Abstrak
Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru dan Penerapan Disiplin menuju masyarakat Kalimantan Utara Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019. Pertama, kedudukan peraturan gubernur menurut undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan substansi peraturan gubernur ditinjau dari undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Skripsi ini merupakan penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, Kedudukan Peraturan Gubernur sebagai Peraturan Pelaksana berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 8 Ayat (1) dan (2) diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dibentuk berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dasar kewenangan. Kedua, Substansi Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dan Penerapan Disiplin menuju Masyarakat Kalimantan Utara Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019, Peraturan Gubernur tetap dikatakan sah selama Peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan Asas Kewenangan dan disebutkan bahwa dalam Peraturan Gubernur tidak dapat memuat Sanksi dalam bentuk apapun, seperti yang diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dapat memuat Sanksi hanyalah Peraturan Daerah.