EKA PUTRI AMANDA
2024 · Book · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis-jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa kelas IV di SDN 030 Tarakan dalam menyelesaikan soal matematika materi bangun datar. Jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa tes dan wawancara. Subjek penelitian terdiri dari 3 siswa yang melakukan kesalahan lebih dari 4 indikator pada 8 indikator kesalahan menurut Watson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga subjek memiliki kesalahan yang sama yaitu pada indikator (1) Data Tidak Tepat (Inappropriate Data), kurangnya pemahaman terhadap permasalahan pada soal khususnya pada materi bangun datar, (2) Prosedur Tidak Tepat (Inappropriate Procedure), subjek tidak menggunakan konsep yang seharusnya digunakan dan (3) Kesimpulan Hilang (Omitted Conclusion), subjek tidak menuliskan kesimpulan pada akhir jawaban, meskipun subjek telah menemukan hasil akhir dari penyelesaian soal. Adapun 2 indikator kesalahan yang tidak muncul sama sekali yaitu Masalah Hierarki Keterampilan (Hierarchy Problem), hal ini terjadi karena tidak terjadi kekeliruan pada saat proses perhitungan dan Kesalahan Lainnya (Above Other) subjek yang diambil tidak ada yang melakukan kesalahan lainnya, karena peserta didik telah menjawab soal meskipun mengalami beberapa kesalahan.
ARISTO WANATIRTA
2024 · Book · Open Access
Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui Penegakan Restorative Justice Sebagai Pengganti Hukuman Punitif Terhadap Pengguna Narkoba Secara Ilegal Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative Justice. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini yaitu, Bagaimanakah penerapan Restorative Justice pada pengguna Narkoba secara ilegal dan Apakah tujuan keadilan restoratif dapat tercapai bagi pengguna Narkoba dengan penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan studi Kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Restorative Justice dalam perkara narkotika bisa dilakukan selama dapat dikategorikan sebagai pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkotika, & narkotika pemakaian satu hari sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005 /A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Selanjutnya Keadilan Restorative Justice dalam tindak pidana narkotika berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dapat tercapai jika memenuhi syarat: 1) Orang tua/wali/penjamin yang membuat pernyataan pertanggungan berobat jalan; 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; 3) Tidak terlibat dalam jaringan narkotika; 4) Urine positif; 5) Status jelas (PNS / Pegawai) ditanggung institusi; 6) Bukan residivis (tidak terlibat Tindak pidana narkotika) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir; 7) Posisi hukum dalam peran peristiwa tindak pidana narkotika; 8) Pelaku terkategori anak sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 5,6 dan 7 Tentang Diversi yang didukung dengan beberapa syarat tambahan.
NURHANISA
2024 · Book · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam memilih Jurusan Pendidikan Biologi di Universitas Borneo Tarakan dan mengetahui motivasi mahasiswa yang berlatar belakang Pendidikan non IPA pada jenjang pendidikan sebelumnya dalam memilih Jurusan Pendidikan Biologi. Motode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian adalah mahasiswa Tahun Akademik 2022/2023 Jurusan Pendidikan Biologi Universitas Borneo Tarakan. Data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang terdiri dari 18 butir pertanyaan mengenai ” faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi mahasiswa dalam memilih Jurusan Pendidikan Biologi”. Berdasarkan hasil wawancara, faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam memilih Jurusan Pendidikan Biologi yaitu, 1) faktor internal: faktor minat, faktor kemampuan dan keinginan tentang kemajuan diri, faktor cita-cita, faktor persepsi, faktor kesiapan, 2) faktor eksternal: faktor prospek peluang kerja, Faktor dukungan keluarga dan orang tua, faktor masyarakat dan teman. Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa motivasi mahasiswa berlatar belakang non IPA dalam memilih Jurusan Pendidikan Biologi yaitu: 1) motivasi intrinsik: aspirasi, pengetahuan tentang kemajuan diri, mengembangkan sikap untuk berhasil kearah tujuan tertentu, keinginan siswa untuk belajar, 2) motivasi ekstrinsik: adanya ajakan, arahan atau paksaan dari orang tua.
YAYAN SETIAWAN
2024 · Book · Open Access
Urgensi Peradilan Khusus Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dibawah bimbingan Dr. Moh. Ilham Agang, S.H., M.H sebagai Pemimbing I dan Dr. Nurasikin, S.HI., M.H sebagai Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembentukan pengadilan khusus yang diatur dalam Undang-undang serta dalam rangka mengetahui fungsi, tugas, dan wewenang dalam suatu pengadilan khusus Pemilu di Indonesia. Pengadilan Khusus Pemilu sebagai ius contituendum atau hukum yang dicita-citakan merujuk pada beberapa model pengadilan khusus yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yang biasa disebut dengan hukum doktrinal. Lokasi penelitian pada beberapa perpustakaan yang menunjang kebutuhan penelitian. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, serta kepustakaan lainnya sebagai data utama. Keseluruhan bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini ialah sebagai berikut: 1) Pembentukan pengadilan khusus Pemilu diatur dalam undang-undang untuk menyederhanakan penyelesaian sengketa proses Pemilu. 2) Dalam rangka pembentukan pengadilan khusus, perlu adanya suatu undang-undang yang mengatur tentang fungsi, tugas, dan wewenang pengadilan. Undangundang tersebut dibentuk dengan cara dilakukan suatu pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik.
SYAMSUDDIN
2024 · Book · Open Access
ABSTRAK Desa merupakan pemerintahan terkecil yang berada di Negara Republik Indonesia yang memiliki kebebasan dalam mengatur peraturan dan sistem pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan roda pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan kehadiran negara modern, kemandirian kemampuan masyarakat desa mulai berkurang. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bentuk pemerintahan desa terdiri atas Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa, Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa (sekdes, bendaharawan desa, kepala seksi dan kepala dusun). Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian hukum normatif yakni penelitian pada asasnya merupakan penelitian doktrinal atau penelitian hukum teoretis. Pendekatan perundang-undangan (statue approach) pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi terkait dengan peran badan permusyawaratan desa dalam peraturan desa yang partisipatif Kabupaten Malinau. Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi terkait dengan konsep kewenangan badan permusyaratan desa dalam peraturan desa yang partisipatif Kabupaten Malinau. Bahwa peran badan permusyawaratan desa dalam peraturan desa yang partisipatif Kabupaten Malinau adalah sebagaimana termuat dan diatur dalam Pasal 31 Permendagri 110 Tahun 2016, BPD memiliki fungsi; Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarkat desa. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Bahwa kewenangan badan permusyawaratan desa dalam peraturan desa yang partisipatif Kabupaten Malinau adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya; dan menyusun peraturan tata tertib BPD.
INDAH
2024 · Book · Open Access
REDESAIN KONTEN PEMBELAJARAN PADA PLATFORM QUIPPER SCHOOL DALAM PEMBELAJARAN IPA BERBASIS DARING DI SMP NEGERI 4 TARAKAN ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas penggunaan platform quipper school dengan desain baru dan menganalisis respons siswa terhadap platform quipper school. Penelitian ini menggunakan penelitian dan pengembangan dengan model pengembangan Desain Based Research melalui empat tahapan (identifikasi dan analisis, pengembangan prototipe, siklus berulang pengujian dan penyempurnaan, dan refleksi). Teknik uji coba yang dilakukan yaitu uji coba skala kecil dan skala besar dengan uji skala besar. Subjek uji coba penelitian ini yaitu sebanyak 30 siswa SMP Kelas VIII. Jenis data yang digunakan berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Instrumen penelitian yang digunakan berupa lembar validasi produk, tes hasil belajar siswa, dan angket respons peserta didik. Teknik analisis data menggunakan analisis validasi uji kelayakan, respons siswa, dan analisis data hasil belajar siswa. Hasil rata rata tes belajar peserta didik sebelum menggunakan platform quipper school yaitu 57,5 dan setelah melalui platform quipper school nilainya meningkat menjadi 79,33. Hasil redesain konten pembelajaran memperoleh hasil validasi respons guru sebesar 89% (sangat layak), dan respons siswa 95,3% (sangat layak). Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahawa redesain konten pembelajaran pada platform quipper school sangat layak untuk digunakan dalam pembelajaran IPA berbasis daring.
MUHAMMAD ZAINI
2024 · Book · Open Access
This study aims to develop Wordwall-based student worksheets on the topic of the human respiratory system for Grade V-B of SDN 005 Bunyu. It also aims to determine the validity obtained from validation results by language experts, media experts, and subject matter experts, as well as to assess the interest taken from student response questionnaires. The type of research used is research and development (R&D), utilizing the ADDIE model consisting of five stages: Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation. Data collection instruments used include observation, interview sheets, validation sheets, student response questionnaires, and documentation. The validation results obtained from media experts showed 72%, while language experts obtained 80%, both of which are categorized as valid. The validation from subject matter experts obtained 92%, categorized as very valid. Limited trials resulted in a percentage of 95.5%, while field trials obtained a percentage of 97.6%, categorized as highly interested. Based on the percentage results from validation and student response questionnaires in limited and field trials, the Wordwall-based student worksheets on the human respiratory system for Grade V-B are considered highly interested and suitable for use in the learning process Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan LKPD berbasis Wordwall pada materi sistem pernafasan manusia kelas V-B SDN 005 Bunyu. Serta untuk mengetahui bagaimana kelayakan yang diperoleh dari Hasil Validasi ahli bahasa, ahli media, dan ahli materi, untuk mengetahui ketertarikan diambil dari angket repon siswa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D) dengan menggunakan model ADDIE yang terdiri dari lima tahapan yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, lembar wawancara, lembar validasi, angket respon siswa, dan dokumentasi. Hasil validasi yang diperoleh pada validasi ahli media yaitu sebesar 72% ahli bahasa diperoleh sebesar 80% dari persentase tersebut dikategorikan layak. Untuk validasi ahli materi diperoleh sebesar 92% dari persentase tersebut dikategorikan sangat layak. Serta uji coba terbatas memperoleh persentase sebesar 95,5% dan untuk uji coba lapangan di peroleh persentase sebesar 97,6% kategori sangat tertarik. Berdasarkan hasil persentase dari validasi dan angket respon siswa pada uji coba terbatas dan uji coba lapangan, maka LKPD berbasis Wordwall pada sistem pernafasan manusia kelas V-B dinyatakan sangat tertarik dan layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
MUTIARA AJANG
2024 · Book · Open Access
ABSTRAK Analisis Yuridis Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Rangka Perlindungan Hukum Warga Negara Mutiara Ajang Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/ walikota dengan kewenangan meliput koordinasi penyelenggaraan administratif kependudukan dan Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan. Adapun rumusan masalah Dalam penelitian ini adalah; Pembagian kewenangan administrasi pencatatan sipil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan pelayanan administrasi pencatatan sipil dalam kerangka perlindungan hukum warga Negara Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan skunder serta menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ; kewenangan pemerintah ousat dalam bidang administrasi pencatatan sipil adalah sebagai koordinasi antar instansi; penetapan sistem, pedoman dan standar pelaksanaannya, sosialisasi, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi dalam rangka peningkatan mutu pengelolanya, pengelolaan dan penyajian data secara nasional.sedangkan kewenangan pemerintah daerah adalah Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi; Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi,Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi,Pelaksanaan kegiatan pelayanan rnasyarakat di bidang Administrasi; Penugasan kepada Kepada Desa/Lurah untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas Pembantuan; Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota; dan Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Kata Kunci, Administrasi kependudukan, Catatan Sipil, Perlindungan Hukum, warga negara
DINDA NOVIA
2024 · Book · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis talas hias Araceae apa saja yang terdapat di Desa Tideng Pala Timur serta bagaimana potensinya sebagai konten pembelajaran biologi SMA. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif etnografi. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Subjek pada penelitian ini adalah warga yang memiliki tanaman koleksi talas hias yang sudah memenuhi kriteria. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 74 spesies tanaman talas hias di Desa Tideng Pala Timur bagian Rt 3 dengan berbagai macam genus yaitu, Alokasia (12). Aglonema (19), Anthurium (3), Caladium (23), Epipremnum (11), Hamalomena (3), Monstera (2), Spathyllum (1), Scandipsus (1), Schismatoglottis (1), Syngonium (4), Philodendron (4). Hasil penelitian ini akan dikaitkan dengan materi pembelajaran biologi SMA kelas X terkait tentang keanekaragaman hayati tingkat sub plantae Araceae berdasarkan KD, KI dan materi pembelajaran yang sudah ditetukan.
RIDWAN
2024 · Book · Open Access
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE RIDWAN ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan prosedur pemerintah daerah dalam Pertanggungjawaban keuangan daerah dan bagaimana prinsip good governance dalam pertanggungjawaban keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder selanjutnya bahan hukum primer maupun sekunder tersebut dianalisis melalui proses penalaran hukum yang logis dan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Dan prinsip good governance dalam pertanggungjawaban keuangan daerah adalah kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pelaksanaan APBD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah oleh karena itu pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus pula dimaknai sebagai bagian pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk kewajiban dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatiakn rasa keadilan dan kepatutan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Good Governance.
LIDIA
2024 · Book · Open Access
Suku Dayak Kenyah di Desa Punan Gong Solok Kecamatan Malinau Selatan Hilir mempunyai tradisi yang sampai saat ini masih dipertahankan. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan adalah memanfaatkan tumbuhan sebagai pengobatan tradisional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman generasi muda mengenai pemanfaatan tumbuhan sebagai obat tradisional Suku Dayak Kenyah di Desa Punan Gong Solok Kecamatan Malinau Selatan Hilir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penyajian data melalui observasi dan wawancara terhadap 24 responden generasi muda Suku Dayak Kenyah di Desa Punan Gong Solok dengan rentang usia (17-35 tahun) yang di dukung dengan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2023. Subjek penelitian generasi muda Suku Dayak Kenyah di Desa Punan Gong Solok dengan rentang usia (17-35 tahun). Hasil penelitian menunjukan bahwa semakin muda usia semakin kurang pemahaman generasi muda terhadap pemanfaatan tumbuhan obat tradisional Suku Dayak Kenyah.
EVIYANTI
2024 · Book · Open Access
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Untuk Memperoleh Akta Kelahiran Akta kelahiran menjadi sangat penting karena dengan akta kelahiran tersebut, seorang anak memiliki bukti secara hukum tentang statusnya sebagai anak sah dimata hukum, sebagai bukti ahli waris yang sah serta memperoleh kedudukan yang pasti sebagai Warga Negara Indonesia. Tetapi dalam kenyataan yang ada di dalam masyarakat, pentingnya akta kelahiran belum diketahui dan disadari oleh masyarakat luas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaturan hukum hak anak dalam memperoleh akta kelahiran dan untuk mengaanalissis bentuk perlindungan hukum hak hak anak karena untuk memperoleh kelahiran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan skunder dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1. Pengaturan hukum hak anak dalam memperoleh akta kelahiran dijelaskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap kelahiran harus dilaporkan oleh penduduk kepada kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”, berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat;.dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak memperoleh akta kelahiran apapun status perkawinan orang tuanya negara wajib memberikan akta kelahiran Karena akta kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Akibat banyaknya anak yang tidak memiliki Akta Kelahiran, banyak anak kehilangan haknya untuk mendapat pendidikan maupun jaminan sosial lainnya. Kata Kunci : Akta kelahiran, perlindungan hukum, anak,
HETTY APRIANI
2024 · Book · Open Access
Jaminan Pelaksanaan Hak Pilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum merupakan kunci dalam menjaga integritas pemilihan umum yang demokratis. Namun, dalam proses pemilu, seringkali terdapat warga yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau surat keterangan yang diperlukan untuk memenuhi syarat sebagai pemilih. Hal ini mengundang pertanyaan tentang tanggung jawab KPU dalam memastikan pemenuhan hak pemilih yang tidak memiliki e-KTP atau surat keterangan. Artikel ini mengkaji aspek-aspek tanggung jawab KPU terhadap pemenuhan hak pemilih yang tidak memiliki e-KTP atau surat keterangan. Melalui analisis dokumen dan data yang relevan, penelitian ini mempertimbangkan peran KPU dalam memfasilitasi pemilih yang mungkin tidak memiliki dokumen resmi tersebut. Penelitian ini juga menyelidiki upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPU untuk memastikan bahwa pemilih tanpa e-KTP atau surat keterangan dapat mencoblos dengan lancar dan adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi pemenuhan hak pemilih yang tidak memiliki e-KTP atau surat keterangan. Berbagai upaya, seperti pemberian surat keterangan sementara, kampanye informasi, dan pengaturan lokasi pemungutan suara yang mudah diakses, telah dilakukan untuk memastikan bahwa hak pemilih ini tetap terpenuhi. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam proses ini, termasuk masalah teknis dan administratif. Penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara KPU, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memastikan bahwa pemilih yang tidak memiliki e-KTP atau surat keterangan tetap memiliki akses yang sama ke proses pemilihan Umum yang Demokratis. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman tentang tanggung jawab KPU dalam pemenuhan hak pemilih yang merupakan instrument penting dalam system pemilihan umum yang demokratis dan mengingatkan bahwa upaya yang serius dan konsistensi regulasi harus dijaga untuk mencapai tujuan tersebut.
AHMAD LUTFI
2024 · Book · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kelayakan media pembelajaran video animasi Stop Motion ditinjau dari validasi ahli media, ahli materi , ahli bahasa dan ahli praktisi, serta kemenarikan ditinjau dari respon siswa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D) mengacu pada model pengembangan ADDIE. Instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu: lembar validasi, dan angket respon siswa. Hasil validasi yang diperoleh dari ahli media sebesar 92%, ahli bahasa sebesar 72%, ahli materi sebesar 92%, dan praktisi sebesar 96%. Selanjutnya hasil respon siswa uji coba terbatas sebesar 96%, dan hasil respon siswa uji coba pemakaian sebesar 82%. Berdasarkan hasil validasi ahli materi, ahli media, ahli bahasa, ahli praktisi dan serta respon siswa pada uji coba terbatas dan uji coba pemakaian, maka media pembelajaran video animasi Stop Motion dinyatakan layak dan menarik digunakan dalam proses pembelajaran.
DEWANTARA WAHYU PRATAMA
2024 · Book · Open Access
Penelitan ini bertujuan untuk mengkaji Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi “Peminjam Bendera” Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini yaitu, Apakah “Pinjam bendera” dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum dalam perspektif Tindak Pidana Korupsi? dan Apakah pelaku “Peminjam Bendera” dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku (pleger) ataukah sebagai turut serta (medepleger) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah? Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pinjam bendera dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melanggar tiga ketentuan. Pertama, melanggar prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6-7 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 7 mengharuskan semua pihak yang terlibat PBJ mematuhi etika, termasuk mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Kedua, melanggar larangan membuat dan memberikan pernyataan tidak benar atau memberikan keterangan palsu, sesuai Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2019. Ketiga, menabrak larangan mengalihkan seluruh atau sebagian pekerjaan kepada pihak lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sehingga Pinjam bendera dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum. Selanjutanya setiap pelaku kejahatan, baik penyelenggara negara maupun pihak swasta yang ikut PBJ, secara yuridis dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Perusahaan pengendali (yang mengendalikan proses tender secara melawan hukum) dapat dimintai pertanggungjawaban perdata dan pidana atas perbuatan korupsi atau tindak pidana pencucian uang (TPPU). perusahaan yang dipakai sebagai bendera dan hanya dipakai sebagai alat, dapat dikenakan ketentuan Pasal 39 UU KUHAP. Pasal ini mengatur tentang benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan. Artinya, asset perusahaan dapat disita jika terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi atau pencucian uang.
MICHAIL GISO
2024 · Book · Open Access
KEKUATAN HUKUM PUTUSAN PERADILAN ADAT LUNDAYEH TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ADAT NGARO TANA (PENYEROBOTAN LAHAN) ABSTRAK Berdasarkan konsep negara hukum, kepastian hukum tidak hanya bisa dicapai hanya dengan argumen yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Indonesia sebagai negara hukum tidak hanya berdasarkan pada hukum, tetapi juga melihat perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yaitu hukum adat. Keberadaan hukum adat dalam upaya penyelesaian kasus masih memiliki tempat dan diadopsi dan diimplementasikan di berbagai komunitas hingga saat ini. Berbagai jenis sistem untuk mengimplementasikan penyelesaian sengketa melalui lembaga adat untuk menyelesaikan kasus pidana adalah proses di luar pengadilan atas keinginan dan perjanjian yang dapat diterima oleh semua pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penyelesaian tindak pidana adat Ngaro Tana (Penyerobotan Lahan) dan efektivitas penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana Ngaro Tana (Penyerobotan Lahan) pada masyarakat hukum adat Lundayeh di kabupaten Malinau. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris atau penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.Dan juga dengan melakukan pengambilan data secara langsung dari dokumen yang isinya berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan Jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) mekanisme penyelesaian tindak pidana Ngaro Tana (Penyerobotan Lahan)pada masyarakat hukum adat Lundaye adalah dengan melakukan penyelesaian dan pemberian sanksi adat oleh hakim adat,(2)Untuk mengetahui sejauh mana Negara mengakui terhadap sistem peradilan penyelesaian kasus–kasus pidana yang diselesaikan melalui hukum adat, sehingga apa yang diputuskan dalam penyelesaian hukum adat merupakan sebuah kepastian hukum yang kuat dan diakui oleh negara sebagai suatu sistem peradilan yang Sah. Kata Kunci: Tindak Pidana, Hukum Adat Lundaye, Ngaro Tana (Penyerobotan Lahan),
ESTER LARANG
2024 · Book · Open Access
Penelitian ini merupakan penelitian Reseach and Development (R&D) yang merupakan rangkaian Langkah-langkah pada penelitian pengembangan dilakukan secara bertahap, dan setiap Langkah yang dilakukan selalu mengacuh pada hasil dari langkah yang sebelumnya sehingga pada tahap akhir diperoleh suatu produk. Pada penelitian ini menghasilkan LKPD berbasis kantong roda berputar (KAROTA) yang ditinjau dari validasi media, soal, dan praktisi untuk mengetahui kelayakan, ketertarikan siswa di tinjau dari angket, dan keefektifan di tinjau dari soal. Prosedur pengembangan menggunakan model pengembangan ADDIE yang terdiri dari lima tahapan yaitu, analisis, desain, development, implementasi, evaluasi. Penilaian kelayakan terdiri dari ahli media, soal dan ahli praktisi. Validasi yang diperoleh dari ahli media sebesar 86%, ahli soal 74%, ahli praktisi 80%. Hasil validasi ahli media, soal dan praktisi menunjukkan bahwa LKPD berbasis kantong roda berputar (KAROTA) sangat layak digunakan dalam proses pembelajaran. Ketertarikan siswa pada uji coba kelompok terbatas sebesar 92% dan uji coba kelompok luas sebesar 90%. Maka angket ketertarikan siswa pada uji coba kelompok terbatas dan kelompok luas menunjukkan bahwa siswa sangat tertarik terhadap LKPD berbasis kantong roda berputar (KAROTA). Keefektifan yang di tinjau dari soal yang di berikan kepada siswa sebesar 77%, dari soal tersebut menunjukan bahwa LKPD berbasis kantong roda berputar (KAROTA) efektif di gunakan dalam pembelajaran khususnya pembelajaran materi Pengamalan Pancasila. Diharapkan LKPD berbasis kantong roda berputar (KAROTA) untuk siswa dapat menjadikan suatu pembelajaran yang menyenangkan dikarenakan siswa dapat belajar sambil bermain. Bagi guru diharapkan dapat memanfaatkan LKPD berbasis kantong roda berputar (KAROTA) dalam pembelajar.
DARMAWAN
2024 · Book · Open Access
Pendidikan adalah salah satu bidang yang memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai alat bantu media pembelajaran. Media kahoot merupakan aplikasi kuis pembelajaran interaktif yang memungkinkan guru untuk membuat dan menyajikan berbagai pertanyaan, kuis, diskusi dan survey kepada perserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran kahoot terhadap motivasi belajar siswa kelas X di SMK Kesehatan Kaltara. Jenis penelitian ini adalah penelitian quasi experimental desain. Desain penelitian mengunakan nonequivalent control group desain. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas X yang terdiri dari dua kelas, yaitu kelas X farmasi sebanyak 20 siswa dan kelas X keperawatan sebanyak 33 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan non probability sampling yaitu sampling purposive. Instrumen penelitian yang digunakan ialah observasi dan angket/kuisioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS 27 uji Normalitas Shapiro-Wilk test, uji homogenitas, uji N-Gain dan uji Independent Sample T Test. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa motivasi belajar yang di uji dengan program SPSS 27 Independent Sample T Test dengan taraf sig 0,001 0,05 maka hipotesis kerja (Ha) dalam penelitian ini diterima, dengan kata lain terdapat pengaruh penggunaan media kahoot terhadap motivasi belajar siswa kelas X farmasi di SMK Kesehatan Kaltara.
YANTI RAMADHANI
2024 · Book · Open Access
Peran orangtua sangat penting bagi kehidupan anak terutama pada anak berkebutuhan khusus dalam mengasuh, mendidik, membimbing serta bertanggung jawab terhadap perkembangan anak. Akan tetapi kenyataannya orang tua masih merasa malu ketika mengetahui bahwa perilaku dan komunikasi anaknya berbeda dengan anak pada umumnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran orangtua siswa dalam menyikapi perkembangan anak yang berada dikelas autis SLB Negeri Kota Tarakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek terdiri dari dua orang yaitu, wali kelas dan orangtua. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data yang digunakan metode yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini peran orangtua dalam menyikapi perkembangan anak autis sangat penting dan sangat diperlukan dalam perkembangan anak. Terutama dalam gangguan komunikasi, perilaku dan emosi pada anak autis. Peran orangtua dalam komunikasi masih kurang dikarenakan kurangnya perhatian serta bimbingan secara khusus yang diberikan oleh orangtua, gangguan perilaku orangtua bersikap acuh dan tidak acuh terhadap anaknya, tidak peduli terhadap perilaku yang terjadi pada anak, gangguan emosi anak orangtua belum mengetahui dan belum memiliki cara khusus untuk membuat rasa nyaman dan mengendalikan emosi anak dengan sendiri, orangtua masih memerlukan bantuan dari beberapa ahli dalam perkembangan komunikasi, perilaku dan emosi yang terjadi pada anak.
SARAI
2024 · Book · Open Access
ABSTRAK KEBIJAKAN HUKUM PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UPT BAPENDA WILAYAH MALINAU Pembebasan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor merupakan sebuah kebijakan hukum Pemerintah Daerah, dalam mencapai suatu tujuan tertentu.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Kebijakan Hukum Pembebasan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor Upt Bapenda Wilayah Malinau. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; pertama; Kebijakan hukum dalam pembebasan bea balik nama kenderaan bermotor, kedua; Kendala yang dihadapi dalam kebijakan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kabupaten Malinau Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan koseptual dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, Kebijakan hukum dalam pembebasan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor di Wilayah provinsi kalimantan Utara adalah memudahkan pemilik kendaraan yang berasal dari luar untuk mempermudah Masyarakat mendaftaran kendaraannya yang berasal dari luar Provinsi Kalimantan Utara, kebijakan ini maksudkan meningkatkan Pajak kendaraan Bermotor sebagai salah satu jenis Pajak daerah yang selanjutnya memberikan kontribusi sebagai sumber pembiayaan pembangunan di provinsi kalimantan Utara. Kedua; Kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kabupaten Malinau adalah proses BBNKB tidak bisa dilakukan secara online yang diatasi dengan melakukan pengurusan sesuai alurnya mulai dari cabut berkas ke Samsat asal sampai permohonan balik nama ke Samsat Malinau masih adanya oknum yang melakukan pungutan liar dalam pengurusan BBNKB diatasi dengan adanya pembinaan rohani dan mental secara rutin bagi pegawai Samsat, dan kurangnya kesadaran dari masyarakat diatasi dengan melakuukan edukasi terhadap masyarakat. Kata Kunci, Kebijakan Hukum, Bea Balik Nama, Kendaraan Bermotor
