HADROTUN NIHAYATUR RISDA
2022 · Book · Open Access
Salah satu kemampuan yang perlu dikembangkan siswa dalam penyelesaian masalah matematika adalah kemampuan representasi visual. Kondisi siswa yang sering mengalami hambatan dan kesulitan memahami soal dinilai karena kurang dapat berpikir secara visual melalui gambar terkait ide-ide matematis yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan representasi visual siswa kelas IV SDN 049 Tarakan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui tes soal, wawancara, dan dokumentasi. Sebanyak 27 siswa kelas IV-A mengisi lembar tes kemampuan representasi visual kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori kemampuan matematika. Sebanyak 4 orang dipilih untuk mewakili kategori kemampuan matematika sedang dan rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukannya siswa yang masuk pada kategori kemampuan matematika tinggi pada tes representasi visual. Satu siswa berkemampuan matematika sedang mampu merepresentasikan nilai pecahan ke dalam bentuk gambar, namun belum mampu merepresentasikan dua kemampuan lainnya. Kemudian satu siswa berkemampuan matematika sedang lainnya mampu merepresentasikan konsep pecahan senilai ke dalam bentuk gambar dan mampu membandingkan dua bilangan pecahan ke dalam bentuk gambar, namun belum mampu merepresentasikan satu kemampuan lainnya. Sedangkan untuk kedua siswa berkemampuan matematika rendah belum mampu merepresentasikan nilai pecahan ke dalam bentuk gambar, merepresentasikan konsep pecahan senilai ke dalam bentuk gambar, dan membandingkan dua bilangan pecahan ke dalam bentuk gambar.
YOKI AMBRAWINATA
2022 · Book · Open Access
AA
NUR HAYATI
2022 · Book · Open Access
Integrated fertilization is an alternative to increase soil and plant productivity on marginal lands. The integrated fertilization principle is to combine and apply inorganic and organic fertilizers simultaneously, aiming to add nutrients into the soil and improve soil propoerties. This study aimed to determine the composition of integrated organic and inorganic fertilizers for the best growth and yield of asparagus bean. This experimental research was carried out in the field using a randomized block design (RAK), consisting of the following seven treatments: T0 (Without fertilizer), T1 (Chicken manure fertilizer), T2 (Shrimp waste), T3 (Chicken manure+urea+TSP+KCL), T4 (Cicken manure+phonska), T5 (Shrimp waste fertilizer+Urea+TSP+KCL) and T6 (Shrimp waste fertilizer+phonska). The parameters observed were plant height, stem diameter, flowering age, pod length, and pod weight. The data obtained were analyzed using an F test, and for data influenced by the treatment were then tested at BNT level 5%. The results showed that the application of integrated organic and inorganic fertilizers treatment only affected plant height at 2 WAP and pod length, while no effect was found in any other parameters. Despite statistically no significant effect, in general, integrated inorganic and organic fertilization with shrimp waste+urea+TSP+KCL (T5) presented the best asparagus bean pod weight compared to the other treatments with a value of 143.7 gr. Keyword: integrated fertilization, phonska, shrimp waste
SUKRIANTO
2022 · Book · Open Access
Aaaa
WILIBRODUS PARON
2022 · Book · Open Access
A
ANISA
2022 · Book · Open Access
aaaabbbbb
SOFIE ELGYANA SUNDARI
2022 · Book · Open Access
SOFIE ELGYANA SUNDARI, 2022. Makna Simbolik Tari Jugit Demaring Suku Bulungan (Kajian Semiotik), Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Borneo Tarakan. Pembimbing Utama Rita Kumala Sari, M.Pd dan Pembimbing Anggota Dr. Dwi Cahyono Aji, S.S.,M.A Penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami dan mampu mendeskripsikan simbol dan makna yang terkandung dalam Tari Jugit Demaring Suku Bulungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriftif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa jawaban atau pemaparan hasil wawancara yang disampaikan secara lisan oleh informan yang diwawancarai. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yang memiliki pengetahuan tentang Tari Jugit demaring Suku Bulungan. Metode pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data pada penelitian ini berupa simbol dan makna yang terdapat dalam setiap prosesi Tari Jugit Demaring Suku Bulungan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, rekam, dan catat. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu collection (mengumpulkan data), data reduction (reduksi data), dan juga data display (penyajian data). Sumber data dalam penelitian ini adalah Tari Jugit Demaring Suku Bulungan. Hasil penelitian ini berupa simbol dalam Tari Jugit Demaring Suku Bulungan yang berjumlah 31 data, di antaranya yaitu: 21 data berupa benda, dan 10 data berupa gerakan. Data tersebut dikaji menggunakan teori segitiga makna Peirce. Sign merupakan sesuatu yang berbentuk fisik yang mampu ditangkap oleh panca indera manusia dan sesuatu yang merujuk hal lain diluar tanda itu sendiri. Object merupakan acuan dari tanda (sign). Interpretant (interpretasi/penggunaan) merupakan konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkannya pada makna tertentu tentang objek yang merujuk sebuah tanda.
KRISANITALIA ZONNA M
2022 · Book · Open Access
Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait tugas dan fungsi DPRD dalam pengawasan pelaksanaan peraturan daerah Kota Tarakan. Pertama pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam pengawasan pelaksanaan peraturan daerah Kota Tarakan. Kedua, hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam pengawasan pelaksanaan peraturan daerah Kota Tarakan. Ketiga skripsi ini merupakan penelitian empiris yuridis yang dilakukan secara langsung dilapangan dan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari Sekretariat DPRD Kota Tarakan. Data sekunder berasal dari undang-undang, buku, jurnal, artikel dan data-data dari internet. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, Fungsi dalam pengawasan DPRD peraturan daerah yang diawasi itu adalah implementasi yang diinginkan oleh peraturan daerah itu. Kedua Membuat peraturan daerah sesuai perutukan dari masing-masing dinas terkait. Anggota DPRD tetapkan anggaran itu sesuai dengan kebutuhan. Anggota DPRD bekerja sesuai isu yang berkembang dimasyarakat, bekerja sesuai keluhan masyarakat dan mengawasi peraturan daerah.
LURY AULIA
2022 · Book · Open Access
TINJAUAN HUKUM PERSELISIHAN SEBAGAI ALASAN CERAI TALAK MENURUT HUKUM ISLAM STUDI KASUS NOMOR 29/PDT.G/2021/PA.TAR ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai perselisihan yang diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, salah satu perselisihan yang sering terjadi dalam perkawinan adalah tidak berjalannya hak dan kewajiban dari salah satu pihak sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, salah satu contoh kasus terdapat pada Penetepan yang telah di kelurakan pada Pengadilan Agama Tarakan yaitu Penetapan Nomor 29/PDT.G/2021/PA.TAR tentang perselisihan yang tejadi didalam rumah tangga sebagai alasan cerai talak menurut Hukum Islam. Dalam penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua permasalahan. Pertama, Perselisihan sebagai alasan cerai talak dalam perspektif hukum Islam dan Kedua, Analisis perselisihan sebagai alasan cerai talak Nomor 29/PDT.G/2021/PA.TAR. Penelitian ini merupakan peneltian Normatif. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa, pertama perselisihan sebagai sebab cerai talak dalam perspektif Hukum Islam adalah keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah sedemikian rupa hingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud dalam rumah tangga sesuai dengan kemtuan yang telah diatur dalam ayat Al-Qur’an, kedua Analisis perselisihan sebagai alasan cerai talak Nomor 29/PDT.G/2021/PA.TAR adalah memberikan pertimbangan hukum dan memutus perkara terhadap permasalahan pada rumah tangga pemohon yakni perselisihan hakim perlu mengetahui terlebih dahulu keabsahan perkawinan para pemohon untuk dapat memberikan penetapannya.
AKBAR YUSUF ANANDA
2022 · Book · Open Access
Otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu. Daerah-daerah yang diberi wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri ini kemudian disebut daerah otonom. Salah satu asas dalam otonomi daerah adalah asas desentralisasi yang mana asas desentralisasi itu sendiri ialah penyerahan wewenang dari lembaga-lembaga otonom di pusat kepada lembaga otonom di daerah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi yang luas diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian kewenangan (devolution of authority) kepada pemerintahan daerah, merupakan suatu kebutuhan yang mutlak dan tidak dapat dihindari. Segi positif pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah adalah tugas-tugas pemerintahan akan dijalankan dengan lebih baik, karena masyarakat di daerah sudah sangat memahami konteks kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang disekitar lingkungannya. Desentralisasi merupakan simbol adanya kepercayaan (trust) dari pemerintah pusat kepada daerah. Pemerintahan Daerah yang baik berarti suatu pemerintahan Daerah yang teratur, tiada celanya. Parameter pemerintahan Daerah yang baik berupa pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan warga masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Salah satu urusan pemerintah daerah adalah pelaksanaan pengawasan keamanan pangan atau bahan pokok segar yang akan di distribusi lintas Daerah kabupaten/kota. Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling penting dan strategis bagi kehidupan manusia. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
NOVIANTI
2022 · Book · Open Access
Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru dan Penerapan Disiplin menuju masyarakat Kalimantan Utara Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019. Pertama, kedudukan peraturan gubernur menurut undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan substansi peraturan gubernur ditinjau dari undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Skripsi ini merupakan penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, Kedudukan Peraturan Gubernur sebagai Peraturan Pelaksana berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 8 Ayat (1) dan (2) diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dibentuk berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dasar kewenangan. Kedua, Substansi Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dan Penerapan Disiplin menuju Masyarakat Kalimantan Utara Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019, Peraturan Gubernur tetap dikatakan sah selama Peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan Asas Kewenangan dan disebutkan bahwa dalam Peraturan Gubernur tidak dapat memuat Sanksi dalam bentuk apapun, seperti yang diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dapat memuat Sanksi hanyalah Peraturan Daerah.
ASNIAR
2022 · Book · Open Access
Limbah cangkang kepiting bakau hasil budidaya kepiting soka yang menumpuk mengakibatkan pencemaran lingkungan. Salah satu cara tepat guna dalam penanganan limbah adalah mengolah cangkang kepiting bakau menjadi kitosan. Penelitian terkait modifikasi pada tahap demineralisasi perlu dilakukan karena kepiting bakau mengandung mineral yang sangat tinggi sehingga akan mempengaruhi karakteristik mutu kitosan yang dihasilkan. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan karakteristik mutu kitosan dari limbah cangkang kepiting bakau (Scylla sp) pada perlakuan tahap demineralisasi yang berbeda melalui analisis rendemen, kadar air, kadar abu, nitrogen total, Fourier Transform InfraRed (FTIR) dan derajat deasetilasi (DD). Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menujukkan nilai rendemen kitosan a(1:10) 29,69% lebih tinggi dari pada kitosan b(1:15) 4.66%. Nilai kadar air, abu, nitrogen total kitosan a(0,30%, 1,08%, 1,68%) lebih tinggi dari kitosan b(0,14%, 0,98%, 1,43%), namun keduanya sesuai dengan standar Protan Laboratory 1987, EFSA 2010, dan SNI No. 7949-2013. Hasil FTIR mengkonfirmasi kitosan standar dan kitosan hasil penelitian menunjukkan range serapan yang dekat sehingga tidak terlihat perbedaan signifikan. Derajat deasetilasi pada kitosan a(47%) belum memenuhi standar, sedangkan kitosan b(76%) sesuai dengan standar Protan Laboratory 1987 dan SNI No. 7949-2013 (≥76%) namun belum memenuhi standar EFSA 2010. Perlakuan demineralisasi yang berbeda berpengaruh terhadap karakteristik mutu kitosan cangkang kepiting bakau yang dihasilkan.
ELIZABETH OKTAMELINDA
2022 · Book · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembelajaran IPA secara tatap muka terbatas di Kelas VIII SMP Negeri 7 Tarakan. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan model analisis data kualitatif Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Kredibilitas data diuji dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Guru IPA dan siswa Kelas VIII SMP Negeri 7 Tarakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perencanaan pembelajaran, penyusunan RPP mengacu kepada Kurikulum 2013 yang terdiri dari RPP tatap muka dan RPP daring. Penyediaan video sebagai media pembelajaran yang merupakan bagian dari RPP berisi materi yang dipadatkan dengan cara memilih materi esensial. Pelaksanaan pembelajaran menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang paling banyak dipilih guru pada tatap muka di kelas adalah metode ceramah. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan sesuai dengan RPP. Pemberian materi dalam bentuk video pembelajaran dilakukan melalui google classroom, kemudian materi tersebut dibahas pada saat muka di kelas. Penilaian pembelajaran menunjukkan bahwa sikap siswa cenderung pasif. Pengetahuan siswa selama pembelajaran tatap muka terbatas sangat kurang. Keterampilan siswa yang biasanya dinilai melalui praktikum di laboratorium tidak dimasukkan dalam proses pembelajaran.
FITRIATI
2022 · Book · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui apa saja masalah guuru dalam pelaksanaan pembelajaran daring pada masa pendemi Covid-19 di SMA Negeri 2 Tarakan; dan (2) mengetahui bagaimana solusi mengatasi masalah guru dalam pelaksanaan pembelajaran daring pada masa pandemi covid-19 di SMA Negeri 2 Tarakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data diperoleh berdasarkan hasil observasi dan wawancara guru biologi kelas X, XI dan XII SMA Negeri 2 Tarakan. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa guru Biologi Kelas X, XI, XII di SMA Negeri 2 Tarakan mengalami masalah saat proses pembelajaran daring baik pada proses persiapan, pelaksanaan maupun penilaian. Dari segi perencenaan, dibagian apersepsi guru-guru cukup mendapatkan hambatan yaitu siswanya tidak merespon pertanyaan awal yang diberikan, pemberian motivasi diawal pembelajaran juga mngalami hambatan yaitu siswa kurang merespon, hal ini disebabkan karena siswanya tidak dipantau langsung jadi siswanya bingung dan kurang fokus. Dari segi pelaksanaan, masalah yang ditemui adalah siswa kurang merespon saat pembelajaran berlangsung dan terkadang siswa/i hanya sekedar masuk dalam room meet tanpa mendengar penjelasan materi secara serius. Sedangkan masalah pada segi penilaian adalah siswa yang tidak mengikuti atau mengumpulkan tugas tepat waktu juga siswa yang mengerjakan tugas secara tidak maksimal sehingga nilai yang diperoleh cukup rendah.
MELSI FEBRIANTI LONDONG
2022 · Book · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bantuk alih kode dan campur kode serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya alih kode dan campur kode di pasar Gusher Kota Tarakan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa tuturan dari interaksi pedagang dan pembeli di pasar Gusher kota Tarakan yang disampaikan secara lisan. Sumber data dalam penelitian ini adalah pedagang dan pembeli yang ada di pasar Gusher serta informan yang akan menvalidkan data mengenai bahasa Toraja. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu teknik metode simak beserta teknik lanjutannya yaitu teknik sadap, teknik Simak Bebas Libat Cakap (SBLC), teknik rekam, dan teknk catat. Hasil penelitian ini berupa tuturan yang termasuk dalam alih kode dan campur kode serta faktor yang mempengaruhi terjadinya alih kode dan campur kode. Data dalam penelitian ini berjumlah 31 data, diantaranya yaitu: bentuk alih kode internal dan eksternal antar bahasa, alih kode internal antar ragam ringkas, bentuk campur kode penyisipan kata, frasa, kata dan frasa, serta klausa. Faktor yang mempengaruhi terjadinya alih kode dan campur kode antara lain agar lawan tutur memahami maksud yang ingin disampaikan, untuk membuat suasana menjadi lebih santai, agar lebih sopan jika berkomunikasi dengan yang lebih tua, dan sudah menjadi kebiasaan.
SULASTRI
2022 · Book · Open Access
Skripsi ini berjudul Makna Mantra Pengobatan Tradisional Suku Tidung di Desa Sesayap Hilir Kajian Semiologi Roland Barthes. Skripsi ini merupakan karya akademik untuk menganalisis Makna Mantra PengobatanTradisional Suku Tidung di Kalimantan Utara. Penelitian ini bertujuan mengetahui lebih mendalam tentang Makna Mantra Pengobatan Tradisional Suku Tidung di Kalimantan Utara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriftif Kualititatif. Data penelitian ini diperoleh dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tiga pengamatan langsung dilapangan dengan Narasumber. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa terdapat Makna Mantra Pengobatan Tradisional Suku Tidung dalam Kajian Roland Barthes. Proses signifikasi tahap pertama merupakan hubungan antara signifier (penanda) dan signified (pertanda) yang biasa disebut sebagai denotasi, yaitu makna sebenarnya dari tanda. Pada proses signifikasi tahap kedua digunakan isitilah konotasi yaitu makna yang paling tidak berhubungan dengan isi (bukan makna sebenarnya) dan yang terakhir yaitu tanda bekerja melalui mitos. Mitos merupakan lapisan pertanda dan makna yang paling dalam. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai makna dalam mantra pengobatan tradisional suku Tidung di Kalimantan utara dapat ditarik kesimpulan, bahwa makna mantra pengobatan suku Tidung lazim disebut sebagai tawar. Pembacaan tawar terlebih dahulu mengungkapkan permohonan kepada Allah Subhanahu wata’ala dan juga meminta izin kepada kaum leluhur yang telah mewarisi mantra pengobatan tradisional tersebut, hal ini dianggap sebagai adab pembacaan mantra. Tawar pengobatan suku Tidung berasal dari bahasa arab, bahasa melayu, dan bahasa Tidung Terdapat 30 data yang berupa mantra untuk mengobati bermacam jenis penyakit. Terdapat 18 data mantra yang memiliki makna dan dapat dianalisis dan terdapat 12 data mantra yang tidak diketahui bacaannya sehingga tidak dapat dimaknai dan dianalisis.
ALDI
2022 · Book · Open Access
Prostitusi masih marak terjadi ditengah masyrakat, prostitusi merupakan hal yang melibatkan penyedia layanan seksual (mucikari) dengan tujuan memperoleh imbalan uang dan berbagai keuntungan lainnya, prostitusi itu sendiri sama halnya memperdangankan manusia. Manusia bukanlah suatu barang atau jasa yang dapat diperjual-belikan. Penelitian ini berfokus pada pertama bentuk tindak pidana prostitusi didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdangan Orang. Kedua fokus penelitian ini ialah penerapan sanksi hukum terhadap para pelaku tindak pidana prostitusi. Metode dalam penelitian ini merupakan penelitiaan normatif. Hasil dari penelitiaan ini meyimpulkan tindak pidana prostitusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam pasal 293, pasal 295 ayat 1 dan 2, pasal 296, pasal 297, dan pasal 506. Pasal-pasal ini menintikberatkan pada mucikari sebagai penyedia layanan jasa prostitusi yang mempermudah dan memperoleh keuntungan, pada pasal 293 dan 295 korban dalam kategori anak dibawah umur. Prostitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, pada pasal 2 ayat 1, pasal 5, dan pasal 12, dalam hal perbuatan pengeksploitasi. Dalam penerapan sanksi pidana prostitusi pelaku dijerat pasal 269 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dijatuhi pada terdakwa dalam putusan nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.Trk berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hakim. Pebuatan terdakwa selain mempermudah dan menyebabkan sebagaimana yang bunyi pasal 296, terdakwa juga memperoleh keuntungan secara pribadi atas pebuatannya tersebut selain pasal 296 yang dijerat juga terdakwa dapat dikenai pasal 506 sebagaimana terdakwa mendapatkan keuntungan pribadi dari hasil perbuatan terdakwa.
RISKI NURUL ARISTA
2022 · Book · Open Access
Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan bentuk kebijakan dalam penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Dalam Rangka Percepatan Corona Virus Disease 2019. Penanganan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) meliputi pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran. Adapun persoalan yang dikemukakan penulis ini yang pertama kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tarakan, kedua sanksi bagi masyarakat yang tidak patuh terhadap pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tarakan. Metode penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa: kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 adalah peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tarakan yang berisikan macam-macam pembatasan sosial berskala besar, Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protocol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 yang berisikan ketaatan masyarakat mengenai protocol kesehatan dan Surat Edaran yaitu sebagai himbauan atau pengumuman yang dituju kepada masyarakat umum. Adapun sanksi bagi masyarakat yang tidak patuh terhadap pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tarakan terdapat dalam Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Pasal 8 berupa sanksi administratif yang bertujuan untuk membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan dalam rangka penyebaran Corona Virus Disease 2019.
MEI PRIWANTI SIAGIAN
2022 · Book · Open Access
Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Adapun persoalan yang dikemukakan penulis ini yang pertama pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa yang terlantar di jalanan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, kedua kendala/hambatan dan solusi dari pelaksanaan pemenuhan hak terhadap orang dengan gangguan jiwa yang terlantar di jalanan yang dilakukan Dinas sosial. Metode penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa: hak merupakan sesuatu yang harus didapatkan oleh tiap individu dan tiap individu memiliki hak-hak yang berbeda juga sesuai dengan porsi mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa menyatakan setiap ODGJ terlantar berhak mendapatkan pelayanan dan upaya rehabilitasi yang dapat membantu mengembalikan fungsi sosialnya, hak-hak tersebut terdiri atas hak untuk tidak didiskriminasi, tidak untuk disiksa dan ditelantarkan selanjutnya hak-hak dasar seperti pengobatan, perawatan, makanan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang mendukung. Namun Pemerintah Daerah Kota Tarakan khususnya Dinas Sosial dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa kurang maksimal yaitu masih kurangnya dalam bentuk pelayanan kesehatan seperti fasilitas maupun pengobatan dan biaya yang cukup mahal. Bahkan masih banyak penderita gangguan jiwa yang terlantar maupun menggelandang di jalan. meskipun sudah ada aturan terkait yang mengatur tentang ODGJ tetapi belum juga menurunkan tingkat gangguan jiwa yang terlantar di jalanan. Adapun kendala/hambatan dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa yaitu permasalahan ditingkat keluarga, permasalahan ditingkat masyarakat dan ditingkat anggaran dari pemerintah mengakibatkan terbatasnya dalam memenuhi hak penderita orang dengan gangguan jiwa.
IDHAM NUR RISTIAWAN
2022 · Book · Open Access
ABSTRAK Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Pada dasarnya koperasi dalam masyarakat saling berkesinambungan. Dengan ini, koperasi mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi demi kehidupan yang sejahtera. Di skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah pengurus dan pengawas koperasi sebagai pertanggungjawaban berbeda dalam rapat anggota. Skripsi ini merupakan penelitian normatif terhadap kaidah-kaidah hukum penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam skripsi terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor. 19 Tahun 2015. Data sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, dan beberapa sumber lainnya. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini mengenai pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi adalah salah satu utama alasan yang terjadinya penundaan dalam rapat anggota tahunan yang akan diselenggarakan dalam setiap tahun sekali. Dalam hal ini, menggunakan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 19/Per/M.KUKM/IX/2015 dalam pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa koperasi yang tidak menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan selama 2 (dua) tahun, Menteri melalui instransi memaksakan persetujuan sebagai pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu, larangan menyelesaikan sebagai jabatan sebagai pengurus persetujuan, pemcabutan izin usaha, serta pembubaran yang dilakukan oleh Menteri.
