FAUZI RUSYDA
2024 · Book · Open Access
Praktikum dalam pembelajaran IPA berperan penting untuk merekonstruksi pemahaman siswa dalam memahami konsep dan prinsip sains. Namun ada sekolah yang belum memiliki alat dan bahan laboratorium yang memadai. Oleh karena karena itu, guru memiliki cara alternatif dengan menggunakan media PhET. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan media laboratorium virtual berbasis simulasi PhET (Physics Education Technology) pada pembelajaran IPA SMP Negeri 4 Tanjung Palas Timur dan menganalisis hasil belajar siswa kelas VII berdasarkan penggunaan media PhET. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian yaitu guru dan siswa kelas VII SMP Negeri 4 Tanjung Palas Timur. Data diperoleh berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi hasil belajar. Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan penggunaan media laboratorium virtual berbasis simulasi PhET yaitu adanya persepsi dan respon siswa yang baik dikarenakan media PhET menjadikan proses pembelajaran menjadi aktif, media PhET meningkatkan pemahaman siswa, meningkatkan keterampilan kerja siswa, mempermudah penyampaian materi, membantu memperoleh dan mengolah informasi, membantu mensimulasikan keadaan sesungguhnya, media PhET mudah digunakan, membantu menghemat waktu, biaya, dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja, mengembangkan sikap ilmiah, menjadikan siswa termotivasi dalam belajar, dan media PhET memberikan fasilitas penunjang belajar bagi siswa. Meskipun demikian, media PhET masih memiliki kekurangan, diantaranya membutuhkan koneksi jaringan yang bagus untuk mengakses simulasinya melalui website dan tampilan simulasi efek rumah kaca dan pemanasan global belum terbaharui sesuai dengan waktu yang ada sekarang. Selain itu, adapun hasil belajar siswa berdasarkan penggunaan media PhET terdapat peningkatan ketuntasan klasikal baik pada siswa kelas VII A maupun kelas VII B.
FERLIYUSTI SETIM
2024 · Book · Open Access
Banyaknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dibentuk oleh pemerintah yang disebabkan oleh keadaan genting sebagai contoh terbentuknya Perppu Cipta Kerja yang saat ini telah menjadi undang-undang. Perppu sebagai Emergency Legislation yang didasarkan pada alasan Innerenootstand (keadaan darurat yang bersifat internal) dalam keadaan mendesak dari segi substansi, dan genting dari segi waktunya. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan studi Kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian syarat hukum lahirnya suatu Perppu Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai dan Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan-keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Namun yang menjadi permasalah hukum ketika Perppu tersebut terbentuk namun tidak sesuai dengan unsur-unsur terbentuknya suatu Perppu yang dapat melakukan Pengujian adalah Mahkamah Konstitusi akan tetapi hingga saat ini tidak ada aturan yang jelas mengenai Mahkamah Konstitusi berhak untuk melakukan penafsiran hukum terhadap suatu aturan atau undang-undang.
ROSLIN
2024 · Book · Open Access
Salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Salah satu diantaranya adalah pengawasan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau Adapun rumusan masalah salam penelitian ini adalah; bagaimana fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Darah dalam pelaksanaan pelayanan publik serta bagaimana implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Malinau Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah darah dalam pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa adanya fungsi kontrol, kekuasaan akan berjalan sesuai kehendak dan interpretasi pemegang kekuasaan (power maker). Menguatnya fungsi pengawasan DPRD akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik, baik dari aspek perencanaan, penyelenggaraan dan pertanggungjawaban sehingga tujuan dari pengawasan yaitu tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan. Dan kedua; implementasi fungsi pengawasan DPRD Terhadap pelayanan publik di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau yang menjadi kewenangan dari DPRD telah dijalankan dengan maksimal di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau dalam implementasi kewenangan pengawasan tersebut masih terdapat hambatan dan kendala seperti letak geografis daerah yang sangat terpencil dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya data kependudukan dan pencacatan sipil. Hal tersebut harus menjadi komitmen yang sama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Malinau untuk menjadikan pelayanan publik sebagai program prioritas yang harus terus ditingkatkan kualitasnya
JOSSONRI JEMI
2024 · Book · Open Access
Politik hukum Pemerintah Pusat untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah mengatur, menentukan, dan memungut Pajak Bumi dan Bangunan adalah strategi bagi penciptaan iklim politik yang demokratis, serta memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah untuk membantu memberdayakan masyarakat di Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimna politik hukum pengalihan kewenangan memungut Pajak Bumi dan Bangunan kepada pemerintah Daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; politik hukum pelimpahan kewenangan memungut pajak bumi dan bangunan kepada pemerintah kabupaten dan dasar kewenangan pemerintah Kabupaten memungut Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan koseptual dan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Politik hukum pelimpahan kewenangan memungut Pajak Bumi Dan Bangunan kepada pemerintah daerah bertujuan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi, meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan. Jangkauan lain yang akan dicapai adalah dalam rangka memperkuat otonomi daerah, memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah. Dan dasar kewenangan mengalihakan kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan kepada pemerintah daerah. Peralihan PPB-Perkotaan dan Pedesaan dari pajak pusat menjadi pajak daerah adalah Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kewenangan dalam hal ini memberikan hak pengeloalaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pengelolaan sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan pengorganisasian, pengendalian, pengarahan dan pengawasan. Kata Kunci, Politik Hukum,Kewenangan, Pajak Bumi dan Bangunan,
MELLISA YUNIARTI
2024 · Book · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran guru bimbingan dan konseling dalam mengurangi kejenuhan belajar siswa. Kejenuhan belajar adalah kondisi fisik dan emosional seseorang yang mengalami kelelahan atau keletihan sehingga merasakan kebosanan dan tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas belajar. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Tarakan. Informan penelitian ini adalah satu orang guru bimbingan dan konseling dan informan pendukung yaitu satu siswa kelas XI yang pernah mendapatkan layanan BK terkait masalah kejenuhan belajar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Triangulasi data yang digunakan yaitu triangulasi sumber. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan, diketahui bahwa guru bimbingan dan konseling telah berperan dengan melakukan pemberian layanan konseling individual dengan tujuan untuk meningkatkan minat belajar serta motivasi belajar siswa yang mengalami kejenuhan belajar. Setelah pemberian layanan konseling, guru bimbingan dan konseling melakukan evaluasi terhadap perubahan yang dialami siswa. Kata Kunci : Peran Guru BK, Kejenuhan Belajar
IBAU GARING
2024 · Book · Open Access
Mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa dalam Masyarakat Hukum adat merupakan kearifan lokal warisan budaya leluhur. Hasil dari mediasi memberikan rasa keadilan bagi Masyarakat. Tujuan dari ini adalah ingin mengetahui mediasi sebagai solusi penyelesaian sengketa pertanahan dalam masyarakat hukum adat yang berkeadilan di Kecamatan Kayan Selatan, Permasalahan yang diangkat adalah Mediasi sebagai model penyelesaian sengketa pertanahan di Kecamatan Kayan Selatan yang memenuhi rasa keadilan. Dan Problematika penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam masyarakat hukum adat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan koseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Lembaga Adat di Kecamatan Kayan Selatan dalam penyelesaian sengketa berperan sebagai mediator dan fasilitator apabila terjadi sengketa baik di tingkat Desa, Kecamatan, maupun Kabupaten/Kota. Adapun prosses penyelesaian sengketa dilakukan dalam beberapa tahapan yakni : tahap pemanggilan para pihak, tahap pemanggilan saksi, tahap proses musyawarah dan penutup. Dimana dalam tahap pemanggilan para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan dalil-dalil dan bukti-bukti, dan pada tahap saksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesaksian yang dialaminya langsung. Pada proses ini para pihak bertindak untuk diri sendiri dan tidak diperkenankan diwakilkan oleh orang lain (dikuasakan). Setelah melalui proses musyawarah, mediator akan memberikan putusan/ solusi yang jika diterima dan memenuhi rasa keadilan oleh para pihak maka akan dibuat dalam bentuk perjanjian. Dan Problematika yang dihadapi lembaga adat dalam pelaksananaan mediasi. Pertama, masalah utama adalah persoalan pengawasan terhadap pelaksanaan lembaga adat agar tidak bertindak sewenang wenang. Kedua dalam menjalankan lembaga adat adalah persoalan yurisdiksi lembaga adat. Yurisdiksi atau lingkup kewenangan hukum dari lembaga adat mencakup pertanyaan (1) perkara apa saja yang dapat diadili di lembaga adat? dan (2) Apakah lembaga adat dapat diterapkan terhadap orang dari luar masyarakat adat itu sendiri. Ketiga adalah mengatasi masalah ketidakadilan dari struktur adat yang telah melembaga. Sedangkan keempat adalah birokratisasi lembaga adat.
ERMA SARI
2024 · Book · Open Access
Pengaruh Teknik Modelling Simbolis Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII Di SMP Negeri 13 Tarakan. Motivasi belajar adalah suatu daya penggerak atau pendorong yang ada pada dalam diri siswa untuk melakukan suatu aktivitas belajar untuk memperoleh arahan dan tujuan agar mencapai suatu perubahan tingkah laku yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan bimbingan kelompok dengan teknik modelling simbolis terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 13 Tarakan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen menggunakan one group pretest-posstest design. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 155 siswa dengan sampel penelitian sebanyak 10 orang siswa yang dipilih menggunakan teknik random sampling. Alat ukur yang digunakan yaitu skala motivasi belajar jenis skala likert. Teknik analisis data menggunakan uji paired sample t-test dengan SPSS 22.0. Berdasarkan uji analisis diketahui bahwa nilai signifikan 0.000 0,05 dan nilai t hitung 14,590 > t tabel 1.833, artinya ada pengaruh bimbingan kelompok dengan teknik Modelling Simbolis terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII Di SMP Negeri 13 Tarakan.
HENRI DONLY
2024 · Book · Open Access
ABSTRAK PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN MALINAU Barang milik atau kekayaan negara yang dikelola baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, memiliki peran yang strategis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah sebagai acuan pengelolaan yang baik serta menganalisis mekanisme pengelolaan barang milik daerah oleh pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu prinsip pengelolaan barang milik daerah adalah prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau digunakan sebagai acuan pengelolaan yang baik berorientasi pada hasil dimana mengandung makna bahwa setiap pengelolaan barang wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Prinsip akuntabilitas yang berorientasi pada hasil harus terus dipegang dan dilaksanakan sebaik-baiknya agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam pengelolaan keuangan negara. Sementara mekanisme pengelolaan barang milik daerah oleh pemerintah daerah, dimana kepala daerah selaku kepala pemerintahan di daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah yang teknis pengelolaannya dilaksanakan oleh sekretaris daerah sebagai pengelola aset daerah dan kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna barang. Pengelolaan barang milik daerah dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penggangaran, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Perencanaan kebutuhan asset daerah harus mampu menghubungkan antara ketersediaan barang sebagai hasil dari pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar tindakan yang akan datang dalam rangka pencapaian efektivitas dan efisiensi pengelolaan barang milik daerah.
RISMAN FRATAMA
2024 · Book · Open Access
Dalam proses pembuatan kompos salah satu hal yang paling penting adalah proses pengadukan. Pengadukan kompos membutuhkan tenaga yang lebih besar ketika mengolah kompos secara manual. Mesin pengaduk kompos menjadi salah satu solusi terbaik untuk memudahkan dalam pengadukan kompos, sehingga tujuan pada penelitian ini untuk merancang dan membangun mesin pengaduk pupuk kompos. Penelitian ini menguji kinerja mesin tanpa beban dan menggunakan beban menggunakan analisis deskriptif kuantitatif menguji suhu mesin (oC), kecepatan elektromotor (Rpm) dan kebisingan (dBA). Berdasarkan hasil penelitian rancang bangun mesin pengaduk pupuk kompos yang telah dilakukan dapat disimpulkan Mesin pengaduk pupuk kompos dengan panjang 60 cm, lebar dan tinggi 40 cm menggunakan mesin dinamo 1400 Rpm, menggunakan transmisi pulley dan v-belt, serta gearbox dengan rasio 1:50 telah menjadi mesin yang dapat digunakan untuk pengaduk pupuk kompos dan Berdasarkan hasil pengujian menggunakan beban didapatkan nilai suhu tertinggi pada beban 9 kg yaitu 35,30 oC kemudian nilai kecepatan elektromotor tertinggi pada pengujian beban 9 kg yaitu 30,53 Rpm dan nilai kebisingan tertinggi didapatkan pada pengujian beban 12 kg sebesar 78,46 dBA.
ALIF PUTRA PRATAMA
2024 · Book · Open Access
Gugatan sederhana merupakan gugatan yang cara penyelesaiannya dilakukan dengan sederhana, pada dasarnya gugatan tersebut dilakukan untuk proses penyelesaian wanprestasi maupun perbuatan melawan hokum yang mana nilai materiil dalam perikatan tersebut tidak lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), gugatan tersebut diterapkan karena terdapat penumpukan perkara yang diselesaikan dengan penyelesaian perkara perdata sangat banyak, perbuatan melawan hukum itu sendiri dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana. Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa atau perkara perdata melalui penyelesaian gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, untuk mengetahui proses eksekusi dan problematika eksekusi dalam putusan perkara gugatan sederhana nomor 4/Pdt.G.S/2020/Pn.Tar, di Pengadilan Negeri Tarakan. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative, untuk spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif – kualitatif. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari bahan- bahan yang bersifat mengikat seperti peraturan perundang – undangan, dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari buku – buku, artikel, makalah serta jurnal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian ini proses penyelesaian perbuatan melawan hukum perdata melalui gugatan sederhana (small claim court) berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dapat dikatakan mampu untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dikarenakan dalam proses penyelesaian dari pendaftaran sampai pelaksanaan putusan rata – rata dapat diselesaikan kurang lebih 30 hari, namun dalam proses eksekusi gugatan sederhana perlu di temukannya beberapa solusi agar pelaksanaan putusan gugatan sederhana dapat terlaksana. Kata kunci : Gugatan, Sederhana, Eksekusi.
MAIRON
2024 · Book · Open Access
Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah MAIRON Pelaksanaan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lapangan selalu menjadi topik hangat untuk di bicarakan, hal ini disebabkan Satpol PP merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga amanat dari Peraturan Daerah dan secara langsung selalu bersentuhan dengan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan satuan polisi Pamong Praja sebagai penegak peraturan daerah.. Ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu;pertama, Implementasi kewenangan satpol PP sebagai penegak ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat, kedua.Kendalah kewenangan Satpol PP Sebagai Penegak ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa;Implementasi kewenangan Satpol PP sebagai penegak ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, Kepala Satpol PP Kabupaten Malinau dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di Kabupaten. Selain itu Satpol PP juga berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya. Dan kendalah Satpol PP dalam melaksanakan kewenangannya sebagai penegak hukum peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman, Serta Perlindungan Masyaraka antara lain : Jumlah anggota satuan polisi pamong praja yang kurang; Kurangnya fasilitas operasional dalam melaksanakan tugas; Belum tersedianya anggota polisi pamong praja yang mempunyai jabatan fungsional; Kondisi geografis yang sangat luas sehingga jarak tempuh untuk mencapai lokasi cukup lama; Masyarakat yang semakin dinamis dari aspek kesadaran sosial dan kesadaran hukum. Kata Kunci, Kewenangan, Penegak Hukum, Peraturan Daerah.
MUHAMMAD FARHAN
2024 · Book · Open Access
Survei Pemahaman Mahasiswa Pada Mata Kuliah Mikro Konseling Di Jurusan Bimbingan Dan Konseling Universitas Borneo Tarakan Penelitian bertujuan : (1) untuk mengetahui dan mendeskripsikan tingkat pemahaman mahasiswa terhadap keterampilan dasar komunikasi konseling pada mata kuliah mikro konseling, dan (2) untuk mengajukan salah satu alternatif dalam rencana pelaksanaan layanan, agar mahasiswa dapat memahami dan menguasai keterampilan dasar komunikasi konseling. Penelitian ini adalah penelitian kuantitaif deskriptif atau survey. Metode pengumpulan data dengan tes, hal ini dengan memberikan angket dan wawancara. Dengan populasi sebanyak 93 mahasiswa. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam mengukur keterampilan dasar komunikasi konseling, diperoleh data bahwa kategori baik sebanyak 85 subjek (91,39%), 8 subjek (8,61%) dengan kategori cukup. Dijelaskan bahwa keterampilan dasar komunikasi konseling mahasiswa secara keseluruhan tergolong baik,hanya terdapat 1 subjek yang memiliki keterampilan cukup.
SANTI ANDRIANI
2024 · Book · Open Access
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki kecerdasan atau bakat istimewa, pemerintah kabupaten/kota menunjuk minimal satu sekolah inklusi dalam setiap kecamatan, dikarenakan belum terdapat sekolah inklusi di Kota Tarakan maka dari itu keberadaan sekolah inklusi di kota Tarakan sangat diperlukan, agar anak berkebutuhan khusus yang masih bisa ditangani bisa mendapatkan hak pendidikan di sekolah regular, kesiapan guru dalam program inklusi ini sangat penting agar program inklusi berjalan dengan semestinya sesuai tujuan yang ingin dicapai dengan aspek kesiapan sikap dan emosi, kesiapan kognitif dan kesiapan berprilaku. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesiapan guru sekolah menengah atas negeri yang ada di kota Tarakan dalam persiapan program Inklusi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan dekriptif dan informan penelitian terdiri dari 9 subjek diantaranya kepala sekolah, guru bimbingan dan konseling serta guru mata pelajaran. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data, menggunakan metode Miles dan Huberman: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa kesiapan sikap dan emosi hanya dua guru yang siap karena sudah memiliki pengalaman mengikuti pelatihan inklusi, sisanya menyatakan belum siap karena belum memahami tentang program inklusi. Pada aspek kognitif hanya dua guru yang siap karena telah memahami metode pelajaran dan proses pembelajaran pada program inklusi melalui pelatihan, sisanya terdapat guru yang belum siap karena belum memiliki pengalaman dan pemahaman terhadap inklusi. Pada aspek berperilaku guru-guru memiliki kesiapan dalam melakukan kerja sama dengan instansi manapun untuk meningkatkan kreativitas anak berkebutuhan khusus.
YUSRAN
2024 · Book · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas strategi pemasaran yang diterapkan pada PT. Columbus Regional V Kalimantan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif menggunakan wawancara, dan observasi Dimana penelitan dilakukan kurang lebih 2 bulan pada PT. Colombus Regional V Kalimantan dengan jumlah informan 101 orang yang terdiri dari karyawan dan pelanggan PT. Colombus Regional V Kalimantan. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa stategi yang diterapkan oleh PT. Colombus Regional V Kaliamantan telah efektif karena telah mampu mencapai target. Namun penurunan angka penjualan Kembali sangat terlihat Ketika terjadi SDM yang Turn Over menyebabkan ketidakstabilan strategi marketing yang dijalankan dan adanya tenaga marketing yang telah lama berhenti dan di gantikan oleh marketing baru yang belum menguasai pasar. Untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian terkait dengan serupa dengan pengembangan alat anaisis dan melakukan perbandingan beberapa usaha jenis untuk mengetahui apa yang menjadi keuatan dan kelemahan dari beberapa usaha jenis untuk kemudian di perbandingkan dan mengasilkan pengetahuan yang lebih mendalam terkait efektivitas strategi yang digunakan untuk meningkatan penjualan Perusahaan.
FITROH ADE INFANTRI
2024 · Book · Open Access
Aaaaa
RISKIYANTO
2024 · Book · Open Access
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penetapan anggaran yang dilakukan di Perumda Tarakan Media Telkomunikasi, dan apakah penganggaran belanja yang dilakukan telah efektif atau tidak. Penelitan ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan wawancara dan observasi langsung pada objek yang diteliti, sampel penelitian ini diambil menggunakan Purposive sampeling, dan dilakukan kurang lebih dalam waktu satu bulan. Hasil penelitian yang di lakukan menunjukkan adanya penurunan Tingkat efektivitas penganggaran yang terjadi pada Perumda Tarakan Media Telekomunikasi Dimana selama 3 tahun mengalami penurunan diakibatkan adanya ketidaksesuaian penyaluran modal yang diterima sedangkan dalam penyusunan anggaran masih mempertimbangkan penyertaan modal. Oleh karena itu penyusunan anggaran pada Perumda Tarakan Media Telekomunikasi menjadi tidak efektf. Yang mana Walikota sebagai kuasa pemilik modal seharusnya menjalankan penyertaan modal sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan.
NORDIAH
2024 · Book · Open Access
Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh Kepemimpinan Transformasional Pada Komitmen afektif dan kepuasan kerja serta Pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja yang dimediasi oleh komitmen afektif. Penelitian ini dilakukan dalam waktu satu bulan, penelitian dilakukan dengan penyebaran kuisioner yang kemudian di analisis menggunakan analisis regresi berganda, Dimana sampel pada penelitian ini ialah guru SMP di Kota Tarakan dengan normal jumlah sampel ialah 160 orang, kuisioner penelitian disebarkan secara acak pada guru sekolah menengah pertama yang ada di Kota Tarakan. Hasil kuisioner yang di peroleh setiap pertanyaannya akan dilakukan uji validitas, reliabilitas kemudian dilakukan uji hipotesis menggunakan analisis regresi termediasi untuk mengetahui pengaruh antara variabel. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kepuasan kerja dan Komitmen Afektif juga Pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja yang dimediasi komitmen afektif pada Guru Sekolah Menengah Pertama di Kota Tarakan, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa komitmen afektif merupakan variable mediasi partial. Penelitian selanjutnya di harapkan melakukan pengembangan pada penelitian serupa dengan menambahkan variabel serta item penelitian untuk memperoleh tingkat pengaruh yang lebih tinggi
PANDU PRABOWO
2024 · Book · Open Access
ABSTRACT Law Number 21 of 2019 concerning Animal, Fish and Plant Quarantine is a system for preventing the entry, exit and spread of animal pests and diseases, fish pests and diseases, and plant pest organisms, supervision and control in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The Tarakan City Class II Agricultural Quarantine Center oversees the working area of North Kalimantan province and one district in East Kalimantan Province. Plant quarantine requirements must comply with the provisions that every carrier media imported into Indonesian territory must be equipped with a plant health certificate from the country of origin or transit country for the plant and its parts. Indonesia as a member country of GATT and based on the agreement on the Sanitary and Phytosanitary agreement uses the standards of the International Plant Protection Convention to prevent the emergence of plant pest organisms in plants. This research aims to analyze the legal principles for dealing with plant smuggling and efforts to deal with plant smuggling without a health certificate according to Law Number 21 of 2019. This research applies a type of normative juridical research with a study approach to legal events that occur in the field. This research uses import data from 2020 to 2022 with the legal object of Malundung Port, Tarakan City, as one of the UPTs of the Class II Agricultural Quarantine Center, Tarakan City. Based on the results of the legal analysis, it was found that Article 86 states that every person who enters Carrier Media without completing a health certificate as intended in Article 33 will be punished with a maximum imprisonment of 10 (ten) years and a maximum fine of IDR 10,000,000,000. 00 (ten billion rupiah). The existence of this criminal threat is a criminal policy (penal policy) to prevent criminal acts of smuggling, as well as to eradicate it, even though there are administrative and civil sanctions. The effectiveness of the implementation of Law Number 21 of 2019 which regulates the authority of quarantine officials in carrying out intelligence, special police and investigative functions has been systematic and in sync with the principles of implementing quarantine in efforts to overcome plant smuggling without being equipped with a health certificate from the country of origin as well as efforts to try quarantine criminal cases. Keywords: Agricultural Quarantine Center, authority, health certificate, legal effectiveness.
ARIANTO
2024 · Book · Open Access
Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Aprroach). Dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan usaha harus mendapatkan izin usaha dari Pemerintah yang meliputi kegiatan pengangkutan, perniagaan, pengolahan, dan penyimpanan BBM. Dari keempat jenis kegiatan usaha, jika tidak memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha tersebut, maka kegiatan usaha tersebut disebut illegal. Dan di dalam Pasal 55 “setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60 Miliyar rupiah. Untuk itu mengusahakannya, suatu badan usaha perlu mendapatkan hak pengusaha dari pemerintah. Badan usaha tersebut terlebih dahulu harus mendaftarkan diri pada institusi yang diberi wewenang untuk itu (Ditjen Migas). pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi jenis solar, dapat diambil beberapa poin kunci. Pertama, keberhasilan pengadilan dalam menyatakan pelaku bersalah mencerminkan efektivitas sistem hukum dalam menanggapi pelanggaran terhadap ketentuan penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi. Kedua, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, baik dalam bentuk penjara maupun denda, menunjukkan seriusnya konsekuensi hukum terhadap tindak pidana semacam itu. Ini bertujuan tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mencegah pelanggaran serupa di masa yang akan datang. Ketiga, putusan tersebut memberikan sinyal penting terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan bahan bakar bersubsidi. Keempat, aspek pemulihan keuangan melalui pencabutan hak atau perampasan barang hasil dari tindak pidana memberikan sanksi tambahan yang signifikan.
MARIHOT GANDA TUA SIHOMBING
2024 · Book · Open Access
Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis hak restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan menganalisis faktor penghambat hak restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, Kebijakan Hukum Pidana Pemberian Restitusi Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan mengambil studi pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas I B; Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum empiris, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif empiris, untuk itu maka digunakan pendekatan kajian terhadap undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach. Berdasarkan hasil penelitian bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual adalah mendapatkan restitusi. Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Pemberian Restitusi Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2017 sebagai dasar pemberian restitusi karena PP ini khusus mengatur tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang merupakan peraturan pelaksananya, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Bahwa Prinsip keadilan dalam putusan perkara pidana terkait korban tindak pidana kekerasan seksual adalah pemenuhan kepastian hukum mengenai kewajiban pelaku tindak pidana kekerasan seksual untuk memenuhi hak pemulihan berupa restitusi kepada korban., namun belum sepenuhnya optimal karena dalam pelaksaanya masih banyak korban belum mengetahui hak Restitusi dan masih ada keragu-raguan para penegak hukum untuk memberikan Keadilan bagi seluruh korban tindak pidana kekerasan seksual atas hak pemulihan berupa restitusi. Harus lebih tegas dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam putusan perkara pidana terkait korban tindak pidana kekerasan seksual sehingga dapat memenuhi hak korban dan juga dapat melindungi korban terkait kesamaan didepan hukum dan tidak menimbulkan kerugian terhadap korban dalam pemenuhan hak restitusi.
