudkan perlindungan maternitas yang efektif dan berkeadilan

Pengaruh Penggunaan Media Film Dalam Layanan Informasi Untuk Meningkatkan Perilaku Kemandirian Belajar Siswa di SMP Negeri 11 Tarakan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media film dalam layanan informasi terhadap peningkatan kemandirian belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 11 Tarakan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen menggunakan desain one group pretest–posttest design. Subjek penelitian berjumlah 28 siswa kelas VIII. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan skala kemandirian belajar, sedangkan analisis data menggunakan statistik deskriptif dan inferensial yang meliputi uji normalitas, uji homogenitas, dan uji Paired Sample T-Test dengan bantuan program SPSS versi 25.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian belajar siswa sebelum diberikan layanan informasi dengan media film berada pada kategori rendah dengan nilai rata-rata pretest sebesar 68,46, sedangkan setelah diberikan perlakuan mengalami peningkatan pada kategori tinggi dan sangat tinggi dengan nilai rata-rata posttest sebesar 83,43. Peningkatan rata-rata skor kemandirian belajar sebesar 14,96. Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai signifikansi 0,000 0,05, sehingga Ha diterima dan Ho ditolak, yang berarti terdapat pengaruh signifikan penggunaan media film dalam layanan informasi terhadap kemandirian belajar siswa. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa layanan informasi berbantuan media film efektif digunakan untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa, khususnya pada indikator percaya diri, inisiatif, motivasi, tanggung jawab, dan disiplin.

Dampak Toxic Friendship di SMP Negeri 10 Tarakan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak toxic friendship di SMP Negeri 10 Tarakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan subjek empat siswa kelas VIII sebagai informan utama serta satu guru kelas sebagai informan pendukung. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui redukasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa toxic friendsip dalam pertemanan siswa terdapat lima dampak utama, yaitu kompetisi berlebihan, balas dendam, penghianatan, kecemburuan dan insecure. Kompetisi yang tidak sehat mendorong siswa saling membandingkan nilai, prestasi, dan kemampuan, sehingga menimbulkan iri hati serta tekanan untuk selalu unggul. Pengalaman dibocorkannya rahasia pribadi dan komentar yang merendahkan memicu penurunan kepercayaan, munculnya penarikan diri dari kelompok, rasa malu, serta berkurangnya kepercayaan diri dilingkungan sosial. Selain itu, candaan yang bernada meremehkan terkait penampilan maupun prestasi, serta kebiasaan membanding-bandingkan di antara teman sebaya, memperkuat rasa tidak aman dan mendorong siswa menghindari situasi sosial tertentu seperti presentasi atau tampil di depan kelas. Secara keseluruhan, toxic friendship di SMP Negeri 10 Tarakan secara bertahap mengikis kepercayaan, merusak harga diri. Penting untuk menyadari bahwa komunikasi yang efektif diperlukan untuk membangun hubungan yang sehat dikalangan remaja.

PERAN KEARIFAN LOKAL DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENDIDIKAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK KENYAH (STUDI KASUS : DESA LONG AMPUNG)

ABSTRAK PERAN KEARIFAN LOKAL DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENDIDIKAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK KENYAH (STUDI KASUS: DESA LONG AMPUNG SOPIAH Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kearifan lokal dalam meningkatkan partisipasi pendidikan pada masyarakat adat Dayak Kenyah di Desa Long Ampung. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana keterlibatan masyarakat adat dalam meningkatkan partisipasi pendidikan, dan (2) bagaimana kearifan lokal masyarakat adat Dayak Kenyah berperan dalam bidang pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis data dan menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat Dayak Kenyah menjadi faktor penting dalam mendukung dan meningkatkan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam dunia pendidikan. Nilai-nilai budaya dan tradisi yang dijunjung tinggi mampu menguatkan motivasi masyarakat untuk mengakses dan berkontribusi dalam proses pendidikan. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa integrasi kearifan lokal dalam program pendidikan dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kualitas dan partisipasi pendidikan di komunitas adat.

KAJIAN SERTIFIKASI GURU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TERHADAP PENINGKATAN KINERJA DAN KESEJAHTERAAN GURU SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN MALINAU

Analisis Implementasi Perubahan Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 pada Pemerintah Desa Sungai Barang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa transformasi fundamental dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Perubahan signifikan pada masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun, penguatan jaminan kesejahteraan perangkat desa, hingga pengaturan dana konservasi bagi desa di kawasan hutan, menuntut kesiapan adaptasi pada level pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan terbaru tersebut pada Pemerintah Desa Sungai Barang, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam proses transisinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, studi dokumentasi terhadap produk hukum desa, serta wawancara mendalam dengan Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat di Desa Sungai Barang. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan teori implementasi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sungai Barang telah mulai melakukan penyesuaian administratif, terutama terkait sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dengan masa jabatan delapan tahun yang baru. Implementasi UU No. 3 Tahun 2024 di desa ini memberikan peluang besar pada stabilitas program pembangunan sektor unggulan, khususnya perkebunan kopi dan infrastruktur pengairan. Namun, ditemukan beberapa tantangan utama, yakni: 1) Keterbatasan sumber daya manusia dalam iii menerjemahkan regulasi baru ke dalam Peraturan Desa; 2) Perlunya penguatan fungsi pengawasan BPD guna mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan akibat perpanjangan masa jabatan; dan 3) Kesiapan infrastruktur digital desa dalam memenuhi mandat transparansi informasi publik. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi UU No. 3 Tahun 2024 di Desa Sungai Barang sangat bergantung pada sinergi antara kepemimpinan desa yang akuntabel dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Rekomendasi penelitian diarahkan pada perlunya bimbingan teknis intensif dari pemerintah daerah serta percepatan digitalisasi administrasi desa untuk mendukung tata kelola yang bersih dan efektif.

KOLABORASI LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TAPAL BATAS ANTAR DESA: STUDI KASUS DESA SUNGAI BARANG DAN DESA LIDUNG PAYAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT

KOLABORASI LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TAPAL BATAS ANTAR DESA: STUDI KASUS DESA SUNGAI BARANG DAN DESA LIDUNG PAYAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT Libut Garing Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tapal batas antar desa, dengan studi kasus pada Desa Sungai Barang dan Desa Lidung Payau, dari perspektif hukum adat. Fokus penelitian meliputi dua rumusan masalah, yaitu: pertama, bagaimana pengaturan penetapan batas wilayah desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa; kedua, bagaimana bentuk kolaborasi antara lembaga adat Desa Sungai Barang dan lembaga adat Desa Lidung Payau dalam penyelesaian sengketa tapal batas antar desa. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Temuan penelitian menunjukan bahwa kolaborasi lembaga adat memiliki peranan krusial dalam menyelesaikan sengketa tapal batas dengan berpedoman pada hukum adat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga penyelesaian dapat dilakukan secara efektif, tepat sasaran, dan berkeadilan. Rekomendasi penelitian ini adalah untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antar lembaga adat serta mendorong pemerintah desa untuk lebih aktif dalam mendukung proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum adat demi terciptanya ketentraman dan kejelasan wilayah. Kata kunci: kolaborasi lembaga adat, sengketa tapal batas, hukum adat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, penyelesaian sengketa desa.

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN STATUS HUKUM TERHADAP KAPAL YANG BERKEBANGSAAN INDONESIA

Penelitan ini bertujuan untuk menkaji dan menganalisis Pemberian Status Hukum Terhadap Kapal yang Berkebangsaan Indonesia. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, Bagaimana pengaturan hukum nasional dan internasional terkait pemberian status hukum terhadap kapal yang berkebangsaan Indonesia dan apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian status hukum terhadap kapal Indonesia Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan Konseptual approach Pemberian status hukum kapal Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, serta peraturan menteri terkait, yang mewajibkan kapal berbendera Indonesia terdaftar dan memiliki Surat Tanda Kebangsaan Kapal (STKK). Secara internasional, UNCLOS 1982 dan Konvensi Laut Lepas 1958 menetapkan bahwa setiap kapal harus memiliki satu kebangsaan dan tunduk pada yurisdiksi negara benderanya, sementara IMO mengatur standar keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan maritim. Pengaturan ini memastikan kapal Indonesia memiliki perlindungan hukum serta kewajiban mematuhi regulasi nasional dan internasional. Proses pendaftaran kapal sering menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat kelancarannya. Kendala tersebut meliputi aspek administratif (kelengkapan dokumen dan birokrasi), regulasi (perubahan kebijakan dan standar keselamatan), teknis (pemeriksaan kapal dan ketersediaan surveyor), keuangan (biaya tinggi dan tunggakan pajak), serta sistem dan teknologi (gangguan sistem online dan kurangnya pemahaman digital). Pemilik kapal perlu memahami prosedur dengan baik, mempersiapkan dokumen secara lengkap, serta memastikan kapal memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan. Dengan demikian, proses pendaftaran dapat berjalan lebih lancar dan efisien.

PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL

MUHAMMAD NOR GUSTI. Problematika Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi di Media Sosial Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika implementasi UU Nomor 1 Tahun 2024, khususnya dari aspek normatif dan penegakan hukum, serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara di ruang digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, terutama dengan menelaah putusan pengadilan yang relevan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan substansial dalam perumusan beberapa norma, UU Nomor 1 Tahun 2024 masih menyisakan ketentuan yang berpotensi multitafsir dan belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum (lex certa). Kondisi tersebut berimplikasi pada munculnya chilling effect yang berpotensi menghambat kebebasan berekspresi dalam negara hukum demokratis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa problematika implementasi UU Nomor 1 Tahun 2024 tidak hanya disebabkan oleh aspek normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktur dan kultur hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa penyempurnaan regulasi, konsistensi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan literasi hukum digital masyarakat guna mewujudkan penegakan hukum siber yang adil, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Pengaruh Kepercayaan dan Berbagi Pengetahuan Terhadap Kinerja Inovasi Layanan (Studi pada Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan)

Peningkatan kinerja inovasi layanan pada instansi pemerintah menjadi hal yang semakin penting, khususnya dalam menghadapi tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis. Kepercayaan dan berbagi pengetahuan dipandang sebagai faktor kunci yang mampu mendorong terciptanya inovasi layanan yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepercayaan dan berbagi pengetahuan terhadap kinerja inovasi layanan pada Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian adalah seluruh pegawai sebanyak 101 responden menggunakan teknik sampling jenuh. Data dikumpulkan menggunakan kuisioner terstruktur berskala likert dan dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja inovasi layanan. Selain itu, berbagi pengetahuan juga terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja inovasi layanan. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan dan intensitas berbagi pengetahuan di dalam organisasi, maka semakin tinggi pula kemampuan organisasi dalam menghasilkan inovasi layanan.

ANALISIS PERFORMANCE EXPECTANCY, EFFORT EXPECTANCY, DAN SOCIAL INFLUANCE KEPADA NIAT PENGGUNAAN KIOS TERHADAP PENGGUNAAN AKTUAL (STUDI KASUS PADA SELF-ORDERING KIOSK MCDONALD’S TARAKAN).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh performance expectancy, effort expectancy, dan social influence terhadap niat penggunaan serta dampaknya terhadap penggunaan aktual self-ordering kiosk pada McDonald’s Tarakan, dengan latar belakang adanya perbedaan penerimaan teknologi di kalangan konsumen. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) dan analisis Structural Equation Modeling (SEM), dengan data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa performance expectancy, effort expectancy, dan social influence berpengaruh signifikan terhadap niat penggunaan, serta niat penggunaan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan aktual. Selain itu, niat penggunaan juga berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara ketiga variabel tersebut dengan penggunaan aktual. Temuan ini menegaskan bahwa persepsi manfaat, kemudahan penggunaan, dan pengaruh sosial merupakan faktor utama dalam mendorong adopsi teknologi layanan mandiri oleh konsumen, sehingga optimalisasi aspek tersebut menjadi penting dalam meningkatkan penggunaan self-ordering kiosk.

Pengaruh ESG Disclosure terhadap Audit Report Lag Dengan Moderasi Ukuran KAP pada Perusahaan Pertambangan Logam dan Mineral yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ESG disclosure dan ukuran kantor akuntan publik terhadap audit report lag serta peran ukuran kantor akuntan publik sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor pertambangan logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan auditan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan bantuan aplikasi Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ESG disclosure berpengaruh negatif terhadap audit report lag, yang berarti semakin tinggi tingkat pengungkapan ESG maka semakin cepat proses penyelesaian audit. Sementara itu, ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Namun, ukuran kantor akuntan publik terbukti mampu memoderasi hubungan antara ESG disclosure dan audit report lag, di mana pengaruh ESG disclosure dalam menurunkan audit report lag menjadi semakin kuat pada perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik besar. This study examines the effects of ESG disclosure and audit firm size on audit report lag, and the moderating role of audit firm size in the relationship between ESG disclosure and audit report lag among metal and mineral mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). A quantitative approach was employed using secondary data obtained from audited financial statements, annual reports, and corporate sustainability reports. Data were analyzed using panel data regression and Moderated Regression Analysis (MRA) in EViews 12. The findings indicate that ESG disclosure has a significant negative effect on audit report lag, suggesting that higher levels of ESG disclosure are associated with shorter audit completion times. By contrast, audit firm size does not directly affect audit report lag. However, audit firm size moderates the relationship between ESG disclosure and audit report lag, such that the negative effect of ESG disclosure on audit report lag is stronger among companies audited by large public accounting firms.

PERAN BIG DATA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN: SEBUAH KAJIAN LITERATUR SISTEMATIS

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Big Data dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui pendekatan Systematic Literature Review. Studi ini menggunakan pedoman PRISMA untuk menyeleksi serta mensintesis 38 artikel ilmiah yang relevan dari database bereputasi pada periode 2020–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren kajian Big Data dalam pelaporan keuangan mengalami peningkatan signifikan dan berkembang dari pendekatan konseptual menuju empiris dan integratif dengan teknologi seperti Artificial Intelligence dan Accounting Information System. Selain itu, Big Data terbukti memiliki peran dalam Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui peningkatan akurasi, transparansi, ketepatan waktu, serta kemampuan deteksi fraud. Namun demikian, efektivitas implementasi Big Data dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, kesiapan teknologi, serta dukungan organisasi. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa Big Data merupakan sumber daya strategis yang mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, meskipun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan dan kesesuaian kondisi organisasi dalam mengelola teknologi tersebut