NURUL HIDAYA
2024 · Book · Open Access
Penelitian ini bertujuan guna menganalisis pengaruh online customer review, online customer rating, harga dan etika bisnis terhadap keputusan pembelian produk fashion pada marketplace shopee. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode survei.Penarikan sampel yang dipakai menggunakan non-probability sampling, secara teknik penetapan sampel menggunakan purposive sampling. Sampel pada studi ini adalah Mahasiswa/i Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakanangkatan2020, 2021, 2022 dan 2023 yang telah melakukan pembelian produk fashion di Shopee dengan jumlah sampel 220 responden. Metode analisa yang dipakai yakni analisa regresi linear berganda dengan menggunakan alat bantu program SPSS versi 26. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel online customer review berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, online customer rating berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dan etika bisnis berpengaruh negatif dan tidak signifkan terhadap keputusan pembelian produk fashion pada marketplace Shopee.
ANANDA FAZIRA
2024 · Book · Open Access
Persediaan merupakan hal yang penting dalam perusahaan atau dunia usaha yang harus diperhatikan oleh para pengusaha. Kelebihan persediaan akan menyebabkan perusahaan menanggung risiko kerusakan dan biaya pemyimpanan yang tinnggi. Namun sebaliknya jika terjadi kekurangan persediaan akan mengganggu kelancaran proses penjualan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan metode Economic Order Quantity (EOQ) pengendalian persediaan bahan baku dapat diterapkan dengan efektif dan efisien di kedai kopi Terrace Social Space untuk menjamin kelancaran produksi biji kopi. Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ) sangat efektif dan efisien dalam menentukan persediaan bahan baku serta biaya yang dikeluarkan. Hal ini dibuktikan dengan menggunakan 3 (tiga) teknik yaitu metode actual perusahaan, Economic Order Quantity (EOQ) dan Period Order Quantity (POQ), kemudian dapat membandingkan mana yang menghasilkan biaya persediaan yang paling rendah. Pemilik kedai kopi Terrace Social Space sebaiknya menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ) dalam hal persediaan bahan baku sehinggu kedai kopi tersebut dapat lebih meminimumkan biaya persediaan.
AURELLYA IKRIMA AZIZAH
2024 · Book · Open Access
IMPLEMENTASI DIVERSI PADA ANAK DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA Abstrak Pemberlakukan Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak mejelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum wajib diberlakukan diversi, tetapi dalam tindak pidana narkotika pada anak tidak dapat diselesaikan melalui metode penyelesaian diversi yang berpedoman dalam Undang Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena tidak terdapatnya unsur pemberlakuan diversi dalam Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014. Maka penelitian ini memfokuskan mengapa penerapan diversi pada anak yang berkonflik dalam perkara narkotika di Kota Tarakan tidak dapat diterapakan dan apa saja yang menjadi hambatan sehingga diversi tidak dapat diberlakukan dalam perkara narkotika pada anak. Penulisan ini membahas apa saja yang menjadi penghambat dalam pemberlakuan metode diversi pada anak, dengan menggunakan metode penelitian empiris melalui hasil wawancara, observasi dan kajian perundang undangan, buku dan jurnal, internet sebagai data pendukung. Pendekatan yang diterapkan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini membahas problematika penerapan diversi pada anak dalam tindak pidana narkotika serta hambatan dari segi peraturan dan penegak hukum tentang mengapa diversi tidak dapat diterapkan pada anak dalam perkara narkotika .
JESINTA MARKUS
2024 · Book · Open Access
Jurnalis dalam bekerja seringkali mendapatkan ancaman yang menyebabkan terenggutnya kemerdekaan pers yang berdampak pada terhambatnya proses jurnalistik yaitu mencari, membuat dan menerbitkan berita di media massa. Salah satu ancaman tersebut adalah kriminalisasi jurnalis dengan penerapan pasal tindak pidana pencemaran nama baik dan mekanisme penyelesaian yang tidak sesuai sering terjadi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum kepada jurnalis terhadap berita yang ditulis dan diterbitkannya dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian hukum terhadap jurnalis yang dipersangkakan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Metode penelitian ini berjenis yuridis normatif. Adapun pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pedekatan konseptual dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, bentuk perlindungan hukum terhadap jurnalis terhadap berita yang ditulis terbagi atas 2 (dua) yaitu Preventif, bentuk perlindungan yang bersifat mencegah jurnalis melakukan pelanggaran dan Represif, bentuk perlindungan hukum yang bersifat memulihkan keadaan seperti semula. Bagian dari bentuk perlindungan hukum preventif adalah adanya pedoman pemberitaan melalui media elektronik, terdapat standar perlindungan profesi jurnalis menurut UU Pers dan KUHP dan kemerdekaan pers diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sedangkan bagian dari bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif adalah adanya Hak Jawab dan Hak Koreksi, Perlindungan Hukum Pidana bagi Pers, dan pertanggungjawaban perusahaan pers terhadap sengketa pers. Kedua, mekanisme penyelesaian terhadap jurnalis yang dipersangkakan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan UU Pers sebagai lex specialis dari UU ITE sebagaimana yang tercantum dalam SKB Pedoman Implementasi UU ITE. Setiap laporan di kepolisian yang berkenaan dengan pers maka wajib dikoordinasikan kepada Dewan Pers sesuai dengan nota kesepahaman yang dibuat oleh dua instansi ini.
BERTRAND ANTOLIN NURMAN
2024 · Book · Open Access
Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas kekuasaan negara dalam bidang penuntutan yang ketentuan hukumnya termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tentu memiliki prosedur penanganan yang berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dimana ada hak-hak anak yang harus dipenuhi. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menjelaskan proses peradilan pidana anak khususnya pada tahap penuntutan dan implementasi diversi yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini didapatkan melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Sementara bahan hukum sekunder didapatkan melalui wawancara ahli, analisa dari berbagai bahan bacaan yang terkait dengan penelitian serta bahan hukum tersier melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Berdasarkan penelitian ini diperoleh peran jaksa penuntut umum dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika sangat penting untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum serta implementasi upaya diversi terhadap anak yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sangat dimungkinkan, namun dalam prosesnya diversi tidak selalu berhasil dilakukan. Disarankan agar terdapat produk hukum dan pembangunan fasilitas yang memberikan kepastian terjaminnya hak-hak anak dan agar upaya diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika mampu dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan maksimal.
CITRA ALPIANI
2024 · Book · Open Access
Masalah-masalah kesehatan yang sering terjadi pada anak usia sekolah dasar adalah penyakit yang berhubungan dengan kebersihan diri anak dan lingkungan. Apabila anak-anak tidak melakukan personal hygiene dengan tepat maka mereka akan berisiko mengalami berbagai gangguan kesehatan. Daya tahan tubuh anak-anak yang belum cukup kuat dapat membuat anak-anak lebih rentan terhadap serangan dan infeksi kuman dari luar tubuh. Kerentanan gangguan kesehatan ini akan lebih berdampak pada anak-anak terutama yang tinggal di wilayah pesisir. Wilayah pesisir adalah wilayah yang memiliki kompleksitas permasalahan, isu, tantangan dan peluang tersendiri yang menjadikan wilayah pesisir berbeda dengan wilayah lainnya. Permukiman wilayah pesisir yang menonjol di Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara adalah warga nelayan yang bermukim disepanjang Pantai Amal. Warga yang bermukim pada daerah ini memiliki anak-anak usia 6-12 tahun dan juga tergolong miskin serta kawasannya terlihat kumuh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan personal hygiene pada anak-anak nelayan di wilayah pesisir Pantai Amal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif untuk melihat gambaran fenomena yang terjadi pada personal hygiene anak-anak nelayan di wilayah pesisir Pantai Amal. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Purposive Sampling dengan jumlah populasi sebanyak 64 anak nelayan usia 6-12 tahun dan jumlah sampelnya sebanyak 55 anak nelayan usia 6-12 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata status personal hygiene pada anak-anak nelayan adalah personal hygiene tidak memenuhi syarat. Ini terlihat pada persentase tertinggi (56.4%) dari total responden/pihak anak nelayan.
ANDINI HASANUDDIN
2024 · Book · Open Access
Pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan sabuk keselamatan adalah salah satu jenis-jenis pelanggaran yang telah termuat ketentuan hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Meskipun adanya peraturan yang mengatur dan penegakan hukum yang berjalan, fakta yang terjadi di lapangan masih banyak ditemukannya pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan sabuk keselamatan. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan sabuk keselamatan, upaya dan sanksi yang diterapakan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan sabuk keselamatan dan kesadaran hukum masyarakat Kota Tarakan terhadap kewajiban penggunaan sabuk keselamatan pada saat mengemudi. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui data lapangan yaitu dengan mewawancarai. Lokasi penelitian dilaksanakan pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor kota Tarakan. Sementara data sekunder didapatkan melalui analisa dari berbagai bahan bacaan yang terkait dengan penelitian. Berdasarkan penelitian ini diperolah faktor penyebab pelanggaran lalu lintas umumnya disebabkan oleh tiga faktor yang diantaranya faktor manusia, penegak hukum dan fasilitas pendukung. Upaya dan sanksi telah diterapkan kepada pelanggar berupa upaya sosialisasi dan sanksi yang telah diberlakukan sesuai aturan hukum yang berlaku untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan sabuk keselamatan, namun kesadaran hukum masyarakat Kota Tarakan terbilang masih cukup rendah terhadap kewajiban penggunaan sabuk keselamatan. Disarankan kepada aparat penegak hukum untuk dapat mempertahankan penegakan hukum yang telah berjalan dengan semestinya dan diharapkan kepada masyarakat untuk dapat mematuhi aturan hukum penggunaan sabuk keselamatan pada saat mengemudi demi keselamatan diri sendiri
ANGELICA WASFRIANOR BERUTU
2024 · Book · Open Access
Penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan mengenai kajian tindak pidana politik uang terhadap calon legislatif dalam pemilu. Pertama, apakah tindak pidana politik uang memberi akibat hukum pada pemilu. Kedua, hambatan penengakan hukum dalam tindak pidana politik uang. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa secara kepustakaan mengenai kententuan perundang-undangan, literatur, jurnal, atikel, dan data pendukung lainnya. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa yang pertama tindak pidana politik uang atau yang biasa disebut money politic dalam pemilu memberi akibat hukum pada hasil pemilu bila dilakukan oleh calon legislatif itu sendiri dan terancam mendapatkan hukuman sesuai dengan pasal Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta dapat dibatalkan sebagai calon legislatif dalam pemilihan umum. Tetapi jika yang melakukan adalah bagian dari tim sukses dan bukan calon legislatif, maka akan memberikan akibat hukum ke personal yaitu tim sukses, tidak kepada calon legislatif nya. Kedua, kendala atau hambatan dalam penengakan hukum tindak pidana pemilu politik uang adalah jangka waktu penanganan tindak pidana pemilu yang pendek menjadi tidak efektif serta banyaknya lembaga yang ikut menangani tindak pidana pemilu membuat perbedaan pandangan antara lembaga satu dengan lambaga lainnya.
AGISTA LARASATY
2024 · Book · Open Access
Penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan mengenai kepastian hukum terhadap pelaku pelanggaran electronic traffic law enforcement (ETLE) di kepolisian resor kota Tarakan. Pertama, bagaimana kepastian hukum terhadap pelaku pelanggaran yang mendapatkan ETLE di Polres Kota Tarakan. Kedua, bagaimana perbandingan kepastian hukum antara ETLE dan tilang manual di kota Polres Tarakan. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan secara langsung di Kepolisian Resor Kota Tarakan serta data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data hukum yang diperoleh dari sumber pertama dengan melakukan wawancara di Polres Tarakan agar memperoleh hasil yang berkompeten. Adapun data sekunder adalah Undang-Undang, Dokumen Resmi, Buku-Buku, Jurnal, Artikel, dan data pendukung lainnya. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan yang pertama Beberapa pelanggar masih belum mendapatkan kepastian hukum dan melaksanakan hukumannya yang berupa denda. Ini menunjukan bahwa aparat penegak hukum tidak sepenuhnya mengimplementasikan peraturan yang ada. Perbandingan kepastian hukum antara ETLE dan tilang manual yang dilakukan Polres Tarakan menunjukkan bahwa keduanya memiliki kepastian hukum yang sama, namun memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan dari ETLE yaitu penegakan hukum yang transparan dan penindakan hukum yang tidak diskriminatif. Artinya, siapa saja bisa dikenakan ETLE. Namun karena bergantung dengan teknologi apabila terjadi kesalahan teknis pada alat ETLE, maka penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran tidak optimal. Sementara itu kelebihan dari tilang manual yaitu adanya kehadiran polisi lalu lintas secara langsung menindak pelaku pelanggaran lalu lintas dan kekurangan dari tilang manual yaitu pertama manipulasi data pengadaan material, pendistibusian, penggunaanya, insentif tilang yang menjadi hak petugas penindak, maupun petugas administrasi tilang. Kedua, sistem sering dimanfaatkan petugas penilang untuk menakuti pelanggar memunculkan adanya suap.
MIFTAH ERRAFFI
2024 · Book · Open Access
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI YouTube ABSTRAK Pelanggaran Hak Cipta salah satunya adalah mengcover lagu tanpa izin dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Cover merupakan suatu hal dengan menyanyikan ulang sebuah lagu oleh orang lain baik dengan izin maupun tanpa seizin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Contohnya pada kasus yang dijelaskan penulis Nagaswara merupakan Pemegang Hak Cipta sebuah lagu yang dicover oleh Gen Halilintar dengan cara mengubah lirik kemudian diunggah ke media sosial YouTube tanpa seizin Nagaswara. Oleh sebab itu, Nagaswara menggugat pihak Gen Halilintar dengan dugaan pelanggaran Hak Cipta. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui YouTube. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-terapan dengan tipe judicial case study. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa cover sebuah lagu menurut pertimbangan hakim dalam Putusan MA No.910 K/Pdt.Sus HKI/2020 merupakan pelanggaran hak cipta yaitu hak moral dan hak ekonomi. Akibat hukum dari Putusan MA No.910 K/Pdt.Sus HKI/2020 yaitu Nagaswara memperoleh ganti kerugian materiil, sedangkan Gen Halilintar membayar tuntutan ganti rugi dan seluruh biaya perkara pada semua tingkat pengadilan.
NOVIA QORYSNA IRFANI
2024 · Book · Open Access
Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dan yang paling sering menjadi korbannya adalah perempuan. Ada banyak hal yang menyebabkan perempuan sering menjadi target kejahatan oleh pelaku TPPO di Indonesia, salah satunya ialah berkaitan dengan efisiensi penerapan peraturan-peraturan yang telah ada. Peneltian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan unsur-unsur TPPO dalam pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) serta perbandingan pengaturannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga pasal dalam KUHP yang mengatur terkait TPPO yakni pasal 296, pasal 297 dan pasal 506 kemudian juga UU PTPPO, dalam unsur-unsur tindakan TPPO yang diatur telah mencakup keseluruhan bentuk kejahatan yang sering dilakukan oleh para pelaku. Pasal KUHP tersebut memiliki perbedaan dengan UU PTPPO dari segi pengaturan minimal pidana penjaranya serta unsur-unsur TPPO yang diatur didalamnya. Kemudian, hanya ada satu pasal yang mengatur terkait perempuan sebagai korban TPPO. Pada putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Tar yang merupakan kasus perempuan sebagai korban TPPO, melalui pertimbangan secara yuridis dan non yuridis, Hakim memutuskan perkara dengan memilih dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 296 KUHP dan mengesampingkan Pasal 10 UU PTPPO sebagai dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum karena adanya salah satu unsur tindakan yakni “dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan” yang dilakukan oleh pelaku serta hanya ada diatur dalam Pasal 296 KUHP. Meskipun keseluruhan unsur tindakan dalam Pasal 10 UU PTPPO telah dipenuhi oleh pelaku serta dengan fakta bahwa pemidanaannya terhadap pelaku akan tidak maksimal, Hakim tetap memutus menggunakan Pasal 296 KUHP.
FIRMANSYAH
2024 · Book · Open Access
-
OKTAVIANI
2024 · Book · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan industri keripik skala rumah tangga di Kota Tarakan. Teknik analisis data menggunakan analisis pendapatan usaha. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dan dari hasil perhitungan analisis pendapatan usaha menunjukkan bahwa perhitungan pendapatan Keripik Qobidh Rp.44.183.200, Keripik Narlam Rp.31.881.000, Keripik Indri Rp.56.333.167 dan Keripik 3 Dara Rp.61.401.500. Dengan perhitungan analisis usaha yaitu B/C Rasio Keripik Qobidh sebesar 1,58, Keripik Narlam 1,27, Keripik Indri 1,66, dan Keripik 3 Dara 2,33. Untuk perhitungan Break Event Point Keripik Qobidh sebesar BEP unit 1.112,67/pouch BEP harga Rp.9.658,61, Keripik Narlam BEP unit 1.250,59 /pouch BEP harga Rp.8.794,02, Keripik Indri BEP unit 1.356,67 /pouch BEP harga Rp.9.395,24, dan Keripik 3 Dara BEP unit 1.063,94 /pouch BEP harga Rp.7.556,39. Hasil perhitungan Payback Period Keripik Qobidh yaitu sebesar 3,83 tahun, Keripik Narlam 1,24 tahun, Keripik Indri 1,07 tahun, dan Keripik 3 Dara 1,68 tahun.
SUHARDIN
2024 · Book · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan petani rumput laut di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan petani rumput laut di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan. Metode penelitian yang digunakan adalah data kuantitatif deskriptif. bahan yang digunakan primer dan sekunder, data primer diperoleh dari pelaku usahatani melalui wawancara langsung serta menggunakan kuisioner dan data sekunder diperoleh melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nunukan. responden dipilih secara acak dengan jumlah responden sebanyak 83 responden, analisis data menggunakan analisis pendapatan. Hasil penelitian besarnya pendapatan yang diperoleh petani rumput laut di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan dengan nilai rata-rata pendapatan bersih petani sebesar Rp3.216.391/panen yang diperoleh dari selisih total penerimaan sebesar Rp11.492.706/panen dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp8.276.315/ panen.
EMANUELLA CHRISTINE SIMANJUNTAK
2024 · Book · Open Access
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah permasalahan yaitu pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu yang hanya terfokus pada pemberian bantuan hukum litigasi seperti mewakili, mendampingi, menjalankan kuasa dan membela dibandingkan dengan pemberian bantuan hukum non litigasi, yang salah satunya adalah penyuluhan hukum. Permasalahan tersebut diuraikan dalam dua rumusan masalah yaitu Upaya Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Bagi Penyalahguna Narkotika dan Problematika Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Bagi Penyalahguna Narkotika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi penyalahguna narkotika dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi problematika dalam pemberian bantuan hukum tersebut bagi penyalahguna narkotika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang merupakan metode pengumpulan data dengan mempelajari literatur peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bantuan hukum diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu termasuk bagi tersangka/terdakwa tindak pidana narkotika, salah satunya adalah penyalahguna narkotika. Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum mempunyai tugas utama yaitu untuk mendampingi klien selama proses persidangan, dan juga mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum berupa penyuluhan hukum bagi masyarakat atau bagi penyalahguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan, yang dimana penyuluhan hukum merupakan bantuan hukum non litigasi yang juga telah diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Problematika dalam pemberian bantuan hukum juga pengaruhi oleh beberapa hal seperti minimnya informasi bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, jangkauan pemberian bantuan hukum yang sempit, minimnya anggaran bantuan hukum dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).
DENNY HASIHOLAN NAPITUPULU
2024 · Book · Open Access
Abstrak Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Di Wilayah Kepolisian Resor Tarakan. Pertama, Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di wilayah hukum Polres Tarakan dan kedua yaitu upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di wilayah hukum Polres Tarakan. Skripsi ini merupakan penelitian empiris terhadap kaidah-kaidah hukum terkait variabel penelitian. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam Skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan pengamatan. Data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, dan data statistik. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pertama, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian di Polres Tarakan sama dengan masyarakat pada umumnya dan penjatuhan pidananya lebih berat dan dilanjutkan dengan penyelesaian perkara melalui persidangan kode etik kepolisian dan diberikan sanksi PTDH. Kedua, upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian di Polres Tarakan dilakukan dengan menggunakan upaya Pre-emtif, Upaya Preventif dan Upaya Represif.
AIDAH MUSLIMIN
2024 · Book · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh aspek-aspek sumber daya manusia terhadap angka kriminalitas di Provinsi Kalimantan Utara. Aspek sumber daya manusia yang dimaksud merujuk pada variabel pengangguran, jumlah penduduk dan kemiskinan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan pooled data atau gabungan dari data cross-section dan time series sehingga metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel, dengan pendekatan yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Hasil estimasi menunjukkan bahwa pengangguran secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap angka kriminalitas di Provinsi Kalimantan Utara, kemiskinan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka kriminalitas di Provinsi Kalimantan Utara dan jumlah penduduk secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap angka kriminalitas di Provinsi Kalimantan Utara. Serta pengangguran, kemiskinan dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap angka kriminalitas di Provinsi Kalimantan Utara.
RUSEL HERIANTO
2024 · Book · Open Access
Tujuan Penelitian ini ialah untuk memberikan bukti empiris pengaruh transaksi pembayaran non tunai kartu debit/ATM, kartu kredit dan e-money terhadap praktik korupsi dan perdagangan narkoba di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder time series dalam bentuk triwulan dari tahun 2013- 2022 hasil publikasi Bank Indonesia (BI), Indonesia Corruption Watch dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah model koreksi kesalahan (Error Correction Model) pada aplikasi e-views 10. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial nilai transaksi kartu debit/ATM tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik korupsi di Indonesia dalam jangka panjang maupun jangka pendek dan secara parsial nilai transaksi kartu debit/ATM dalam jangka panjang berpengaruh signifikan dan dalam jangka pendek tidak berpengaruh signifikan terhadap perdagangan narkoba di Indonesia. Secara parsial dalam jangka panjang nilai transaksi kartu kredit berpengaruh signifikan terhadap praktik korupsi di Indonesia dan tidak berpengaruh signifikan dalam jangka pendek. Pada perdagangan narkoba di Indonesia, secara parsial nilai transaksi kartu kredit tidak berpengaruh signifikan dalam jangka panjang dan dalam jangka pendek tidak berpengaruh signifikan. Secara parsial nilai transaksi e-money dalam jangka panjang dan jangka pendek berpengaruh signifikan terhadap praktik korupsi di Indonesia dan secara parsial nilai transaksi e-money dalam jangka panjang dan jangka pendek berpengaruh signifikan terhadap perdagangan narkoba. Kemudian pada uji simultan, dalam jangka panjang nilai transaksi kartu debit/ATM, kartu kredit dan e-money secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap praktik korupsi dan perdagangan narkoba di Indonesia dan tidak berpengaruh signifikan dalam jangka pendek.
YABES SAMPE
2024 · Book · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam pengelolaan donasi secara daring. Permasalahan yang pertama yaitu terkait dengan bentuk pengaturan tentang kegiatan donasi secara daring dan yang kedua yaitu bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pengelola dana donasi secara daring. Skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat normatif yang berfokus pada peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan donasi daring, pendekatan konseptual yaitu dengan menggunakan kaidah-kaidah dan norma hukum yang berlaku, serta pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan peraturan perundang-undangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan artikel ilmiah, serta situs internet dan kamus. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, peraturan perundang-undangan terkait dengan kegiatan donasi nelum mengatur kegiatan donasi secara daring. Kedua, bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pengelola dana donasi bencana secara daring dilakukan dengan pemberian sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
FARIN AULIA KARTINI
2024 · Book · Open Access
Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah. Pertama, motif tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam penerbitan sertifikat tanah dan yang kedua pertanggungjawaban pelaku atas pemalsuan tanda tangan dalam penerbitan sertifikat tanah. Skripsi ini merupakan penelitian Hukum Normatif, yakni mengkaji data berdasarkan norma-norma yang ada terkait problematika pemalsuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian, yakni Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statue Aproach) dan Pendekatan Konseptual (conseptual approace). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Bahan hukum sekunder adalah berupa publikasi tentang hukum yang dapat diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, maupun karya tulis ilmiah. Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, pertama setiap individu yang melakukan tindak pidana pemalsuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang pertama-tama pasti didasari dengan niat, kemudian faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik, maupun disebabkan karena adanya kesempatan. Kedua, bahwa pelaku tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP, dan Pasal 264 KUHP karena berupa akta otentik.
