CYNTHIA OCTHANIAZ
2022 · Book · Open Access
Kinerja pegawai Pemerintah di berbagai daerah menjadi sorotan publik karena tidak maksimal pencapaiannya. Oleh karena itu, perlu diteliti penyebabnya, di antaranya yaitu variabel keseimbangan kehidupan kerja dan kompensasi finansial yang mereka peroleh. Penulis telah melakukan pengujian terhadap variabel keseimbangan kehidupan kerja dan kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan secara langsung maupun tidak langsung. Responden penelitian ini sebanyak 110 orang yang diperoleh melalui penyebaran kueosiner secara online, alat bantu untuk pengujian menggunakan Smart Pls. 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kompensasi finansial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan, (2) Keseimbangan kehidupan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompensasi finansial, (3) Keseimbangan kehidupan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, (4) Keseimbangan kehidupan kerja dimoderasi oleh kompensasi finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.
CHRISTIN APRIYANI PURBA
2022 · Book · Open Access
PPAT adalah pejabat yang berkewajiban melakukan pendaftaran hak tanggungan atas tanah, kemudian untuk meningkatkan pelayanan hak tanggungan berdasarkan asas keterbukaan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan terjangkaunya pelayanan publik serta menyesuaikan perkembangan hukum adalah dengan memaanfaatkan elektronik agar menjadi lebih efektif dan efisien. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang “Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Pada Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik”. Dalam penulisan ini mengangkat tentang implementasi dan tanggung jawab hukum PPAT pada sistem pelayanan pendaftaran hak tanggungan secara elektronik. Metode penelitian yang digunakan ialah normatif melalui sumber perundang-undangan, buku, jurnal, internet dan wawancara sebagai data pendukung. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa PPAT wajib melaksanakan atau memberikan pelayanan pendaftaran hak tanggungan secara elektronik kepada debitur dan kreditor. PPAT juga melakukan pengecekan terhadap data diri debitur serta dokumen-dokumen pelengkap lainnya hingga mengunggah seluruh dokumen kepada Kepala Kantor Pertanahan melalui Aplikasi Mitra Kerja PPAT. Beberapa kendala yang di terima PPAT salah satunya pada pembayaran Surat Perintah Setor (SPS) kepada BPN dimana apabila terjadi force majuer biaya ini dapat dikembalikan tetapi, beberapa PPAT tidak melakukan hal tersebut dikarenakan persyaratan yang di berikan tidak praktis dan memerlukan waktu yang lama sehingga mengakibatkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pendaftaran hak tanggungan ini semakin lama.
MEGA BUANA
2022 · Book · Open Access
WATER QUALITY ANALYSIS OF DIG AND DRILL WELLS IN BUGIS VILLAGE, TARAKAN CITY Abstract Water plays an important role to meet human needs such as drinking, cooking, washing, and so on, so it must meet the requirements stipulated in the regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 32 of 2017 concerning Environmental Health Quality Standards and Water Health Requirements for sanitation hygiene purposes. This study aims to determine the value of the physical, chemical and biological parameters of dug and drilled well water in Karang Anyar Village, Bugis Village, Tarakan City. The research method used in this study is an analytical observational study using a descriptive approach, namely to describe the value of the physical, chemical, and biological parameters found in dug well water and drilled wells. The sample in this study was determined by purposive sampling with four stations. The first and second stations are dug well water, stations three and four are drilled well water. The results showed that the construction of 4 water wells, namely at station 1 and station 2 which were dug wells and stations 3 and 4 were drilled wells, met the requirements for sanitation hygiene purposes based on the Minister of Health Regulation No. 32 of 2017, when viewed from the physical and chemical parameters, namely temperature 28 -30 C, turbidity 01.3-37.2 NTU, TDS 37-106, color 5-5- TCU, pH 3.55-6.18, nitrate 0.07-1.13 mg/L, nitrite 0.07-0.13, Fe 0.003 total hardness 0.16-0.40 while for drinking water purposes it does not meet the requirements because the number of Escherichia coli bacteria exceeds the water quality standard based on biological parameters with a value of 23-50. Keywords: Sanitation Hygiene; Boreholes; Dug Well; Tarakan City
ELSIE BUMBUNGAN
2022 · Book · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas produk, kualitas layanan, dan harga terhadap kepuasan pelanggan pada kedai Ohayo di kota Tarakan. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitaif dengan metode survey menggunakan kuesioner. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah nonprobability sampling dengan teknik pengumpulan sampel purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat umum kota Tarakan yang pernah melakukan pembelian di kedai Ohayo dengan jumlah sampel sebanyak 270 responden. Metode analisi yang digunakan adalah regresi berganda dengan bantuan program SPSS versi 16. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel kualitas produk, kualitas layanan dan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada kedai Ohayo dikota Tarakan.
NURIA IRAWAN
2022 · Book · Open Access
The Pamusian watershed has the potential to be polluted due to human activities along the riverbanks such as domestic, industrial waste and various activities from the Tenguyun Market. This activity causes the Pamusian watershed to experience a decrease in quality, this is based on the quality of the water quality status in the downstream watershed which is classified as polluted waters and can no longer be used as a source of water for cultivation activities. Disruption of the function of the watershed ecosystem will affect the quality and quantity of the Pamusian watershed ecosystem. The purpose of this study is to determine the community's assessment and community preferences for the existence and sustainability of the Pamusian watershed ecosystem, as well as to estimate the economic value of the benefits of goods and services through willingness to pay. The research method used is descriptive analysis and the Contingent Valuation Method approach to analyze the community's willingness to pay. The results showed that the community's assessment of the existence of the Pamusian watershed has changed including the water has been polluted by 44%, there has been a flood of 42%, and the loss of flora and fauna is 14%, the community's preference for the preservation of the Pamusian watershed is 98% of respondents agreeing to the effort improvement of the Pamusian watershed ecosystem. The estimation of the economic value of the Pamusian watershed ecosystem through the willingness to pay of the community, namely the total WTP Indirect Use Value (IUV) of IDR 5.4 billion per year and the WTP Existence Value (EV) of IDR 7.2 billion per year. This value describes the community's willingness to pay for efforts to maintain river environmental services, both indirect benefits and benefits from the existence of the Pamusian watershed ecosystem.
SITI NURAINI
2022 · Book · Open Access
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Sumber Kalimantan Abadi di Kota Tarakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode survey. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner/angket. Pada penelitian ini untuk metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik Simple Random Sampling. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah karyawan pada PT. Sumber Kalimantan Abadi di Kota Tarakan yang berjumlah 170 responden. Alat analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan pengujian hipotesis analisis regresi berganda yang telah dilakuakan pada jawaban responden, menghasilkan nilai regresi pada variabel kepemimpinan yaitu 0,082 dan signifikan 0,045 sedangkan nilai regresi pada variabel motivasi yaitu 0,400 dan signifikan 0,000, dengan persamaan regresi Y = 6.013+0.082X1+0.400X2. Adapun hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Sumber Kalimantan Abadi di Kota Tarakan.
None
2022 · Book · Open Access
On law enforcement of media coverage related to the freedom of the press in Indonesia; seminar.
RUSPIKA
2022 · Book · Open Access
Tugu (Stownet) merupakan alat tangkap bersifat pasif yang dalam pengoperasiaanya dipasang tegak lurus dengan arah arus pasang surut (tidal trap) dan memanfaatkan ruaya organisme perairan. Hasil tangkapan Tugu di Perairan Muara Sesayap dan Sembakung Kalimantan Utara mempunyai keanekaragaman yang tinggi baik jenis maupun ukuran. Tujuan penelitian ini adalah menguraikan komposisi jenis dan ukuran hasil tangkapan alat tangkap Tugu di Perairan Muara Sesayap dan Sembakung Kalimantan Utara. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Pengambilan sampel selama 2 bulan dalam 4 trip mengunakan alat tangkap Tugu dengan mata jaring masing-masing 1 inchi pada bagian kantong dan 1,5 inchi pada bagian badan. Hasil identifikasi terhadap sampel didapatkan sebanyak 28 spesies dari 6 kelompok organisme perairan sebanyak 26.779 ekor dengan berat 49,245 kg. Hasil tangkapan didominasi oleh hasil tangkapan sampingan (HTS) dan hasil tangkapan buangan (HTB) dengan persentase 43%.Komposisi ukuran pada udang putih (Metapenaeus sp) dan udang bintik (Metapenaeus sp) yaitu berkisar antara 2-5,8 cm. Ukuran yang dominan pada udang putih (Metapenaeus sp) dengan kisaran ukuran 3,29-3,71 dan 3,64-4,09 pada udang bintik (Metapenaeus sp). Udang putih (Metapenaeus sp) dan udang bintik (Metapenaeus sp) sebagai hasil tangkapan utama (HTU) didominasi oleh ukuran dewasa.
HERY HARTONO
2022 · Book · Open Access
Pengkayaan artemia menggunakan ekstrak daun karamunting memberikan respon positif pada pertumbuhan benur udang windu yang dilakukan dalam skala laboratorium. Perlunya pengujian lebih lanjut pada skala tambak tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bioenrichment Artemia salina dengan ekstrak daun karamunting terhadap laju pertumbuhan benur udang windu (Penaeus monodon) yang dipelihara di tambak tradisional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembudidaya mengenai potensi Artemia salina dengan ekstrak karamunting untuk meningkatkan pertumbuhan dengan keunggulan ramah lingkungan sehingga mendukung kegiatan akuakultur berkelanjutan. Rancangan penelitian ini merupakan eksprimental, terdiri dari 2 perlakuan 5 kali ulangan. Perlakuan K0 (Kontrol) Pemberian pakan tanpa perendaman ekstrak Perlakuan P1 (100 ppm) Pemberian pakan dengan perendaman ekstrak selama 8 jam. Pengukuran parameter kelangsungan hidup benur udang windu (Spesific Growth Rate) dan Analisis data. Hasil statistik menunjukkan bahwa Spesific Growth Rate dengan pemberian ekstrak karamunting menunjukkan berbeda nyata (P˂0,05). Spesific Growth Rate pada Kontrol (12,93%), dan Perlakuan (13,39%). Bioenrichment Artemia menggunakan daun karamunting pada Artemia selama 8 jam memberikan pertumbuhan panjang dan berat mutlak sangat signifikan pada post larva udang windu
Laurensius Arliman S.
2022 · Book · Open Access
Penegakan hukum sesuai dengan pernyataan Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkain penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret. Penegakan hukum sebagai proses dari pemungsian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka dari pada itu penegakan hukum itu sendiri, tidak telepas dari penegak hukum dan kesadaran masyarakat. Dalam perkembangan hukum positif di Indonesia belakangan ini, peran dari penegak hukum sangat vital sekali. Penegak hukum itu bisa dijabarkan dari peran penyidik yang terdiri dari lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga penyidik pegawai negeri sipipl (PPNS), penyidik kejaksaan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penyidik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Penyidik Badan Narkotika Nasional, Penyidik Badan Intelejen Negara (BIN).
Dr. Rocky Marbun; S.H.; M.H.; Dr. Deni Setya Bagus Yuherawan; S.H.; MS.; Dr. Mahmud Mulyadi; S.H.; M.Hum.
2022 · Book · Open Access
Buku ini menarik juga untuk dicermati. Pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam membahas beberapa persoalan dalam bidang hukum acara pidana, tidak melulu menggunakan pendekatan yang lazimnya sudah dikenal dalam kajian bidang hukum. Penulis juga malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang sudah lebih dulu dikenal dalam bidang linguistik dan komunikasi untuk dibawa masuk ke dalam ranah kajian bidang hukum. Sehingga dengan membaca dan mencermati buku ini, para pembaca akan ditambah pula wawasannya, selain mengenai isu-isu di bidang hukum acara pidana, juga mengenai metodologi penelitian. (Duta Besar Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila) Buku yang ada di tangan pembaca saat ini memiliki pendekatan yang berbeda untuk membongkar aspek ideologis (kepentingan) dari para penegak hukum, yang tidak umum dilakukan oleh peneliti hukum, yaitu masuk dari sisi kajian semiotika dan komunikasi atau secara umum. Pembeda antara isi buku ini dengan yang lain adalah mengkaji Hukum Acara Pidana melalui kajian ‘bahasa’. Kelebihannya, para Penulis buku ini tidak melepaskan kekhasan dalam suatu kajian hukum yaitu tetap berpijak kepada pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. (Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.Si. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pancasila) Ulasan mengenai penegakan hukum sebagaimana di bahas dalam buku ini, yang berada ditangan pembaca saat ini menarik untuk disimak lebih mendalam. Substansi tulisannya menguraikan hukum bukan saja dari aspek normatif, namun juga dari aspek sosial, serta kajiannya menggunakan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin, sehingga keberadaan Ilmu Hukum sebagai Ilmu Praktis yang bertujuan untuk menawarkan penyelesaian terhadap masalah (isu) hukum yang konkrit, khususnya yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, tergambar (diuraikan) dengan jelas dalam buku ini. (Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., MS Guru Besar Ilmu Hukum/Hukum Pidana, Universitas Sumatera Utara)
Dr. Drs. H. Amran Suadi; S.H.; M.Hum.; M.M.
2022 · Book · Open Access
Buku ini berisi analisis yang tajam serta komprehensif terhadap konsep, teori, dan realitas sosiologi hukum. Terdapat tiga pokok permasalahan penting yang dibahas dalam buku ini. Pertama, ruang lingkup sosiologi hukum melalui pendekatan instrumental, hukum alam dan paradigmatik, serta pemikiran yang memengaruhi terbentuknya sosiologi hukum. Kedua, pandangan ke depan tentang penegakan hukum. Ketiga, realitas hukum dan nilai moralitas disertai pemahaman terhadap fakta hukum dan fakta sosial. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.
Prof. Dr. H. Edi Setiadi; S.H.; M.H. dkk
2022 · Book · Open Access
Bagian pertama buku ini akan membahas mengenai Sistem Peradialan Pidana yang terdiri beberapa pokok bahasa sebagai berikut: Pengertian Sistem Peradialan Pidana dilihat dari Terminologinya, penegrtian Sistem Peradilan Pidana dan Sistem Peradialan Pidana Terpadu. Sejarah dan perkembangan Sistem Peradialan Pidana di Eropa Dan Amerika Serikat yang terdiri dari beberapa bentuk yakni: sistem inquisitoir dan accusatoir; adversary sytem dan non adversary system; baik sytem ( sistem jaminan/sistem uang tembusan) dan plea bargaining system serta meidasi dalam perkara pidana atau dikenal dengan istilah mediasi penal (penal mediation) sebagai bagian dari plea bargaining system. Buku ini juga akan membahas mengenai model-model Sistem peradilan yang terdiri dari beberapa bentuk misalnya: Crime Control Model, Model kekeluargaan (Family Model); Bureaucratic Model, Status Passage Model, Power Model, Model kekeluargaan (Family Model); Model Yuridis dan Model kemudian yang dianut oleh bangsa Indonesia dan Komponen-komponen yang membentunya (kepolisian, kejaksaan, pengadialan, lembaga pemasyarakata, dan advokat). Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.
Moh. Ahsanuddin Jauhari; Neng Yani Nurhayani
2022 · Book · Open Access
Keberadaan organisasi kemasyarakatan merupakan penunjang percepatan pembangunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping itu, keberadaan ormas berpotensi menciptakan banyak promidial baru yang rentan konflik. Pengaturan tentang organisasi kemasyarakat haruslah benar-benar diperhatikan dalam penegakkannya, sehingga penerapan peraturan tersebut dapat normative dan tidak menimbulkan kesan diktator, refresif dan bersifat politik (like and dislike). Perumusan regulasi tentang organisasi kemasyarakatan harus benar-benar memperhatikan konsensus masyarakat pada aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Dengan begitu, maka akan tercipta kesamaan persepsi serta dapat bersinergi dalam menunjang percepatan pembangunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bambang Waluyo
2022 · Book · Open Access
Hukum mengandung makna yang dinamis sesuai kondisi dan kajian yang dilakukan. Namun demikian, hukum mempunyai peran yang penting pada kehidupan manusia dalam keluarga, masyarakat, kelompok, berbangsa dan bernegara. Di antara peran penting hukum tersebut, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan, ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Selain itu, peran hukum sebagai transformasi struktur dan kultur masyarakat serta sebagai pengendalian sosial (social control) dan rekayasa social (social engineering). Dinamika masyarakat berkembang lebih cepat meninggalkan perkembangan dan perubahan hukum. Untuk mengejar ketertinggalan dengan negara maju, negara berkembang harus merujuk pada hukum modern yang berlaku di negara maju. Namun pemberlakuan tersebut harus melalui uji kesesuaian agar tidak menimbulkan dampak sampingan yang negatif. Perubahan dan pemberlakuan hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti historis, sosiologis, idiologi, politis, perkembangan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan dan faktor-faktor global serta perkembangan informasi dan teknologi. Beberapa pendekatan yang dapat dijadikan acuan dalam pemberlakuan hukum agar sesuai keadilan dan kemanfaatan masyarakat adalah pendekatan hukum responsive, progresif, dan restorative justice.
Yusra
2022 · Book · Open Access
Buku ini merupakan lanjutan dari cetakan sebelumnya dengan penambahan beberapa tulisan yang dirasa relevan diketengahkan pada kesempatan ini namun tidak merubah substansinya. Buku ini merupakan kumpulan artikel opini penulisnya baik yang sudah terbit di media massa cetak Medan maupun yang belum sempat dikirimkan. Artikel opini ini bahan dasar pembuatannya adalah pemikiran subjektif penulisnya yang dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi dalam praktek. Meskipun ada juga tulisan yang mengetengahkan spekulasi teoritis berdasarkan bangunan teori hukum yang tertuang dalam konsep pemikiran seperti makalah, paper seminar dan lain-lain, jumlahnya tidaklah banyak. Gambaran tentang bagaimana perkembangan pemikiran hukum dengan segenap masalahnya demikian kompleks baik dalam konteks lokal maupun perkembangan hukum di tingkat nasional hingga lahirnya ketentuan hukum positif yang mengatur beberapa masalah tertentu. Misalnya masalah (isu) hukum lingkungan, agraria, nelayan, pemberantasan korupsi, money laundering, terorisme, Hak Asasi Manusia (HAM) serta pemikiran hukum pidana reformatif dalam masalah kejahatan dan korban kejahatan. Beberapa tulisan juga menawarkan solusi alternatif pemecahan terhadap masalah hukum yang dibahas.
Dr. Yahman; S.H.; M.H.
2022 · Book · Open Access
Korupsi merupakan perbuatan yang luar biasa, dampak yang ditimbulkan negara dirugikan milyardan rupiah bahkan mencapai trilyunan rupiah, seharusnya uang negara yang dikorupsi dapat dipergunakan untuk kesejahteraan msyarakan Indonesia, dan dapat digunakan untuk pembangunan insfratuktur untuk kemakuran masyarakat. Pada tahun 2006 berdasarkan hasil survei PERC (Political and Economic Risk Consultacy Ltd) yang bermarkas di Hongkong, kembali menempatkan Bangsa Indonesia sebagai negara yang paling terkorup Nomor satu di Asia.
Sukanda Husin
2022 · Book · Open Access
Buku ini menguraikan hukum lingkungan dan penegakannya di Indonesia meliputi sejarah hukum lingkungan, pengaruh hukum lingkungan internasional dan regional Asia Tenggara terhadap perkembangan hukum lingkungan Indonesia, peraturan substantif tentang pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksananya. Bagian ini dimulai dengan pembahasan tentang pencegahan dan pengendalian pencemaran udara, air, tanah dan laut kemudian pengaturan perlindungan keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan. Ancaman sanksi baik administrasi, perdata maupun pidana atas ketidakpatuhan (non-compliance) subjek hukum lingkungan baik berupa perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan menjadi bagian yang krusial. Buku ini dilengkapi dengan kasus-kasus penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan substantif hukum lingkungan. Pembahasan penegakan hukum ini dibagi ke dalam 3 bagian,yaitu penegakan hukum admnistrasi, perdata, dan pidana.
Indriyanto Seno Adji
2022 · Book · Open Access
Implementation of criminal law in the legal procedure of corruption cases in Indonesia; collected articles.
Laurensius Arliman
2022 · Book · Open Access
Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila orang mengatakan, bahwa hukum tidak bisa lagi disebut hukum, manakala ia tidak diperlaksanakan (lagi). Perkataan dari Satjipto Rahardjo itu adalah pelaksanaan dari hukum secara ideal, dan masih berlaku sampai sekarang. Pada saat sekarang ini dimana perkembangan yang terjadi dalam masyarakat sangat cepat sebagai akibat dari pembangunan pada segala lini kehidupan termasuk dalam hukum, terkadang membawa dampak yang tidak selamanya positif terhadap perkembangan pembangunan tersebut. Hal ini bisa kita lihat dengan meningkatnya angka kejahatan dan kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat dari waktu kewaktu. Efektifitas pelaksanaan dan penegakan hukum yang terjadi dalam masyarakat di nilai pada saat ini sangat kurang pada dasarnya di sebabkan dari proses perkembangan masyarakat baik dari segi kwantitas maupun dari segi kwalitas. Hal ini terjadi karena tidak di imbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. #deepublish #Laurensius #Arliman #Penegakan #Hukum dan #Kesadaran #Masyarakat #Sekolah #Tinggi #Ilmu #Hukum #Padang #STIH
