BETHARIA SUZAN PAMAIN
2024 · Book · Open Access
Secara umum penelitian ini dapat memberikan berbagai informasi dan pengetahuan dibidang pragmatik. yang pertama adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk tindak tutur ilokusi direktif, ekspresif, dan asertif. dari tuturan guru penjas di SMA Hangtuah Tarakan pada saat proses praktik pembelajaran penjas berlangsung di lapangan. Sekaligus yaitu untuk Mendeskripsikan fungsi dari masing-masing bentuk tindak tutur ilokusi direktif, ekspresif, dan asertif dari tuturan guru penjas di SMA Hangtuah Tarakan, Penelitian inimerupakan penelitian kualitatif deskriptif, data penelitian ini adalah bentuk tuturan dari guru kepada peserta didik siswa kelas X.A SMA Hangtuah, adapun Data yang diperoleh yaitu, menggunakan beberapa teknik antara lain teknik rekam, teknik menyimak, dan catat. penentuan data dalam tindak tutur ini adalah berdasarkan pada kontekstuturan, bentuk tindak tutur ilokusi direktif,ekspresif, dan asertif. hasil dari penelitian ini ditemukan 111 data tindak tutur direktif, asertif, dan eskpresif. Guru dengan siswa saat kegiatan praktik pembelajaran berlangsung cenderung lebih banyak menggunakan tuturan yang memiliki tujuan untuk memberi informasi, pengarahan dan pernyataan kepada Mitra tutur
KRISMAYANTI
2024 · Book · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa dengan menerapkan media Kantong Ajaib. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran 2022/2023 dengan subjek penelitian kelas I-A Yang terdiri dari 28 siswa. penelitian ini dilaksanakan sebanyak 2 siklus dengan prosedur siklus yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan penerapan media Kantong Ajaib dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas I-A di SDN 035 Tarakan. Pada siklus I hasil tes kemampuan membaca permulaan siswa diperoleh nilai sebesar 75% siswa yang tuntas dari jumlah keseluruhan. Kemudian pada siklus II mengalami peningkatan kemampuan membaca permulaan siswa mencapai nilai sebesar 89% siswa yang tuntas dari hasil tes. Adapun hasil tes kemampuan membaca permulaan siswa telah mencapai indikator keberhasilan sehingga penelitian ini dikatakan berhasil dalam meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas I-A di SDN 035 Tarakan.
AAN AISYIYAH
2024 · Book · Open Access
Meningkatkan Keterampilan Menulis Teks Deskripsi Melalui Pembelajaran Berdiferensiasi Sesuai Gaya Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas VII.B SMP Muhammadiyah 2 Tarakan Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. (dibimbing oleh Rita Kumala Sari dan Muhammad Ilham). Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis teks deskripsi melalui pembelajaran berdiferensiasi sesuai gaya belajar siswa. Gaya belajar siswa memiliki tiga unsur, yaitu auditorial, visual dan kinestetik. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dibagi menjadi dua siklus, setiap siklus dilaksanakan dalam dua pertemuan. Setiap siklus memiliki empat tahap diantaranya perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Penelitian dilakukan pada siswa kelas VII.B SMP Muhammadiyah 2 Tarakan semester ganjil tahun ajaran 2023/2024 sebanyak 18 orang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif berupa tes tulis dan metode penelitian kualitatif menggunakan lembar pengamatan. Hasil penelitian aspek kognitif pada siklus I dengan presentase ketuntasan sebesar 50%, mengalami peningkatan pada siklus II dengan presentase ketuntasan sebesar 88,89%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi sesuai gaya belajar siswa dapat meningkatkan keterampilan menulis teks deskripsi siswa kelas VII.B SMP Muhammadiyah 2 Tarakan. Hal ini karena hasil penelitian aspek kognitif telah mencapai indikator keberhasilan yaitu 75%.
INTANG
2024 · Book · Open Access
Sistem zonasi merupakan sebuah gagasan baru dalam dunia pendidikan yang dipelopori oleh Menteri Muhazir Effendy dengan dikeluarkannya Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru mengunakan sistem sistem zonasi namun pada tahun 2019 peraturan tersebut mengalami dua kali perubahan yang tertuang pada Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, dan Permendikbud No 44 Tahun 2019 tantang perubahan atas Permendikbud No 20 Tahun 2019. Dana kembali mengalami pembaharuan dengan lahirnya Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Problematika hak atas pendidikan itu muncul karena lebih mengutamakan aspek jarak di bandingkan kognitif, bahkan peluang ekonomi yang tidak mampu jauh lebih sedikit dibandingkan zonasi. Penelitian ini bertujuan menganalisa efektivitas hukum penerapan sistem zonasi bagi penerimaan peserta didik baru dan penerapan sistem zonasi bagi penerimaan peserta didik baru dalam perspektif keadilan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kurang efektif dalam penerapan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 karena beberapa faktor: Pasal 13 Ayat (4) belum sepenuhnya mengakomodir peserta kurang mampu, terdapat 32% permasalahan daya tampung sekolah, penambahan rombel yang berdampak pada daya tampung sekolah swasta, tidak ada panduan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan/formula wilayah zonasi, tidak ada mekanisme yang memastikan bahwa siswa kurang mampu terhadap layanan akses pendidikan. Sedangkan dalam perspektif keadilan John Rawls mengenai konsep keadilan distributuf natural pada dasarnya harus memberikan kesempatan yang setara. Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 masih bertentangan dengan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, masih bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Permendikbud melanggar konsep ajaran Hans Kelsen mengenai teori perjenjangan dalam suatu hierarki tata susunan norma. Kata Kunci : Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, sistem zonasi, peserta didik baru, efektifitas hukum, azas keadilan hukum.
TIARA PUSPA MALASARI
2024 · Book · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk ketidakadilan gender terhadap perempuan yang terdapat dalam novel Lebih Senyap dari Bisikan karya Andina Dwifatma. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah novel Lebih Senyap dari Bisikan karya Andina Dwifatma. Adapun data dalam penelitian ini berupa wujud kalimat, dan penggalan dialog yang menggambarkan perbedaan gender yang melahirkan ketidakadilan gender terhadap perempuan di dalam novel Lebih Senyap dari Bisikan karya Andina Dwifatma berdasarkan tinjauan kritik sastra feminisme. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya lima bentuk ketidakadilan gender terhadap perempuan yang dikritik dalam novel Lebih Senyap dari Bisikan, yaitu: 1) Ketidakadilan gender marginalisasi, Amara sulit mendapatkan pekerjaan ketika ia sudah menjadi seorang ibu. 2) Subordinasi, pendapat Amara dianggap remeh oleh suaminya. 3) Stereotipe, Amara terbebani dengan anggapan masyarakat bahwa anak adalah tanggung jawab ibu seorang. 4) Kekerasan, Amara mengalami kekerasan fisik maupun psikologis oleh suaminua. 5) Beban kerja ganda, semenjak bangkrut Amara dituntut untuk bekerja di ruang domestik dan ruang public sekaligus.
AHMAD SAMURI
2024 · Book · Open Access
Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembayaran Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Berupa Denda, Uang Pengganti Dan Biaya Perkara. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini yaitu, Pengaturan Pelaksanaan Penerapan Pembayaran Pidana Tambahan dalam Perkara Tindak Pidana Berupa Uang Denda, Uang Pengganti dan Biaya Perkara dan Ketimpangan atas Biaya Penanganan Perkara yang berbanding terbalik dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kejaksaan Negeri Tarakan. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan studi Kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada praktik penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi, paling tidak ada 2 (Dua) ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang sering digunakan, yaitu Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3. Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi dilaksanakan setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), terpidana diberi tenggang waktu 1 (Satu) bulan untuk melunasi, di mana setelah dilakukan pelunasan pembayaran, Jaksa akan menyetorkan hasil pembayaran ke Kas Negara dan mengirimkan tembusan berita acara pembayaran Uang Pengganti yang ditandatangani oleh Jaksa dan terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara. Salah satu cara untuk mengembalikan korupsi negara akibat perbuatan pidana korupsi adalah dengan pidana tambahan berupa pengembalian Uang Pengganti. Pidana tambahan untuk pembayaran Uang Pengganti merupakan kebijakan kriminal yang tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yakni kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat. Jika terpidana tidak membayar Uang Pengganti, paling lama dalam waktu 1 (Satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutu piuang pengganti tersebut.
ISHADI
2024 · Book · Open Access
ABSTRAK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Pada era otonomi daerah seiring dengan era reformasi seperti saat ini, ada kecenderungan kebijakan pengembangan karier pegawai dikaitkan dengan kebijakan politik. Sehingga seseorang dapat menduduki suatu jabatan hanya karena akses politik dan kurang memiliki kompetensi dalam jabatan, prinsip profesionalisme, prestasi kerja, dan regenerasi. Bahwa pengangkatan pegawai negeri sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian hukum normatif yakni penelitian pada asasnya merupakan penelitian doktrinal atau penelitian hukum teoretis. Pendekatan perundang-undangan (statue approach) pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi terkait dengan mekanisme pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi terkait dengan konsep implikasi pengembangan karier pegawai dalam pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Pengangkatan dan penetapan pegawai ASN dalam jabatan ditentukan berdasarkan pada perbandingan objektif antara kualifikasi kompetensi pegawai dengan kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk jabatan. Setiap jabatan tertentu dimaksud dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan ASN yang menunjukkan kesamaan karakteristik mekanisme dan pola kerja. Artinya dalam proses pengangkatan dan penetapan pegawai ASN, harus didasarkan atas kemampuan calon pegawai tersebut yang kemudian dibandingkan dengan kualifikasi yang diperlukan untuk jabatan. Proses pengembangan karier akan menemukan dengan jelas tujuan karier, keterampilan, kebutuhan pengembangan, perencanaan tujuan karier dan secara konsisten mengevaluasi dan meningkatkan desain kariernya yang merupakan serangkaian proses interaksi secara bertahap adalah kolaborasi antara organisasi/manajemen, pengawas langsung dan pegawai individu. Kata kunci: Pengangkatan, Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Struktur
LIANA
2024 · Book · Open Access
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan minat baca siswa dengan hadirnya gerakan literasi sekolah di SMP Negeri 5 Tarakan serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat gerakan literasi sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah guru, kepala sekolah dan seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Tarakan yang berjumlah 270 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan angket. Teknik analisis data dilakukan dengan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa minat membaca dengan gerakan literasi sekolah siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Tarakan berada pada kategori rendah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa minat membaca dengan gerakan literasi sekolah siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Tarakan berada pada kategori rendah. Terdapat lima kelas yang berada pada kategori rendah yaitu kelas C. dengan persentase 94% dan frekuensi 29, kelas D dengan persentase 84% dan frekuensi 26, kelas E dengan persentase 69% dan frekuensi 20, kelas F dengan persentase 66% dan a frekuensi 21, dan kelas H dengan persentase 76% dan frekuensi 22. Sedangkan kelas dengan kategori tinggi terdapat empat kelas, yaitu kelas A dengan persentase 90% dan frekuensi 28, kelas B dengan persentase 90% dan frekuensi 28, kelas B dengan persentase 90% dan frekuensi 28. persentase 93% dan frekuensi 26, kelas G dengan persentase 75% dan frekuensi 21, serta kelas I dengan persentase 87% dan frekuensi 26. Terdapat beberapa faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambatnya adalah rendahnya minat membaca siswa, ruang perpustakaan yang kurang tertata, dan fasilitas sekolah yang kurang memadai. Sedangkan faktor pendukung memberikan motivasi kepada siswa dan menanamkan pada siswa kecintaan membaca dan kegiatan seni pertunjukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa minat membaca dengan gerakan literasi kelas VIII di SMP Negeri 5 Tarakan masih tergolong rendah.
RULIYANA
2024 · Book · Open Access
Prinsip kebebasan hakim merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang• undang untuk mengadili. Hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Tindak pidana tertentu yang bersifat extraordinary seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai• nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisa independensi putusan hakim dalam sistem peradilan pidana dan faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang meringankan Bharada Richard Eliezer. Penelitian ini menerapkanjenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi peristiwa hukum yaitu putusan PN Jakarta Selatan 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL dengan terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Berdasarkan basil analisa hukum mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah ketika hakim menghadapi persoalan hukum wajib bebas, tidak memihak, tidak terikat, tidak ada tekanan dari siapa pun baik dari kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif maupun masyarakat itu sendiri. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga keadilan yang hendak dicapai dalam mengambil putusan adalah keadilan yang bersifat social justice atau moral justice. Berdasarkan putusan PN Jakarta Selatan 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL sebagai faktor yang meringankan yaitu meringankan meliputi: inisiatif untuk menjadi justice collaborator, bersikap sopan di persidangan, belum pemah dihukum, umur yang masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya, menyesali perbuatan dan mengatakan tidak akan mengulanginya kembali, dan keluarga korban telah memaafkan. Menurut hakim, Richard bukanlah pelaku utama, melainkan eksekutor dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yoshua. Kata Kunci: tindak pidana pembunuhan, deelneming, justice col1aborator, independensi hakim, bharada richard eliezer pudihang lumiu.
MASTURI
2024 · Book · Open Access
ABSTRAK Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Bidang Keolahragaan MASTURI Undang-undang Nomor 11 tahun 2022 Tentang Keohragaan telah membagi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun demikian pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap memiliki hubungan Dalam pelaksanaan kewenangan masing-masing. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; pertama; Hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang keolahragaan, kedua Kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pembinaan keolaragaan. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam mengurus bidang keolahraan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Serta menggunakan bahan hukum primer dan banahan hukum sekunder Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dalam bidang keolahragaan merupakan pembagian kewenangan urusan pemerintahankonkuren pada urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dimana olahraga merupakan urusan wajib. Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang umenetapkan;norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Norma, standar, prosedur, dan kriteria berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah sementara kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pembinaan keolahragaan telah distur secara eksplisit dalam Undang-Undang Keolahragaan. Adapun kewenangan Pemerintah Pusat. menyusun dan menetapkan desain besar olahraga nasional; mengatur, membina, dan mengembangkan keolahragaan secara nasional; dan mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional. Sementara Pemerintah Daerah mempunyai wewenang: melaksanakan desain besar olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain olahraga daerah; mengatur, membina, dan mengembangkan keolahragaan di daerah; dan mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.
SRI WAHYUNI
2024 · Book · Open Access
Kesubjekan merupakan istilah yang digunakan untuk menguji subjek dalam sebuah bahasa yang ada di dunia ini. Penelitian ini bertujuan untuk medeskripsikan bentuk klausa dasar dan mendeskripsikan bentuk piranti uji subjek pada Bahasa Bugis Pattinjo. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif menggunakan kajian sintaksis. Data dalam penelitian ini menggunakan data lisan yang bersumber dari penutur asli bahasa Bugis Pattinjo. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik simak, rekam dan catat. Instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara yang tak berstruktur serta alat rekam untuk dokumentasi. Anialisis data dalam penelitian ini menggunakan metode agih, diikuti teknik bagi unsur langsung dan teknik lanjutan yaitu teknik sisip. Hasil dari penelitian menujukkan bahwa klausa dasar dalam bahasa Bugis Pattinjo terdiri atas klausa nonverbal berpredikat nomina, adjektiva dan frasa prepoisional dan klausa verba, selanjutnya hasil analisis piranti uji subjek Bahasa Bugis Pattinjo menunjukkan bahwa subjek memiliki properti sebagai berikut; (1) subjek muncul pada struktur konanis pada posisi preverbal (sebelum verba), (2) subjek dapat direlatifkan dengan pemarkah ya ’yang’ (prelatifan subjek), (3) subjek dapat dikontrol, (4) dapat disisipakan adverbial berupa pemarkah kala masiang ‘besok’ dan sebo ‘kemarin’ di antara subjek sebagai argumen preverbal dengan predikat, (5) dapat dinaikkan objek langsung dan objek tak langsung (argumen yang bukan subjek) menjadi subjek melalui mekanisme penaikan (raising). Kesimpulan penelitian ini adalah subjek dalam bahasa Bugis Pattinjo sesuai dengan bahasa universal. Kata kunci : Subjek, Bahasa Bugis Pattinjo, Sintaksis ada di dunia ini. Penelitian ini bertujuan untuk medeskripsikan bentuk klausa dasar dan mendeskripsikan bentuk piranti uji subjek pada Bahasa Bugis Pattinjo. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif menggunakan kajian sintaksis. Data dalam penelitian ini menggunakan data lisan yang bersumber dari penutur asli bahasa Bugis Pattinjo. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik simak, rekam dan catat. Instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara yang tak berstruktur serta alat rekam untuk dokumentasi. Anialisis data dalam penelitian ini menggunakan metode agih, diikuti teknik bagi unsur langsung dan teknik lanjutan yaitu teknik sisip. Hasil dari penelitian menujukkan bahwa klausa dasar dalam bahasa Bugis Pattinjo terdiri atas klausa nonverbal berpredikat nomina, adjektiva dan frasa prepoisional dan klausa verba, selanjutnya hasil analisis piranti uji subjek Bahasa Bugis Pattinjo menunjukkan bahwa subjek memiliki properti sebagai berikut; (1) subjek muncul pada struktur konanis pada posisi preverbal (sebelum verba), (2) subjek dapat direlatifkan dengan pemarkah ya ’yang’ (prelatifan subjek), (3) subjek dapat dikontrol, (4) dapat disisipakan adverbial berupa pemarkah kala masiang ‘besok’ dan sebo ‘kemarin’ di antara subjek sebagai argumen preverbal dengan predikat, (5) dapat dinaikkan objek langsung dan objek tak langsung (argumen yang bukan subjek) menjadi subjek melalui mekanisme penaikan (raising). Kesimpulan penelitian ini adalah subjek dalam bahasa Bugis Pattinjo sesuai dengan bahasa universal.
EKA PURNAMA SARI
2024 · Book · Open Access
Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui makna leksikal yang terkadung dalam lirik lagu Suku Bugis Barru Karya Ansar. S dengan menggunakan kajian semantik. Metode pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah makna leksikal, dalam kumpulan lagu Bugis Barru Karya Ansar. S. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini berdasarkan data dari analisis penelitian, bahwa dalam kumpulan lagu suku Bugis Barru terdapat makna-makna yang terkandung di dalamnya, dan dapat peneliti terdapat bermacam-macam makna leksikal sebagai berikut : Siddi juta tellu ratu terdapat 6 data makna yang ada di dalam lirik lagu tersebut, Balo lipa terdapat 5 data makna yang ada di dalam lirik lagu tersebut, Pangate ade terdapat 5 data makna yang ada di dalam lirik lagu tersebut, Sibali Cinna terdapat 4 data makna yang ada di dalam lirik lagu tersebut, Wae mata walapassolo terdapat 6 data makna yang ada di dalam lirik lagu tersebut, Botting tengelona terdapat 6 data makna yang ada di dalam lirik lagu tersebut, Tattongkoni atikku terdapat 8 data makna yang ada di dalam lirik lagu tersebut dan Siddi lasa riduai terdapat 7 data makna yang ada di dalam lirik lagu tersebut.
RISWATI
2024 · Book · Open Access
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis kesantunan berbahasa imperatif yang ditemukan dalam novel Aroma Karsa Karya Dee Lestari. Metode pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa data tertulis atau kalimat deklaratif imperatif yang menyatakan makna pragmatik imperatif yang terdapat dalam novel Aroma Karsa Karya Dee Lestari. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data tertulis yang terdapat dalam novel Aroma Karsa Karya Dee Lestari. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik mengamati, teknik baca diikuti dengan teknik simak, dan teknik catat. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Dari hasil penelitian ini ditemukan sebanyak 115 data imperatif yang diwujudkan dalam bentuk tuturan deklaratif dan interogatif. Ditinjau dari wujud tuturan deklaratif yaitu terdapat 15 data tuturan deklaratif imperatif persilaan, 20 data tuturan deklaratif imperatif suruhan, 11 data tuturan deklaratif imperatif ajakan, 18 data tuturan deklaratif imperatif permohonan, dan 23 data tuturan deklaratif imperatif larangan. Sedangkan ditinjau dari wujud tuturan interogatif nya yaitu terdapat 5 data tuturan interogatif imperatif perintah, 8 data tuturan interogatif imperatif ajakan, 10 data tuturan interogatif imperatif permohonan, 5 data tuturan interogatif imperatif persilaan, dan 5 data tuturan interogatif imperatif larangan. Dapat disimpulkan, bahwa tuturan deklaratif yang mengandung makna pragmatik imperatif larangan lebih banyak ditemukan dalam novel Aroma Karsa Karya Dee Lestari.
HASMIDAH
2024 · Book · Open Access
Permasalahan yang ditemukan di SDN 030 Tarakan yaitu proses pembelajaran dikelas terlihat pembelajaran lebih bepusat kepada guru pada saat penyampaian materi, sedangkan masih banyak siswa kurang aktif, merasa bosan, kurang fokus dan lambat dalam memahami materi karena guru jarang sekali menggunakan media pembelajaran hal inilah yang melatar belakangi dikembangkannya media pembelajaran Big Book. tujuan penelitian untuk mengetahui kelayakan media dan untuk mengetahui respon siswa terhadap media Big Book Materi Wujud Benda. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Research And Development. Model dan pengembangan ini mengadopsi teori ADDIE. Adapun langka-langka pengembangan media pembelajaran Big Book yang telah dilaksanakan yaitu tahap Analysis, Design, Development, Implementation, dan. Untuk mengetahui kelayakan media dilakukan uji validasi oleh para ahli. Adapun hasil uji validasi media menunjukan bahwa Big Book Materi Wujud Benda memperoleh skor 45 dari skor maksimal 50% dengan persentase sebesar 90% (sangat layak), sedangkan uji validasi materi memperoleh skor 40 dari skor maksimal 50% dengan persentase 80% (layak), dan uji validasi bahasa memperoleh skor 40 dari skor maksimal 50% dengan persentase 80% (layak). Dengan hasil tersebut telah memenuhi syarat dan layak untuk digunakan. Adapun hasil dari angket respon siswa terhadap media Big Book Materi Wujud Benda pada saat uji coba terbatas dengan jumlah 5 orang siswa memperoleh skor 250 dengan persentase 100% (sangat tertarik). Dan hasil uji coba lapangan dengan jumlah 20 orang siswa memperoleh skor 932 dengan persentase 93,2% (sangat tertarik). Berdasarkan hasil validasi ahli media, materi, bahasa dan respon siswa dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran Big Book Materi Wujud benda layak dan sangat menarik digunakan dalam pembelajaran. Dengan adanya media Big Book Materi Wujud Benda ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa terkait Materi Wujud Benda.
ABDUL RAHMAN TALIB
2024 · Book · Open Access
Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang tentang Perikanan, yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Namun norma mengenai ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Perikanan tersebut, masih kontroversi terhadap Pelaku Warga Negara Asing. Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, khususnya Pasal 102, Warga Asing yang melakukan Illegal Fishing di ZEEI, tidak bisa di Pidana Badan dan hanya bisa dijatuhkan Pidana Denda. Penelitian ini menggunakan metode normative, yaitu penelitian yang mengkaji Studi Dokumen berupa Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, Teori Hukum, Azas Hukum, Prinsip Hukum, beberappa karya ilmiah dan Pendapat Para Sarjana. Pokok pembahasan penelitian ini adalah ingin mengetahui apa yang menyebabkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, masih kontroversi terhadap Warga Negara Asing. Kemudian apakah ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan tersebut masih efektif dengan keadaan yang terjadi saat ini. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan masih kontroversi terhadap Warga Negara Asing karena terikat dengan Hukum Internasional, yaitu UNCLOS 1982. Apabila melihat keadaan saat ini, maka Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan tersebut sepertinya sudah tidak efektif. Indonesia harus segera menambah norma baru dalam Undang-Undang Perikanan, norma yang memuat ketentuan yang memaksa agar Pidana Denda yang dijatuhkan pada Pelaku Illegal Fishing dapat dibayar, dengan cara mengenakkan Subsider Pidana Kurungan Pengganti Denda, sebagaimana amanat Pasal 30 KUHP. Apabila hal tersebut dilakukan, maka Pidana yang dijatuhkan pada Para Pelaku Illegal Fishing akan lebih responsif membuat efek jera, sehingga Sumber Daya Perikanan Indonesai dapat diselamatkan, dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.
CHRISNA CHANDRA DEWI
2024 · Book · Open Access
Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XXI/2023 Tentang Kewenangan Jaksa Untuk Mengajukan Peninjauan Kembali Melalui Sudut Pandang Teori Hukum Positifisme. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini yaitu, Apakah yang menjadi dasar Pemohon dalam mengajukan judicial review terhadap kewenangan Jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali? Dan Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan Nomor: 20/PUU-XXI/2023 tentang kewenangan jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali melalui sudut pandang teori hukum positisme. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum positifisme, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan studi Kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dasar Pemohon dalam mengajukan judicial review terhadap kewenangan Jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali dapat dilihat dari beberapa ketentuan sbb: 1) pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHAP; 2) Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman; 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980; 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; 6) Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per 036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Selain dari peraturan perundang-undang yang dsebutkan diatas JPU mengajukan PK atas dasr asas keadilan dan asas keseimbangan. Perintah KUHAPidana sudah jelas bagi seorang terpidana yang dihukum salah diberi kesempatan terakhir atau paling akhir untuk menempuh upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap: 1) putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde zaak); 2) Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum; 3) Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya; 4) Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadapputusan pemidanaan. Jadi permohonan Peninjauan Kembali (PK) adalah hak terpidana atau ahli warisnya, bukan hak Jaksa/Penuntut Umum. Pertimbangan Hukum pada Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023 bahwa tidak sepatutnya kewenangan Peninjauan Kembali berada diranah Jaksa.
NURLISIA OKTAVIANI
2024 · Book · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisiskan Makna Simbol Upacara Ngandu’ suku Dayak Bulusu di Desa Pungit Kecamatan Sekatak (Kajian Semiotik) dari Charles Sanders Pierse. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif menggunakan kajian semiotik dari Charles Sander Pierse yaitu teori semiosis triadic, diantaranya adalah tanda (representament), objek (object), dan interpretasi (interpretant). Data pada penelitian ini makna dari simbol upacara ngandu’ suku Dayak Bulusu di Desa Pungit Kecamatan Sekatak. Sumber data pada penelitian ini upacara ngandu’ suku Dayak Bulusu dan tokoh adat suku Dayak Bulusu. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini diantaranya observasi, dokumentasi, wawancara, dan mencatat atau menulis. Analisis data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini mengumpulkan data, identifikasi data, dan menanalisiskan atau menafsirkan data dalam bahasa Indonesia. Hasil dari penelitian ini terdapat tiga puluh satu simbol yang digunakan pada upacara ngandu’ suku Dayak Bulusu yang dipercayai membawa hal-hal baik untuk membangun rumah tangga mereka dan dijauhkan dari hal buruk yang dapat merusak rumah tangga mereka. Sehingga, setiap simbol memiliki makna dan mempunyai tujuan yang sama yaitu bentuk harapan agar pasangan suami istri memiliki rumah tangga yang damai dan sejahtera.
NURVIRA RAHMASARI ANWAR
2024 · Book · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan ejaan, diksi, afiksasi pada berita dalam surat kabar online Benuanta edisi Agustus 2022. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah surat kabar online Benuanta edisi Agustus 2022. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, teknik baca, simak, dan catat. Data dalam penelitian ini berupa kalimat yang mengandung kesalahan ejaan, ketidaktepatan penggunaan diksi, dan kesalahan penggunaan afiks. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bentuk-bentuk kesalahan ejaan sebanyak tujuh puluh satu data, di antaranya adalah: kesalahan penggunaan huruf sebanyak sembilan data, kesalahan penulisan kata sebanyak lima puluh satu data, kesalahan penggunaan tanda baca sebanyak sembilan data, dan kesalahan penulisan unsur serapan sebanyak enam data. Selain itu, ditemukan juga kesalahan diksi sebanyak dua belas data dan kesalahan afiksasi sebanyak empat data. Total kesalahan berbahasa Indonesia yang terdapat di dalam surat kabar online Benuanta edisi Agustus 2022 sebanyak delapan puluh tujuh data. Dari penjabaran sebelumnya, ditemukan kesalahan tertinggi terdapat pada penulisan kata sebanyak lima puluh satu data dan kesalahan terendah terdapat pada afiksasi sebanyak empat data. Faktor penyebab terjadinya kesalahan berbahasa, baik dari segi ejaan, diksi, maupun afiksasi adalah terbatasnya waktu dalam menulis sehingga mengakibatkan penulis berita kurang teliti serta kurangnya penguasaan terhadap kaidah bahasa.
ABDUL GAPUR
2024 · Book · Open Access
Pembelajaran pasca Pandemi yaitu pembelajaran tatap muka terbatas. Proses pembelajaran tetap memperhatikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Misalnya menentukan jumlah hari serta jam pembagian rombongan belajar. Pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran tatap muka pasca pandemi dalam mata pelajaran matematika di kelas IV B SDN 032 Tarakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kesiapan yang dilakukan guru seperti mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh LPMP, melakukan assesmen kognitif dan non-kognitif untuk mengetahui tingkat psikologi siswa dan lingkungan belajar siswa, dan mempersiapkan perangkat pembelajaran, (2) siswa terlihat antusias dalam mengikuti pembelajaran tatap muka dan para siswa telah melakukan persiapan sebelum pembelajaran seperti disiplin mengikuti protokol kesehatan, menyiapkan buku tema, bupena (buku pendamping tema), buku tulis dan alat tulis lainnya, (3) guru mengalami kesulitan karena harus mengulang materi yang belum sempat diajarkan di semester sebelumnya dan pembelajaran yang sulit dipahami oleh siswa, (4) sarana dan prasarana yang ada di kelas IV B sudah cukup memadai. Seperti peralatan kebersihan, peralatan pendidikan, perlengkapan protokol kesehatan, media pembelajaran, buku dan sumber belajar lainnya. Sedangkan prasaranan yang ada pada sekolah tersebut seperti lahan, ruang kelas, perpustakaan, kantin, lapangan, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, dan tempat lainnya yang dapat menunjang proses pembelajaran, dan (5) penilaian yang di lakukan oleh guru juga termasud penting pada pembelajaran tatap muka pasca pandemic, dapat diketahui bahwa penilaian oleh guru yang ada di kelas IV B cukup memadai. Kata Kunci: Proses Pembelajaran, Pasca Pandemi, Kelas IV B SDN 032 Tarakan.
ARINA AMALIN
2024 · Book · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk : (i) untuk mengetahui pengaruh secara parsial tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara, (ii) untuk mengetahui pengaruh secara simultan tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara tahun 2011-2022. Analisis dengan model Regresi data panel menggunakan program Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara, sedangkan tingkat pengangguran dan indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan utara. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan utara.
