Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi perlindungan hak maternitas pekerja perempuan dalam hubungan kerja, khususnya di industri perhotelan Kota Tarakan. Meskipun hukum ketenagakerjaan Indonesia telah mengatur hak maternitas secara komprehensif, praktik di lapangan menunjukkan adanya pelanggaran seperti tidak terpenuhinya cuti melahirkan, fasilitas laktasi, serta perlindungan terhadap diskriminasi dan pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengaturan hukum ketenagakerjaan terkait hak maternitas serta mengkaji upaya perlindungan dan pemenuhannya dalam praktik di industri perhotelan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) secara normatif, perlindungan hak maternitas telah diatur dalam berbagai regulasi nasional dan didukung oleh standar internasional seperti ILO, CEDAW, dan ICESCR; (2) dalam praktiknya di industri perhotelan Kota Tarakan, pemenuhan hak maternitas belum optimal akibat faktor struktural seperti sistem kerja shift, tekanan operasional, dan minimnya fasilitas pendukung; serta (3) penegakan hukum melalui sanksi administratif, perdata, dan pidana belum berjalan efektif karena lemahnya pengawasan dan rendahnya pelaporan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya penguatan harmonisasi regulasi, peningkatan pengawasan ketenagakerjaan, serta komitmen pengusaha dalam menerapkan kebijakan kerja ramah perempuan guna mewujudkan perlindungan maternitas yang efektif dan berkeadilan